Bangka Selatan karena melakukan kegiatan penambangan tanpamemiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), jin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Ijin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun dokumen yanglainnya;Bahwa saksi bersama rekanrekan dari kePolres Bangka Selatan sebelumnyamendapatkan informasi dari masyarakat adanya pencemaran air sungaiakibat penambangan pasir timah disekitar Dusun Air Jaya 1 Desa PayungKecamatan Payung Kab.

Bangka Selatan karena melakukan kegiatan penambangan tanpamemiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Ijin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun dokumen yanglainnya;Bahwa saksi bersama rekanrekan dari Polres Bangka Selatan sebelumnyamendapatkan informasi dari masyarakat adanya pencemaran air sungai akibatpenambangan pasir timah disekitar Dusun Air Jaya 1 Desa Payung KecamatanPayung Kab.

Bangka Selatan telah ditangkap anggota Kepolisian Resort BangkaSelatan karena melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin usahaPertambangan Khusus (IUPK) maupun dokumen yang lainnya; Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi Yobindra O binH.Sunardi dan saksi Try Sutrisno bin Lisman Aminoto anggota kepolisiandari Polres Bangka Selatan tentang adanya pencemaran air sungai akibatpenambangan pasir timah disekitar

air sungai akibatpenambangan pasir timah disekitar Dusun Air Jaya 1 Desa PayungKecamatan Payung Kab.

air sungai akibat penambangan pasir timah disekitar DusunAir Jaya 1 Desa Payung Kecamatan Payung Kab.

Abung PekurunKabupaten Lampung Utara yang merupakan milik pemerintah yakni KementerianPekerjaan Umum atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja melakukankegiatan yang mengakibatkan rusaknva sumber air dan prasarananya, mengganguupaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bermula pada hari Kamis tanggal

air dandaya rusak air;Bahwa luas lahan Greenbelt waduk way rarem kotabumi KabupatenLampung Utara adalah 1.000 Hektar, berdasarkan Dokumen PelepasanTanah oleh Proyek Irigasi way rarem Kotabumi Kabupaten Lampung UtaraTahun 19801983;Bahwa berdasarkan Pasal 24 dan pasal 52 Undang Undang RI No. 7 tahun2004 tentang Sumber daya air maka setiap orang atau badan usaha dilaranguntuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air danprasarananya, menggangu upaya pengawetan air dan pencemaran air

Air Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24;ad.1.

Air Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin yangdipenuhi dengan kesadaran dan pengetahuan si pelaku untuk mewujudkan akibat dariperbuatannya tersebut atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, sengajajuga boleh diartikan dengan diketahui, dikehendaki ataupun menjadi tujuannya;Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.

Kbu.32Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur Melakukan KegiatanYang Mengakibatkan Rusaknya Sumber Air Dan Prasarananya, Mengganggu UpayaPengawetan Air, Dan/Atau Mengakibatkan Pencemaran Air Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 24, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan denganadanya kata penghubung atau dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwaadanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi olehperbuatan terdakwa maka perbuatan

air yaitu menurunnya kualitas air yang bisa mengakibatkanair menjadi keruh.aan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 108 Jo.

air yaitu menurunnya kualitas air yang bisa mengakibatkanair menjadi keruh.

Contoh Pencemaran Lingkungan : Pencemaran Udara Pencemaran Air Pencemaran TanahDampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidupyang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Dampak pencemaran air yaitu menurunnya kualitas air yang bisamengakibatkan air menjadi keruh. Bahwa adapun akibat lahan yang terbakar dilokasi kejadianmengakibatkan rusaknya ekosistem flora dan fauna dan terjadinyapencemaran udara dengan dibuktikan adanya komposisi arang, abu danranting yang terbakar.

Contohpencemaran lingkungan adalah pencemaran udara, pencemaran air danpencemaran tanah. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan padalingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

air kali yang diakibatkan aktivitasPerusahan PT.

air yang diakibatkan aktivitas eksplorasi PT Shanatova di Paceda ;Bahwa, selanjutnya karena tidak mendapat respons dari PT, Shana tova dan pemerintahDaerah Tidore kepulauan kemudian para Pengunjuk rasa melakukan anarkis denganmelempar barang barang di Camp milik PT, Shana tova;Bahwa, yang dirusak adalah Wheeloader yaitu alat berat untuk mengangkat tanah,sepeda modter honda blade dipakai operasional karyawan, mobil dumptruck pengangkut,mesin genset listrik yang kesemuanya dirusak dengan menggunakan

