Pengembangan Kawasan Perdagangan BebasSabang (PPKPBS) Tahun Anggaran 2004 (BB1020);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Pimpro Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Sabang kepada Kepala BPKS Nomor 71/PPKPBS/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004, perihal LaporanKegiatan Proyek dan Permohonan Perpanjangan Waktudan Penggunaan dana Tahun Anggaran 2004 (BB1021);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang (BPKS) kepada Menko

No.1964 K/Pid.Sus/20151160.1161.1162.1163.1164.1165.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang (BPKS) kepada Menko Perekonomian Nomor044/BPKS/264 tanggal 23 Desember 2004, perihal Penyelesaian Proyek Pembangunan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Sabang (PPKPBS) Tahun Anggaran2004 (BB1022);11.

Pengembangan KawasanPerdagangan Bebas Sabang (PPKPBS) TahunAnggaran 2004 (BB1020);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari PimproPengembangan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang kepada Kepala BPKS Nomor71/PPKPBS/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004, perihalLaporan Kegiatan Proyek dan permohonan perpanjangan Waktu dan Penggunaan dana Tahun Anggaran2004 (BB1021);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Sabang (BPKS) kepada Menko

tanggal 21 April 2005 (BB1026);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Nomor 913/BPKS/108 tanggal 25 April 2005 dari Kepala BPKS kepadaMenteri BAPPENAS RI dan Menteri Keuangan, perihalUsulan Anggaran Biaya Tambahan BPKS Tahun 2005beserta lampiran (BB1027);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen yang terdiridari (BB1028) :a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat WalikotaSabang Nomor 050/1452 tanggal 9 Mei 2005kepada Menko

Perekonomian dan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, perihalDukungan Terhadap Usulan Anggaran BelanjaTambahan BPKS Tahun 2005;b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat WalikotaSabang Nomor 050/1453 tanggal 9 Mei 2005kepada Menko Perekonomian dan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, perihalReklamasi Laut di Kawasan Pasiran;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan

.; Bahwa payung hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Program SanitasiPerkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) antara lain : Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : B222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011, hal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLMPNPM Mandiri TA.2012; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 93 / KPTS/M/2012tanggal 27 April 2012; Surat Kementrian Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya,Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan PemukimanNomor

.; Bahwa payung hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Program SanitasiPerkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) antara lain:Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : B222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober2011, hal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM MandiriTA.2012;Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 93 / KPTS/M/2012tanggal 27 April 2012;Surat Kementrian Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, DirektoratPengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman NomorPR

Kepala Sub Bagian Perbendaharaanberdasarkan Peraturan Bupati TTU Nomor 20 Tahun 2008, diantaranyameneliti kelengkapan bahan dalam rangka pengujian tagihan belanja melaluiSPM dan lampiranlampirannya, menyiapkan administrasi SP2D, meneliti danmenyiapkan administrasi penerbitan cek, dan sebagainya;Bahwa pada tahun 2008 Menko Kesra memberikan dana sebesarRp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) untuk keperluan pembangunan rumahkorban bencana alam sebanyak 333 unit:Bahwa dana hibah sebesar Rp5.000.000.000

Klaten tidak selesai, makasemua Jaringan SUTET 500 KV jalur Jawa bagian Selatan tidak bisa dioperasikan;Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi jika suatu permasalah dibawa sampai ketingkat Menteri,MENKO, sampai di tngkat WAPRES itu adalah keputusan yang berisifat strategis sifatnya;Bahwa untuk level Kementerian sampai di tingkat Wapres tidak pernah memberikan solusi yangbersifat kongkrit, karena masalahmasalah yang sampai kesana bersifat strategis dan membutuhkanpenyelesaian yang cepat sehingga yang

Pst.pada prinsipnya tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen pendukungsesual persyaratan yang tercantum didalam PMK nomor :56 disertai usulanjalan keluarnya terkait dengan target penyerapan anggaran dan targetprogram pemerintah terhadap proyekproyek Master Plan PembangunanEkonomi Indonesia (MP3El).Pada tanggal 5 Oktober 2011 Menteri ESDM terkait surat KPA pada tanggal30 September 2011 mengirim surat kepada Menko ekuin merujuk kepadaarahan presiden dalam sidang kabinet paripurna tanggal 6 September

Pengadaan alkes FlujTipikor Jakarta Soetedjo Yuwonoj12 Juli 2011Burung Kemenko Kesral (Ses Menko Kesra)TA 200612. Penyalahgunaan DanajTipikor Jakarta Daeng Rusnadij18 Jan 2010Pos Belanja Rutin APBD (Bupati Natuna),Kab Natuna TA 2004 Hamid Rizal (KetuaDPRD Natuna)13.

