• Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

  Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

  RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

  Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

  Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).

• Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan, Pasal 79 ayat (1)jo.

  RUPS TahunanMenurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan:e Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,e Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

  dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jJumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwayang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.31.Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,PENGGUGAT melalui Surat Nomor

  P/2012/PN.Jkt.Sel., Penggugat telahmembuat undangan pemanggilan RUPS dan RUPS LB di Surat KabarMERDEKA, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 (Bukti T V/VI5) ;Bahwa RUPS/RUPS LB Tergugat telah diselenggarakan di Board RoomHotel Four Season Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, pada hariJumat, tanggal 10 Mei 2013. Dan dihadiri oleh Direksi dan DewanKomisaris Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta Penggugat (Bukti T V/VI6).

  Sementaraitu agenda RUPS / RUPS LB atas undangan Penggugat (berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 601/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2012) tidak berjalan dengan baikkarena para pemegang saham Tergugat tidak mencapai suatu katasepakat mengenai materi agenda RUPS/RUPS LB. Dengan demikiandalil dari Para Penggugat aquo patut untuk diabaikan ;11.Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawanhukum jo.

• Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

  LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

  Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.

• Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan mengundang seluruh pemegang saham yang ditempatkan;

  3. Memerintahkan kepada para pemegang saham yakni Para Pemohon dan Para Termohon untuk menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah;

  4.

  Menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) berdasarkan bukti setor modal saham yang sah;

  5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT.

  East Point Indonesia dapat diambil secara sah berdasarkan suara paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah berdasarkan bukti setor modal yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan agenda:

  a. Pembahasan laporan keuangan P.T. East Point Indonesia sejak berdirinya P.T.

  Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia, dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T.

  Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;

  8. Menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia;

  9.

• Menyatakan bahwa RUPS tanggal 11 April 2011 yang disahkan oleh Notaris sah sacara hukum ;4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham atas nama TERGUGAT/Ir. Bakrie Tengge kepada PENGGUGAT ;5. Menghukum Turut Tergugat I/Jenny Jauwhannes serta Turut Tergugat II/PT. SOG INDONESIA untuk patuh terhadap putusan ini ;6.

  Jkt.SelMenimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan membahas tentang sahnyapenyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Undangundang PerseroanTerbatas ( Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Bab V,pasal 75 s/d pasal 91;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (2) disebutkan :Penyelenggaraan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari

  Dalam hal Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut :a permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut;Menimbang, bahwa hal ini dalam hubungannya dengan alat bukti Penggugat,yaitu alat bukti dengan tanda bukti P17. P18, P20, P21, P23, P26, berupaPanggilan/Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Tanda Terima SuratPanggilan/Undangan RUPS PT. SOG INDONESIA, telah membuktikan PT.

  RUPS, yang bunyipasal 80 tersebut secara lengkap sebagai berikut :1 Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.PN.

  Put No.341/Pdt.G/201 1/2 Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksidan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.3 Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham

  izin penyelenggaraan RUPS, dengan perkataan lain bahwa salah satu bunyidari amar Penetapan tersebut adalah memerintahkan dan mewajibkan Direksi dan/atau18Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• CLS tanggal 30 November 2011 karena masih adaperkara menyangkut tentang RUPS PT. CLS tersebut dan jugaada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. DirjenAHU tanggal 8 April 2011 No. AHU.AH.092461 yang tidakmendaftarkan RUPS PT. CLS sebelumnya. Dengan demikianundangan RUPS PT. CLS untuk tanggal 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notarisyang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa untuk memastikan RUPS PT.

  CLS dan ditunggusampai jam 15.00 WIB dan kenyataannya pada jam 15.00 WIBlewat sedikit personil peserta RUPS PT. CLS berkumpul dilantai Ill dan hadir Tergugat Il yang merupakan sebagaiNotulis di dalam RUPS PT. CLS tersebut;Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untukdilaksanakan RUPS PT. CLS tersebut, tetapi Tergugat beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya dan jugaTergugat Il tetap melaksanakan RUPS PT.

