Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS, KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS, KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT VS KURATOR PT ZONESTAR (Dalam Pailit), yaitu Muhammad Idris, S.Sos, S.H

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut;

Tangapan/jawaban atas keberatan Pelawan II, Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing IV Kalibata:34. Bahwa Kurator menolak dengan tegas dalildalil kKeberatan dariPelawan Il, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam jawaban/tanggapan ini;35.

Nomor 49 PK/Pdt.SusPailit/2013Atas utang pajak PT Kizone International (dalam pailit) kepada Negara incasu Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat sebesarRp10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua jutaseratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah enambelas sen), Kurator PTI Kizone International (dalam pailit) hanyamengalokasikan bagian sebesar Rp401.287.304,54 (empat ratus satu jutadua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah lima puluh

KANTOR PELA YANANPAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan paraPemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasidihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini";b. Bahwa pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas merupakanpertimbangan yang keliru dengan dasar sebagai berikut:il.

Nomor 49 PK/Pdt.SusPailit/2013Kembali dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Pelawan II telah menyatakan dalamperlawanan/surat keberatan kami yang kami kKemukakan kembali di memorikasasi sebagai berikut:Bahwa pembagian yang dilakukan oleh kurator kepada KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat hanya sebesartotal Rp401.287.304,54 (empat ratus satu juta dua ratus delapanpuluh tujuh juta tiga ratus empat rupiah lima puluh empat sen) daritotal tagihan pajak sebesar Rp10.482. 136.566,16 (sepuluh miliarempat

Modal Asing Empat;Seharusnya Majelis Hakim kasasi perkara a quo pada MahkamahAgung RI dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian TahapKedua/Penutup PT Kizone International (Dalam Pailit), perkarakepailitan Nomor 252 K/Pdt.Sus/2012 Jo. 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. mempertimbangkan dialildalil di atas dan memutusberdasarkan hal tersebut;.

Penggugat:
Ni Kadek Eraniti
Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima
2.PT. Ocean Blue Pool Villa,
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar

., Kota Denpasar,Propinsi Bali, Nomor Telpon: (0361) 257647 berdasarkan suratkuasa khusus tanggal , sebagai PenggugatLawanKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, tempat kedudukan JalanRaya Kalibata No 60, Rawajati, Kecamatan Pancoran, KotaJakarta Selatan, Daerah Khusus lbukota Jakarta, sebagaiTergugat PT.

Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia dan Penggugat akan memasukkan ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassukedalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan didirikannya setelah Putusan Perkara a quoBerkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde);3.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassu serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 09 tercatat atas nama SRI WARTINI atas obyek sengketa seluas 7.506 M2 secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat

untuk dijadikan sebagai modal dasar dalam berinvestasi secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Penggugat akan mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia dan Penggugat akan memasukkan ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassukedalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan didirikannya setelah Putusan Perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde);4.Memberikan hak kepada Penggugat untuk dapat melakukan

Pengalihan Secara Hukum terhadap ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassu guna kepentingan memasukkan ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassu kedalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia yang akan didirikan oleh Penggugat setelah Putusan Perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) sebagai modal dasar Penggugat untuk berinvestasi secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;5.

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang bertujuan untuk menghilangkan dan/ atau merampas Hak Keperdataan Penggugat terhadap ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassu yang dibeli dengan menggunakan uang (dana) pribadi milik Penggugat,yang mana ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassu akan dipergunakan oleh Penggugat untuk berinvestasi secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara akan mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan

di Indonesia dan Penggugat akan mengalihkan ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassu ke dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut sebagai wadah Penggugat untuk berinvestasi secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Tergugat bukan-lah orang yang berhak memiliki ketiga bidang tanah obyek sengketa in cassu ;6.Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tunduk/ mentaati putusan ini;7.Menolak gugatan

Modal Asing (PMA) yang akan didirikanoleh Penggugat.

Modal Asing(PMA) yang akan didirikan oleh Penggugat.

secara seketika dan tanpa syarat kepadaPenggugat untuk dijadikan sebagai modal dasar dalam berinvestasi secara sahsesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Penggugat akanmendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan diIndonesia dan Penggugat akan memasukkan ketiga bidang tanah obyeksengketa in cassukedalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yangakan didirikannya setelah Putusan Perkara a quoBerkekuatan Hukum Tetap (InKracht Van Gewi/sde);.

bidang tanah tersebuttermasuk sebagai dasar bagiPenggugat untuk dapat mengalihkan ketiga bidang tanah tersebutkedalam asset Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yangrencananya akan didirikan oleh Penggugat.

secara seketika dan tanpa syarat kepadaPenggugat untuk dijadikan sebagai modal dasar dalam berinvestasi secara sahsesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Penggugat akanmendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan diIndonesia dan Penggugat akan memasukkan ketiga bidang tanah obyeksengketa in cassukedalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yangakan didirikannya setelah Putusan Perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap(In Kracht Van Gewijsde);.

