Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapkan sejumlah Rp1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 82/PDT/2018/PT.DPS.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:82/PDT/2018/PT.Dps, tanggal 11 Juli 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 747/Pdt.G/2017/PN.Dps., tanggal 15 Maret 2018;Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi untuk seluruhnya;3.

P10, P11 dan P12 tidak dapatdipergunakan lagi dalam perkara a quo, karena telah pernah dijadikansebagai buktibukti surat yang diajukan oleh anakanak Penggugat (AnakAgung Ngurah Agung Redioka, S.E., M.Si, Anak Agung Ngurah MadeRedika, S.H., Anak Agung Ngurah Rai Riauadi, $.S., dan Anak AgungNgurah Ketut Riyadi) sebagai pihak Tergugat dalam Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 85/Padt.G/2012/PN.Dps., tertanggal 22 Oktober2012 (bukti T1) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor37/PDT/2013/PT.DPS

,MBA.)Bahwa hubungan usaha antara TERLAWAN TERSITA dan TERLAWANPENYITA tidak ada hubungan kerja dengan PELAWAN.Halaman 3 dari 32 hal Putusan No.759Pdt.G/2018/PN.Dps7.Bahwa TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA selanjutnyamempunyai masalah hubungan kerja hingga ke Pengadilan dengan NomorPerkara : 610/Pdt.G/2014/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, dan diPengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor Perkara : 155/Pdt/2015/PT.Dps,sampai Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 762K/ PDT/ 2016

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor155/Pdt/2015/PT.Dps. tanggal 03 November 2015 yan menguatkan putusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 09 Juni2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Kerja tertanggal 3 April 2010;3.

Bahwa TERLAWAN PENYITA dan JIHAN MONALISTANTI selanjutnyamempunyai masalah hubungan kerja hingga ke Pengadilan dengan NomorPerkara : 610/Pdt.G/2014/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, dan diPengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor Perkara : 155/Pdt/2015/PT.Dps,sampai Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 762K/PDT / 2016 hingga putusan inkrah.8.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor155/Pdt/2015/PT.Dps. tanggal 03 November 2015 yan menguatkan putusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 09 Juni2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Kerja tertanggal 3 April 2010;3.

Dengan perkara Kasasi Nomor : 762K/ PDT / 2016 denganputusan sebagai berikut:1.MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JIHAN MONALISTANTI,tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor155/Pdt/2015/PT.Dps. tanggal 03 November 2015 yan menguatkan putusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 09 Juni2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1)2

milik Pak Wid dan Tanah milik PakAgung;> Barat : Jalan Desa menuju Tigawasa;d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan(SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.0260024.0 tertera atas namaWayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem,Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batasbatassebagai berikut:> Utara : Tanah Milik Ketut Langkir dan tanah milikPak Wayan Srinata;Halaman 4 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2017/PT.DPS

Irwan;> Barat : Tanah Milik Pak Agung;b. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan BangunanHalaman 8 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2017/PT.DPS(SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.0300010.0 tertera atas namaPan Serimenak, luas 12.300 m2, terletak di Desa Kaliasem,Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batasbatassebagai berikut:> Utara : Jalan menuju SD 4 Kaliasem danPangkung (Sungai kecil);> Timur : Pangkung (sungai kecil)

Ketut Langkir;> Timur : Tanah milik Luh Kojong;> Selatan : Tanah milik Pak Wid dan Tanah milik PakAgung;> Barat : Jalan Desa menuju Tigawasa;d. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan(SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.0260024.0 tertera atas namaWayan Santa, luas 10.000 m2, terletak di Desa Kaliasem,Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batasbatassebagai berikut:Halaman 11 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2017/PT.DPS

;c. sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan BangunanHalaman 24 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2017/PT.DPS(SPPT PBB) nomor 51.08.040.019.0300012.0 tertera atas namaPan Santa luas 12.400 m2, terletak di Desa Kaliasem,Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batasbatassebagai berikut:i. Utara : Tanah Milik Ketut Langkir;ii. Timur : Tanah milik Luh Kojong;iii. Selatan : Tanah milik Pak Wid dan Tanah milik PakAgung;iv.

