Ditemukan 384 data
156 — 54
wanprestasi, merupakan perkara Perdata,Joukan perkara pidana ;Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : apa yang disampaikanpenasihat hukum terdakwa dalam pembelaan nya mengenai dua hal tersebutdiatas, semuanya sudah terurai dalam uraian pertimbangan unsurunsur pasal378 KUHP dan semuanya telah teroukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa,oleh karenanya pembelaan penasihat hukum terdakwa pada poin 1 dan 2haruslah ditolak ;Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkanpembelaan Penasihat hukium
137 — 147
) atau telah mandiri .Bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan dan uraian uraian tersebut diatas,dengan disertai bukti bukti yng sah secara hukum serta disukung keterangan keterangan saksi saksi , maka kami mohon gugatan pengalihan hak asuh anak iniunuk dikabulkan seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA : 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No.366/JP/2011, tanggal 26 Maret2011 yang diterbitkan /dikeluarkan oleh Turut Tergugat Cacat Hukum ataubatal demi hukium
Pembanding/Tergugat V : LA AMI Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat III : LA ODE JAINU Bin LA ODE HUNA Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat I : LA MBUNGO Bin LA TUNGGU Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat VIII : WA PATI BINTI KAMIL Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat VI : LA APO BIN LA MASORO Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat IV : LA ODE JALIMU Bin LA ODE HAMIDU Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat II : LA TUGU Bin LA MBUNGO Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Terbanding/Penggugat I : Hj. SITI SYAMSIAH
Terbanding/Penggugat II : ANDI BURHANUDDIN,BE BIN H.ANDI MASSAKIRANG
34 — 23
Tergugatsecara langsung, bahkan melalui Aparat Pemerintahan setempat, akantetapi sama sekali tidak membuahkan hasil, bahkan apa yang menjadikeinginan Para Penggugat sama sekali tidak diindahkan oleh ParaTergugat, sehingga tidak ada cara lain bagi Para Penggugat selainmengajukan Permasalahan ini kemuka Persidangan Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 48 Putusan NOMOR 68/PDT/2019/PT KDIRaha, untuk mendapatkan Kepastian Hukum Tanah Obyek Sengketa yangtelah diserobot dan dikuasai secara paksa dan melawan hukium
Pembanding/Penggugat II : NY. WIDJI
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH DESA KEMIRI
Terbanding/Tergugat I : WONGSOKARTO
Terbanding/Tergugat II : SAIMIN
110 — 67
Adapun gugatan Para Penggugat angka 31 yang menyatakan kerugianmateril dan immateril terlalu mengadaada oleh karena Tergugat danTergugat Il telah membeli sebidang tanah yang sekrang menjadi obyeksengketa, Tergugat dan Tergugat II tidak pernah untuk menghalangikonversi yang dilakukan Para Penggugat;Berdasarkan uraianuraian, penjelasanpenjelasan hukum yang didukungdengan dalildalil hukium sebagaimana yang telah Tergugat dan TergugatIl jelaskan diatas maka beralasan hukum jika Mejelis Hakim PengadilanNegeri
KRISNA DEWITA, SH
Terdakwa:
MASKUR Bin SUJE
76 — 11
Hukum Terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa merupakan salah satu sebagian Korban dari SULE (DPO), RINI(DPO), dan KACONG (DPO) dari peredaran NARKOTIKA, sehingga perlu kebijakanKetua/Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan rasa kemanuasian, yangdimana memutuskan ataupun menempatkan posisi Terdakwa agar bisa dikedepanharinya tidak lagi mengenal halhal yang menyangkut tentang NARKOBA, untuk ituatas kuasa yang diberikan terdakwa, maka dengan segala kerendahan hati kamiPenasehat Hukium
117 — 57
,Bahwa agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukumKompetensi Relatif maka gugatannya harus dimasukkan / diajukankepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah ataudaerah hukium tempat tinggl Tergugat. Mengajukan gugatankepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugattidak dibenarkan, karena dianggap pemerkosaan hukum terhadapkepentingan Tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan actorsequitur forum rei atau forum domisili bertujuan untukmelindungi Tergugat.
1.EMA MULIAWATI,SH.
2.FAJAR A.MALO,SH.
Terdakwa:
1.AHMAD JALALUDIN Alias JALAL
2.IBRAHIM SAKAM Alias BRAM
3.SUDIRMAN Alias BRAM
4.MUKSIN Alias CIN
5.ZAREL AAMUDRA Alias BAGAS
69 — 31
SandubayaKota Mataram atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataramtelah mencoba melakukantindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukium, memaksa seseorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain , atau supaya membuathutang maupun menghapuskan piutang , yang dilakukan oleh dua orang ataulebin
47 — 33
Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000, ( Satu Juta rupiah ) perharinya, apabila lalai melaksanakan isiputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;10.Memerintahkan Pihak Tergugat untuk mengembalikan secarakeseluruhan uang milik Turut Tergugat I menurut hukium yang berlaku ;11.
