Sebenarnya bukan untuk mencari alasan pemohon kepadapihak termohon akan tetapi jika termohon di singgung masalahmerawat orang tua pemohon selalu beralasan sungkan ( malu ),padahal pada dasarnya baik orang tua pemohon atau termohon sama sama tanggung jawab bersama jadi hal semacam inilah yang selaludi anggap sepele oleh pihak termohonb.

Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pekerja juga diikut sertakan dalamAsuransi Kesehatan, dimana biaya pengobatan yang ditanggung PenggugatRekonpensi adalah sebagai berikut:Untuk rawat jalan sebesar Rp. 3.600.000, per tahun ;untuk rawat inap sebesar Rp. 27.500.000, per tahun;untuk perawatan gigi sebesar Rp. 800.000, per tahun;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung dalam Konpensi, TergugatRekonpensi sepanjang tahun 2008 telah menggunakan Kartu Asuransinyauntuk berobat jalan (rawat jalan) sebanyak

Dalam bidangperdata, terbatas perdata umum dan niaga, sedang perkara perdatalain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragam islam, jatuhmenjadi yurisdiksi absolute lingkungan Peradilan Agama;... dikaitkan dengan titik singgung yang terdapat antara yurisdiksiPeradilan Umum dengan Peradilan agama dan Peradilan TUN. Sebelummengajukan gugatan harus diteliti lebih dahulu apakah perkara itutermasuk yurisdiksi absolute PN (Peradilan Umum) atau tidak.

Hal ini16mungkin disebabkan karena Penggugat menikah dengan orang melayu ataukarena Penggugat seorang perempuan yang menurut adat suku Tiong Hoakurang baik karena anak perempuan tidak memiliki garis keturunan darimarga Bapak, atau pihak keluarga ibu bermaksud ingin menghilangkan hakwaris Penggugat, sebagaimana telah Penggugat singgung pada point 4(empat) di14 Bahwa guna mengungkapkan kebenaran terkait dengan status hukumANTONI, yang lahir di Desa Durai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimunpada tanggal

bersifat keperdataan ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat publik yang ditugaskanuntuk memproses suatu permohonan dalam hal ini sertifikat didasarkan padadatadata yang disajikan oleh pihak Pemohon in casu sertifikat (SHM No.2964);Menimbang, bahwa karena Penggugat menganggap out put , sertifikatyang diterbitkan oleh Tergugat merugikan Penggugat yang didalilkan sebagaitidak prosedural , Penggugat berpendapat obyek sengketa adalah miliknya,23memang diranah praktik hukum sering terdapat titik singgung

akan menjadi contoh yang tidak baik dalammasyarakat, dimana justru akan memberikan kesempatan bagimasyarakat untuk melakukan tindak pidana hal serupa denganmelihat hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim MajelisTingkat Pertama yang begitu ringan dan tidak melihat dari sisiperbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah terurai dalamSurat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta telah pula tertuangdalam pertimbangan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Makassar;Bahwa perlu juga kami singgung

yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Saksi MARANNU, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalahmilik jibu, yang diperolehnya dari membeli;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi;Halaman 21 dari27 hal Putusan Nomor 2/Padt.G/2016/PN.Pkje Bahwa kebetulan pada waktu itu kami ngobrol soal tanah lain dan secarakebetulan saksi singgung

., dalam buku: KekuasaanMahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari2008, Halaman 343, menerangkan sebagai berikut:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.

Yahya Harahap, S.H., dalam buku: KekuasaanMahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari2008, Halaman 343, menerangkan sebagai berikut:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.

Dengan demikian Peradilan Umum berwenang mengadili sengketasengketa pertanahan yang mengandung aspek hukum perdata. misalnyakepemilikan atau penguasaan tanah secara melawan hukum tindakan yangmemperkosa hak milik atas tanah, perbuatan ingkar janji jualbeli, sewamenyewa, jaminan dan lainlain hak atas tanah; Bahwa Sengketa pertanahan mempunyai titik singgung antara aspekhukum tata usaha negara dan aspek hukum perdata, dipandang sebagaisuatu sengketa atau perkara yang bersifat khas atau unik, Dimanakewenangan

Bahwa Sengketa pertanahan mempunyai titik singgung antaraaspek hukum tata usaha negara dan aspek hukum perdata, dipandangsebagai suatu sengketa atau perkara yang bersifat khas atau unik,Dimana kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara PeradilanTata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam memeriksa, memutusdan menyelesaikan suatu sengketa pertanahan tersebut ditentukan dariobjectum litis fundamentum petendi (pokok sengketanya, dan dalamsengketa ini terbitnya sertifikat dan pengakuan hak atas

