Ditemukan 3816 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adonsi adosi adonis adonai ahobsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - WIWIT AYU WULANDARI
103 — 35
  • Nomor : 54 Tahun 2010 jo PeraturanPresiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/ Jasa Pemerintah bahwa Para pihak yang terkait denganpelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah harusmenghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikanNegaraAdapun spesifikasi barang yang di adopsi oleh terdakwa
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
82 — 16
  • Warsiem yangtidak memiliki keturunan;e Bahwa adopsi dilakukan tahun 1989 pada saat Tergugat I berumur 12 tahun,tetapi Tergugat I tinggal dan dirawat oleh Hj. Warsiem sejak berumur 2tahun dan saksi juga ikut menjadi saksi pada saat persidangan permohonanpengangkatan anak di Pengadilan Negeri Majalengka; Bahwa H. Madrawi meninggal beberapa tahun setelah mengangkat anaksedangkan Hj. Warsiem meninggal pada tahun 2006;e Bahwa penyerahan harta Hj.
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 9/PDT.P/2014/PN.KTG
Tanggal 2 Juni 2014 — Pemohon:
1.Drs.AJAB MOKOGINTA
2.NURHAYANI MOKOGINTA
42 — 4
  • Menyatakan Adopsi/ pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon : 1. SUGANDI DONDO dan 2. HELDA ANTHONI terhadap anak permpuan bernama JUWITA RAMAPAN DONDO lahir pada tanggal 26 Juli 2009 di Desa Kopandakan adalah sah menurut hukum;

    3.

Pengadilan PN TUBAN Perdata Agama Harta Bersama
Putus : 25-11-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 25 Nopember 2013 — Dr. HARDI SOETANTO (P)
DR. F.M. VALENTINA, S.H.(T)
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
NOTARIS EKO HANDOKO WIJAYA (Turut T)
726 — 1227
  • Penggugat sendiri ;Bahwa yang mempunyai bangunan rukoruko tersebut adalah Penggugat akantetapi saksi tidak mengetahui diatasnamakan siapa rukoruko tersebut ;Bahwa yang membebaskan tanah yang akan dibangun rukoruko tersebut adalahPenggugat karena sewaktu membeli tanah tersebut saksi diajak oleh Penggugatakan tetapi saksi tidak mengetahui yang membayar tanah tersebut ;Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat I. mempunyai anak,namun menurut cerita Penggugat anak tersebut adalah hasil adopsi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
129 — 93
  • Bahwa berkenaan dengan adanya adopsi Hukum Adatsebagai dasar berlaku Hukum Agraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal5 sebagai berikut : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukumadat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dannegara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturab yang tercantum dalam udangundang ini dengan peraturan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — IR. SAID IQBAL, M.E., DKK VS PRESIDEN RI;
102 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu dasarpenetapan KHL tahun 2017 adalah hasil survai KHL tahun 2016, yangtentunya pada tahun 2017 biaya kebutuhan hidup layak akan lebih besar;Berdasarkan hal tersebut maka di adopsi metode Regresi dalam BukuPedoman Survey Dan pengolahan Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL)halaman 32 yang diterbitkan oleh Direktorat Pengupahan dan JaminanSosial Ketenagakerjaan Dirjend PHI & Jamsos Kemenaker tahun 2007sebagai mandat Pasal 89 ayat (4) UU No. 13/2003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-07-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2753 K/PID.SUS.LH/2015
Tanggal 20 Juli 2016 — PT. NATIONAL SAGO PRIMA, ERIS ARIAMAN, S.H
839 — 778 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (SNI)ISO/IEC 17025:2008 adalah hasil adopsi identik dari ISO/IEC 17025:2005(General Requirements for The Competence of Testing and CalibrationLaboratories).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
92 — 44
  • Bahwa berkenaan dengan adanya adopsi"Hukum Adat" sebagai dasar berlaku Hukum Agraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal 5 sebagai berikut :"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaldan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalamudangundang ini dengan peraturan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-05-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid. Sus/2014/PN. TIPIKOR DPS.
Tanggal 13 Mei 2014 — I PUTU WIBAWA, SH.
49 — 26
  • tanggal 19111974 dinyatakan bahwa terdakwadipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah,walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima dalam131hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula ia penerimabarangbarang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anakanakterdakwa;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undangundang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini merupakan adopsi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-05-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
429 — 236
  • Tidak bisakemudian tanpa dianggarkan dan tanpa ada pemantauan dalampengelolaannya BUMN Persero tadi ; Bahwa sesungguhnya Hukum Indonesia tidak mengenal yangnamanya Nominee, Sistim Hukum Indonesia tidak mengenal yangsecara eksplisit menyatakan adanya sebuah Perjanjian Nominee,Perjanjian Pinjam Nama, kalau kita telusuri secarahistorissebenarya Perjanjian Nominee itu banyak di adopsi di negaranegara Common Law dan kita kemudian masuk di tahun 1960 ansebagai suatu siasat ketika tahun 1974, ketika tahun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
512 — 350
  • Selanjutnya Perma No. 3/2005 salahsatu dibuat dengan berdasarkan Regelement Hukum Acara Perdata.Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diatur dalamPasal 4 Perma No. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusan TermohonKeberatan diajukan melalui prosedur perdata di pengadilan negeri.Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon keberatan uraikan diatas, telahtegas dan tidak terbantahkan bahwa perubahan LHPL yang dilakukan tibatibasebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan dan tanpa
    Selanjutnya Perma No. 3/2005 salahsatu dibuat dengan berdasarkan Regelement Hukum Acara Perdata.Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diatur dalamPasal 4 Perma No,. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusan TermohonKeberatan diajukan melalui prosedur perdata di pengadilan negeri.Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon keberatan uraikan diatas, telahtegas dan tidak terbantahkan bahwa perubahan LHPL yang dilakukan tibatibasebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan dan tanpa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
883 — 1154
  • surat kabar harian ekonomi nasionalRepublik Indonesia NERACA, hari Kamis tanggal 11 April 2019dengan headline 10 Hal Menyesakan Yang Didapat Investor diMarunda (fotokopi)Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional RepublikIndonesia RAKYAT MERDEKA, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019dengan headline Pelabuhan Marunda Seperti Kasus Masela(fotokopi)Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional RepublikIndonesia SUARA PEMBARUAN, hari Senin tanggal 13 Mei 2019dengan headline Pelabuhan Patimban Adopsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/Pid.SUS/2012/PN.AB.
Tanggal 6 Juni 2012 — MOHAMMAD FAJARULLAH;
90 — 24
  • penerima bantuan dengan dilampirkan denganfoto dokumentasi ;Bahwa dari 244.600 bibit yang telah disediakan sudah termasuk10 % untuk penyulaman ;Bahwa dana proyek tersebut sudah dicairkan semua atas namaCv Amartyadh dan terdakwa memberikan fee kepada AkmalMasaoy sebagai pemilik Cv Amartyadh sebesar 2 % % dandisesuaikan dengan nilai kontrak ;Bahwa terdakwa membenarkan isi kontrak yang diperlihatkandipersidangan termasuk spesifikasi tehnisnya dan tentangspesifikasi tehnis tersbut hanyalah merupakan hasil adopsi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
PT. LIAN SUASA KORPORASI ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI
1040 — 914
  • Dengan demikian, apabila tindak pidanatersebut merupakan perbuatan yangultra vires, maka pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebutharus dipikulsendiri secara pribadi oleh personil korporasi yang melakukan tindak pidana ituatau personil pengendali korporasi yang memerintahkan agar tindak pidanatersebut dilakukan oleh orang Iain.Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan adopsi Ajaran IntraVires (atau disebut pula Ajaran Ultra Vires apabila dilihat secara negatif) dalamhukum perseroan (
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Waris
Putus : 14-08-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 586/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 14 Agustus 2014 — Tsang Fa Tai Dkk melawan Tegoeh Agoes Jatono Selamet ( Tjan Khwan Yang) Dkk
175 — 52
  • lebih dari 5 tahun atau 30 tahun sejak pendaftaran tanah dantidak ada tindakan untuk mempermasalahkan waris maka dianggapmelepaskan haknya secara diamdiam ;e Bahwa Rechtvuukig adalah pelepasan hak secara diamdiam ;e Bahwa Dasar pelepasan hak secara diamdiam adalah pada putusan MA no210/55 tanggal 10 Januari 1947 yang menyatakan bahwa seseorang yangmemiliki hak waris selama lebih dari 30 tahun dan tidakmempermasalahkannya maka diangga diamdiam melepaskan haknya ;e Bahwa anak angkat harus ada surat adopsi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 28/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — WAHYU HIDAYAT, SE
68 — 19
  • KONI adalah lIembaga non profit yang bergerak dibidang social, pengurusnya bertugas secara temporal;Bahwa Terdakwa tidak aktif di KONI maka tidak tahu tentang proposal yangdiajukan cabor; Bahwa yang menyimpan proposal dari cabor wakil bendahara atau saksi Riski;Bahwa Terdakwa tidak secara rutin meminta wakil bendahara membuat laporankarena kuitansi yang diserahkan kepada Terdakwa sudah dianggap sebagai laporandari wakil bendahara; Bahwa system pembukuan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah di adopsi
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 24-08-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 86/Pid.B/2010/PN Menggala
Tanggal 24 Agustus 2010 — YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, dkk
45 — 22
  • dakwaan keempat yaitumemenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 += 4TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1l KUHPidana ;Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 24-08-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 86/Pid.B/2010/PN Menggalaa
Tanggal 24 Agustus 2010 — YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, dkk
58 — 30
  • dakwaan keempat yaitumemenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 += #4TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1l KUHPidana ;Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 10-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Kis
Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 12
  • Tergugat) dan Nurhidayana (ic.Penggugat) (Vide: Bukti P.1);Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan faktabahwa senyatanya anak yang bernama Ikhsan Wahyudi merupakan anak angkat dariPenggugat dan Tergugat dan bukan merupakan anak kandung;Menimbang, bahwa pengangkatan (adopsi) yang dilakukan oleh Penggugatdan Tergugat terhadap anak yang bernama Ikhsan Wahyudi pada dasarnya tidaksesuai dengan ketentuan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, sebabpengangkatan anak yang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 11 Nopember 2015 — I KETUT WIRTEN
55 — 28
  • No.23/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps126Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan adopsi dariketentuan Pasal 418 KUHP.