dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Bahwa terhadap ganti kerugian sesuai dengan Pasal 77 huruf b, Pasal95 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaiberikut:Pasal 77 huruf 6b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981: gantikerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Pasal 95 ayat(1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981: Tersangka,Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain,tanopa alasan yang berdasarkan UndangUndang atau kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.Pasal 95 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981: Tuntutanganti kerugian oleh Tersangka atau Ahli Warisnya atas penangkapanatau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkanundangundang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yangditerapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranyatidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang

bahwa suatupenangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkanjumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkandalam suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dantersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyandarkandalil permohonannya pada ketentuan Pasal 95 KUHAP, yaitu:(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenalorangnya atau hukum yang diterapkan.(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yangberdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orang atauhukum yang diterapbkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yangperkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidangpraperadilan sebagaimana

Sedangkan dalam positaPemohon poin 6 (dahulu Terdakwa) menyatakan bahwa ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang;Menimbang, bahwa jika dibandingkan antara sandaran hukumPemohon dalam posita poin 6 dan petitum poin 2 Pemohon, dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP bahwa ganti kerugian jugamencakup tentang kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, dan terhadaphal itu tidak didalilkan oleh Pemohon

. ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP menerangkan: Tersangka,Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selaindaripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti rugi dan/atau rehabilitasibagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukansecara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa: Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan Undangundang atau karena kekeliruan mengenaiorangnya atau hukum yang diterapkan; Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan ataupenahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undangundangatau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan dipengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud

Bahwa sesuai angka 3 halaman 10 posita permohonannya, Pemohonmendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP besertapenjelasannya yang berbunyi:Pasal 95 ayat (1):Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan Undangundang atau karena kekeliruan mengenaiorangnya atau hukum yang diterapkanPenjelasan Pasal 95 ayat (1):yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan

Terpidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP yaitu:Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap;Yang menurut ketentuan subjeksubjek tersebut memiliki hak untuk menuntut gantikerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain: Tanpa alasan yang berdasarkan Undangundang; atau Karena kekeliruan mengenai orangnya; atauHalaman 49 dari 53 Penetapan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Arm

dalam pemeriksaan Praperadilan, selaindaripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasibagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukansecara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :(1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenalorangnya atau hukum yang diterapkan,(2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yangberdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orang atauhukum yang diterapbkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yangperkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidangsebagaimana dimaksud dalam

Gugatan Tidak Jelas/Kabur (obscuur libel)Bahwa Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan tersangka, terdakwaatau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karenakekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.Sedangkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP pada pokoknya menyatakanpemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acarapraperadilan, hal mana acara pemeriksaan praperadilan dalamKUHAP

Bahwa Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan tersangka, terdakwaatau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karenakekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.Sedangkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP pada pokoknya menyatakanpemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acarapraperadilan, hal mana acara pemeriksaan praperadilan dalamKUHAP telah diatur pada Pasal 82 ayat (1)

Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, berbunyi 7ersangka,Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.Kemudian Pasal 95 ayat (4) KUHAP, berbunyi :Untuk memeriksa danmemutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketuapengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telahmengadili

HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa terhadap dalildalil Permohonan tersebut,Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tangkisan (eksepsi), padapokoknya yaitu : Permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon salah alamat atauerror in persona;Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Termohon tersebutmaka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkanTersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenalOorangnya atau hukum yang diterapkan dari isi pasal tersebut jelas bahwarangkaian atau proses dari tindakan penangkapan, penahanan danpenuntutan atau adanya upaya paksa yakni segala tindakan penyidik dalamproses penyidikan dan segala tindakan penuntutan yang menggunakan labelpro justisia atau label untuk keadilan dilakukan oleh Termohon danTermohon Il;Menimbang, bahwa Termohon merupakan

putusanpengadilan Negeri Madiun Kabupaten Nomor 372/Pid.B/2007/PN.Kb.Mntanggal 31 Maret 2008 dan telah mendapatkan putusan yang tetap (incrachtvan gewisjde);Bahwa tuntutan ganti rugi oleh Pemohon sesuai dengan dalilnya adalahbertentangan dengan ketentuan pasal 95 KUHAP yang secara tegasHalaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN.Mijymenyatakan siapa atau pihak yang dapat menuntut ganti Kerugian adalahtersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasar uu atau karena kekeliruan mengenai orangnya atauhukumnya yang diterapkan, incasu pihak Pemohon adalah bukan sebagaitersangka, terdakwa atau terpidana dalam perkara a quo, tetapi Pemohonadalah sebagai saksi pelapor, dengan demikian dalildalil permohonanpraperadilan Pemohon tentang tuntutan ganti kerugian adalah tidak berdasarhukum dan harus dinyatakan ditolak;7.