Terbanding/Penggugat I : Henny Kurnia Dini
Terbanding/Penggugat II : IRNA INAYAH
Terbanding/Penggugat III : SILMA HARYANTI
Terbanding/Turut Tergugat I : ERRY SOFIA
Terbanding/Turut Tergugat II : ANDIKA RAHMAT ABADI
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang
Turut Terbanding/Tergugat I : M. Deni alias Dhani Octavian, S.E
Turut Terbanding/Tergugat III : Notaris PPAT H. Gunata Ibrahim
Turut Terbanding/Tergugat IV : Notaris PPAT Sri Wahyuni, S.H., M.Kn
226 — 122
Bank TabunganNegara (Persero) Tbk yang menjadi dasar mengajukan banding adalah tidaksah, karena ditanda tangani oleh pihak yang tidak berwenang ;Bahwa akibat penempatan pihakpihak yang tidak tepat dan telah jauhmenyimpang dari pokok gugatan awal dan menyimpangi kalaziman sertakepatutan dalam hukium acara perdata, maka Memori BandingPembanding/semula Tergugat II tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel),sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
tercantum dalam surat tertanggal 24 Juli 2013dengan Nomor surat 017/AST/PPMH/PDT/VII/2013, namun akantetapi tidak dipertimbangkan justru salinan putusan tersebut barudikeluarkan pada tanggal 5 September 2013 dengan demikianbatas waktu yang diperkenankan oleh undangundang untukmelakukan upaya hukum sudah terlewatkan, maka perbuatantersebut merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatasehingga dapat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukanupaya hukium
H. AHMAD MARZUQI, SE
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
168 — 41
Kronologis tata urutan peraturanperundangan/produk hukium sejalan dengan kronologis peristiwa yangmenyebabkan terbitnya suatu aturan/produk hukum.Tidak bisa dipungkiri Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 lahir akibat adanya Putusan PraPeradilan Nomor 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, sedangkanputusan pra peradilan Nomor 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017lahir akibat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor :PRINT565
SUHARSONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
ANDY SINJAYA
264 — 185
Putusan Mahkamah Agungtanggal 21 Desember 2020 Nomor 3718K/Padt/2019;Bahwa apabila Penggugat masih akan melakukan upaya hukum terhadapputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2020 Nomor3718K/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukium tetap tersebut, seharusnyamengajukan upaya hukum luar biasa yakni dengan cara mengajukanPeninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, dan bukan mengajukangugatan perkara ke Peradilan Tata Usaha Negara seperti dalam perkara aquo.Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat
152 — 34
Sebelum Tergugat menyampaikan lebih lanjut mengenai eksepsi gugatanprematur, maka perlu Tergugat I tegaskan disini bahwa dengandiajukannya eksepsi gugatan prematur tidak diartikan bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki hubungan hukum, melainkan eksepsi inidiajukan agar menjamin hukium acara perdata diberlakukan sebagaimanamestinya;Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 194/Pat.SusPHI /2018/PN. Bdg2.
51 — 33
Pasal 187 huruf (a)KUHAP;Menimbang, bahwa karena fakta tersebut menjadi pangkal perbedaantentang terbukti tidaknya perbuatan materiil Terdakwa antara Penuntut Umumdi satu pihak, dan Penasihat Hukium Terdakwa di lain pihak, sebagaimananampak dalam materi Tuntutan Pidana dan materi Pembelaan, maka tentangadanya perbedaan tersebut, Pengadilan sekaligus akan memberikanpertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknyaia tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan
48 — 19
Pasal 187 huruf (a)KUHAP;Menimbang, bahwa karena fakta tersebut menjadi pangkal perbedaantentang terbukti tidaknya perbuatan materiil Terdakwa antara Penuntut Umumdi satu pihak, dan Penasihat Hukium Terdakwa di lain pihak, sebagaimananampak dalam materi Tuntutan Pidana dan materi Pembelaan, maka tentangadanya perbedaan tersebut, Pengadilan sekaligus akan memberikanpertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknyaia tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan
MULINDRA TAFIT, S.K.M., M.M.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
263 — 109
JBItanggal 11 April 2016 terjadi jaunh sebelum diterbitkan PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017, semestinya terhadap diri Penggugatditerapkan perundang undangan yang berlaku saat terjadinya tindakpidana atau sejak putusan memiliki kKekuatan hukium tetap (inkracht) yakniPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149),Halaman 20 dari 74 HalamanPutusan
36 — 27
Menghukum TR untuk membayar kerugian PR atas biayabiaya yangdikeluarkan akibat dari perkara ini untuk dibayarakan seketika putusan iniberkekuatan hukium tetap yaitu ;a. Biaya Pengacara sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);b. Biaya pertemuan dan rapatrapat sejumlah Rp 40.000.000, (empatpuuh juta rupiah);3.
309 — 186
Bahwa eksepsi Tergugat adalah merupakan tangkisan di luar pokokperkara aquo yang benar dan berdasar hukium sebagaimana menuruthukum acara perdata di Indonesia yang berlaku.4. Bahwa Gugatan pembatalan hibah dari Penggugat terhadap Tergugatadalah merupakan gugatan perkara perdata yang tidak jelas, kabur atauobcuur liber Dan selayaknyalah gugatan aquo ditolak dan atau tidak diterima menurut hukum.Hal. 27 dari 62 Hal. Put.
83 — 180
Bahwa tuduhan PENGGUGAT pada poin 11 halaman 5 samasekali tidakberdasar, karena tidak terbitnya NPWP atas nama Yayasan BUDINIAH (AkteNomor : 41, tanggal 10 Mei 1997), karena Yayasan BUDINIAH (AkteNomor : 41, tanggal 10 Mei 1997) BUKANLAH suatu lembaga yang berbadanhukum, sehingga menurut hukum Yayasan BUDINIAH (Akte Nomor : 41,tanggal 10 Mei 1997) tidak MELEKAT HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA LAYAKNYA SUBJEK HUKIUM, termasuk tidak ada bagihak Yayasan BUDINIAH (Akte Nomor : 41, tanggal 10 Mei 1997)
88 — 29
Tentang perampasan mobil Nissan Grand livina warna hitam metalikNopol B 1465 RU berikut STNK.Penasehat Hukium sangat keberatan atas tuntutan Oditur.