DAUD MDOTE alias DAUD, telah melakukan perbuatan pengrusakan barang barang milik PTSHANA TOVA di Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;e Bahwa benar barang barang yang dirusak adalah kaca mobil Dump truck, kaca WheelLoader, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade ;e Bahwa benar Bahwa awalnya Terdakwa bersama sama dengan para Terdakwa lainnyamelakukan aksi unjuk rasa terkait pencemaran air yang diakibatkan aktivitas eksplorasiPT Shana tova di Paceda ;e Bahwa benar karena tidak mendapat

yaitupembuangan limbah pabrik CV Ake Abadi telah tercemar sehinggamenyebabkan matinya ribuan ekor ikan piaraannya di kolam ikan milikTerdakwa yang di Aliri Sungai Tinaan di Kelurahan Airmadidi Bawah.Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 Terdakwa melaporkan Perusahaan CVAke Abadi kepada Bupati Minahasa Utara melalui suratnya tertanggal 11 Juni2009, perihal dugaan pencemaran limbah Perusahaan Oleh CV Ake Abadidimana dalam suratnya tersebut Terdakwa telah melaporkan bahwaperusahaan CV Ake Abadi telah melakukan pencemaran

air limbah yangmengakibatkan matinya ratusan ekor ikan peliharaan Terdakwa di kolamselain dari pada itu Terdakwa juga mengatakan dalam suratnya bahwa yangada dalam perusahaan CV Ake Abadi bukan IPAL (Instalasi Pengolahan AirLimbah) melainkan TPAL (Tempat Penampungan Air Limbah) sehingga ataspengaduan Terdakwa kepada Bupati Minahasa Utara tersebut, telahmenuduhkan sesuatu hal kepada CV Ake Abdi yang belum tentu dibuktikankebenarannya.Bahwa atas laporan atau pengaduan Terdakwa tersebut kepada pihakKepolisian

Terdakwa tersebut dengan meminta bantuanpihak terkait yairu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) KabupatenMinahasa Utara serta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukanpemeriksaan / pemantauan kualitas air pada limbah pabrik CV AKE ABADIserta meneliti penyebab ikan mati di kolam milik Terdakwa di KelurahanAirmadidi Bawah.Bahwa pada awal bulan September 2009 Terdakwa mendatangi kantorDPRD Kabupaten Minahasa Utara dengan maksud akan melaporkan pihakCV Ake Abadi karena telah melakukan pencemaran

air limbah yangberdampak pada matinya ribuan ekor ikan piarannya dan laporan ituTerdakwa serahkan pada Kantor DPRD dan saat itu Terdakwa sempatdiwancarai oleh anggota dewan bernama Husen Tuahuns dan Bapak PietLuntungan serta saat itu juga terdapat beberapa wartawan media cetak yangturut mewawancarai Terdakwa sehingga Terdakwa menceritakan perihaladanya pencemaran air limbah CV Ake Abadi tersebut kepada HusenTuahuns dan Bapak Piet Luntungan serta kepada wartawan media cetak.Bahwa pada tanggal 15

air limbah yang mengakibatkan matinya ratusan ekorikan peliharaan di kolam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa jugamengatakan dalam suratnya bahwa yang ada dalam perusahaan CV AkeAbadi bukan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) melainkan TPAL(Tempat Penampungan Air Limbah).

Ketentuan lebihlanjut dari sanksi administrasi ini sebagaimana didalam Pasal 83UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.Bahwa Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air hinggasaat ini hingga saat ini masih belum dicabut dan masihdipergunakan sebagai pedoman bagi suatu perusahaan ataukegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan Kualitas air danpengendalian pencemaran air.

Di dalam pada Pasal 48 PeraturanPemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan KualitasAir dan pengendalian pencemaran air ini menyatakan setiappenanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuanPasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal37, Pasal 38, Pasal 49 dan Pasal 42 Bupati/Walikota berwenangmenjatuhkan sanksi administrasi dan didalam penjelasan Pasal48 tersebut dijelaskan bahwa sanksi administrasi meliputi tegurantertulis, penghentian sementara dan pencabutan

No. 974 K/PID.SUS/2012Kabupaten Luwu Timur Nomor : 660/210/Tamben&Lh/2008 tanggal05 Juni 2008 sudah merupakan bentuk sanksi administrasisebagaimana yang tertuang Pasal 76 ayat (2) UU No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupdan dalam Peraturan Pemenrintah Nomor : 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;Bahwa pihak PTPN XN Burau telah menerima surat teguran dariPemerintah Daerah Kab.

