untukmelakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikanbase camp dan penebangan pohon kKayu diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belumada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akandilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPKdari pihak Kehutanan,Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di Kawasan tersebut dirambah danditebang walaupun untuk lahan tersebut belum ada diterbitkanpedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraanuntuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihakKehutanan.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di kKawasan tersebut dirambah danditebang walaupun untuk lahan tersebut belum ada diterbitkanpedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraanuntuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihakKehutanan.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui Ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di Kawasan tersebut pun ditebangwalaupun untuk pembukaan lahan dengan mengguanaan alat beratberupa Skider dan Exavator tersebut belum ada diterbitkanizin membawa, mempergunakan alat berat dalam kawasan Hutandari Pejabat yang berwenang.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yangselanjutnya diplot pada peta skala

penebangan pohon kKayu diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorKetika dilakukan pengerjaan lahan, pohon kayu yang tumbuh dikawasan tersebut pun ditebang walaupun untuk pembukaan lahantersebut belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalanyang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yangdimohonkan IPK dari pihak Kehutanan.Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yangselanjutnya diplot pada peta skala

Nomor 56/PDT/2021/PT TJKpenyediaan dana lain hanya berdasarkan satu pilar Sampai denganRp 10 miliar.Kemudian relaksasi kewajiban pelaporan bagi emiten skala kecildan skala menengah, himbauan tidak menggunakan debt collector,pengembangan ekosistem digital UMKM. Adapun kebijakan ini agarnasabah tidak dikejar perbankan."

Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 yang ditandatanganioleh petugas lapangan Bambang Utomo, A.md dan Sugiarto, S. AP sertaKepala Dinas, dimana titik koordinat 1. X : 802918; Y : 9712289; 2.X:802951; Y : 9712234; 3.

penebanganpohon yang telah diolah menjadi kayu batangan, kemudian Terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Halaman 5 dari 21,Putusan Nomor :19/Pid.B/2015/PN TdnPerkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Terdakwa akan digunakan untukmengangkut hasil penebangan pohon yang telah diolah menjadi kayubatangan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke PolresBelitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Terdakwa akan digunakan untuk mengangkuthasil penebangan pohon yang telah diolah menjadi kayu batangan, kemudianTerdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaanlebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala limabelas;2. Denyut nadi: seratus kali permenit;3. Pernafasan: delapan belas kali per menit;4. Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;5. Leher: tidak tampak kelaianan;6. Dada: tidak tampak kelaianan;7. Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;8. Perut: tidak tampak kelaianan;9. Anggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala limabelas;Denyut nadi: seratus kali permenit;Pernafasan: delapan belas kali per menit;Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;Leher: tidak tampak kelaianan;Dada: tidak tampak kelaianan;Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;Perut: tidak tampak kelaianan;oO ONO a PF WNAnggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Hasil pemeriksaan:Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala lima belas;Denyut nadi: seratus kali permenit;Pernafasan: delapan belas kali per menit;Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;Leher: tidak tampak kelaianan;Dada: tidak tampak kelaianan;Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;Perut: tidak tampak kelaianan;oO DBD NOa PF WN PFAnggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji

Reg.Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan TanahEmbarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 46 dari 79 Putusan.

Beserta LampiranKeputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji

Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional PengadaanTanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 63 dari 79 Putusan.

Kepala BiroPemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H. IR RUBA'l;Halaman 64 dari 79 Putusan.

JoPasal 92 ayat (1) : Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.7Bahwa surat Keputusan Gubernur Propensi Kepulauan Riau No. 534Tahun 2010 menyatakan upah minimum Kota Batam Tahun 2011 sebesarRp. 1.180.000, untuk anak lajang.Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sudah 13 tahun danPenggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan kurang lebih satubulan lagi akan melahirkan anak yang ke 3 (tiga), anak yang pertamasekolah

Tergugat dan juga perusahaan lainnya diseluruh Indonesia bahkan dunia telah mempunyai kebijakan internalakan skala pemberian upah secara general yang didasarkan padakapabilitas, kredibilita dan integritas setiap karyawan dengan mengacupada peraturan perundangundangan yang berlaku, bukan kepadastandart kebutuhan hidup dari masingmasing karyawan yang sifatnyasubyektif, di karenakan setiap orang tentu memiliki kebutuhan hidupyang berbeda.DALAM REKONPENSIBahwa terhadap halhal yang telah di kemukakan

