Ditemukan 1136 data
109 — 49
bersifat keperdataan ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat publik yang ditugaskanuntuk memproses suatu permohonan dalam hal ini sertifikat didasarkan padadatadata yang disajikan oleh pihak Pemohon in casu sertifikat (SHM No.2964);Menimbang, bahwa karena Penggugat menganggap out put , sertifikatyang diterbitkan oleh Tergugat merugikan Penggugat yang didalilkan sebagaitidak prosedural , Penggugat berpendapat obyek sengketa adalah miliknya,23memang diranah praktik hukum sering terdapat titik singgung
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMIATI DG. ROMBA BINTI BARAELA DG. SARRO Diwakili Oleh : H. BAHARUDDIN SIDE, SH.,MH, Dkk
141 — 74
akan menjadi contoh yang tidak baik dalammasyarakat, dimana justru akan memberikan kesempatan bagimasyarakat untuk melakukan tindak pidana hal serupa denganmelihat hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim MajelisTingkat Pertama yang begitu ringan dan tidak melihat dari sisiperbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah terurai dalamSurat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta telah pula tertuangdalam pertimbangan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Makassar;Bahwa perlu juga kami singgung
77 — 8
yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Saksi MARANNU, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalahmilik jibu, yang diperolehnya dari membeli;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi;Halaman 21 dari27 hal Putusan Nomor 2/Padt.G/2016/PN.Pkje Bahwa kebetulan pada waktu itu kami ngobrol soal tanah lain dan secarakebetulan saksi singgung
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dengan ancamanhukuman minimal 1 (satu) tahun penjara .... dan seterusnya ;Surat dakwaan tersebut di atas dilinat dari bentuknya adalah bersifatSubsidaritas, penyusunan bentuk tersebut didasarkan pada beberapapasal/ketentuan pidana yang saling bertitik singgung
94 — 46
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :PrimerSubsider: Melanggar Pasal 338 KUHPidana;: Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidanaHalaman 21 dari 28 Putusan NO : 295 /Pid.B/2014/PN.KPGMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabilaperistiwa tindak pidana yang terjadi :e menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
77 — 25
menjawab pertanyaantetapi tidak mendatangkan seorang pengacara dan kuasa hukum dalamkasus ini .Tergugat mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan berdasarkanfakta , karena ada ganjaran dari Yang maha kuasa bagi setiap orang yangberupaya memutarbalikkan kebenaran, baik secara sengaja maupun tidaksengaja didalam ruang sidang ini.Dalam hal memberikan jawaban, tergugat sebagai seorang awamtidak memiliki dasar hukum sipil , hanya memiliki dasar fakta ilmiah, nilai nilai dan norma kristiani yang bertitik singgung
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami khawatir Hakim dalam mencari kebenaranmateriil bersifat tidak independent mengikuti bentuk dakwaan yangdisodorkan oleh Penuntut Umum ;Bahwa terhadap dakwaan yang bersifat subsideritas M Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAPmenyampaikan Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentukdakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi> menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi ataubertitik singgung dengan beberapa ketentuan
54 — 15
Jawa Baru Kota Lhokseumawe selama 6(enam) bulan lebih, dimana biayanya setiap bulan mencapai Rp. 375.000,(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah ongkos becak antar jemputsebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian ditambah uang jajannya,semuanya menelan biaya ratarata perbulan mencapai Rp. 600.000, (enamratus ribu rupiah) karena sementara ini Tergugat tidak sanggup lagimembiayainya, maka anak tersebut tidak dititipkan lagi ditempat tersebut.e Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
11 — 7
Status jejaka yang Penggugat singgung, kepada Majelis Hakimyang mulia, saya memang bersalah. Sepantasnya istri tualahyang layak menuntut atas pemalsuan identitas yang sayalakukan. Tapi oleh karena istri yang tua adalah istri yangsetia, dia tidak melakukan itu. Malah istri muda sepertiPenggugat yang menurut saya tak tahu diuntung. Sebetulnyadia (Penggugat) lah yang memaksa saya melakukan pemalsuandata agar bisa mempunyai surat nikah.