Kepala Sub BagianPerbendaharaan diatur dalam Peraturan Bupati TTU Nomor20 Tahun 2008;Bahwa benar pada TA. 2008, Menko Kesra RI adamemberikan mengucurkan dana sebesar Rp5.000.000.000.(lima miliar rupiah) untuk keperluan pembangunan rumahkorban bencana alam sebanyak 333 unit:Bahwa benar dana hibah sebesar Rp5.000.000.000, (limamilyar rupiah) tersebut sudah masuk atau ditransfer kerekening Kas Daerah Kab. TTU, akan tetapi saksi sudah tidakingat lagi kapan dana tersebut masuk ke rekening kasdaerah.

BambangHero Saharjo akan diterangkan dalam keterangan Ahli) (Print Out)72.Bukti P41 : Rancangan Holistik Program Pengendali KebakaranHutan & Lahan Gambut di beberapa wilayah Nusantara (ProgramKerja di bawah Koordinasi Menko Pulhukam) (Print Out)73.Bukti P42 : Agra Ekosistem & Sisa Ekosistem Lahan Basahlestari (Penopang Kedaulatan Pangan dan Kemakmuran NKRI)(Print Out);74.Bukti P43 : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan DanKonservasi Alam Nomor : P. 24/IVSET/2014 Tentang PedomanPelaporan

Keputusan Gubernur Papua Nomor 400/2/TAHUN 2014 tanggal 3 Januari 2014;tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2014; 4. 1 (satu) lembar Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.23 MENKO/KESRA/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 perihal Percepatan Penyaluran Raskin Tahun 2014, ditujukan kepada Gubernur seIndonesia;5. 1 (satu) lembar Faksimili Dalam Negeri dari Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG

Keputusan Gubernur Papua Nomor 400/2/TAHUN 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Tahun 2014; 4. 1 (satu) lembar Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.23 MENKO/KESRA/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 perihal Percepatan Penyaluran Raskin Tahun 2014, ditujukan kepada Gubernur seIndonesia;5. 1 (satu) lembar Faksimili Dalam Negeri dari Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG

Sekretaris Menko Kesrayang ditandatangani Sugihartatmo Nomor: UND 379/KMK/SES/1/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan Penyelenggaraan PON XVIII Riau. (BB I735);1084) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A. Hamid Batubara kepada Bapak H.M RusliZainal Nomor: 0202/)KT/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihalSerah Terima Gedung Balai Chevron Tanjak Laksamana Komplek Sport Center Rumbai.

Sekretaris Menko Kesrayang ditandatangani Sugihartatmo Nomor: UND 379/KMK/SES/1/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan Penyelenggaraan PON XVIII Riau. (BB I735);1 (satu) lembar Asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A. Hamid Batubara kepada Bapak H.M RusliZainal Nomor: 0202/)KT/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihalSerah Terima Gedung Balai Chevron Tanjak Laksamana Komplek Sport Center Rumbai.

EDWAR AZUAR.Halaman 30 dari 415 Putusan No 19/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl98.99.1 (satu) lembar asli KWITANSI Nomor:kosong, tanggal 28 Februari2015 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerahan.SARDIAN,SE,dkk dalam rangka konsultansi dan koordinasi tentangpenyelenggaraan dialog kebudayaan ke Menko Pembangunan Manusiadan Kebudayaan di Jakarta, sejumlah Rp.12.037.900, (dua belas jutatiga puluh tujuh ribu) sembilan ratus rupiah) dari BendaharaPengeluaran Pembantu an.

GALASARI AGRO 24.340 KUKUH menko PMK26 NIAGA SEJAHTERAPT. GALASARI GUNUNG 27.371 KUKUH27 SEJAHTERAPT. GALASARI GUNUNG28 SEJAHTERA 28.031PT. GIRIMEKAR29 ABADI JAYA chekePT. GIRIMEKAR 49.43030 ABADI JAYAPT. INDO NUFOOD 30.00031 INDONESIAPT. RAVINDO 42.559 MATHEUS JOKO32 MAKMUR ABADIPT. TAHTA DJAGA 20.000 HARTONO LARAS33 INTERNASIONALPT. TRANS RETAIL 33.221 KUKUH34 INDONESIAPT. TRANS RETAIL 25.000 KUKUH35 INDONESIAPT. TUJUH PUTRA 40.00036 BERSAUDARAPUSKOP YUSTISIA 50.00437 ADIL MAKMUR M. ROYANIUD.

menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa pernah tinggal dirumah dinas tersebut sekitar 23 bulan, menjelang Terdakwa mau pensiun, untukmemudahkan mobilisasi isteri Terdakwa yang sedang sakit berobat ke rumahsakit;Bahwa Terdakwa juga pernah bercerita kepada Saksi, Terdakwa tidak mautinggal di rumah dinas yang bagus dan kemanamana strategis, karena khawatirkalau nanti disaat pensiun Terdakwa kaget biasa hidup enak lalu kembali kerumah yang Jelek;Bahwa Saksi sering mengantar Terdakwa rapatrapat ke Menko

dari kantor adalah USD300,00per hari diluar akomodasi;Bahwa uang sejumlah USD284, 862.00 tersebut Terdakwa kumpulkandari sejak menjadi Sekjen di KESDM yaitu sejak tahun 2006 sampaitahun 2013;Bahwa uang tersebut Terdakwa simpan di brankas di rumahTerdakwa;Bahwa uanguang dollar tersebut ada di tas Terdakwa karenasebelumnya Terdakwa sudah berjanji kepada isteri Terdakwa yangsedang sakit akibat stroke bahwa setelah bulan puasa akanberangkat ke Singapura untuk berobat, kebetulan ada teman dariDeputi Menko

Direktur Penindakan dan PenyidikanKementerian Keuangan RI,9.5 Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan RI,9.6 Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, KementerianKeuangan RI,9.7 K.ADinas Perindag Pemprov DKI Jakarta,9.8 Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan Medan, TanjungPerak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta.Bahwa kemudian selanjutnya oleh Pemohon Keberatan dilakukan realisasiimport di mana realisasi impor tersebut dilakukan untuk memenuhi RIPHPertama dan RIPH Kedua

Elektronik tanggal 3 Maret2011 41063 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:471/306/IK perihal Laporan Perkembangan danPermasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP Elektroniktanggal 4 Maret 2011, yang ditandatangani oleh IR.SUGIHARTO, MM 41071 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:471.13/681/SJperihal Laporan Perkembangan danPermasalahan Barang/Jasa KTP Elektronik tanggal 7 Maret2011, yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI 41084 (empat) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:B.13/Menko

Permasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP ElektronikMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hukum dan KeamananRepublik Indonesia Nomor : B = /Menko/Polhukam/3/2011bulan Maret 2011 kepada Wakil Presiden RI. 41112 (dua) lembar fotokopi surat Dirjen Dukcapil Nomor:471.13/2367/MD tanggal 19 April 2011 perihal PermintaanInformasi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan PenerapanKTP Elektronik Tahun 2011 s/d 2012 kepada Sestama LKPP. 41124 (empat) lembar fotocopy legalisir notulen rapatpembahasan perkembangan dan permasalahan

Elektronik tanggal 3 Maret2011 41063 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:471/306/IK perihal Laporan Perkembangan danPermasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP Elektroniktanggal 4 Maret 2011, yang ditandatangani oleh IR.SUGIHARTO, MM 41071 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:471.13/681/SJperihal + Laporan Perkembangan danPermasalahan Barang/Jasa KTP Elektronik tanggal 7 Maret2011, yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI 41084 (empat) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:B.13/Menko

ditandatangani olehDJOKO SUYANTO selaku Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan 41091 (satu) lembar copy Laporan Perkembangan danPermasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP ElektronikSekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden Nomor :B.417/Seswapres/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 kepadaMenteri Dalam Negeri. 41104 (empat) lembar copy Laporan Perkembangan danPermasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP ElektronikMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hukum dan KeamananRepublik Indonesia Nomor : B = /Menko

PST.Eman dan jajaran Dishub lainnya mendampingi Gubernur DKI Jakartadan Menko Perekonomian Hatta Rajasa melihat turunya bus gandengarticulated yang diadakan oleh PT. Mobilindo Armada Cemerlangsebanyak 12 unit di pelabuhan Tanjung Priok secara simbolik.Bahwa saksi pernah menyerahkan foto copy kontrak pengadaanBusway articulated TA 2012 atas perintah sdr. Andreas Eman, SHselaku Kasubag Umum, dan sdr.Drajad Adhyaksa selaku SesDishubkepada Tim Perencana BPPT salah satunya sdr.