Penggugat:
Lion Trust (Singapore) Limited
Tergugat:
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima
Turut Tergugat:
1.Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
2.PT Bank Central Asia Tbk cq Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta

Tentang Objek Sengketa;1.1:1.2.Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalahSurat Keputusan Tergugat tentang Penolakan Penerbitan Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing yang diterbitkan dandisampaikan oleh Tergugat melalui Sistem Pelayanan Informasi danPerizinan Investasi Secara Elektronik (Online SPIPISE) yang diketahuioleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2015 atas permohonanPenerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yangdidaftarkan oleh Penggugat secara online SPIPISE

Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing Nomor = 1723/1/IPPB/PMA/2013, Nomor Perusahaan: 24017, tanggal 02 Desember2013;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing Nomor = 1723/1/IPHalaman 5 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 516 K/TUN/20163.10.3.11.3.12.3.13.3.14.PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan: 24017, tanggal 02 Desember2013;4. ...dst....Bahwa dasar pertimbangan majelis hakim mencabut Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1723/1/IPPB/PMA/2013dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2014/PTUNJKT,tanggal 17 Juli 2014 adalah pengajuan permohonan ljin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing diajukan oleh staff notarissehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala BadanKoordinasi Penanaman

Modal Asing Nomor: 1723/1/IPPB/PMA/2013, Nomor Perusahaan: 24017, tanggal 02Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat (BKPM),digugat oleh Sdr.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta terhadap Surat yang menurut Penggugat adalah SuratKeputusan Kepala BKPM RI tentang Penolakan Penerbitan Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing yang diterbitkan dan disampaikanoleh Tergugat melalui Sistem Pelayanan Informasi dan PerizinanInvestasi Secara Elektronik (Online SPIPISE) yang diketahui olehPenggugat pada tanggal 08 Juli 2015 atas permohonan Penerbitan IzinPrinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yang didaftarkan

Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 1723/1/IPPB/PMA/2013, Nomor Perusahaan: 24017, tanggal 02 Desember2013;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut I/zin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 1723/1/IPPB/PMA/2013, Nomor Perusahaan: 24017, tanggal 02 Desember2013;A. Seas3.10.

jelasbertentangan dengan Pasal 47 ayat (3) Perka BKPM Nomor 5 Tahun2013;Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menanggapisebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status PerusahaanNon Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (NonPMDN/ PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor : 208/V/PMA/2008 PT Tanggal 1 September 2008, PT Tunas Mandiri Lubis(PT.

(vide Pasal 1 angka 21 Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013);Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan izinprinsip perubahan penanaman modal asing secara elektronik (onlineSPIPISE) kepada Tergugat yaitu pada :a.

Nunukan,(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan NonPenanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing(NON PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA)Nomor 208/V/PMA/2008, tanggal 01 September 2008, (fotokopisesuai dengan aslinya);Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PTTunas Mandiri Lumbis (PENGGUGAT) Nomor 20, tanggal 28Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Yuses, S.H., Notaris diKab.

Zainuddin yang menggugat BKPM akibat diterbitkannya IzinPrinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1723/1/IPPB/PMA/2013tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor43/G/2014/PTUNJKT tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya membatalkan Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1723/1/IPPB/PMA/2013 tanggal 2Desember 2013 tersebut (vide bukti T15), yang kemudian atas adanya putusantersebut Penggugat mengajukan permohonan izin baru.

TunasMandiri Lumbis, sesuai dengan Akta No. 03, tanggal 05 Agustus 2008 yangdi buat oleh Yuses, SH, MH. terjadi perubahan status Perseroan yangsemula dengan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan terdapat peningkatanModal Dasar Perseroan Terbatas yang semula Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000.000, (lima puluh miliar rupiah) danmodal yang disetor semua Rp. 50.000.000, menjadi Rp. 15.000.000.000.