perkarapidana baik itu dilakukan secara resmi dengan mengeluarkan SP3atau deponering, apalagi yang dilakukan secara diamdiam, sehinggadalam era supremasi hukum ini sudah saatnya dibangun budayasaling kontrol, antara sesama komponen penegak hukum yaituHakim, Jaksa, Polisi dan Advokat (criminal justice system);Bahwa perlu Termohon pertegas terkait Pasal 95 ayat (1) dan ayat(2) KUHAP yang berbunyi ayat (1), Tersangka, Terdakwa atauTerpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yangkekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, ayat(2), Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atastindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UndangUndang ataukarena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkansebagaimana ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke PengadilanNegeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalamPasal 77, serta penjelasannya Pasal 95 ayat (1) KUHAP;Yang dimaksud

Tersangka atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugiankarena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau kekeliruan mengenai orangnyaatau hukum yang diterapkan, ayat (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka,terdakwa, terpidana atau ahliwarisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara bersangkutan;Pertanyaan apakah ini bukan dasar hukum,nyatanyata pertimbangan hukumnyatelah

pengadilannegeri dengan menyebutkan alasannya.Pasal 81 KUHAP :Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnyapenangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikanatau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yanghalaman 35 dari 52 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN Bkn.berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutalasannyaPasal Pasal 95 ayat (1) KUHAP:Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugiankarena ditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain,tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.Menimbang, bahwa pengaturan pihak yang dapat mengajukan praperadilandalam perkembangannya diatur berdasarkan Putusan MK Nomor: 98/PUX2012yang menyatakan pada amarnya:1.1.

Pemohon tidak mempunyai kompetensi hukum;Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 95ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugiankarena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenaiorangnya atau hukum yang diterapkan.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON tidak mempunyaiKompetensi

merupakanperbuatan pidana; Melepaskan Penggugat dari segala tuntutanhukum (onslag van alle rechtsvervolging); dan Memulihkan hakHalaman 22 dari 86 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Psb.3.2.terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya.Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugattersebut diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP, yang selengkapnyaberbunyi :Pasal 951)2)3)4)))Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain,tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karenakekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yangberdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangatau hukum yang diterapbkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud

tidak termasuk perbuatanpidana, melepaskan Penggugat dari segala tuntutan hukum danHalaman 42 dari 86 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Psb.1.2.memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya.Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugattersebut diatur dalam pasal 95 dan 96 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi:Pasal 951.Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karenakekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.2.

. ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP menerangkan: Tersangka,Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ; Menimbang, bahwa dalam pasal 78 KUHAP disebutkan : 1 Yang melaksanakan wewenag Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksu dalampasal 77 adalah praperadilan ; 2 Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua PengadilanNegeri dan dibantu oleh seorang Panitera ; Menimbang, bahwa pasal 95 KUHAP berbunyi sebagai berikut : 1 tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasanyang berdasar atas undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atauhukum yang diterapkan ; 142 tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan ataupenahanan atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang ataukarena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri,diputus di sidang Praperadilan sebagaimana

Bahwa rumusan Gugatan Ganti Kerugian diatur padaketentuan Pasal 95 Ayat (1), KUHAP yang berbunyi, Tersangka,Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasanberdasarkan Undangundang atau kekeliruan mengenai orangnya atauhukum yang diterapkannya;11.

Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karenaDitangkap, Ditahan, Dituntut dan Diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasanyang berdasarkan Undang undang atau karena kekeliruan mengenai Orangnyaatau Hukum yang diterapkan ;2.

Ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain karena : Tanpa alasan yang berdasarkan Undangundang; kekeliruan mengenai orangnya atau; kekeliruan hukum yang diterapkan;b.

penangkapan ataupenahanan diberitahukan kepada pemohonMenimbang, bahwa oleh karena putusan mengenai sah atau tidaknyapenangkapan atau penahanan a quo belum diputuskan, maka dengan demikian,permintaan rehabilitasi dari Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapatditerima, karena harus diajukan setelah putusan a quo diberitahukan kepada ParaPemohon;Menimbang, bahwa menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanoa alasanyang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnyaatau hukum yang diterapkan;Menimbang, bahwa Para Pemohon menuntut ganti rugi materiil danimmateril sebesar Rp 504.440.000, (lima ratus empat juta empat ratus empatpuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa: 1) Tuntutan gantikerugian sebagaiamna dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat

Bahwa dasar hukum permintaan Ganti Kerugian Karena kekeliruanMengenai Orangnya ini menurut Pasal 95 Ayat (1) KUHAP, Tersangka,Halaman 4.Putusan Nomor 8/Pid.Prap/2019/PN RapTerdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan UndangUndang atau karena kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;13.

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhakmenuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau karenakekeliruan mengenai orangnya atau hukum yangditerapkan.2.

., yaitu :(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaHal 18 dari 51 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2016/PN.Jkt.

tentang Polri serta Perkap Nomor 14 Tahun2012, Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, Pasal 13 Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 23Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.Bahwa berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983, KementerianKeuangan adalah intansi pemerintah yang memiliki Kewenangan melakukanPernbayaran Ganti Kerugian terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur di dalam Pasal 95 KUHAP, yaitu :(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut

dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenaiorangnya atau hukum yang diterapkan;(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapanatau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana