Beserta LampiranKeputusanFotocopy' Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, PetaPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran UmumHalaman 42 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PBR23.24.25:26.2128.29.30.31.32.33.Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, PetaKetersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan

TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haj!)

Kepala Biro PemerintahanFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

Beserta Lampiran Keputusan;22.Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi

Kepala Biro Pemerintahan;64.Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau AtasTanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;65.Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepalakeluarga H.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji

Reg.Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan TanahEmbarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 46 dari 79 Putusan.

Beserta LampiranKeputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji

Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional PengadaanTanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 63 dari 79 Putusan.

Kepala BiroPemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H. IR RUBA'l;Halaman 64 dari 79 Putusan.

Pemeriksaan FisikPemeriksaan fisik pada korban datang dilakukan pada tanggal enambelas Oktober dua ribu Sembilan Belas.Keadaan Umum :e Kesadaran : koma atau tidak sadar (dengan nilai tiga dari skala limabelas)e Tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasi (dibawahbatas normal), denyut nadi lamah, tidak kuat angkat (dibawah batasnormal), suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius (dibawahbatas normal).Kepala :e pada dahi kiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, denganukuran tujuh

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terobuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaanfisik keadaan umum tidak sadar, tampak sakit berat, statuskesadaran koma (dengan nilai tiga dari skala lima belas),tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasiHalaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019.

surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotokopiIMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6 fotokopi berita acara serah terima administrasi prasaranalingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangpada kawasan perumahan ;7 rencana teknis bangunan meliputia gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set; yang terdiri dari :1 gambar situasi (skala

I: 1000 / 1 : 500) ;2 gambar lay out / denah, tampak, potongan (skala I : 100/1 : 200);3 gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala1 : 100 / 1b gambar konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (skala 1: 100) dan detail (skala 1: 5071: 20/71: 10)ditandatangani. oleh penanggung jawab (pemilik,perencana, pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set ;c perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja /besi,sebanyak 2 (dua) set ;S surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi daripenanggung

surat keterangan rencanakota (SKRK) atau fotocopy IMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6. foto copy berita acara serah terimaadministrasi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangpada kawasan perumahan; 7. rencana teknis bangunan meliputia. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani oleh penanggung jawab(pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set; yang terdiri1). gambar situasi (skala

1 : 1000/1 : 500); 2). gambar lay out / denah, tampak, poton gan (skala 1 : 100/ 1 : 200); 3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100 / 1:b. gambar konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (skala : 100) dan detail (skala1: 50/1: 20 / 1: 10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik,perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 2 (dua) set ; c. perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi, sebanyak 2 (dua)Menimbang .....Menimbang, bahwa dari kedua prosedur persyaratan

PUTUSANNomor 538/Pdt.G/2019/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat Klas B yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:Demiyati binti Sugiyat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai

, Kabupaten Langkat,sebagai Penggugat;melawanIrwan bin Ismail Gimun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Wiraswasta,tempat tinggal dahulu di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang

permukiman Kab Lombok Utarasehingga yang berwenang menerbitkan rekomendasi izin Lingkunganberdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan yang dideligasikan Bupatimelalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup perumahan dan kawasanpermukiman Kab Lombok Utara; Bahwa sdra AGUS HUSAIRI alias AGUS dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajib memiliki SPPL Sesuai dengan PeraturanPutusan nomor 600/Pid.B.LH/2021/PN Mtr hal 6 dari 13Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPLdengan skala

Produksi di bawah 25.000 m3 maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m3 sampai dengan 500.000 m3 makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m3 maka harus memilki AMDAL; bahwa dokumen izin lingkungan harus dibuat atau disusun oleh yangmelaksanakan kegiatan pertambangan tersebut dalam hal ini sdra AGUSHUSAIRI alias AGUS pada tahap perencanaan sebagaimana diatur dalamPasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang IzinLingkungan; bahwa

Bukti Para Pemohon bertanda P 5):Bahwa Para Pemohon a quo dalam menjalankan usahatersebutmemerlukan tenaga kerja / karyawan yang masih sangat terbatas jumlahnyadan masih dalam skala kecil termasuk untuk melakukan kegiatanpembongkaran barang / produk serta pekerjaan lain sesuai dengan jenisusaha Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Secara filosofis, kKeberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan. Yakni pembongkaran dari wilayah pelabuhan laut menuju tempatpenyimpanan / gudang maupun pada wilayah pelabuhan udara;Sedangkan secara sosiologis yakni masyarakat atau pelaku usaha (ic.

Para Pemohon).Karena pada umumnya pelaku usaha (ic. termasuk Para Pemohon)melakukan proses pekerjaan bongkar muat produk di toko / tempat usahameskipun dalam skala / volume kecil:Halaman 15 dari 54 halaman.

Secara filosofis, keberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan.

:Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf (e) di atas, dalildalil kami dalamD.1.a di atas, bahwa PERWAL dimaksud tidak efektif diberlakukan kepadamasyarakat / pelaku usaha dalam skala kecil (UMKM), baik secara filosofis,sosiologis maupun yuridis.

Pada tahun 1997 KepalaDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan menyetujui danmensyahkan Gambar Keterangan Situasi Bangunan ( KSB ) No6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala 1 : 1000 yangdiajukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta untuk pembangunanperumahan dan kawasan permukiman yang bernama Bumi Asri .

karena ada beberapa warga yang keberatanatas pembangunan Water park tersebut;Bahwa oleh karena tidak diterbitkannya IMB oleh Kepala Dinas TataRuang dan Tata Bangunan Kota Medan terdakwa mengajukangugatan ke PTUN samapi ke Mahkamah Agung dengan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap yang isinya memerintahkan kepadaKepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan untukmenerbitkan izinnya;Bahwa benar gambar lampiran keterangan situasi bangunan No.6421/3813/16/566/1997 tanggal 16 September 1997 skala

KelurahanCinta Damai, Nomor : 640/3518, tanggal 10 Mei 2013, perihal Mohon BantuanTenaga, 1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangan situasibangunan No : 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala 1 :1000 yang ditandatangani oleh Ir. FACHRY MUDADALAM selaku Kepala DinasTata Kota Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan, 1 (satu) lembar foto copylegalisir surat Ir. DULANG MARTAPA selaku Direktur Utama PT.

Kelurahan Cinta Damai, Nomor : 640/3518, tanggal 10 Mei2013, perinal Mohon Bantuan Tenaga.1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangansituasi bangunan No : 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16September 1997, skala 1 : 1000 yang ditandatangani oleh Ir.FACHRY MUDADALAM selaku Kepala Dinas Tata KotaKotamadya Daerah Tingkat II Medan.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Ir. DULANG MARTAPAselaku Direktur Utama PT.

Nomor 56/PDT/2021/PT TJKpenyediaan dana lain hanya berdasarkan satu pilar Sampai denganRp 10 miliar.Kemudian relaksasi kewajiban pelaporan bagi emiten skala kecildan skala menengah, himbauan tidak menggunakan debt collector,pengembangan ekosistem digital UMKM. Adapun kebijakan ini agarnasabah tidak dikejar perbankan."

Nomor 85 PK/Pdt.SusPHI/201810.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap padalembaga Tergugat (pekerja waktu tak tentu) sejak 1 Agustus 2009.Menyatakan bahwa penetapan upah/gaji yang diterima olen Penggugatsebesar Rp1.850.000,00 tidak sesuai dengan skala upah/gaji yangproporsional menurut Undang Undang Ketenagakerjan.Menetapkan upah/gaji yang pantas diterima oleh Penggugatberdasarkan skala upah/gaji yang proporsional adalah Rp2.800.000,00.

BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alatGlobal Position System (GPS) yang dibawa oleh saksi Edim Kusuma,setelah diukur jalan logging tersebut titik ordinatnya 47 M. 0787749 UTM.9687456, dari hasil temuan tersebut lalu saksi Nurhamidi melaporkankepada saksi Nurazman, SH Bin Nurdin selanjutnya pada tanggal 14 s/dHal. 3 dari

Nomor: 1760 K/Pid.Sus/200916 Mei 2004 saksi Nurhamidi Bin Sukadi, saksi Rudi Janto, saksi IdingAhmad Chaidir dan saksi Supriyatna, M.Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut

WIBanggota Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)Rayon Bengkulu Utara Puteri Hijau yaitu saksi Nurhamidi Bin Sukardimelaksanakan patroli rutin bersamasama dengan Petugas RhinoProtection Unit (RPU) Tim Badak, yaitu saksi Edi Kusumo, Sukardi sertaSuharah dan ketika itu ditemukan jalan logging PT.BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.BATmembuat jalan logging dengan menggunakan alat boulduser,.Eksavator dan loder telah masuk

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.

kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai dan sekaligus;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghapus ~~ dan menghentikan penggunaan nama emailpyrotek@pacific.net.id;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghentikan, menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/fotoproduk milik Penggugat dalam materi iklan/promosi milik Tergugat II;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmengumumkan di surat kabar skala

Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat Il dalam Konvensi) untuk menghentikan,menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/foto produk milikPemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi)dalam materi iklan/promosi milik Termohon Kasasi Il (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi);Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi) untuk mengumumkan disurat kabar skala

5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 186/

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

Soeharso Surakarta pada tanggal 06Januari 2015 karena cedera otak berat dengan skala Glas Gow 3, Fraktur terbuka tulangtungkai bawah kanan grade III C, kerusakan kulit jaringan dibawahnya (otot, lemak)kategori hebat dan putus pembuluh darah arteri dorsalis pedis tibialis postenus kanansebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat danditandatangani oleh dokter Dian Woro Pamularsih, dokter pada Rumah Sakit OrtopediProf. DR. R.

RI Surakarta tanggal 26 Januari 2015 yangtelah memeriksa seorang lakilaki bernama Tarmo Padmo Wiyono dengankesimpulan hasil pemeriksaan cidera otak berat dengan skala Glasgow 3, frakturterbuka tulang tungkai bawah (tibiafibula) kanan grade III C, kerusakan kulitdan jaringan di bawahnya (otot, lemak) kategori berat, dan putus pembuluhdarah arteri dorsalis pedis tibialis posterior kanan;2 Surat Keterangan Penyebab Kematian dari RS Ortopedi Prof. DR. dr. Soeharso(Dep.Kes.)

Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesiayang melakukan usaha dengan skala usaha tidak mencapaiskalatertentu.b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usahaperkebunan.c. Membuka lahan adalahserangkaian kegiatan Pratanam(mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun) dalamusaha budidaya perkebunan baik dilahan basah maupundilahankering.d.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentuluasannya adalah dibawah atau lebih kecil dari 25 hektarb. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentuluasannya adalah diatas atau lebih besar dari 25 hektar danluasannya tergantung pada jenis tanaman perkebunan yang diusahakanBahwa Ahli menerangkan ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usahaperkebunan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan adalahmemiliki legalitas tanah, legalitas benih, memiliki sarana dan prasaranapengendali hama dan

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN TitMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunanmenurut Pasal 1 angka 8 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu :Pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 39 Tahun2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Pekebun adalah orangperorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usahan Perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu ;Menimbang

, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan, yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usahayang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahuibahwa para terdakwa melakukan pembersihan atau tebas lahan kemudianmembikin menjadi arang di lahan milik Saksi Sucipto, sehingga menurut MajelisHakim Para

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau ;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

Bahwa seiring perjalanan rumah tangga antara PEMOHON danTERMOHON tersebut, mulailah terungkap ketidakmampuanTERMOHON dalam mengelola dan mengatur kKeuangan, hal manaTERMOHON tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (mana kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier),sehingga yang terjadi gaji yang menjadi sumber utama penghasilandari PEMOHON tidak pernah mencukupi, apabila PEMOHONmemberikan masukan untuk memperbaiki hal tersebut, maka yangterjadi adalah pertengkaranpertengkaran yang

Bahwa, secara tegas TERMOHON menolak dan membantah dalilposita pada angka 6 (enam) yang mendalilkan "Bahwaketidakmampuan TERMOHON dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat Skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (primer, sekunder, dan tersier), sehingga yang terjadi gajiyang menjadi sumber utama penghasilan dari PEMOHON tidakpernah mencukupi, apabila PEMOHON memberikan masukanuntuk memperbaiki hal tersebut, maka yang teradi adalahpertengkaranpertengkaran yang berkepanjangan.

Bksmengelola keuangan keluarga tidak dapat membuat skala prioritasdalam pemenuhan kebutuhan (mana kebutuhan primer, sekunder danTersier) dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon seringmengeluarkan katakata kasar kepada Pemohon; Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudahberpisah ranjang sejam Mei 2017; Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukundengan Termohon tetapi tidak berhasil;2.

BksTermohon mempunyai hutang piutang dengan orang lain tanpa seijin dansepengetahuan Pemohon, Termohon dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan(mana kebutuhan primer, sekunder dan tersier), dalam setiap pertengkaranyang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkankatakata kasar dan makian kepada Pemohon dan lain sebagainyasebagaimana dalam posita gugatan yang akhirnya mengakibatkan Pemohondan Termohon berpisah ranjang

menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa :Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat;Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH);Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014e.Peta Lokasi areal skala

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.. Berdasarkan bukti P12 = T10 berupa surat Direktur Bina Usaha HutanAlam No. S.1018/BUHA1/2011 tanggal 3 November 2011 perihalHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014informasi tentang IUPHHK PT. Puji Sempurna Raharja yang ditujukankepada PT. SIC, pada intinya Termohon Kasasi telah memenuhikelengkapan persyaratan administrasi, akan tetapi belum memenuhipenilaian kinerja PHAPL.. Meskipun izin HPH/IUPHHKHA an.

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.2. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan MenteriKehutanan No. P.52/MenhutI/2008 tanggal 4 September 2008 (videbukti T5) jo. Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1:100.000 ; danf.

Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir.Pasal5 :Ayat (3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender.Ayat (4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentangpenolakan permohonan