Tergugat dan Tergugat II Terbukti Melakukan Pencemaran Air DanauToba.Halaman 48 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst14.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 21 tentangPengelolaan Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air No Parameter Satwan ames HiciecangesKelas I1 Temperatur ne deviasi 3 Deviasi tempratur dari keadaan alamiany20 Residu terlarut mg/L 10)J Residu tersuspemsi mgiL i) Pengelolasn air minum secare konvensional =: 5000 mp/L4 pH 69= BOD, mg/L. 2 COD mgiL. 107 DO mL 6& PO,? sebagai P mgiL. a29 NO. sebagai N mg/L. 1010 WH:N mg/L.

Air dan Pasal 4 ayat (1) huruf adan Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor1 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Danau TobaMERUPAKAN PERBUATAN PENCEMARAN AIR DANAUTOBA.Tergugat dan Tergugat II Terbukti Melanggar Pasal 69 ayat (1) hurufaUndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.28.29.Pasal 69 ayat (1) huruf a UUPPLH mengatur secara tegas, bahwa :Setiap orang DILARANG melakukan perbuatan yang mengakibatkanpencemaran dan/atau perusakan lingkunganSementara

Air danPasal 4 ayat (1) huruf a dan Lampiran Peraturan Gubernur SumateraHalaman 61 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst30.31.Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Danau TobaMERUPAKAN PERBUATAN PENCEMARAN AIR DANAU TOBA.Karenanya mohon Kepada Majelis yang terhormat agar menyatakanperbuatan Tergugat dan Tergugat II di atas dalam hal melakukankegiatan usaha dibidang budidaya ikan dengan keramba jaring apungyang memasukan pakan ikan berupa pelet ke dalam air Danau Tobadan TERBUKTI MENGAKIBATKAN

Tergugat Il mencemari airDanau Toba TERBUKTI MELANGGAR Pasal 69 ayat (1) huruf aUUPPLH.Perbuatan pencemaran air Danau Toba yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II di atas, juga dapat dibuktikan dari beberapa halsebagai berikut:a.

Bahwa akibat penambangan yang dilakukan Terdakwa Negara dirugikankarena tidak adanya kontribusi pemasukan kedaerah, selain itu jugakerugian dari aspek teknis, keselamatan kerja dan keselamatan operasilingkungan dan sosial juga yang sangat vital masyarakat di sekitar lokasipenambangan akan berdampak pada pencemaran air yang mengandungmercury sehingga dapat menimbulkan bibit penyakit yang mematikan yangsampai Saat ini masih mengkonsumsi air Sungai ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Bahwa akibat penambangan yang dilakukan Terdakwa Negara dirugikankarena tidak adanya kontribusi pemasukan kedaerah, selain itu jugakerugian dari aspek teknis, keselamatan kerja dan keselamatan operasilingkungan dan sosial juga yang sangat vital masyarakat di sekitar lokasipenambangan akan berdampak pada pencemaran air yang mengandungmercury sehingga dapat menimbulkan bibit penyakit yang mematikan yangsampai Saat ini masih mengkonsumsi air Sungai ;Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 April

AKukuran 4 inc, 1 (Satu) unit mesin pom air NS50, 1 (Satu) potongan selang spiralukuran 4 inc warna biru, 1 (Satu) helai kain karpet, 1 (Satu) buah dirigen warnabiru, 1 (Satu) buah cengkok beserta potongan pipa paralon warna putin ukuran4 inch dan 1 (satu) buah dulang, sebagai alat untuk terdakwa melakukanpenambangan emas;Menimbang, bahwa selain Negara yang dirugikan akibat pertambangantanpa ijin yang dilakkukan terdakwa dalam perkara a quo, juga masyarakat disekitar lokasi penambangan berdampak pencemaran

air yang mengandungmercury, sehingga dampak pencemaran air oleh penambang emas tersebutakan dapat menimbulkan bibit penyakit yang mematikan pada masyarakatHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.BLH/2018/PN.

berangkatterdakwa sempat mengecek kelengkapan dokumen kapal tetapi dokumenyang ada tidak lengkap sehingga terdakwa yang seharusnyamenyertakan Dokumen Kapal seperti Surat Pemberitahuan jin Berlayardari Syahbandar, buku sijil, buku kesehatan dari karantina, Cru list dariSyahbandar tidak menyertakan dokumen tersebut dikarenakan terdakwamemberangkatkan kapal dengan buru buru, terdakwa tidak mengeceklagi mengenai alat navigasi, dan terdakwa mendapat laporan dari Masinis1 ( orang mesin ) bahwa mesin siap namun alat pencemaran

air laut adatetapi tidak berfungsi / rusak.

