Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3845/WPJ.07/2015 tanggal 16 November 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00166/107/13/052/14Halaman 1 dari 7 halaman.

2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77068/PP/M.1A/99/2016, tanggal 14 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3845/WPJ.07/2015 tanggal 16November 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00166

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3845/WPJ.07/2015 tanggal 16 November 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00166/107/13/052/14 tanggal 15 Agustus 2014Masa Pajak Juli 2013, atas nama: PT Mattel Indonesia, NPWP:01.069.505.4052.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor KEP3845/WPJ.07/2015 tanggal 16 November 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00166/107/13/052/14tanggal 15 Agustus 2014 tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan

Putusan Nomor 3273/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00166/207/10/091/15 tanggal 15 April 2015Masa Pajak September 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 13 April 2016, atas nama: PT Bank Bukopin, Tbk,NPWP. 01.367.605.1091.000, beralamat di Jalan MT Haryono Kav 5051,Jakarta, dan alamat korespondensi di Jalan Semalang Indah 8/12,Surabaya;Menimbang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00147/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00166/207/10/091/15tanggal 15 April 2015 Masa Pajak September 2010 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00021/WPJ.19/KP.0103/2016

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00147/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00166

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00147/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00166

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.119382.15/2014/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01646/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20Oktober 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Nomor 00166

Putusan Nomor 1099/B/PK/Pjk/2020Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00166/406/14/055/16 tanggal 27 Juli 2016Tahun Pajak 2014 atas nama PT Molten Aluminum ProducerIndonesia, NPWP 01.869.527.0055.000 alamat Kawasan IndustriIndotaisei Sektor IA Blok K1, Kalihurip Cikampek, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41373, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00166/406/14/055/16 tanggal 27 Juli 2016Tahun Pajak 2014 atas nama PT Molten Aluminum ProducerIndonesia, NPWP 01.869.527.0055.000 alamat Kawasan IndustriIndotaisei Sektor IA Blok K1, Kalihurip Cikampek, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41373, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

Putusan Nomor 1099/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP01646/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Oktober 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00166/406/14/055/16 tanggal2/ Juli 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.869.527.0055.000,sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD612,748.48, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Pengadilan Pajak (UUPengadilan Pajak), dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan kepadaDirektur Jenderal Pajak (Tergugat) atas Keputusan Nomor KEP269/WPJ.07/2011 tanggal 1 Februari 2011 yang Penggugat terima pada tanggal8 Februari 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajakyang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yangisinya Menolak Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi yang Penggugat ajukan atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor 00166

Ketentuan FormalBahwa KPP PMA Dua menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor00166/107/08/055/10 pada tanggal 18 Juni 2010 yang kemudian dibetulkansendiri dengan KEP00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011mengenai STP PPN Masa Pajak Desember 2008, dengan perincian sebagaiberikut: Jumlah Rupiah Menurut KEPNo Uraian STP No.PKP 00002/WPuJ.07/KP.00166/107/08/055/10 0303/20111 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0 02 Telah dibayar 0 03 Kurang dibayar 0 04 Sanksi administrasiDenda Pasal

ukuran, pengadaan,tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar;Bahwa karena hal tersebut di atas, diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak SanksiAdministrasi yaitu Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DasarPengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp. 611.723.658,00;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, diterbitkan Keputusan TergugatNomor KEP00002/WPWJ.07/KP.0303/2011 yang membetulkan denda Pasal 14ayat (4) KUP dari Rp. 611.723.658,00 menurut STP PPN Masa PajakDesember 2008 Nomor 00166

Put. 39925/PP/M.IV/99/2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP269/WPJ.07/2011 tanggal1 Februari 2011, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STPyang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00002/WPJ.07/KP.0303

Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yangtidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena PajakBahwa yang menjadi masalah dalam sengketa gugatan ini adalah masalahYuridis, yaitu penerapan sanksi administrasi berupa denda berdasarkanPasal 14 ayat (4) UU KUP terkait dengan penerbitan Faktur Pajak yangtidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN.Bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00166

, Letak di Desa Donohudan, Kec.Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 00166/Donohudan/2007,atas nama, Sri Suryati (Pelawan), dan Hak Milik No. 04126, Luas630 M*, Letak di Desa Donohudan, Kec.