Bahwa Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing, Nomor : 1723/1/IPPB/PMA/2013, Nomor Perusahaan : 24017, tanggal 02 Desember 2013.yang dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 51 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, dengan dasarHalaman 9 dari 83 Halaman Putusan Nomor 43/G/2014/PTUNJKT.Bahwa Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing a quodibuat / dikeluarkan oleh

pemberian Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing ba Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing bagi PT.

Bahwa Keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan Izin PrinsipPerubahan Penanaman Modal Asing, Nomor : 1723/1/IPPB/PMA/2013, Nomor Perusahaan : 24017, tanggal 02 Desember2013, telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. ; b.

Asas PROFESINALITAS.1) TERGUGAT tidak meneliti dengancermat (tidak professional) karena sejakditerbitkannya Surat PersetujuanPerubahan Status Perusahaan NonPenanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) Menjadi Penanaman Modal Asing(PMA), Nomor : 208/V/PMA/2008,tanggal O01 September 2008 yangditerbitkan oleh Badan KoordinasiPenanaman Modal (TERGUGAT),setelah lurun waktu lebih dari 4 tahunsebelum terbitnya objek sengketa PihakMalaysia yaitu Magna Cristal Entity SdnBhd (Malaysia)

Modal Asing Lima menerbitkan Surat:S00178/WPJ.07/KP.0603/2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi TidakMemenuhi Persyaratan Formal.

permohonan Penggugat, maka keputusan yangtelah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Limaadalah menolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sesuai suratNomor: S010/WPJ.07/KP.06/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Surat PenolakanPermohonan Pembetulan;Bahwa berdasarkan informasi lisan dan Kantor Wilayah Pusat Direktorat JenderalPajak bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima seharusnyadapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi secara jabatan

Modal Asing Lima menerbitkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima VNomor: KEP00166/WPJ.07/KP.0603/2010 tentang Pelaksanaan PutusanPengadilan Pajak yang memutuskan mengurangi jumlah pajak yang masih harusdibayar atas Surat Tagihan Pajak: 00121/107/04/058/06 tanggal 22 Mei 2006semula Rp.83.008.561,00 menjadi Nihil;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkan SuratNomor: S18/WPJ.07/KP.0607/2011 tanggal 24 Januari 2011, yang Penggugatterima tanggal

Selain itu atas Surat TagihanPajak tersebut telah dihapuskan melalui Putusan Pengadilan Pajak (tidak disebutkanatas Putusan Gugatan), sehingga termasuk dalam pengertian Putusan Banding dalamPasal 27A UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing telah menerbitkankeputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima tentangPelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak (tidak disebutkan Putusan Gugatan) yangmemutuskan menghapus

Putusan Nomor 1 162/B/PK/PJK/2014.161600121/107/04/058/06 Masa Pajak Maret sampai dengan Desember2004 tanggal 22 Mei 2006 dengan Surat Nomor: YINFAD/X08/008L tanggal 28 Oktober 2008 yang dilaporkan ke KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima tanggal 29Oktober 2008;g Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Limamenerbitkan Surat Nomor: S010/WPJ.07/KP.06/2009 tanggal 14April 2009 tentang Surat Penolakan Permohonan Pembetulan yangmenyatakan bahwa Surat Permohanan Termohon PeninjauanKembali

Penggugat:
Kadek Eraniti
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Pajak cq Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus cq Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima
2.PT Ocean Blue Pool Villa

Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq, Presiden RepublikIndonesia, Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia, cqDirektorat Jendral Pajak, cq Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,Cq Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima,beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, JakartaSelatan. Selanjutnya disebut sebagai Terbantah 1, yang meberikankuasa kepada :1. HERY PRASETYO ADJI, SH.,MM;2. JOHANNA PAULA DONNAVIA HARDIANI, SH;3. BAMBANG WIHANANTO, SST.,Ak.,MM;4. ISMANU;5. RIAN RAHMA;6.

VALENTINA PARAMITHA SARI, SH., para kepala subbagian,kepala seksi penagihan, juru sita seksi penagihan, pelaksanasubbagian advokasi yang kesemuanya berkantor pada KepalaKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima,beralamat Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta12740 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2020yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSingaraja pada tanggal 30 April 2020 dibawah register nomor ;Halaman 2 dari 6 Penetapan Pencabutan Perdata Bantahan

Pasal 27 (1)Undangundang No. 1 Tahun 1967 seyogianya SHUENN YUEH INDUSTRYCOMPANY LIMITED mengalihkan sebahagian saham milik nya kepadaPemohon sesuai dengan Peraturan pemerintah Indonesia yang berlaku.12.13.14.15.Bahwa terhitung sejak diundangkannya Undangundang No. 1 Tahun 1967tentang Penanaman Modal Asing sampai beberapa decade, tidak adaPeraturan pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana UndangUndang No. 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, baru pada tahun 1992 terbitPeraturan Pemerintah No.

17 tahun 1992 tentang Persyaratan PemilikanSaham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dimana dalam Pasal 2PP No. 17 Tahun 1992 tersebut diatur :Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing,selanjutnya disebut Perusahaan PMA, pada dasarnya berbentuk usahapatungan dengan persyaratan bahwa pemilikan modal saham pesertaIndonesia dalam perusahaan patungan tersebut sekurangkurangnya 20 %(dua puluh perseratus) dari seluruh modal saham perusahaan pada waktupendirian perusahaan patungan

MisahardiWilamarta,SH.MH.Mkn.LLM.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun1992 Tentang Persyaratan pemilikan Saham DalamPerusahaan Penanaman Modal Asing ;Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun1993 tentang Persyaratan pemilikan Saham DalamPetrusahaan Penanaman Modal Asing ;Surat kepada Shuenn Yueh Industry Co. Ltd/Taiwan/Peserta Asing dan kepada PT.

Satu dan lain hal karena apabila Pemohonmerasa ada halhal yang perlu dibicarakan terkait operasional Perseroan PT.Surya Shuenn Industry, Pemohon dapat melakukan musyawarah atau mufakatdengan para pemegang saham dan seandainya ada perselisihan dalam PT.PMA (Penanaman Modal Asing), telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modal Asing, dalam Pasal 32 ayat (1), berbunyi : Dalamhal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah denganpenanam modal, para pihak terlebin dahulu

Modal Asing, danketentuan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan denganperkara ini.MENETAPKANe Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;e Menunjuk Sdr.

Modal Asing Lima Nomor: S00096/WPJ.07/KP.0603/2010tanggal 20 April 2010 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan FormalHalaman 2 dari 22 halaman.

dengan jumlah yang masih harusdibayar sebesar Rp.395.895.332,00 dan tanggal jatuh tempo pada21 Juni 2006;Bahwa Penggugat telah membayar seluruh jumlah yang harus dibayar dalamSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00096/207/04/058/06 tanggal22 Mei 2006 sebesar Rp.395.895.332,00 melalui Surat Setoran Pajak tanggal20 Juni 2006;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkanSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan

Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkanSurat Nomor: S00178/WPJ.07/KP.0603/2008 tanggal 3 Nopember 2008tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.

Kemudian KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkan Surat Nomor: S111/WPJ.07/KP.0607/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Pemberitahuan SuratPermohonan akan Diproses Menggunakan Ketentuan Pasal 16 UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkanSurat Nomor: S010/WPJ.07/KP.06/2009 tanggal 14 April 2009 tentang SuratPenolakan Permohonan Pembetulan yang menyatakan bahwa SuratPermohanan Penggugat tidak termasuk dalam

Putusan Nomor 801 /B/PK/PJK/2013dapat berupa menolak permohonan Wajib Pajak, maka keputusan yang telahditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima adalahmenolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sesuai suratNomor: S010/WPJ.07/KP.06/2009 tanggal 14 April 2009 tentang SuratPenolakan Permohonan Pembetulan;Bahwa berdasarkan informasi lisan dari Kantor Wilayah Pusat DirektoratJenderal Pajak bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Limaseharusnya dapat mengurangi

Hal tersebut tidak sesuaidengan komitment Tergugat, yang dulunya ingin membantu Penggugatyang secara Itikad Baik ingin berinvestasi secara sah, denganmendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tergugatakan membantu Penggugat untuk memasukkan ketiga Obyek Gugatanin cassu kedalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yangakan didirikan oleh Penggugat;11.

Modal Asing (PMA) yang akan didirikanoleh Penggugat.

Modal Asing (PMA) yang akandidirikannya setelan Putusan Perkara a quoBerkekuatan Hukum Tetap (InKracht Van Gewjsde);3.

Modal Asing (PMA) tersebutsebagai wadah Penggugat untuk berinvestasi secara sah sesuai denganHalaman 25 dari 32 PUT.

MTRseketika dan tanpa syarat kepada Penggugat untuk dijadikan sebagaimodal dasar dalam berinvestasi secara sah sesuai dengan aturanhukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Penggugat akan mendirikanPerusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan diIndonesia dan Penggugat akan memasukkan ketiga bidang tanah obyeksengketa in cassukedalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)yang akan didirikannya setelah Putusan Perkara a quo BerkekuatanHukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde);4.Memberikan hak kepada

., yang sudah dilegalisir;

., yang sudah dilegalisir;Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Asing milik PT. Natural JavaSpice yang sudah dilegalisir;Fotocopy Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing milik PT.Natural Java Spice yang sudah dilegalisir;Fotocopy Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Natural Java Spice yang sudah dilegalisir;Fotocopy Perjanjian tertulis pembelian mesin steam sterilization antaraPT.

Natural Java Spice kepadaVentilex B.V., yang sudah dilegalisir; Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Asing milik PT. NaturalJava Spice yang sudah dilegalisir; Fotocopy Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing milik PT.Natural Java Spice yang sudah dilegalisir; Fotocopy Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Natural Java Spice yang sudah dilegalisir; Fotocopy Perjanjian tertulis pembelian mesin steam sterilizationantara PT.

Natural Java Spice kepada VentilexB.V., yang sudah dilegalisir;Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal Asing milik PT. Natural JavaSpice yang sudah dilegalisir;Fotocopy Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing milik PT. NaturalJava Spice yang sudah dilegalisir;Fotocopy Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yangmenggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negaralain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah danpemerintah negara lain; dan;6.

Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusanPemerintah menurut UndangUndang;Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yangmenggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b angka 5 meliputi:a.Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintahnegara lain;Halaman 27 dari 108 halaman. Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKTb. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negaraasing atau badan usaha asing;C.

(Sesuai denganaslinya);Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RepublikIndonesia Nomor: 392/B/VII/PMA/2017 Tanggal 17 Oktober2017 perihal Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing(fotokopi dari fotokopi);Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik IndonesiaNomor: 177/B.2/A.9/2017 Tanggal 30 Oktober 2017, PerihalPembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing PT.

Modal Asing No. 4797/1/IP/PMA/2017, NomorPerusahaan : 9814.2014 tertanggal 22 November 2017 atas nama PT.

., telah mengajukan gugatanyang pada intinya sebagai berikut :1.Bahwa PT LBS International berkedudukan di Subang, Jawa Barat adalahsuatu perseroan yang didirikan berdasarkan negara hukum RepublikIndonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) yang AnggaranDasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI dengan SK Nomor C17634 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 16Juni 2006 dan akta perubahan terakhir Akta Notaris Nomor 13 yang dibuatoleh Notaris Rosliana, S.H. pada tanggal

Modal Asing Empat melakukanpenagihan kepada Penggugat dari total jual beli saham baik yang terjadiantara Tergugat selaku Penjual kepada CSite Trading Co.Ltd. dan Mr.Kim Sang Ki selaku Pembeli maupun antara Mr.

Modal Asing Empatkepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konselingterhadap Penggugat tertanggal 12 September 2013 atas Surat HimbauanKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Nomor S4921/WPJ.07/KP.05/2013 tanggal 30 Agustus 2013, dengan rincian masingmasing :( Kewajiban Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% perbulanselama 71 bulan dari kewajiban pokok sebesar Rp231.050.000,00 x 2%= Rp4.621.000,00 x 71 bulan adalah Rp328.091.000,00 (tiga ratus duapuluh delapan juta sembilan

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2%perbulan selama 71 bulan adalah Rp506.727.000,00 (lima ratus enam jutatujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat atas tagihanbunga dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empatkepada Penggugat;7. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentengmembayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);8.

Bahwa dalam gugatan Penggugat berdalil bahwa adanya kewajiban pajaktersebut akibat adanya transaksi jual beli saham yang dilakukan denganAkta Jual Beli Saham dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, S.H., namunternyata Penggugat dalam gugatan tidak juga menarik Notaris Netty MariaMachdar, S.H. sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga jelas gugatanPenggugat tidak lengkap atau kurang pihak;Maka, dengan pendirian Penggugat yang tidak menarik Kantor PajakPelayanan Penanaman Modal Asing Empat cq.

dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:le2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman

Modal Asing untukHalaman 2 dari 10 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/20203.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaiandan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalamRangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PTEmas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017;Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/20203.

dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01640/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP Penanaman

Modal Asing IV menerbitkanSKPKB PPN Nomor : 00007/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 untukMasa Pajak Juli 2001 isinya cacat hukum, karena pada No. 4 SKPKBdimaksud dicantumkan katakata PPN yang lebih bayar sebesar Rp.4.276.811.222,00 karena telah dinyatakan lebih bayar maka tidak seharusnyadikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 1.111.970.918,00 dan tidakseharusnya menimbulkan adanya kurang bayar sebesar Rp.5.338.782.140,00.Bahwa Karenanya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP202/WPJ.07/BD

.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan PajakPajak Pertambahan Nilai harus dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa Kepala KPP Penanaman Modal Asing IV menerbitkanSKPKB PPN Nomor : 00007/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 untukMasa Pajak Mei 2001 isinya cacat hukum, karena terdapat perbedaan NomorPIB antara Surat Nomor : S109/WPJ.07/KP.0208/2002 tanggal 27 Februari2002 yang menjadi dasar penerbitan dengan SKPPBM Nomor : S601045/SPKPN/WBC.06/KP.01/2001 tanggal 8 Agustus 2001 karenanya

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP202/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00007/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Juli 2001yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat

Bahwa melalui keputusannya, Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikan materi permohonan banding, bahwa penerbitan SKPKB PPN Imporyang dilakukan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat kepadaWajib Pajak bukanlah kesalahan/kelalaian dari Wajib Pajak tetapi karenaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melaksanakan pemungutan PPNImpor pada saat impor BKP tersebut dilakukan, namun karena seluruhBKP yang diimpor tersebut ketika penyerahannya (dijual) tetap dipungutPPN (Pajak Keluaran) oleh Wajib

XYZ diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui pos tercatat tanggal 24April 2012;: bahwa setelah Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Mei 2009 Nomor : 00083/207/09/055/12 tanggal 13April 2012 Penggugat lacak, ternyata dikirim melalui kilat khusus danditerima langsung oleh petugas Penggugat dari Petugas Pos pada tanggal 27April 2012;: berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap sengketa gugatan yang diajukanoleh Penggugat secara kronologis

dapat diuraikan sebagai berikut :bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor : 00083/207/09/055/12 tanggal 13 April2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Duamelalui pos tercatat tanggal 24 April 2012.bahwa Penggugat mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : ABBSI/VIV/011/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang diterima lewat pos di KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal 27 Juli 2012(cap pos 26 Juli 2012

Dengan demikian NPWP Penggugat sudah dicabut dan konsekuensi hukumnya sejak tanggal08 Mei 2012 pajakpajak yang ditetapkan setelah tanggal itu gugur dengan sendirinya;bahwa kronologi sengketa dapat dijelaskan sebagai berikut : Tanggal 9 Mei 2011 : Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan NPWP statusditerima secara lengkap dengan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak ModalAsing Lima Nomor PEM:01002140058May2011; Tanggal 16 Januari 2012 : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Januari sampai dengan Desember 2008 dengan Nomor00004/203/08/058/12 sebesar Rp362.970,00;Tanggal 07 Mei 2012 : Juga diterbitkan juga Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanPasal 21 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dengan Nomor00004/501/08/058/12 dan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008dengan Nomor 00002/506/08/058/12 tertanggal 07 Mei 2012;Tanggal 23 Mei 2012: Pembayaran SKPKB PPh Pasal 23 oleh Penggugat;Tanggal 08 Mei 2012 : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman

Modal Asing Lima mengirimSurat Himbauan Nomor S171/WPJ.07/KP.0606/2011 mengenai Himbauan penyetoran danpelaporan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LuarNegeri selain Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan berupa keuntungan dan penjualan saham;Tanggal 16 Mei 2012 : Sebagai respon atas surat himbauan, Penggugat melakukan setoranPPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 sebesar Rp143.750.000,00;Tanggal 21 Juni 2012 : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkanSurat

atas keterlambatansetoran;Tanggal 04 Jul 2012 : Penggugat menyampaikan surat gugatan atas STP0001/104/07/058/12;bahwa atas pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa : Penggugat telah mengajukan suratpermohonan pencabutan NPWP pada tanggal 09 Mei 2011 dengan status telah diterima secaralengkap dan memenuhi persyaratan formal, Tergugat memberikan bantahannya sebagaiberikut:bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan NPWP dengan surat per tanggal 09Mei 2011 yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman

Modal Asing Lima padatanggal 09 Mei 2011;bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman ModalAsing Lima telah melaksanakan pemeriksaan pajak dalam rangka pencabutan NPWP yangmerupakan bagian dari prosedur pencabutan NPWP sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 73/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Lima telah mengirimkan surat Permintaan PeminjamanBuku, Catatan