Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tumpang tantang tanyong tundung tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tnnyang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drs.Kenedi bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
44 — 28
  • Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, = yang dimaksud tindakanhukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, ataumenentukan mengikatknya atau menghapuskan hubungan TUNyang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukumTUN adalah yang bersifat :a. KonkritKonkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal inipenerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelasuntuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah.b.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 124/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
Imam Cahyono
Tergugat:
Kepala Desa Pilangrejo
69 — 28
  • Halaman 20 dari 60 halamantindakan hukumtatausaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat ~ KONKRET,INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkanakibat hukumbagiseseorang atau badan hukum perdata; Bahwa adapun tentang jangka waktu, Gugatan aquo diajukan dandiregistrasi pada tanggal 19 September 2018, sementara itu obyek TUNyang digugat adalah Keputusan Kepala Desa Pilangrejo, KecamatanWonosalam, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 03 / Ill / 2018, TentangPengangkatan Saudari
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-03-2000 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 63/G/2020/PTUN-JKT
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat : LINDA JULIANA. Tergugat : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa (KPP-PMB)
586 — 372
  • Objek Tanah dan Bangunan,yang mana pada waktu PENGGUGAT ingin melakukan balik nama atasObjek Tanah dan Bangunan tersebut, ternyata Objek Tanah danBangunan tersebut telah dilakukan penyitaan atas barang tidak bergerakoleh TERGUGAT, yang mana PENGGUGATbaru mengetahuinya dariKantor Pertanahan Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Nomor:032/30063.03/II/2020 tanggal 04 Februari 2020;Bahwa, dengan tidak dapat ditindaklanjuti hak hukum PENGGUGATuntuk melakukan balik nama karena akibat hukum dari Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 29-03-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 9/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 20 Juni 2017 — FAHRUL ARMI, ST sebagai Penggugat Melawan BUPATI TANAH LAUT sebagai Tergugat
144 — 47
  • melakukan kesalahan administratif manajerial saja akantetapi Keputusan Tergugat justru menjatuhkan hukuman maksimal incasu pemberhentian secara tidak hormat terhadap Penggugat.KEPUTUSAN TERGUGAT SANGAT TIDAK ADIL DANBERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKUBahwa Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya AsasPertimbangan, dengan alasan:(1) Bahwa sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas Pertimbangan, Setiap Keputusan TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. WEDA BAY NECKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
47 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bersifat final, artinya sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan instansi atau atasan atau instansi lain, dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.Berdasarkan pengertian, persyaratan atau kriteria suatuKeputusan TUN tersebut di atas, maka Ahli RahmatSoemadipradja berpendapat bahwa surat S488 telahmemenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUNyang dimaksud Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5/1986dan Penjelasannya tersebut di atas, karena:a.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 31/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
HENGKY SAHE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
KWEJAORI NASRY
282 — 313
  • Putusan Nomor : 3 1/G/2020/PTUN.Mdo3.berwenang mengadili perkara a quo sebab syarat yang ditentukan menuruttertib dan hukum acara dalam Peradilan TUN sebagaimana ditentukan olehundangundang tidak terpenuhi;c.Eksepsi Kewenangan Absolut (berkaitan dengan pokok sengketa); Bahwa dari uraian Gugatan PENGGUGAT (menurut PENGGUGAT) dalamdalil gugatan B.1. halaman 2, jelas dan nyata bahwa pokok sengketa berkaitandengan terdapat satu objek tanah yang diberi hak kepemilikan oleh 2 Sk TUNyang mana titik sengketa
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 15-11-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2018/PTUN.Smg
Tanggal 16 Oktober 2018 — SHOFWAN SANTIKO Melawan Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
176 — 82
  • . ; Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor: 83/G/2018/PTUN.Smg.Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah putusan TUNyang berupa : Keputusan Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang,Kabupaten Demak Nomor : 141/4/Ill Tahun 2018, TentangPengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja, sebagai PerangkatDesa Jatimulyo dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018, memiliki unsurBeslissing ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari KepalaDesa Jatimulyo
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2015/PTUN-TPI
Tanggal 30 September 2015 — RAHMAT HIDAYAT ZULKARNAIN MELAWAN REKTOR UNIVERSITAS PUTRA BATAM;
159 — 95
  • Bahwa berkaitan dengan Eksepsi tentang kompetensi PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) baik kompetensi absolut maupunHalaman 35 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUNTPIkompetensi relatif telah diatur dengan jelas di dalam pasal 77Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUNyang berbunyi:(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapatdiajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipuntidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilanapabila hakim mengetahui hal itu, ia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
85 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasarserta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data Perseroan Terbatas, meskipun Termohon Kasasi tidakmempunyai kewenangan untuk mengoreksi ataupun menilai kebenaranAkta Notaris, ataupun semua dokumen pendukung yang diajukan olehPemohon namun Termohon Kasasi mempunyal kewenangan untukmemverifikasi akta dan semua dokumen tersebut agar Keputusan TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA CQ PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) vs PT. ACSET
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facti terhadap eksepsi kewenangan absolutyang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah bertentangan denganPutusanputusan Mahkamah Agung RI yang telah memberikanpertimbangan dan pendapatnya pada sengketasengketa yangserupa, dengan mangatakan bahwa Keputusan Pemohon Kasasiyang menerbitkan Surat Penyelesaian Tagihan Susulan adalahmerupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan apabilaTagihan Susulan tersebut menjadi Objek Sengketa antara PLNdengan Masyarakat, maka sengketa tersebut adalah Sengketa TUNyang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 60/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
SENTOT SUMARSONO
Tergugat:
WALIKOTA PALEMBANG
290 — 152
  • Kita dapat beranggapan, bahwa pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orangatau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUNyang bersangkutan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-10-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 240/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. HARI SUTJAHJO, ME;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
98 — 47
  • Keputusan TUN in lIitis tidak bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku.Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Keputusan TUNyang menjadi objek sengketa a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lelang
Register : 05-03-2014 — Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 25 Juni 2014 — PT. BUNGA PERMATA; MELAWAN 1. KELOMPOK KERJA XXI PENGADAAN JASA LAINNYA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM; 2. PT. ROYAL GENSA ASIH;
122 — 52
  • peraturanperundangundangan yang berlaku dan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik.Tl DALAM PENA HAN/PE DAABahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undangundang Nomor5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubaholeh Undangundang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaratidak terdapat kepentingankepentingan yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 14-05-2010 — Putus : 31-08-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2010/PTUN.JBI
Tanggal 31 Agustus 2010 — NY. NURBAYA (PENGGUGAT) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI - dkk (TERGUGAT)
197 — 86
  • Keputusan TUNyang dibuat secara ceroboh dapat menjadi sebabKeputusan itu menjadi batal karena mengandung2324kekurangan yuridis;Oleh karena itu, atas tindakan tergugat sangatlah tidakcermat (kurangnya kecermatan) dalam menerbitkan KeputusanTataUsaha Negara dan melanggar Azas azas UmumPemerintahan yang Baik ;Bahwa dari uraian tersebut diatas, secara jelas Tergugattelah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) hurufa UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UUNo.9 tahun 2004 dan UU No
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 20-05-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — SITI KHOMASIYATUN;1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. CITRA ABADI MANDIRI
199 — 595
  • Jakartapada tanggal 28 April 2016, Maka Penggugat berpedoman pada Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 tanggal 3 Juli 1991 bagian V butir 3, mengenaitenggang waktu yang berlaku bagi pihak ketiga yang berbunyi:Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalampasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikanoleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUNyang
    Bahwa sebagaimana diuraikan dalam poin A diatas, Keputusan TUNyang diterbitkan oleh Tergugat aquo adalah Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus lbukotaJakarta No. : 34/HGB/BPN31/2014, tanggal 5 Agustus 2014 atas namaPT. CITRA ABADI MANDIRI (TERGUGAT Il INTERVENSI) dan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DaerahKhusus lbukota Jakarta No. : 35/HGB/BPN31/2014, tanggal 5 Agustus2014 atas nama PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — MOE IRWAN RAHARJA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, dkk.
152 — 106
  • LautzeNo. 64 Kelurahan Kartini Kecamatan SawahBesar Jakarta Pusat;Pada bagian petitum di halaman 9 gugatan,Penggugat memohon kepada Majelis Hakim TUNyang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk memberi putusan menyatakanbatal atau tidak sah Surat Keputusan NomorAHUAH.01.060003837 tanggal 26 September2016 tentang Penerimaan Perubahan AnggaranDasar dan Perubahan Data Yayasan;Hal 43 dari 74 hal Putusan Nomor: 160/G/2017/PTUNJKT.2.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
KARIM, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
83 — 58
  • Mengingat Haltersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 6Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa untuk sengketa TUNyang peraturan dasarnya mengatur upaya Administratifsecara khusus (seperti perkara Lelang Tender atauKepegawaian) maka upaya admisitratifnya mengikuti peraturan perundang undangan yang terkait (UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara) dan tidak mengikuti kaidah upaya administratifdi UndangUndang tentang Administrasi Pemerintahan.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 36/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
1.STAR SARI MULYA, SH
2.Gusniati
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Runag Kota Padang
Intervensi:
ARIF TANDO
282 — 148
  • KRKPRK merupakanKeputusan yang belum bersifat final, karena finalnya ada pada penerbitanIMB, sehingga tentulah KRKPRK bukan merupakan Objek Keputusan TUNyang bisa di Gugat ke PTUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
154 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua,Keputusan TUNyang diterbitkan oleh Tergugat yang digugat inijelasjelas telahbertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat telahmembuat suatu Keputusan Tata Usaha Negarain casuObyekSengketa jelasjelas telah bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu, Pasal 93 ayat (1) huruf a.2.dan ayat (2) huruf c dan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor: 54Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI);
99 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya Kepentingan hubungannya dengan Keputusan TUNyang menjadi objek sengketa, menurut hukum Penggugat harus dapatmenunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat tersebut merugikandirinya secara langsung, artinya kepentingan tersebut secara objektifdapat ditentukan bentuknya maupun intensitasnya;.