  Tembusan surat tersebutdisampaikan juga kepada Tergugat III;Bahwa Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT.

  CLS in casu Tergugat adalah sah, walaupun adagugatan tentang RUPS yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tidak adasatupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapatdilaksanakan RUPS apabila ada perkara yang berkaitan dengan pelaksanaatau ketidaksahan RUPS sebelumnya.

  Surat Undangan RUPS Pertamatanggal 15 Oktober 2011 yang dikirimmelalui Paket JNE No.PKUAA0001840581 1 tanggal 21Oktober 2011 yang ditujukan kepadaPenggugat;b. Pengumuman media massa yangdikirim melalui Paket JNE No.1686549190007 tanggal 3 November2011;Namun RUPS Tahunan PT.

• Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS dalam rangka Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bumimas Megah Prima;4. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima.5.

  Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam :1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta;2. Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta ;3. Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.

  Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009.9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima dan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima;10.

  BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang sahamadalah mengenai KUORUM RUPS yang menyatakan bahwaRUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili dalam RUPS (vide Korum Kehadiran,Keputusan RUPS dan Hak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a).Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.Bumimas Megahprima dengan memberikan pelunasan danpembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas

  (in casu Turut Tergugat Il) yang mencatat seluruhhal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I.Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

  Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebutmenyatakan tidak setuju terhadap ketiga agenda, sedangkanSdr. Djadjang Tanuwidjaja (Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari(Tergugat ) menyatakan setuju. Dengan demikian mengingatagenda RUPS kesatu dan Agenda RUPS kedua saling berkaitanyaitu berkenaan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar TurutTergugat , RUPS tidak dapat mengambil keputusan atas keduaagenda RUPS yang diusulkan tersebut.Catatan:Sdr.

  DjadjangTanuwidjaja selaku Direktur Utama Turut Tergugat yang dapatmenyelenggarakan RUPS.

  Hal ini karena RUPS hanyadapat sah berdiri dan mengambil keputusan apabila Penggugat hadiratau diwakili dalam RUPS.

• permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.8.

  yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.17.

  Bahwa apabila Direksi tidak melakukan RUPS maka pemegang sahamdapat mengajukan permintaan RUPS melalui surat tercatat kepada DewanKomisaris.

  melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalahpemegang saham mengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris danDewan Komisaris yang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir, dalam RUPS Tahunan, harus diajukansemua dokumen dari laporan tahunan Perseroan, sedangkan RUPS lainnyadapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan.

• Bahwa Tergugat pada Tgl. 25 Januari 2013 ada menyampaikanundangan RUPS Luar Biasa PT.Citra Lestari Semesta (PT.CLS) kepadaPenggugat dengan surat undangan No. 009B/UmDirutCLS/I/2013yang isi surat undangan tersebut adalah pembubaran PT.CLS. Olehkarena Penggugat menilai undangan tersebut sangat bertentangandengan hukum dan Anggaran Dasar PT.CLS, maka Penggugatkeberatan sekali dan membuat upaya hukum atas keberatan tersebut;2.

  Bahwa karena tidak cukup gorum pada RUPSLB Tgl. 1 Februari 2013tersebut, maka Tergugat menyampaikan undangan susulan Tgl. 1Pebruari 2013 No. 010B/UmDirutCLS/II/2013 yang materiundangannya adalah Rapat kedua RUPS Luar Biasa PT.CLS untukpembubaran perseroan PT.CLS 50 20 nc enn nn nno3.

  Bahwa perbuatan Tergugat untuk mengadakan RUPS Luar Biasa(RUPSLB) PT.CLS Tgl. 1 Februari 2013 untuk pembubaran PT.CLSS6.Penggugat sangat keberatan karena komposisi para pemegang sahamdi PT.CLS masih dipermasalahkan dan juga besar kecilnya jumlahsaham di PT.CLS masih juga dipermasalahkan ;Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam registerperkara No.190/Pdt.G/2011/PNPBR yang saat ini masih dalam prosespemeriksaan tingkat banding di

  tersebut dinyatakan menghukumDireksi PT.CLS atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dariTergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PT.CLS Tgl. 23 Nopember2012 atau RUPS PT.CLS yang ditentukan hari dan tanggalnya kemudian.Bahwa pada Tgl 29 Januari 2013 Penggugat ada menyampaikanpengaduan di Mabes Polri dengan Laporan Polisi No.