Ngemplak, Kabupaten Boyolali,Surat Ukur No. 00166/Donohudan/2007, atas nama, Sri Suryati(Pelawan), dan Sertifikat Hak Milik No. 04126, Luas 630 M?, Letakdi Desa Donohudan, Kec. Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat UkurNo. 00167/Donohudan/2007, atas nama Sri Suryati (Pelawan).Bahwa dalam Perkara Perdata No.101/Pdt.G/2007/PN.Ska JoNo.41/PDT/2009/PT.

Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No.00166/Donohudan/2007, atas nama, Sri Suryati (Pelawan), danSertifikat Hak Milik No. 04126, Luas 630 M*, Letak di DesaDonohudan, Kec.

Ngemplak,Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 00166/Donohudan/2007, atasnama Sri Suryati (pelawan), dan Hak Milik No. 04126, Luas 630M*, Letak di Desa Donohudan, Kec.

Ngemplak,Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 00166/Donohudan/2007, atasnama Sri Suryati (Pelawan), dan Hak Milik No. 04126, Luas 630M2, Letak di Desa Donohudan, Kec.

, letak di DesaDonohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No.00166/Donohudan/2007, atas nama, Sri Suryati (Pelawan), dan Hak Milik No.04126, luas 630 M?, letak di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak,Hal. 2 dari 14 hal. Put.

, letak di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 00166/Donohudan/2007, atas nama, SriSuryati (Pelawan), dan Sertifikat Hak Milik No. 04126, luas 630 M?

, letak di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali,Surat Ukur No. 00166/Donohudan/2007, atas nama, Sri Suryati (Pelawan), danSertifikat Hak Milik No. 04126, luas 630 M?

, letak di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 00166/Donohudan/2007, atas nama SriSuryati (Pelawan), dan Sertifikat Hak Milik No. 04126, luas 630 M?, letak diHal. 4 dari 14 hal. Put.

, letak di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali,Surat Ukur No. 00166/Donohudan/2007, atas nama Sri Suryati (Pelawan),dan Hak Milik No. 04126, luas 630 M?, letak di Desa Donohudan, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 00167 / Donohudan / 2007,atas nama Sri Suryati (Pelawan);Menyatakan secara hukum amar putusan Pengadilan Perkara PerdataNo.101/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo.

Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 166 M2(seratus enam puluh enam meter persegi) berikut bangunan/rukodiatasnya yang terletak di Jalan Kolonel Sunandar No. 17 Pati / DesaPuri Rt. 01 Rw. 08, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati (Ruko depanpasar Puri Baru, Pati), sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat HakMilik No. 1733/Desa Puri, Surat Ukur tanggal 2772000 No.00166/Puri/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenPati tanggal 8 Januari 2001, dengan batasbatas :

,Notaris di Kabupaten Pati;f) Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2009 Penggugat II telahmendaftarkan peralihan hak tanah tersebut pada KantorPertanahan Kabupaten Pati, berdasarkan Akta Jual beli No.64/2009 tanggal 02 Maret 2009 yang dibuat oleh Sugiati Sukahar,SH, selaku PPAT; Sehingga Sertipikat Hak Milik No. 1733/DesaPuri, Luas 166 M2, Surat Ukur tanggal 2772000 No.00166/Puri/2000,/obyek sengketa telah beralin Hak/PemegangHak menjadi atas nama JOHAN NURZAM HABA, SH. (PenggugatII);3.

ini memberikan putusan denganamar sebagai berikut:DALAM PROVISI :Mengabulkan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkanhak dari Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan obyeksengketa atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan KolonelSunandar No. 17 Pati /Desa Puri Rt. 01 Rw. 08, Kecamatan Pati,Kabupaten Pati, sebagaimana yang diterangkan dalam Sertipikat HakMilik No. 1733/Desa Puri, seluas 166 M2 Surat Ukur tanggal 2772000No. 00166

Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik tertanggal 8 Januari2001 Nomor : 1733/Puri , seluas 166 m2 (seratus enam puluh enammeter persegi), terletak dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, KabupatenPati, Kecamatan Pati, Desa Puri, Surat Ukur tertanggal 2772000 Nomor: 00166/Puri/2000,yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenPati, tercatat sebagai pemegang Hak atas nama : Johan Nurzam Haba,Sarjana Hukum (Penggugat II);8. Menyatakan Penggugat II adalah Pembeli yang beritikad baik;9.

perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasikepada Para Penggugat karena tidak menyerahkan dan tidakmengosongkan obyek sengketa a quo berupa sebidang tanah seluas 166M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) berikut bangunan Rukodiatasnya yang terletak di Jalan Kolonel Sunandar No. 17 Pati / DesaPuri Rt. 01 Rw. 08, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagaimanaditerangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1733/Desa Puri, KecamatanPati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur tertanggal 2772000 Nomor : 00166

tanggal stempel pos tidak jelas, atas nama PemohonBanding, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding,penjelasan, perhitungan dan alasan banding sebagai berikut:Formal:Bahwa SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009, status Lebih BayarRp2.885.377.185,00; dilaporkan pada tanggal 27 September 2010;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRINPL416/WPJ.22/KP.0705/ RIK.SIS/2010 tanggal 18 November 2010, telah diterbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00166

Bapak Kepala Kantor KPP MadyaBekasi diterima tanggal 22 Desember 2011, tentang permohonan keberatanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00166/207/09/431/11tanggal 26 September 2011;Bahwa permohonan Pemohon Banding telah diproses oleh Kantor Wilayah DJPJawa Barat Il dan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1360/WPJ.22/BD.06//2012 tanggal 20 Desember 2012 telah diterbitkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1321/WPJ.22/ BD.06/2012tanggal 20 Desember 2012, tentang keberatan

Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00166/207/09/431/11 tanggal26 September 2011;Bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP00031/WPJ.22/KP.0703/2012tanggal 20 Desember 2012 tentang pembetulan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00166/207/09/431/11 tanggal26 September 2011;Bahwa sesuai hak yang dimiliki Pemohon Banding sebagaimana diatur padaPasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d.

2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Nomor KEP1321/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal20 Desember 2012 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP432/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP MasaPajak April 2009 Nomor 00166

Putusan Nomor 748/B/PK/PJK/2017Dan/Atau JKP Masa Pajak April 2009 Nomor 00166/207/09/431/11tanggal 26 September 2011 sebagaimana dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00031/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas nama PT Bisma Narendra,NPWP: 01.719.600.7431.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100Jalan Sumba Blok A3, Mekar Wangi, Bekasi 17520 (alamatkorespondensi: Wisma Agro Manunggal Lt.12, Jalan Jenderal GatotSubroto Kav.22 Jakarta 12930);Adalah tidak benar dan

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah Hak Milik Nomor1733/Puri, seluas 166 m2 (seratus enam puluh enam meter persegi),yang terletak dalam wilayah : Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati,Kecamatan Pati, Desa Puri, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukurtertanggal 27Juli2000 Nomor : 00166/Puri/2000, sebagaimana ternyatadari Sertipikat Hak Milik tertanggal 8 Januari 2001 Nomor : 1733/Puriyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati,tercatat atas nama : Johan Nurzam Haba,

Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli obyek a quo antaraPenggugat dengan Tergugat, maka terbitnya Akta Pengikatan Jual BelliNo. 1 tanggal 2 Oktober 2006 (PPJB), Akta Kuasa untuk Menjual No. 2tanggal 2 Oktober 2006, dan Akta Jual Beli No. 64/2009 tanggal 02 Maret2009 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Sugiati Sukahar, S.H. dantelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1733 Surat Ukur tanggal 2772000No. 00166/Puri/2000, adalah sah secara hukum;.