Oleh karenaPenggugat adalah Fireman Crew yang harus siap jaga untuk menghadapikebakaran dilingkungan perusahaan Tergugat ;e Bahwa Upah yang sudah diterima oleh Penggugat sudah diatas UMP yangditetapkan di Propensi Kepulauan Riau ;e Bahwa kenaikan gaji yang diajukan Penggugat berdasarkan padakebutuhan hidupnya sangat tidak rasional, Tergugat mempuyai kebijakantersendiri mengenai skala upah secara umum yang didasarkan padakapabilitas, kredibilitas dan integritas semua karyawanberdasarkanperaturan ketenagakerjaan.Menimbang

berdasarkan pada Undangundang ,Khususnya pasal 90 ayat (1) Jo, pasal 91 ayat (1), Jo pasal 92 ayat (1) dan (2)undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengusaha dilarang memberikan upah lebih rendahdari upah minimum dan pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatanpengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yangditetapkan peraturan perundangundangan yang berlaku, disamping itu Pengusahamenyusun sendiri struktur dan skala

Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesiayang melakukan usaha dengan skala usaha tidak mencapaiskalatertentu.b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usahaperkebunan.c. Membuka lahan adalahserangkaian kegiatan Pratanam(mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun) dalamusaha budidaya perkebunan baik dilahan basah maupundilahankering.d.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentuluasannya adalah dibawah atau lebih kecil dari 25 hektarb. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentuluasannya adalah diatas atau lebih besar dari 25 hektar danluasannya tergantung pada jenis tanaman perkebunan yang diusahakanBahwa Ahli menerangkan ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usahaperkebunan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan adalahmemiliki legalitas tanah, legalitas benih, memiliki sarana dan prasaranapengendali hama dan

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN TitMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunanmenurut Pasal 1 angka 8 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu :Pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 39 Tahun2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Pekebun adalah orangperorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usahan Perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu ;Menimbang

, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan, yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usahayang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahuibahwa para terdakwa melakukan pembersihan atau tebas lahan kemudianmembikin menjadi arang di lahan milik Saksi Sucipto, sehingga menurut MajelisHakim Para

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharian mingguan, maupun musiman.Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2014Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.Bahwa sebagai tindak lanjutnya Petani Anggota yang tergabung dalamKelompok Tani (Poktan) Makmur yang beranggotakan 25 (dua puluh lima)orang mengajukan rencana usaha, jenis usaha produktif dan kebutuhanbiaya dalam Rencana Usaha Anggota (RUA), yang terdiri dari : Nama .ia Petani Rencana Jenis Usaha KebutuhanUsaha Produktif BiayaAnggota1.

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani oleh saudara ACHERLABETO selaku Ketua GAPOKTAN Nailaka.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak(pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harianmingguan, maupun musiman.Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) =Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani olen Ketua GAPOKTAN(saudara ACHER LABETO).

Pemeriksaan FisikPemeriksaan fisik pada korban datang dilakukan pada tanggal enambelas Oktober dua ribu Sembilan Belas.Keadaan Umum :e Kesadaran : koma atau tidak sadar (dengan nilai tiga dari skala limabelas)e Tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasi (dibawahbatas normal), denyut nadi lamah, tidak kuat angkat (dibawah batasnormal), suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius (dibawahbatas normal).Kepala :e pada dahi kiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, denganukuran tujuh

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terobuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaanfisik keadaan umum tidak sadar, tampak sakit berat, statuskesadaran koma (dengan nilai tiga dari skala lima belas),tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasiHalaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019.

surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotokopiIMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6 fotokopi berita acara serah terima administrasi prasaranalingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangpada kawasan perumahan ;7 rencana teknis bangunan meliputia gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set; yang terdiri dari :1 gambar situasi (skala

I: 1000 / 1 : 500) ;2 gambar lay out / denah, tampak, potongan (skala I : 100/1 : 200);3 gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala1 : 100 / 1b gambar konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (skala 1: 100) dan detail (skala 1: 5071: 20/71: 10)ditandatangani. oleh penanggung jawab (pemilik,perencana, pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set ;c perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja /besi,sebanyak 2 (dua) set ;S surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi daripenanggung

surat keterangan rencanakota (SKRK) atau fotocopy IMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6. foto copy berita acara serah terimaadministrasi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangpada kawasan perumahan; 7. rencana teknis bangunan meliputia. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani oleh penanggung jawab(pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set; yang terdiri1). gambar situasi (skala