Bambang Hermanto Wahid,SH.M.Hum.NIP. 19570827 198603 1 006 Halaman 31 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2017/PT.DPSHalaman 32 dari 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2017/PT.DPS

delapan puluh tiga ribu tigaratus rupiah);Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapatditerima;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:Menghukun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarangTerbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);(putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Agustus 2012 No.86/PDT/2012/PT.Dps

disebut:tanah Sengketa;Bahwa eksekusi yang dilakukan atas permohonan Tergugatl atas sebagiantanah milik Penggugat, yaitu dengan cara merampas dan meyerahkankepada Tergugatl sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor17/Pdt/Eks/2014/PN.Sgr. adalah bertentangan dengan hukum, sebab: Bertentangan dengan amar putusan pengadilan yang dieksekusi, yaituputusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pdt.G/2011/PN.Sogr.tanggal 10 April 2012 Juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor86/Pdt/2012/PT.Dps

Karena:Bahwa sekalipun oleh Pengadilan Tinggi Denpasar gugatan Penggugat/Termohon Kasasi bukan merupakan Ne Bis In Idem, bukan ber arti sertamerta tanah yang menajadi sengketa diserahkan kepada Penggugat/Termohon Kasasi, dan menafikan dan/atau mengabaikan PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 86/PDT/2012/PT.Dps juncto PutusanMahkamah Agung R.

Sehingga PerbuatanTergugat II/Pemohon Kasasi Il, yang melakukan Eksekusi tidaklah benarbertentangan dengan hukum dan pula tidak benar merampas hak TermohonKasasi/Penggugat , karena tanah yang dieksekusi tersebut adalah tanahhak dari Pemohon Kasasi , yang telah di putus oleh Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor 86/PDT/2012/PT.Dps . juncto Putusan MahkamahAgung R.I Nomor 82 K/Pdt/2013, sehingga Pertimbangan hukum PengadilanTinggi Denpasar, dalam perkara a quo, yang telah membatalkan BeritaAcara

Nomor 3678 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertinbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi II: MADE SUKADANA, S.H., dan membatalkanPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 55/PDT/2016/PT.DPS tanggal 23Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor288/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 8 Desember 2015 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri

Putusan PengadilanTinggi Denpasar tanggal 14 #Desember 2009 Nomor :121/Pdt/2008/PT.DPS, Jo.

Perkara Nomor : 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo.

Nomor : 109 K/TUN/2003, tertanggal 13 Maret 2006, telah memperoleh putusan hukumyang tetap (incraht) ; 22220 no nono ne ncn nn nonce nen Bahwa oleh karena putusan Nomor : 103/Pdt.G/2007/PN.Sgr, jo.Perkara Nomor : 121/Pdt/2008/PT.Dps, jo.

Sukawati, Kabupaten Gianyar untukmengosongkan tanah dan bangunan dalam keadaan baik (lasia) bila perlu denganbantuan aparat kepolisian;4Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesarRp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);5 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiDenpasar dengan Putusan Nomor 148/PDT/2011/PT.DPS

Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:1 Bahwa setelah membaca, meneliti serta memahami dengan saksamapertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusanperkara Nomor 148/PDT/2012/PT.DPS. tanggal 4 April 2012 adalahpertimbangan hukum yang sangat keliru, dimana dalam pertimbangannya padahalaman: 4 dari putusan a quo yang mempertimbangkan .....ternyata

,disini terang nyata terlihat pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TinggiDenpasar dalam perkara a quo yang menurut hemat Pemohon Kasasi adalahsebagai suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru hal mana dikarenakandalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalamputusan perkara Nomor 148/PDT/2012/PT.DPS.

Olehkarenanya patut menurut hukum bilamana gugatan Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat/Para Terbanding ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa demikian juga adalah sebagai suatu pertimbangan hukum yang salah dankeliru bilamana Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusan perkaraNomor 148/PDT/2012/PT.DPS.