  Bahwa ada empat para pemegang saham PT.CLS yaitu DeddyHandoko Alimin, Hendra Tanadi, Sutomo Ryady dan Ricky Tanmembuat RUPS PT.CLS yang diterbitkan dalam akte NotarisNursyirwan Koto, SH No.42 yang mana dalam akte tersebut posisiPenggugat dan juga saham Penggugat telah dihilangkan. Tentu dalamhal ini ada unsur kesengajaan yang merupakan perbuatan tidak pidanauntuk menghilangkan nama Penggugat dan hak Penggugat dalam PT.CLS yang telah diajukan pengaduan di Mabes Polri dengan LaporanPolisi No.

• sebagaiberikut:Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melaluimusyawarah untuk mufakat.

  Bahwa perbuatan meningkatkan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dalam RUPS tanggal 6 Oktober 2006 itu adalahperbuatan mengubah Pasal 4 dari Anggaran Dasar Perseroan dankarena itu maka RUPS dengn acara perubahan anggaran dasarharus memenuhi syarat kuor'um RUPS menurut UndangUndang dananggaran dasar perseroan, yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlahsaham yang telah dikeluarkan, sedang kuorum RUPS tanggal 6Oktober 2006 itu hanya sebesar 250 saham sehingga tidakmemenuhi syarat yang ditentukan

  Karena itu maka penyelenggaraan RUPS ituHal. 9 dari 90 Hal.

  Masalah keabsahan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6Oktober 2006;2. Masalah ganti rugi sebagai akibat pelaksanaan RUPS PT. GusherTarakan tanggal 6 Oktober 2006 tersebut kepada ParaTerbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;. Bahwaselanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda memberikanpertimbangan hukum mengenai poin 4.1 yaitu mengenai: Masalahkeabsahan RUPS PT.

  Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan, agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;.

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• Gugatan Erorr in Persona :RUPS sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyaikewenangan yang tidak diberika kepada organ lainnya ( Pasal 1angka 4 UUPT), dimana sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPTkewenangan RUPS salah satnya adalah memberikan persetujuanatas perubahan Anggaran Dasar (AD), dimana persetujuanperubahan AD oleh RUPS dimaksud harus dinotarilkan oleh Direksisebagai pihak yang bertanggung jawab pnuh atas pengurusanBUMN (Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 5 ayat(2) UU BUMN).Dengan adanya ketentuan

  Eksepsi Diskualifikasi :a.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satu diantaranyaadalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksisebagaimana diatur dalam pasal 94 dan Pasal 105 UUPT.Disamping itu, pengaturan mngenai hal yang sama juga

  Semen Kupang (Persero) didasarkan kepadaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

  Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan DewanKomisaris sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak RUPS yangberarti ketentuan kewenangan RUPS ini bersifat imperatif atauPutusanNomor : 111/Pdt/2015/PT.KPG. hal27memaksa (mandatory law). Oleh karena keputusan RUPS adalahmutlak maka keputusan perpanjangan sementara masa tugas untukPara Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan sertaKomisaris PT.

  (lihat juga Pasal 10 ayat (1)RUPS No.5 Tahun 2010), Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangkawaktu 5 tahun (Pasal 10 ayat 3 = Pasal 10 ayat 10 RUPS No.5 Tahun2010), bila jabatan Direksi lowong, untuk sementara Perseroandiurus oleh Anggota Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat (5) atau pihaklain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan dan wewenangyang sama, dandalam hal lowong karena berakhirnya masa jabatandan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksiyang terakhir masa jabatannya itu dapat

• No.1041 K/Pid/2017.berkata Ibu... you can use those document including akta RUPS fosupport your argument for Nadine claim at the court to close PT. CastawayLife, yang artinya Ibu... kamu bisa pakai dokumendokumen termasukakta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine diPengadilan untuk menutup PT. Castaway Life.

  CastawayLife berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS;b. Memberhentikan saudari Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT.Castaway Life dengan alasan hukum:a. Saudari Nadine Maire Mc. Queen tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris (Pasal 79Ayat (1) sampai dengan (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007;b.

  Queen tertanggal 7 Oktober 2014;Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober2014;Hal.14 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017. Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc. Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

  Castaway Life, dia hanya seorang konsultan hukum dariTerdakwa, dimana semua tindakannya atas perintah atau atas persetujuanTerdakwa;Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengundang saksi Nadine Marie McQueen untuk mengadakan RUPS, menunjukkan bahwa inisiatif mengadakan RUPS ada dari Terdakwa. Tetapi saksi Nadine Marie Mc Queen selalukeberatan untuk menghadiri rapat RUPS, karena menilai bahwa RUPStidak sah. Bahwa dua anggota Majelis Hakim lebih condong terhadapHal.19 dari 26 hal. Put.

  LB tertanggal 3 Oktober2014; Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

• Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, kKemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

  Agil Setiawan Nugroho datang melerai danmembantu saksi Muhamad Ukasyah ternyata sambil membawa RisalahRUPS yang asli pada akhirnya copyan Risalah RUPS berhasil saksiMuhamad Ukasyah rebut namun Risalah RUPS yang Asli dibawa secarapaksa oleh Terdakwa bersama dengan temannya atas kejadian tersebutsaksi Muhamad Ukasyah melapor ke Kantor Polres Semarang gunapengusutan lebih lanjut.

  Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, Kemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

  berkembang dalamPRASYAPAKEL j~nn nne nnn norm teen nenemennnesanananenannansananmnnmnnmannnMenimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak benar bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum memberikan efek jera danbelum memenuhi rasa keadilan, justru sebaliknya pidana yang dijatunkanterhadap terdakwa dirasakan sangat berat dimana terdakwa telahmerasakan dan menjalani penahanan hanya untuk mempertahankanbeberapa lembar fotocopy risalah RUPS

• Dewan Komisaris;Pemohon mengirimkan surat permintaan penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 26 Maret 2014 kepadaTermohon (vide, Bukti P1). Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

  Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

  Nomor 1253 K/Pdt/2015untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan RUPS.

  Nomor 1253 K/Pdt/201562.63.sesuai dengan permohonan Pemohon, serta menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di Kantor Perseroan;Menimbang, bahwa yang berkewajiban untuk menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS adalah pihak yangmenyelenggarakan RUPS yang dalam hal ini Direksi PT MowilexIndonesia dan bukannya Pemohon sebagai Pemegang SahamMayoritas yang memohon untuk diadakannya RUPS.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilalihan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undangini atau anggaran dasar; dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;69.

• Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf aUUPT, yaitu :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

  BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 ayat(2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja,bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS: Maka oleh karenanya permohonan ini harusditolak.3.

  Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangPenyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

  kegiatan usaha sesuai denganmaksud dan tujuan dibuatnya PT, kalau Direksi itu ada kesulitan dalammelakukan halhal yang dia tidak bisa lakukan sendiri, dia harusmengundang Pemegang saham dalam sebuah RUPS misalnya dia mintaSupporting tambahan modal dsb ;Bahwa Undangundang PT itu mengatur 2 (dua) kategori RUPS, RUPSTahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya yang sering disebut RUPSLuar Biasa, Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk mempertanggung jawabkan kegiatan kepengurusan Perseroan

  RUPSkemudian bisa meminta kepada Dewan Komisaris, kalau Dewan Komisaristidak bisa, dan tidak mau menyelenggarakan RUPS bisa meminta kepadaPengadilan Negeri untuk ditetanbkan Pemegang saham menyelenggarakanRUPS sendiri tujuan menyelenggarakan RUPS itu antara lain mintapertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris, bagaimana Direksi danKomisaris tidak hadir dalam RUPS, penyelenggaraan RUPS tidak akanberhasil dan tidak akan ada maknanya ;Bahwa Muatan penetapan Pengadilan Negeri ada di pasal 80 ayat