Bahwa dalam petitum poin 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka

;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatII dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik

PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan petimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 9 (sembilan), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanya maupunsoal penerapan hukumnya, yang kemudian

dahulu, sekarang Kelurahan Malakasari,dahulu Kecamatan Jatinegara, sekarang Kecamatan Duren Sawit KodyaJakarta Timur;Bahwa apa yang didalilkan Pelawan pada halaman 4 poin 4 tidak perluTerlawan 1 dan 2 tanggapinya lagi, adapun sebabnya hal tersebut tidakada hubungannya sama sekali di dalam perkara ini, oleh karena itu dalilPelawan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan hendaknya;Bahwa dalil Pelawan pada bantahannya halaman 4 dan 5 poin 5 sampaihalaman 5 poin 1, yang sebenarnya telah para Pelawan singgung

Factimenyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana;Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat kami suatu keanehanapabila disatu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusan telahmembuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung

dengan Tergugat dan Para Tergugat lainnya terkait objek perkara aquosehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona; Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan,Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat sebagai pewaris, sedangkan yang menjadipersoalan dalam gugatan aquo adalah masingmasing pewaris mengakui sebagai pihakyang paling berhak atas harta warisan tersebut;Menimbang, bahwa hubungan hukum adalah adanya titik singgung

kepentinganhukum antara satu pihak dengan pihak lain, dalam gugatan ini titik singgung antaraPenggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat terdapat pada harta warisan yangdipersoalkan oleh Peng gugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugattidak pernah ada sepakat menjual, mewariskan, menghibahkan atau melepaskan ObyekWaris tersebut kepada Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas ditemukan titiksinggung hukum antara Penggugat dengan Tergugat

Berita : KadesKarang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSLsedangkan yang di muat dalam Berita di Harian Umum Batak Pos tersebutadalah sebagai berikut : Pada Alenia Ke dua menerangkan : Namun Pembuatan sertifikat Pronayang saat ini yang telah berganti nama Pendaftaran Tanah SistematisLengkap ( PTSL ) di Desa Karang Anyar Kec.Secanggang Kab.Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribuHalalaman 3 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN5)6) Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung

Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribu ;Halalaman 47 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN Bahwa pada alenia Ke 8 ( delapan ) Tergugat I , Il, dan III menyatakandalam Harian Umum Batak Pos : Kembali di singgung terkaitPembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yangbernama Warsito dan Warga langsung menyerahkan biaya sebesar Rp600 ribu ; Bahwa pada alenia ke 9 ( sembilan ) Tergugat ,ll,dan Illmenerangkan dalam harian Umum Batak Pos : Waktu yang samasaat di temui , Warsito

Titik singgung antara Penggelapandengan Wanprestasi, Penggelapan adalah sumbernya undangundang, misalnya: KUHP, sedangkan wanprestasi bisa bersumber dariundangundang dan perjanjian/kontrak/perikatan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tetapi Yang AdaDalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, telah dipenuhi dalamperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimanadidakwakan

Dalam evaluasi administrasi, Tergugat telahmengevaluasi akan halnya syarat daftar peralatan utamaminimal dalam dokumen penawaran Penggugat yangmenurut hemat Penggugat sudah terlingkupi didalamnyaSurat Perjanjian Sewa AMP yang walaupun didalamnyaada penulisan 2 nama paket pekerjaan sebagaimanaPenggugat singgung diatas namun demikian oleh Tergugatltelah pula memberi tanda benar (). Artinya, PerjanjianSewa AMP dalam dokumen penawaran Penggugat sudahtidak ada masalah.

fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri terhadap isi daripada gugatan hal mana telahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding / Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetap berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung

Maka dengan sendirinya Putusan Banding Pengadilan tinggiBanjarmasin, dalam perkara a gou harus dibatalkan;Dengan Argumen Hukum sebagai berikut:Bahwa kasus hukum tersebut ada titik singgung antara Pengadilan Tatausaha Negara dengan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memilikikewenangan untuk menentukan hak kepemilikan Vide memperhatikan KUHPerdata, RBG, Undang Undang No.4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman dan Undang Undang No.8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum dan ketentuan hukum lain nya yang berkaitan