No. 150/Pdt/2009/PT.DPS jo No.141K/Pdt/2011 jo. No.183 PK/Pdt/2013 yang telah inkracht, karena baikpara pihak yang bersengketa dan obyek yang disengketakan adalahsama.b.

No.150/Pdt/2009/PT.DPS jo.No.141 K/Pdt/2011 jo.

No.150/Pdt/2009/PT.DPS jo.Hal. 27 dari 117 hal. Putusan No. 264/Padt/2017/PT. DKI.No.141 K/Pdt/2011 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3Pebruari 2010, No.150/Pdt/2009/PT.Dps Jo.

DKI.e)No. 177/Padt.G/2001/ PT.DPS tanggal 20 Maret 2002 joPutusan Mahkamah Agung R.I Reg. No 2291 K/Pdt/2002tanggal 6 Februari 2003;8. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I!

133/Pdt/2013/PT.Dps

TURUNAN Hal dari 6 hal Put.No. 133/Pdt/2013/PT.DpsHal 3 dari 6 hal Put.No. 133/Pdt/2013/PT.Dps Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal. 20 Januari 2014 oleh kamiI NENGAH SURIADA, SH.Mhum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasarsebagai Hakim Ketua Majelis, Rr. SURYADANI S. ADININGRAT,SH.MHum.dan H.SURYANTO.

SH.MHum, Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiDenpasar masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2013 Nomor :133/Pen.Pdt/ 2013 /PT.Dps. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding dan putusan mana pada hari Senin tanggal 27 Januari2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis , dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut diatas sertaKETUT NAWA ARTANA ,

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka secara hukum relaaspemberitahuan putusan banding kepada terdakwa tersebut adalah tidaksah, karena bertentangan dengan Undangundang dan karenanya secarahukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi belum pernah menerimaHal. 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 639 K/PID/2017pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bali No. 46/PID/2016/PT.DPS,tanggal 2 Pebruari 2017 secara sah menurut hukum;B. Dalam Pokok Perkara.1.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor46/PID/2016/PT.DPS, tanpa mempertimbangkan Terdakwa mengajukanpermohonan banding melalui Penasihat Hukumnya dengan surat kuasakhusus tanggal 27 Oktober 2016. Dengan tidak di pertimbangkan haltersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Bali telah terjadi kesalahan ataukekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena hal tersebut terkait dengansah tidaknya pernyataan banding dan pemberitahuan putusannya secarasah menurut hukum;3.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, putusan Judex Facti telahterjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan/atautelah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka oleh karenaHal. 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 639 K/PID/2017itu sudah selayaknya dan sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Bali No.46/PID/2016/PT.DPS, tanggal 2 Pebruari 2017, dibatalkan;9.

FC Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor46/PID/2016/PT.DPS, tanggal 02 Pebruari 2017, yang diterima olehKuasa Hukum Terdakwa dari Panitera Muda Pidana Pengadilan NegeriNegara;6. FC Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor46/PID/2016/PT.DPS, yang diterima dari Kepala Lingkungan Ketapang,Kelurahan Lelateng, bersamaan dengan surat pernyataan tanpa berisitanggal;7.

FC Surat pernyataan yang dibuat oleh Gusti Ngurah Putra Aryawan,Kepala Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, tanpa berisi tanggalyang isinya menyatakan surat pemberitahuan putusan Pengadilan TinggiBali Nomor 46/PID/2016/PT.DPS, telah diberikan kepada Terdakwa/Rahmad tanggal 3 April 2017.

Putusan Pengadilan TinggiDepasar No. 17/PDT/2010/PT.Dps, tanggal 14 April 2010, jo PutusanMahkamah Agung RI No. 2301 K/PDT/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 adalahsangatsangat jelas sasarannya, yaitu menggugat/menuntut hal yang sama;Dibawah ini diuraikan substansi/pokok perkara dimaksud yaitu: Putusan perkara perdata No. 10 /Pdt.G/ 2009/PN.Gir tanggal 2 Nopember2009, Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Depasar No. 17/PDT/2010/PT.Dps,tanggal 14 April 2010, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2301K/PDT/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 yang dituntut adalah: 12a.

PutusanPengadilan Tinggi Depasar No. 17/PDT/2010/PT.Dps, tanggal 14 April 2010,jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2301 K/PDT/2010 tanggal 23 Pebruari2011 adalah sama yaitu:5. Putusan Perkara Perdata No. 10 /Pdt.G/ 2009/PN.Gir tanggal 2Nopember 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Depasar No.17/PDT/2010/PT.Dps, tanggal 14 April 2010, jo PutusanMahkamah Agung RI No. 2301 K/PDT/2010 tanggal 23 Pebruari2011, subyek hukumnya adalah:. Ir. Tjokorda Gede Sutha, sebagai Penggugat !

Putusan PengadilanTinggi Depasar No. 17/PDT/2010/PT.Dps, tanggal 14 April 2010, joPutusan Mahkamah Agung RI No. 2301 K/PDT/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 adalah putusan yang keliru;Terlihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2301 K/PDT/2010,tanggal 23 Peberuari 2011 yang menguatkan Putusan PengadilanTinggi No. 17/PDT/2010/PT.Dps, tanggal 14 April 2010 dan PutusanPengadilan Negeri Gianyar No. 10 /Pdt.G/ 2009/PN.Gir tanggal 2Nopember 2009, tidak bisa diajukan sebagai dasar/bukti dalammenuntut hak sehingga

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor17/Pdt/G/2010/PT.Dps tertanggal 14 April 2010 antara antara TjokordaIstri Raka Mutri dkk selaku Tergugat melawan Tjokorda Gede Sutha dkkselaku Penggugat tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T6;.

., berdasarkan suratKuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberikuasa, tanggal 8 April 2016 dan di daftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Negera tanggal 25 Mei 2016 dibawah RegisterNomor 33/SK/Pdt/2016/PN.Nga, untuk selanjutnya disebutsebagai Terbanding / semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi;Pengadilan Tinggi tersebut :Setelah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 44/Pen.Pdt/ 2017 / PT.DPS. tanggal 06 Maret 2017 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

dengan batas bataskedua bidang tanah sebagai berikut :Utara : Pak Husin, Pak Masirah;Timur : Sungai;Barat : Pak Mayun;Selatan : Pak Sahariah;Di tengah tengah : Telabah ;UtaraPak Mariah, Pak HusinHalaman 3 dari 11 putusan nomor 44/PDT/2017/PT.DPS YE geal Barat TimurPak Mayun SungaiSelatanPak SahariahBahwa atas tanah milik Salimah tersebut tanpa seijin dari Salimah oleh TergugatI dan II yang sudah bersertifikat tersebut dan Tergugat HI tanah yang masihberupa SPPT dijual secara diam diam dengan memanfaatkan

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 06 Maret 2017 Nomor 44/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan mana pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingiHakimHakim Anggota tersebut serta IDA PUTU SUDIKA, S.H. sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalamperkara

,M.Hum.NIP. : 195708271986031006.Halaman 11 dari 11 putusan nomor 44/PDT/2017/PT.DPS

52/PDT/2016/PT.DPS

2tidak sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimanaYuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakanpahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hakhak sertastatus penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembelitersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk(bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukumdalam transaksi jual belitanah;Halaman.7 dari 30 Putusan Nomor 52/ PDT/2016/PT.DPS

, suratukur nomor 05695/Pemogan/2013, tertanggal 18 Juni 2013,semula atasnama pemegang hak Wayan Lindung, dan sekarang telah dirubahmenjadi atas nama pemegang hak Wayan Susena, terletak di DesaPemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Balimenjadi SHM atas nama Penggugat;10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 1.800.000.000,Halaman. 11 dari 30 Putusan Nomor 52/ PDT/2016/PT.DPS.12(satu milyar delapan ratus juta

Jual beli mana telah berdasarkan Akta jual beli No. 805/ 2014,tanggal 6 /10/2014, yang dibuat di Kantor Notaris/ PPAT WAYAN SETIADARMAWAN, SH ;Selain itu sesuai dengan uraian posita gugatan Penggugat pada angka1 sudah sangat jelas penggugat mengatakan kalau Penggugat ada membelisebidang tanah perumahan dimana Sertidfikatnya terdapat atas nama WayanHalaman. 17 dari 30 Putusan Nomor 52/ PDT/2016/PT.DPS.18Lindung.

Halaman. 19 dari 30 Putusan Nomor 52/ PDT/2016/PT.DPS.20.

Panitera Pengganti,tidABDIAMAN DAMANIK, SH. pam cna sien Rp. 5.000,00beet ea eeeeea tees Rp. 6.000,00be deeeeteeee eee es Rp 139.000,00 rina #6 Rp. 150.000,00Halaman. 33 dari 30 Putusan Nomor 52/ PDT/2016/PT.DPS.34(Seratus lima puluh ribu rupiah).Denpasar, Mei 2016Untuk salinan resmi:Panitera,H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.Hum.NIP : 19570827 198603 1 006

Putusan Nomor 16/Pid/2019/PT.DPS. Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 9 Maret2017, yang ditujukan kepada Mr. Dmitry Maslenikov Selaku DirektorEcosfera Hotel; Surat President Director PT. Selancar Property Services tanggal 17 April2017, yang ditujukan kepada Mr.

Putusan Nomor 16/Pid/2019/PT.DPS.1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima bulan Juni2016, PT. Selancar Property Services tertulis 53.000.000.;1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 04082016, PT. Selancar Property Services tertulis 20.000.000,;1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima tanggal 03092016, PT.

Putusan Nomor 16/Pid/2019/PT.DPS.1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima 07112014,PT. Selancar Property Services tertulis 18.400.000,; 4 (empat) lembar Photo copy yang dilegalisir, Surat Kontrak PT/0116,tanggal 01062016, antara Dmitry Maslennikov dengan Pavel Bachinin;1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir, Surat tanda terima bulan Juni2016, PT.

Dwi Sugiarto,S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan WakilKetua PengadilanTinggi Denpasar tanggal 26 Maret 2019Nomor:16/ Pen.Pid./2019/PT.DPS.,putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hariRabu, tanggal 24 April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota, serta Luh Made Silawati,S.H.

Putusan Nomor 16/Pid/2019/PT.DPS.1.HSumpeno, S.H., M.H. Hidayatul Manan,S.H., M.H.2. DR.H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Luh Made Silawati, S.H.Halaman28dari 28. Putusan Nomor 16/Pid/2019/PT.DPS.

4/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23Pebruari 2016 ;10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016Nomor: 27/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS, sejak tanggal 24 Pebruari 2016sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;nono Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan Putusan Pengadilan Negeri

Oleh karena itu perlawanan daripadaPelawan agar ditolak oleh Majelis Hakim;Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor89/Pdt/1999/PT.Dps tanggal 7 Agustus pada amar putusan di atas yangmenegaskan menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yangmendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanahtanah sengketakepada Penggugat Pembanding, dalam keadaan biasa bila perlu dalampelaksanaannya dibantu oleh pihak Polisi atau Pejabat yang berwenang.Bahwa dari amar putusan Pengadilan Tinggi

Bali RagaWisata berkedudukan di Jakarta;Menyatakan hukum bahwa eksekusi atas putusan No.14/Pdt.G/1998/PN.Dps jo putusan No. 89/Pdt/1999/PT.Dps joputusan No. 980 K/Pdt/2001 tidak dapat dijalankan (NonEksekutabel);Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkandalam perkara perdata No. 14/Pdt.G/1998/PN.Dps;Menghukum Terlawan dan Terlawan Il untuk membayar biayaperkara sebesar Rp 524.000, (lima ratus dua puluh empat riburupiah);Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;B.

Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Pelawan Rekonvensi/Terlawan Konvensi;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawanputusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan TinggiDenpasar dengan putusan No. 4/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 19 Februari 2009,yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding: Wayan Tude, semulaTerlawan Konvensi/Pelawan Rekonvensi;Hal. 9 dari 17 hal.

Bahwa objek eksekusi yang dimohonakan oleh PemohonKasasi/Pembanding/Terlawan terhadap Terlawan , Wayan Rote, kepadaPengadilan Negeri Denpasar adalah Dua Bidang Tanah yaitu tanah seluas4.000 ha dan tanah seluas 0, 500 ha sesuai putusan Pengadilan NegeriDenpasar No. 14/Pdt.G/1998/PN.Dps jo putusan Pengadilan TinggiDenpasar No. 89/Pdt/1999/PT.Dps jo putusan Mahkamah Agung RI No. 480K/Pdv/2001 (buki Tlw, 1, 2 dan 3).

dimana salah satu amarputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 89/Pdt/1999/PT.DPS yaitumenyatakan hukum jual beli tanah tanah sengketa antara Penggugat Pembanding dengan Sukun (Orang Tua TergugatTerbanding) padatanggal 28 Maret 1973 adalah sah.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor159/PDT/2016/PT.Dps, yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 749/pdt/G/2015/PN.Dps, tanggal 23 Mei 2016 telah salahdalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan TinggiDenpasar dalam membuat putusan atas perkara ini terindikasimengesampingkan asasasas hukum perjanjian atau sama sekali tidakmenggunakan dasardasar hukum perdata khususnya hukum perjanjianHalaman 17 dari 21 hal. Put.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannyaNomor 159/PDT/2016/PT.Dps, tidak menjelaskan secara jelas dan pasti apayang menjadi dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggimengambil Putusan untuk perkara ini, karena di dalam PertimbanganPutusannya (halaman 57) hanya dijelaskan Menimbang, bahwa setelahPengadilan Tinggi Bali di Denpasar memeriksa dan meneliti secara cermatberkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 749/pdt/G/2015/PN.Dps, tanggal

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/semulaPembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatkeberatan dan tidak sependapat sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Balidi Denpasar dalam putusannya Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps tidak secarajelas menerangkan berkas mana saja yang menjadi pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps;.

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula = TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi merasa Majelis Hakim Pengadilan TinggiDenpasar dalam putusannya Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps tidakmempertimbangkan dengan lebih seksama seluruh perjanjian yangmerupakan objek sengketa dalam perkara a quo yang semuanya dibuat didalam bahasa Inggris sedangkan terjemahannya (dapat dilinat di arsip alatbukti Penggugat) dibuat beberapa tahun setelah perjanjianperjanjian yangmenjadi objek sengketa pada perkara a quo lahir

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalamputusannya Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps, tanggal 12 Januari 2017 yangkurang jelas ini membuat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semulaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan merasa sangatdirugikan, sehingga Pemohon Kasasi, merasa tidak mendapatkan keadilanbaik di Pengadilan Tinggi Denpasar maupun di Pengadilan Negeri Denpasar;.

Tergugat supaya menyerahkan kepada Penggugat % darihasil kebun dari tanah yang dijadikan jaminan kepada Penggugat selama10 tahun, yang menurut hasil terendah setahun adalah berupa kopisebanyak 700 kg jadi sebanyak 10 x % x 700 kg kopi = 3500 kg. kopiberas;Menolak gugatan selebihnya;Menghukum Tergugat supaya membayar biayabiaya perkara ini yangkini dianggar sebesar Rp.41,350, (empat puluh satu ribu tiga ratus limapuluh rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989/PT.Dps