Memerintahkan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapasaja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan ataumenyerahkan obyek sengketa atas rumah dan tanah yang terletak diJalan Kolonel Sunandar No. 17 Rt. 01 Rw. 08 Desa Puri, KecamatanPati, Kabupaten Pati, sebagaimana yang diterangkan dalam SertipikatHak Milik No. 1733/Desa Puri, seluas 166 M2 Surat Ukur tanggal 2772000 No. 00166/Puri/2000, kepada Penggugat dalam keadaan aman/baiksejak putusan ini dibacakan atau diucapkan;Berdasarkan

Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal2 Oktober 2006 (PPJB), Akta Kuasa untuk Menjual No. 2 tanggal 2Oktober 2006, Akta Jual Beli No. 64/2009 tanggal 02 Maret 2009 yangditerbitkan oleh Notaris dan PPAT Sugiati Sukahar, S>H., dan SertipikatHak Milik No. 1733 Surat Ukur tanggal 2772000 No. 00166/Puri/2000;5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan ataumenyerahkan rumah milik Penggugat adalah perbuatan Wanprestasiyang merugikan Penggugat;6.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatasobyek sengketa yang terletak di Jalan Kolonel Sunandar No. 17 Rt. 01Rw. 08 Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati (ruko depan pasarpuri baru), sebagaimana diterangkan dalam sertipikat Hak Milik No.1733/Desa Puri, luas 166 m2, Surat Ukur tanggal 2772000 No.00166/Puri/2000;8.

Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua PengadilanNegeri Kelas B Atambua atas dua (2) buah sertifikat hak atas tanah nomor :00166 tahun 2010 dengan nama pemegang hak YOSEPH HALE SERANdan sertifikat hak atas tanah nomor : 00100 tahun 2010 dengan namapemegang hak YOSEPH HALE adalah sah dan berharga ;12.

Sehingga pada tahun2010 ketika ada PRONA dari kantor BPN Kabupaten Belu, langsungPenggugat Rekonvensi mengurus sertifikat hak milik nomor 00166 atasbidang tanah sengketa I..

Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00166 atas namaYoseph Hale Seran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00100 atas namaYoseph Hale sah dan berharga;4.

Bahwa Tanah sengketa (pertama) para terbanding telah memberikankepada Pembading dengan IKLAS HATI sebagai pengantiGaji/Upah,sehingga sertifikat Nomor.00166 yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Belu pada Tahun 2010 atas nama YosephHale Seran adalah sesuai prosedur yang berlaku ,sehingga SAH danmempunyai kekuatan HUKUM yang mengikat,.

Bahwa Sertifikat Nomor 00166 atas Nama YOSEPH HALE SERAN SAHdan mempunyai Kekuatan HUKUM yang Mengikat,karena TanahSemgketa Bidang merupakan pemberian GANTI IMBALANJASAH(UPAH/GAJI)para pembanding dan Pembading II bersamaAnakanaknya bekerja sebagi pembatu pada Terbanding danTerbanding II sejak tahun 1987 sampai dengan Tahun 2001;. Bahwa YOSEPH HALE pembanding dan .

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74702/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP697/WPJ.19/2013 tanggal 3Juni 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2010 Nomor 00166

Menyatakan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor: KEP697/WPJ.19/2013 tanggal 3 Juni 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010Nomor 00166/207/10/092/12 tanggal 15 Maret 2012, atas nama PTSynnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3092.000,beralamat di APL Tower 42nd Floor Suite 18, Jalan Letjen S.Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, atas sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaliyang Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP697/WPJ.19/2013tanggal 3 Juni 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2010 Nomor 00166

ratus ribu rupiah) untuk keperluan yangberhubungan dengan proses pengukuran bidang tanah sengketa oleh TurutTergugat ;Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 Para Tergugat bersama BadanPertanahan Nasional Kabupaten Belu melakukan pengukuran atas kedua(2) bidang tanah sengketa di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, dahuluKabupaten Belu, sekarang Kabupaten Malaka, dimana dalam prosespenerbitan sertifikat waktu itu, Badan Pertanahan Nasional KabupatenBelu BUKAN menerbitkan sertifikat hak atas tanah nomor : 00166

Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua PengadilanNegeri Kelas B Atambua atas dua (2) buah sertifikat hak atas tanah nomor: 00166 tahun 2010 dengan nama pemegang hak YOSEPH HALE SERANdan sertifikat hak atas tanah nomor : 00100 tahun 2010 dengan namapemegang hak YOSEPH HALE adalah sah dan berharga ;Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Atb12.

Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00166 atas namaYoseph Hale Seran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00100 atas namaYoseph Hale sah dan berharga;Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Atb4.

Foto copy Sertifikat Milik Nomor 00166 tahun 2010 atas namaYOSEPH HALE SERAN, tertanggal 12 Oktober 2010, diberi tanda bukti(P.4);5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00100 tahun 2010 atasnama YOSEPH HALE, tertanggal 12 Oktober 2010, diberi tanda bukti (P.5);6. Foto copy Surat Pernyataan Bersama antara YUVENTUSTANNARDI, MARIA LUTUK BEISIN MANEK, YOSEP HALE SERAN danELISABETH BANO, tertanggal bulan maret 2017, diberi tanda bukti (P.6);7.

Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00166 atas namaYOSEPH HALE SERAN yang diterbitkan Kantor Pertanahan KabupatenBelu tertanggal 12 Oktober 2010, diberi tanda bukti (T.1.1);2. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00100 atas namaYOSEPH HALE yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Belutertanggal 12 Oktober 2010, diberi tanda bukti (T.1.2);3. Foto copy Surat Penyerahan Tanah Antara ANDREAS BEREMALIK dengan YOSEPH HALE, tertanggal 26 Juni 1991, diberi tanda bukti(T.1.3);4.

.- Memerintahkan sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung no.104/Pdt.G/2015 /PN.Blb tanggal 20 November 2015 terhadap dua bidang tanah berikut bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) no. 00166/ desa Lembang Kecamatan Lembang ,Kabupaten Bandung Barat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no. 00087/desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat , agar segera di angkat .

/PN.Blb1 SHGB No.00166/Desa Lembang, Kecamatan Lembang, KabupatenBandung Barat, atas nama PT. Bintang Mentari Perkasa, seluas : 325.715M2;2 SHGB No.00087/Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang,Kabupaten Bandung Barat, atas nama PT.

Baru Adjak, seluas : 290.489 M2 ;Menjadi SHGB ( Sertifikat Hak Guna Bangunan ), yaitu :SHGB No.00166/Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten BandungBarat, atas nama PT. Bintang Mentari Perkasaseluas : 325.715 M2 ;SHGB No.00087/Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, KabupatenBandung Barat, atas nama PT.

Baru Adjak, berupa :Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00166/Desa Lembang, Kecamatan Lembang,Kabupaten Bandung Barat, atas nama PT.

Baru Adjak, berupa :1 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00166/Desa Lembang, KecamatanLembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama PT.

Daridokumendokumen tersebut ,dikonstituir bahwa secara hukum hak atau kewenanganPenggugatterhadap asset PT.Baru Adjak secara materiil sudah tidak ada lagi .3 Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00166 /DesaLembang dan HGB no. 0087 /Desa Gudang Kahuripan .Menimbang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwapenerbitanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) no.00166 /desa Lembang dan HGB no.0087/desa Gudang Kahuripan adalah cacat hukum dan tidak sah , ternyata selama persidangandari

Objek Gugatan:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/Sungguminasa, tanggal28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/Sungguminasa/2013 tanggal20/11/2013 dengan luas : 616 M2 tercatat atas nama PemerintahKabupaten Gowa;Il.

