Ditemukan 3590 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-10-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 21-03-2017
Putusan PA BREBES Nomor 2804/Pdt.G/2010/PA.Bbs. Tanggal 24 Februari 2011 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 0
11 — 0
Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonancerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terusmenerus teradi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamperkawinan dengan Termohon.Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohonmohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan dengan1. Menerima permohonan Pemohon ;2.
Register : 08-07-2011 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 25-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 192/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 19 Juli 2011 — Pemohon
10 — 1
10 — 1
cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah' bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 12-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PA MAJENE Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Mj Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 5
17 — 5
Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam; Menimbang, bahwa 4 alah ikatan keperdataanyang mempunyai konstatus diri, hakhakna berkaitan dengan1, harta bersama,kewarisan dan dhon denganPemohon II mesk a, Nnamun tidakdapat diakui seca ernikahan sah,maka oleh
Register : 28-03-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 313/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 2 April 2013 — SUWONO
23 — 3
23 — 3
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 20-04-2010 — Putus : 06-05-2010 — Upload : 27-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 66/Pdt.P/2010/PA.TA Tanggal 6 Mei 2010 — Pemohon
11 — 1
11 — 1
cukup pantas melakukanpernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu9 dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuaipasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlumemberikan dispensasi kepada anak pemohon untukmelaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 21-09-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PA PACITAN Nomor 92/PdtP/2011/PAPct Tanggal 5 Oktober 2011 — Pemohon
12 — 1
12 — 1
undang Nomor 1Tahun 1974 ;Menimbang bahwa meskipun anak pemohon~ dari segiusianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisikdan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukanakan perbuatan hnjangan apalagi calon isteri anak hamil 3 bulan,maka untuk mengh akan timbul danakan lebih maslaha perlu) dilaksanakanperkawinan dengan karena itu Majelisberpendapat sesuai Undang undang Nomor 1Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 29-03-2011 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 91/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 18 April 2011 — Semua Pihak Hadir
21 — 2
21 — 2
DISKA, nomor: 0091/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8anak pemohon kni telah hamil 4 bulan, sehingga dapatmenghawatirkan akan mengulangi perbuatan dosa (zina), makauntuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu majelishakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undangNomor Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada anakkandung pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telahsesuai pula dengan1
Putus : 03-10-2012 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 2252/Pdt.P/2012/PN.KDL Tanggal 3 Oktober 2012 —
12 — 1
12 — 1
enam puluh) hari sejak kelahiran;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan kutipan Akta Kelahiran;Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai pencatatan AktaKelahiran yang terlambat , di sebutkan dalam ketentuan pasal 32 UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan bahwa :Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)yang melampui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 04-04-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 97/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 21 April 2011 — Pemohon
7 — 1
7 — 1
/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8yang sudah demikian erat bahkan hamil 1 bulan dan dapatmenghawatirkan akan mengulangi perbuatan dosa (zina), makauntuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu majelishakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undangNomor Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada anakkandung Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakanpernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 22-03-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor Nomor 291/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 2 April 2013 — S U G E N G
19 — 6
19 — 6
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 03-01-2011 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 22-06-2011
Putusan PA BREBES Nomor 0023/Pdt.G/2011/PA.Bbs. Tanggal 2 Februari 2011 — Pemohon vs Termohon
13 — 1
13 — 1
suami isteri dan Pemohonmerasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon.Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan iniPemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohondengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus' menerusterjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam perkawinan dengan Termohon.Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas,dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya BapakKetua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan dengan1
Register : 27-06-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 185/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 12 Juli 2011 — Pemohon
11 — 1
11 — 1
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanPenetapan DISKA, nomor: 0185/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu~ dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 20-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 181/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 26 Februari 2013 — S U L A S T R I
24 — 6
24 — 6
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 06-03-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 237/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 26 Maret 2013 — 1. SRINI
2. SATIYEM
24 — 3
24 — 3
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 29-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TAIS Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Tas Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.NELLY, S.H
2.REDO ARLIANSYAH, S.H.
Terdakwa:
MARDIN Bin Alm. UBIN
188 — 58
1.NELLY, S.H
2.REDO ARLIANSYAH, S.H.
Terdakwa:
MARDIN Bin Alm. UBIN
188 — 58
keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakantidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIBbertempat di pekarangan rumah Saksi Korban Welda di Desa PinjuLayang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwamemukul Saksi Korban Welda;Bahwa Saksi Korban Welda adalah istri Terdakwa sedangkan Anak Saksiadalah anak tiri Terdakwa sesuai dengan1
berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yangmana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan makadapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIBbertempat di pekarangan rumah Saksi Korban Welda di Desa PinjuLayang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Terdakwamemukul Saksi Korban Welda; Bahwa Saksi Korban Welda adalah istri Terdakwa sedangkan Anak Saksiadalah anak tiri Terdakwa sesuai dengan1
Putus : 05-11-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 5 Nopember 2018 — YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA, VS LILIES AMID
53 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dankontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benarmenerapkan hukum, menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan1 (satu) kali Uang Pesangon
Register : 20-05-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 138/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 7 Juni 2011 — Pemohon
12 — 3
12 — 3
istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbuldan akan lebih maslahah ' bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena ituPenetapan DISKA, nomor: 0138/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7majelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1
Register : 25-08-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 228/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 14 September 2011 — Pemohon
10 — 1
10 — 1
calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagiPenetapan DISKA, nomor: 0228/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8keluarganya, maka perlu~ dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapatsesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974perlu) memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 12-08-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PA TANJUNG Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Tjg Tanggal 21 Oktober 2013 — PENGGUGAT VS
TERGUGAT
15 — 1
15 — 1
AlRum ayat 21 dandiatur pula dalam pasal 1 Undangundang nomor tahun 1974 tentang Perkawinanjo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan, atas keadaanini Majelis Hakim sependapat dengan1. kaedah figih yang berbunyi :WW bao ul> ale P20 sw lao IL, >Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambilmaslahat.2, Syeikh AlMajedy dalam kitab Ghayatu AlMaram:cvolal ale glb lero arg iJl aut) pre aul IsleApabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakimdiperkenankan
Register : 22-09-2011 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 252/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 4 Oktober 2011 — Pemohon
15 — 4
15 — 4
melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbuldan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itumajelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1