• CTB selama masa pengelolaan;3 Meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;4 Meminta pertanggungjawaban pengelolaan aset;5 Pembahasan mengenai aset dan utangpiutang;8 Bahwa kuorum untuk menyelenggarakan RUPS menurut UndangUndangNomor 40 tahun 2007 Pemegang Saham dalam RUPS paling sedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;9 Bahwa untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tersebut perlu adanyapimpinan rapat, maka rapat akan dipimpin dan dinotuliskan sebagai

  CTB dilarang melakukan aktifitas apapun.Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 ayat ke 3 dan ke 5 huruf c UU No.40Tahun 2007, direksi perseroan diberhentikan oleh RUPS dan atau keputusan laindiluar RUPS sehingga oleh karenanya dalam hal pengambilalihan tanggungjawab operasional PT. CTB sejak tanggal 6 Desember 2011 oleh Pemohonadalah keputusan lain diluar RUPS adalah termasuk pemberhentian direksiperusahaan, dimana Pemohon selaku pemegang saham PT. CTB mengambil alihoperasional PT.

  . mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, namun demikian dalam hal permohonanPemohon dalam perkara ini ternyata tidak secara jelas dan lengkap kapan jangkawaktu pemanggilan RUPS, syarat dan ketentuan pengambil keputusan bahkandalam hal tempat RUPS LB yang dimaksudkan Pemohon tidak jelas.e Bahwa berdasar hal tersebut diatas jelas secara formal

  berdasarkeputusan RUPS.

  tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Halaman 57 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN KrgIlMenimbang, bahwa jangka waktu tersebut adalah jangka waktu minimaluntuk memanggil RUPS, dan Hakim menilai jangka waktu tersebut sudahcukup;Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan ini, tentunyaPemohon membutuhkan waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan RUPStersebut, dengan catatan jangka waktu tersebut tidak boleh terlalu lamamengingat kepastian

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• Selain itu dalam RUPS tersebut pun, Turut Tergugat IVmenegaskan kesediannya untuk melakukan refinancing dan/atauresturkturisasi jaminan PT Ketrosden Triasmitra di Bank Syariah Mandiri,sebagaimana telah disebutkan pada poin 4 di atas;Hal 4 No.645/PDT/2017/PT.DKI12.13.14.15.16.Bahwa akibat dari RUPS pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimanayang telah disampaikan di atas, mengakibatkan saham PT. Visi MandiriJaya yang terdapat di PT.

  VisiMandiri Jaya telah ditentukan bahwa untuk memberikan keputusan didalam RUPS dalam perusahaan lain dimana perseroan menjadipemegang saham dalam perseroan tersebut harus mendapatkanpersetujuan tertulis dari Komisaris PT.

  Menyatakan RUPS Luar Biasa PT Ketrosden Triasmitra tanggal 28November 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 batal demi hukum;4. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa PT. KetrosdenTriasmitra tanggal 3 Desember 2013;5. MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 89.000.000.000(delapan puluh sembilan milyar rupiah) secara tunai;6. Menyatakan binding agreement antara PT. Ketrosden Triasmitra denganPT.

  Kebiasaan yang terjadi selama ini yang sudahberjalan sejak PT Visi Mandiri Jaya bergabung dengan PT KetrosdenTriasmitra dalam mengadakan RUPS dan Perubahan Akta Perusabaanadalah kebiasaan tanpa adanya Surat Kuasa secara Tertulis dariPenggugat kepada Tergugat I, dan Tergugat selalu menyerahkan hasilRUPS kepada Penggugat.Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan penolakan atas adanyaperubahan Akta Perusahaan dan RUPS , hal ini bisa dibuktikan denganadanya RUPS sebagai berikut :a.

  Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana berbunyi sebagai berikut :" RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang ini dan atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuoram yang lebih besar.Pemegang saham yang hadir dalam RUPS tertanggal 03 Desember 2013adalah sebagai berikut : Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat , TurutTergugat Il