1 : 1000/1 : 500); 2). gambar lay out / denah, tampak, poton gan (skala 1 : 100/ 1 : 200); 3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100 / 1:b. gambar konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (skala : 100) dan detail (skala1: 50/1: 20 / 1: 10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik,perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 2 (dua) set ; c. perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi, sebanyak 2 (dua)Menimbang .....Menimbang, bahwa dari kedua prosedur persyaratan

Dewantara 9 memiliki GT.59 danalat tangkap jaring porsene di pergunakan menangkap ikan di jalur yangsalah (jalur I) adalah saat olah TKP diatas kapal dilihat di JPS (alatpenentu posisi) diketemukan Kapal KM.Dewantara 9 berada / arealpenangkapannya pada courdinat 7 00 505 LS 114 34 750 BT dandilhat di peta laut No.Katalog 87 dengan skala : 200 000 dengan caradiukur antara Kapal KM.Dewantara 9 yang saat itu sedang digunakanmenangkap ikan dengan jarak daratan terdekat diketemukan jaraknyasejauh 4,750

Pada tahun 1997 KepalaDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan menyetujui danmensyahkan Gambar Keterangan Situasi Bangunan ( KSB ) No6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala 1 : 1000 yangdiajukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta untuk pembangunanperumahan dan kawasan permukiman yang bernama Bumi Asri .

karena ada beberapa warga yang keberatanatas pembangunan Water park tersebut;Bahwa oleh karena tidak diterbitkannya IMB oleh Kepala Dinas TataRuang dan Tata Bangunan Kota Medan terdakwa mengajukangugatan ke PTUN samapi ke Mahkamah Agung dengan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap yang isinya memerintahkan kepadaKepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan untukmenerbitkan izinnya;Bahwa benar gambar lampiran keterangan situasi bangunan No.6421/3813/16/566/1997 tanggal 16 September 1997 skala

KelurahanCinta Damai, Nomor : 640/3518, tanggal 10 Mei 2013, perihal Mohon BantuanTenaga, 1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangan situasibangunan No : 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala 1 :1000 yang ditandatangani oleh Ir. FACHRY MUDADALAM selaku Kepala DinasTata Kota Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan, 1 (satu) lembar foto copylegalisir surat Ir. DULANG MARTAPA selaku Direktur Utama PT.

Kelurahan Cinta Damai, Nomor : 640/3518, tanggal 10 Mei2013, perinal Mohon Bantuan Tenaga.1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangansituasi bangunan No : 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16September 1997, skala 1 : 1000 yang ditandatangani oleh Ir.FACHRY MUDADALAM selaku Kepala Dinas Tata KotaKotamadya Daerah Tingkat II Medan.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Ir. DULANG MARTAPAselaku Direktur Utama PT.

Lab : 4502/KKF/2018 pada pokoknya bahwapada kesimpulan didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar24,00 %; Bahwa menurut Ahli yaitu Masduki, M.Kes, (Kepala SeksiKefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan KabupatenTulungagung) pada pokoknya dalam mengedarkan produksi pangansebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar / registrasi yakniberupa nomor MD / ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutuHalaman

Sediaan Farmasi, Menyelenggarakansertifikat PKRT, Menyelenggarakan Sertifikat IRTP, MelaksanakanBINDALWAS produksi dan distribusi makanan dan minuman ; Bahwa keahlian Ahli di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan,makanan dan minuman termasuk didalamnya zat atau bahan yangmenyebabkan adiktif seperti Alkohol / Etanol ; Bahwa yang Ahli terangkan dalam perkara ini dalam mengedarkanproduksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala

besar / High riskdan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agar produk tersebutterjamin mutu keamanan; Bahwa minuman keras jenis ciu yang diperdagangkan Terdakwatersebut termasuk jenis pangan karena berasal dari Sumber hayati daripertanian, perkebunan yang dilakukan pengolahan/mengubah kemasanlebih kecil ; Bahwa kegiatan peredaran pangan dalam bentuk minuman jenis arakyang mengandung alkohol harus mendapat ijin baik produksi maupundistribusi dari Badan POM ; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa

menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa :Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat;Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH);Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014e.Peta Lokasi areal skala

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.. Berdasarkan bukti P12 = T10 berupa surat Direktur Bina Usaha HutanAlam No. S.1018/BUHA1/2011 tanggal 3 November 2011 perihalHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014informasi tentang IUPHHK PT. Puji Sempurna Raharja yang ditujukankepada PT. SIC, pada intinya Termohon Kasasi telah memenuhikelengkapan persyaratan administrasi, akan tetapi belum memenuhipenilaian kinerja PHAPL.. Meskipun izin HPH/IUPHHKHA an.

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.2. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan MenteriKehutanan No. P.52/MenhutI/2008 tanggal 4 September 2008 (videbukti T5) jo. Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1:100.000 ; danf.

Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir.Pasal5 :Ayat (3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender.Ayat (4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentangpenolakan permohonan

Nomor 85 PK/Pdt.SusPHI/201810.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap padalembaga Tergugat (pekerja waktu tak tentu) sejak 1 Agustus 2009.Menyatakan bahwa penetapan upah/gaji yang diterima olen Penggugatsebesar Rp1.850.000,00 tidak sesuai dengan skala upah/gaji yangproporsional menurut Undang Undang Ketenagakerjan.Menetapkan upah/gaji yang pantas diterima oleh Penggugatberdasarkan skala upah/gaji yang proporsional adalah Rp2.800.000,00.

5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

Bahwa seiring perjalanan rumah tangga antara PEMOHON danTERMOHON tersebut, mulailah terungkap ketidakmampuanTERMOHON dalam mengelola dan mengatur kKeuangan, hal manaTERMOHON tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (mana kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier),sehingga yang terjadi gaji yang menjadi sumber utama penghasilandari PEMOHON tidak pernah mencukupi, apabila PEMOHONmemberikan masukan untuk memperbaiki hal tersebut, maka yangterjadi adalah pertengkaranpertengkaran yang

Bahwa, secara tegas TERMOHON menolak dan membantah dalilposita pada angka 6 (enam) yang mendalilkan "Bahwaketidakmampuan TERMOHON dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat Skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (primer, sekunder, dan tersier), sehingga yang terjadi gajiyang menjadi sumber utama penghasilan dari PEMOHON tidakpernah mencukupi, apabila PEMOHON memberikan masukanuntuk memperbaiki hal tersebut, maka yang teradi adalahpertengkaranpertengkaran yang berkepanjangan.

Bksmengelola keuangan keluarga tidak dapat membuat skala prioritasdalam pemenuhan kebutuhan (mana kebutuhan primer, sekunder danTersier) dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon seringmengeluarkan katakata kasar kepada Pemohon; Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudahberpisah ranjang sejam Mei 2017; Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukundengan Termohon tetapi tidak berhasil;2.

BksTermohon mempunyai hutang piutang dengan orang lain tanpa seijin dansepengetahuan Pemohon, Termohon dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan(mana kebutuhan primer, sekunder dan tersier), dalam setiap pertengkaranyang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkankatakata kasar dan makian kepada Pemohon dan lain sebagainyasebagaimana dalam posita gugatan yang akhirnya mengakibatkan Pemohondan Termohon berpisah ranjang

MBD Nomor : 523/14.a/DKP-MBD/II/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 Tentang Penunjukan PPK Dinas Kelautan Dan Perikanan;

JHONY JAMES KAY

09 Juni 2015

Berkat Nomor Kontrak : 523/126.1/P4-PS/DKP-MBD/SPK/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015

>

Surat Teguran dari dinas kelautan dan perikanan perihal Teguran dan Pemberitahuan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton per hari Nomor : 523/180.B/PS/ST.1/DKP-MBD/VII/2015 tanggal 25 November 2015

1 (satu) lembar Surat Pernyataandari CV.

No.2768 K/PID.SUS/2015Bangunan (KSB) Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala :1000 yang diajukan oleh PT.

Asri Pembangunan Catur Karya Cipta melakukanpembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bernama Bumi Asri terletakdi Jalan AsramaPondok Kelapa, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Pada tahun 1997 Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan menyetujui dan mensyahkan Gambar Keterangan SituasiBangunan (KSB) Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala :1000 yang diajukan oleh PT.

POM 1/5 Medan, Dan Ramil Medan, KepalaPolsek Medan dan Kepala Kelurahan Cinta Damai, Nomor 640/3518,tanggal 10 Mei 2013, perihal mohon bantuan tenaga;1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangan situasibangunan Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997,skala 1 : 1000 yang ditandatangani oleh Ir. Fachry Mudadalam selakuKepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat IT Medan;Hal. 9 dari 26 hal. Put.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau ;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.