sempat mengecek kelengkapan dokumen kapal akan tetapidokumen yang ada tidak lengkap sehingga terdakwa yang seharusnyamenyertakan Dokumen Kapal seperti Surat Pemberitahuan jin Berlayardari Syahbandar, buku sijil, buku kesehatan dari karantina, Cru list dariSyahbandar tidak menyertakan dokumen tersebut dikarenakan terdakwamemberangkatkan kapal dengan buru buru, terdakwa tidak mengeceklagi mengenai alat navigasi, dan terdakwa mendapat laporan dari Masinis1 ( orang mesin ) bahwa mesin siap namun alat pencemaran

air di Kali Surabaya atau penurunan Air BadanAw Kali Surabaya ;Dan berdasarkan laporan LSM bahwa PT.

Platinum Ceramics, disimpulkan melebiht Bakumutu Kwalitas Air Kelas 2sebagaimana............sebagaimana diatur pada PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kwalitas Air danPengendalian Pencemaran Air yaitu TSS sebesar 442,0 mg/I seharusnya 50 mg/I ; 3. Berdasarkan Sertifikat Nomor : 1207 S/LKAMJK/XII/08 yang dilakukan pemeriksaanpada pengambilan contoh uji pada + 5 m titik Up Stream Outlet PT.

air di Kali Surabaya atau penurunan Air BadanAi Kali Surabaya ;Dan berdasarkan laporan LSM bahwa PT.

Berdasarkan Sertifikat Nomor : 1206 S/LKAMJK/XII/08 yang dilakukan pemeriksaanpada lokasi pengambilan contoh uji pada + 5 m titk Down Stream setelah saluranDrainase PT Platinum Ceramics, disimpulkan melebihi Bakumutu Kwalitas Air Kelas 2sebagaimana diatur pada PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kwalitas Air danPengendalian Pencemaran Air yaitu TSS sebesar 442,0 mg/I seharusnya 50 mg/I ; 3.

Platinum Ceramics Indutry telahmelakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air di Air Badan Air Kali Surabaya,yaitu PT.

Bahwa akibat penambangan yang dilakukan Terdakwa Negara dirugikankarena tidak adanya kontribusi pemasukan kedaerah, selain itu jugakerugian dari aspek teknis, keselamatan kerja dan keselamatan operasilingkungan dan sosial juga yang sangat vital masyarakat di sekitar lokasipenambangan akan berdampak pada pencemaran air yang mengandungHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.BLH/2018/PN.

Bahwa akibat penambangan yang dilakukan Terdakwa Negara dirugikankarena tidak adanya kontribusi pemasukan kedaerah, selain itu jugakerugian dari aspek teknis, keselamatan kerja dan keselamatan operasilingkungan dan sosial juga yang sangat vital masyarakat di sekitar lokasipenambangan akan berdampak pada pencemaran air yang mengandungmercury sehingga dapat menimbulkan bibit penyakit yang mematikan yangsampai Saat ini masih mengkonsumsi air Sungai ;Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 April

emas tersebut yaitu : 1 (Satu) unit mesin Diesel merk Tianli, 1(Satu) pom air merk Sekadau ukuran 5 inc, 1 (Satu) unit mesin pom air NS50, 1(Satu) potongan selang spiral ukuran 4 inc warna biru, 1 (Satu) potongan pipaparalon warna putih dan 1 (satu) helai kain karpet, sebagai alat untuk terdakwamelakukan penambangan emas;Menimbang, bahwa selain Negara yang dirugikan akibat pertambangantanpa ijin yang dilakkukan terdakwa dalam perkara a quo, juga masyarakat disekitar lokasi penambangan berdampak pencemaran

air yang mengandungmercury, sehingga dampak pencemaran air oleh penambang emas tersebutakan dapat menimbulkan bibit penyakit yang mematikan pada masyarakatsekitar penambangan dikarenakan masyarakat sekitar sungai masihmenggunakan air untuk kebutuhan hidup seharihari;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum di atas membuktikanseluruh kegiatan pertambangan emas yang dilakukan terdakwa ternyatabukan Wilayah Pertambangan Rakyat yang mana dalam ketentuan Pasal 20UndangUndang RI No. 04 Tahun 2009 tentang

Ake Abadi telah melakukan pencemaran air limbahyang mengakibatkan matinya ratusan ekor ikan peliharaan Terdakwa dikolam selain dari pada itu Terdakwa juga mengatakan dalam suratnyabahwa yang ada dalam perusahaan CV. Ake Abadi bukan IPAL (InstalasiPengolahan Air Limbah) melainkan TPAL (Tempat Penampungan AirLimbah) sehingga atas pengaduan Terdakwa kepada Bupati Minahasa Utaratersebut telah menuduhkan sesuatu hal kepada CV.