1.YELLI NELVIA, SH
2.SANDRA OCTHARINI, S.H
Terdakwa:
H.SUHERMAN Pgl. HERMAN
88 — 15
Titik singgung antara Penggelapandengan Wanprestasi, Penggelapan adalah sumbernya undangundang, misalnya: KUHP, sedangkan wanprestasi bisa bersumber dariundangundang dan perjanjian/kontrak/perikatan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tetapi Yang AdaDalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, telah dipenuhi dalamperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimanadidakwakan
12 — 7
menunjukan sikap tidak suka / menghinakeluarga saya entah dipengaruhi oleh siapa saya tidak faham dalam bekerjamaupun RT, mana mungkin seorang istri bekerja sendiri/ terima kerjaan yangmelalui proses kerja, angkat angkat barang dsb tanpa bantuan suami dariawal..... sampai 5 bulan terakhir yang saya anggap sudah selesai membantuistri lebih baik saya diam tanpa pendulikan kerjaan apa yang diperbuat yangpenting saya berharap penyelesaian perceraian segera dimulai ...... sejak saatitu Penggugat selalu singgung
Terbanding/Tergugat I : Lembang Randanan Aliasb Papa Indah
Terbanding/Tergugat II : PAULUS BANDASO
51 — 65
Pada waktu itu persoalansawah sengketa tidak pemah di singgung dalam pembicaraan, jadi nanti setelahPenggugat Konvensi tidak dapat membayar utangutangnya maka ia memutarbalikkan fakta bahwa sawah sengketa digadaikan kepada ayah Para TergugatKonvensi sampai Penggugat Konvensi mau melunasi utangnya, denganharapan agar bisa berlindung pada Perpu No.56/1960 Pasal 7 ayat1 untukmelunasi utangnya;.
64 — 9
dengan Tergugat dan Para Tergugat lainnya terkait objek perkara aquosehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona; Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan,Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat sebagai pewaris, sedangkan yang menjadipersoalan dalam gugatan aquo adalah masingmasing pewaris mengakui sebagai pihakyang paling berhak atas harta warisan tersebut;Menimbang, bahwa hubungan hukum adalah adanya titik singgung
kepentinganhukum antara satu pihak dengan pihak lain, dalam gugatan ini titik singgung antaraPenggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat terdapat pada harta warisan yangdipersoalkan oleh Peng gugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugattidak pernah ada sepakat menjual, mewariskan, menghibahkan atau melepaskan ObyekWaris tersebut kepada Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas ditemukan titiksinggung hukum antara Penggugat dengan Tergugat
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu, sekarang Kelurahan Malakasari,dahulu Kecamatan Jatinegara, sekarang Kecamatan Duren Sawit KodyaJakarta Timur;Bahwa apa yang didalilkan Pelawan pada halaman 4 poin 4 tidak perluTerlawan 1 dan 2 tanggapinya lagi, adapun sebabnya hal tersebut tidakada hubungannya sama sekali di dalam perkara ini, oleh karena itu dalilPelawan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan hendaknya;Bahwa dalil Pelawan pada bantahannya halaman 4 dan 5 poin 5 sampaihalaman 5 poin 1, yang sebenarnya telah para Pelawan singgung
202 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Factimenyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana;Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat kami suatu keanehanapabila disatu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusan telahmembuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung
Terbanding/Tergugat I : Hj. HUKMA B
Terbanding/Tergugat II : MUNIR LIONG
Terbanding/Tergugat III : IRHAM
Terbanding/Tergugat IV : GINA FEBRIYANTI
53 — 16
fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri terhadap isi daripada gugatan hal mana telahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding / Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetap berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
81 — 38
Dalam evaluasi administrasi, Tergugat telahmengevaluasi akan halnya syarat daftar peralatan utamaminimal dalam dokumen penawaran Penggugat yangmenurut hemat Penggugat sudah terlingkupi didalamnyaSurat Perjanjian Sewa AMP yang walaupun didalamnyaada penulisan 2 nama paket pekerjaan sebagaimanaPenggugat singgung diatas namun demikian oleh Tergugatltelah pula memberi tanda benar (). Artinya, PerjanjianSewa AMP dalam dokumen penawaran Penggugat sudahtidak ada masalah.
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka dengan sendirinya Putusan Banding Pengadilan tinggiBanjarmasin, dalam perkara a gou harus dibatalkan;Dengan Argumen Hukum sebagai berikut:Bahwa kasus hukum tersebut ada titik singgung antara Pengadilan Tatausaha Negara dengan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memilikikewenangan untuk menentukan hak kepemilikan Vide memperhatikan KUHPerdata, RBG, Undang Undang No.4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman dan Undang Undang No.8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum dan ketentuan hukum lain nya yang berkaitan
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatII dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
398 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan petimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 9 (sembilan), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanya maupunsoal penerapan hukumnya, yang kemudian