No.322 PK/Pdt/2013No.99/Pdt/1989/PT.DPS. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singarajatanggal 16 Januari 1989 No.74/Pdt/G/ 1988/ PN.Sgr. sedemikian rupa sehinggaseluruhnya amarnya berbunyi sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2 Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat adalah anak/ahli waris darialmarhum I Made Taman;3 Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugatdengan I Made Taman (almarhum) adalah sah yang didalamnya dinyatakanbahwa I Made Taman

mengajukan permohonan PeninjauanKembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992 karena dalam putusan tersebut dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa adapun bunyi amar putusan yang dimohon Peninjauan Kembaii tersebutadalah sebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMPYANG WERDItersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Juli 1989No.99/Pdt/1989/PT.Dps

kopi sebanyak itu;6 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas dapatdibenarkan oleh Hakim Agung, tetapi tidak menyebabkan batalnya putusan,cukup diperbaiki amar ke5 dengan pertimbangan 690 Kg. = 10 x 6% x 1150 Kg;7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, perbaikan amar ke5 dandihilangkannya amar ke6 Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16Januari 1989 No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr. yang dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Juli 1989 No. 99/Pdt/1989/PT.Dps

kekhiiafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata oleh Hakim Agung, karena Hakim Agung sendiri tidak memberikanpertimbangan hukum yang jelas terhadap diterimanya keberatan Pemohon Kasasitersebut dan kemudian memperbaiki amar ke5 dan menghiiangkan amar ke6;81011Bahwa dengan diperbaikinya amar ke5 dan dihilangkannya amar ke6 PutusanPengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Januari 1989 No. 74/Pdt/G/ 1988/PN,Segr. yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal15 Juli 1989 No. 99/Pdt/1989/PT.Dps

11 Desember 1995.; Di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/1999/PN.Dpstanggal 5 juni 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:189/Pdt/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo Putusan MahkamahAgung R.

Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor 137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 MeiDesember 1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 Juni 2000, jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomorHalaman 10 dari 29 Putusan Nomor 127/Pdt/2017/PT DPS137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember 1995, PutusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5Juni 2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor189/PDT/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar nomor :137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 Juni 2000, jo.

Putusan PengadilanTinggi Denpasar nomor :137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 230/Pdt.G/1999/PN.Dpstanggal 5 Juni 2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor189/PDT/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo.

Bahwa apa yang telah disebutkan diatas, berdasarkan : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 62/Pdt.G/2012/PN.Dps jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 20/Pdt/PT.Dps tertanggal 2232013, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 2337K/Pdt/2013 tertanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakanTERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukumuntuk menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT ( videamar : 3,4,5,6,7 ).

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.20/Pdv/PT.Dps tertanggal 2232013, jo. Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam putusannya No. 2337 K/Pdt/2013, DIPUTUSKANdiserahkan kepada PARA PENGGUGAT;Hal 7 dari 29 halaman Putusan No 622/Pat G/2016/PN Dps10.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.20/Pdt/PT.Dps tertanggal 2232013, jo.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar No. 20/Pdt/PT.Dps tertanggal 2232013, jo.

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Maret 2016No.20/PDT/2016/PT.Dps. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,hal mana juga telah diakui dalam gugatan Para Penggugat sekarang ini;Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.1878 K/PDT/2013 telahdilaksanakan eksekusi dengan sebelumnya telah dilakukanpengangkatan/pencabutan sita Jaminan No.581/Pdt.G/PN.Dps. jo.

56/Pdt/2014/PT.Dps

Pts No. 105/Pdt/2012/PT.Dps Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari suratgugatan, berita acara sidang di Pengadilan Negeri Denpasar,semua Suratsurat yang diajukan di muka persidangan dan salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari2014 Nomor : 378/Pdt.Plw/2013/PN.

SURYANTO, SH.M.Hum Hakim TinggiPengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, denganBINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.MH. dan NYOMAN DIKA, SH.MHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 25 April 2014Nomor : 56/Pen.Pdt/2014/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari :Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi

Pts No. 105/Pdt/2012/PT.Dps