Ake Abadi karena telah melakukan pencemaran air limbah yangberdampak pada matinya ribuan ekor ikan piaraannya dan laporan ituTerdakwa serahkan pada bagian umum di Kantor DPRD dan saat ituTerdakwa sempat diwawancarai oleh anggota Dewan bernama HusenTuahuns dan Bapak Piet Luntungan serta saat itu juga terdapat beberapawartawan media cetak yang turut mewawancarai Terdakwa sehinggaTerdakwa menceritakan perihal adanya pencemaran air limbahCV.

AkeAbadi telah melakukan pencemaran air limbah yang mengakibatkanmatinya ratusan ekor ikan peliharaan di kolam milik Terdakwa, kemudianTerdakwa juga mengatakan dalam suratnya bahwa yang ada dalamperusahaan CV.Ake Abadi bukan IPAL (lInstalasi Pengolahan Air Limbah)melainkan TPAL (Tempat Penampungan Air Limbah). Selain dari pada itu,Hal. 7 dari 18 hal. Put.

hari dan sudahditangkap oleh anggota kepolisian, dari hasil tambang tersebut belum adamedapatkan hasil ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki jjin dari pejabat yang berwenang dalampenambangan tersebut ;Bahwa akibat penambangan yang dilakukan Terdakwa Negara dirugikankarena tidak adanya kontribusi pemasukan kedaerah, selain itu juga kerugiandari aspek teknis, keselamatan kerja dan keselamatan operasi lingkungan dansosial juga yang sangat vital masyarakat di sekitar lokasi penambangan akanberdampak pada pencemaran

air yang mengandung mercury sehingga dapatHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.BLH/2018/PN.

Bahwa akibat penambangan yang dilakukan Terdakwa Negara dirugikankarena tidak adanya kontribusi pemasukan kedaerah, selain itu juga kerugiandari aspek teknis, keselamatan kerja dan keselamatan operasi lingkungan dansosial juga yang sangat vital masyarakat di sekitar lokasi penambangan akanberdampak pada pencemaran air yang mengandung mercury sehingga dapatmenimbulkan bibit penyakit yang mematikan yang sampai saat ini masihmengkonsumsi air Sungai ;Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018

Stg.penambangan emas tersebut yaitu : 1 (Satu) unit Mesin Diesel 25 HP merk Tianli,Mesin Pom Air Merk AK ukuran 5 Inc, Mesin Pom Air NS50, selang spiral ukuran4 Inc, pipa paralon ukuran 5 Inc, sebagai alat untuk terdakwa melakukanpenambangan emas;Menimbang, bahwa selain Negara yang dirugikan akibat pertambangantanpa ijin yang dilakkukan terdakwa dalam perkara a quo, juga masyarakat disekitar lokasi penambangan berdampak pencemaran air yang mengandungmercury, sehingga dampak pencemaran air oleh penambang

Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan II tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris Mahkamah AgungRI telah tepat dan benar dengan pertimbangan:Bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat kajian dampakpembuangan air limbah terhadap pembudidayaan' ikan, hewan,dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatanmasyarakat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalamPasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air, serta Pasal 23ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dantelah melanggar Asas Kehatihatian (precauntionary principle) yangdiatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Bahwa alasanalasan Peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan Il tersebut hanya beriisi perbedaan pendapat yang tidak bersifatmenentukan;Menimbang, bahwa alasanalasan

N, SH Panitera Pengganti ;Bahtiar, S.Sos,M.Si, SH Penyidik ;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik/PenyidikPembantu Hadriyanto, SH atas kuasa dari Penuntut Umum tanggal 15Agustus 2019 Nomor 516/PPNS/PEMKOTPTKIVIII/2019 yang padapokoknya Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak Pidanamelanggar pasal 37 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 TentangPengendalian Pencemaran Air;a. Terdakwa tidak menyangkal dakwaan tersebut;b. Keterangan saksisaksi yaitu :1.