Tenggang Waktu:Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Penggugattelah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/Sungguminasa tanggal28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/Sungguminasa/2013 tartanggal20/11/2013 dengan luas : 616 M2 tercatat atas nama PemerintahHalaman 2 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 327 K/TUN/201728/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/Sungguminasa/2013 tanggal20/11/2013 dengan luas : 616 M2 tercatat atas nama PemerintahKabupaten Gowa (obyek sengketa) bertentangan dengan ketentuanPasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alasan:e Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26ayat (1), (2), (3) dengan tegas diatur bahwa:Pasal 24 :(1)Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraberupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/Sungguminasa, tanggal28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/Sungguminasa/2013 tanggal20/11/2013 dengan luas 616 M2 tercatat atas nama PemerintahKabupaten Gowa (Obyek Sengketa) adalah bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatandan Kepastian Hukum yakni Tergugat tidak mempersiapkan,memperhatikan, dan mempertimbangkan faktafakta yang relevan,termasuk tidak memperhatikan

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/Sungguminasa, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor: 00166/Sungguminasa/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas 616 M2 tercatatatas nama Pemerintah Kabupaten Gowa (Obyek sengketa) telahterbukti diterbitkan secara bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku Khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 serta melanggar asas kecermatan dan Asas KepastianHukum dalam Asasasas

DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00166 Desa/KelurahanCappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kotamadnya Parepare, tanggal 31 Januari 2007,Surat Ukur Nomor : 00395/2006 tanggal 9 Nopember 2006 luas 6.303 M2 atas namaPemerintah Kota Parepare, yang diterbitkan oleh Tergugat ( Kepala KantorPertanahan Kota Parepare ), seluas 900 M2 yang dimohonnkan oleh Para Penggugat ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare berupa SertipikatHak Pakai Nomor : 00166 Desa/Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki,Kotamadya Parepare, tanggal 31 Januari 2007, Surat Ukur Nomor : 00395/2006tanggal 9 November 2006 luas 6.303 M2 atas nama Pemerintah Kota Parepare, seluas900 M2 yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.767.000, (

OBJEK GUGATAN :Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013,Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013dengan luas : 616 M2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa;Il.

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor: 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas 616 M2 tercatatPutusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas 616 M2 tercatatatas nama Pemerintah Kabupaten Gowa 53.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Sertipikat Hak Pakai Nomor :167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas : 616 M2 tercatatatas nama Pemerintah Kabupaten Gowa 54.

Bukti T6: Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 167/Desa/Kel.Sungguminasa, tanggal 28/11/2013, Surat UkurNomor: 00166/Sungguminasa/2013, tanggal 20/11/2013, luas616 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa ;; : Foto copy sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan RINomor: 46/KM.6/2013, tentang Penyelesaian StatusKepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Kantor KNPICabang Dati II Gowa luas 680 m2 di Jalan KH.

(Seratus enam puluh enam) meter persegiSurat Ukur tanggal 2772000 Nomor 00166/Puri/2000, kepada Penggugatdalam keadaan aman/baik sejak putusan ini dibacakan atau diucapkan;Dalam Pokok Perkara:Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa yaitu sebidang tanah danbangunan yang terletak di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 17 RT 01 RW 08Desa Puri, Kecamatan Pati,

Pati, Kecamatan Pati, Desa Puri, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Pati, tercatat atas nama: Johan NurzamHaba, S.H., tersebut adalah milik Penggugat;Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal2 Oktober 2006 (PPJB), Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 2 tanggal 2Oktober 2006, Akta Jual Beli Nomor 64/2009 tanggal 2 Maret 2009 yangditerbitkan oleh Notaris dan PPAT Sugiati Sukahar, S.H., dan Sertipikat HakMilik Nomor 1733 Surat Ukur tanggal 2772000 Nomor 00166

(seratus enam puluh enam) meter persegi,Surat Ukur tanggal 2772000 Nomor 00166/Puri/2000;8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun adaupaya hukum yang berupa verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugatdan para turut Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);9.

MUHAMMAD NUR, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, ProvinsiSulawesi Selatan.Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166/Kelurahan ElaEla, terbit tertanggal 19 Maret 2013,Surat Ukur Nomor: 178/ElaEla/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 307 m2, atas namaH.

Sulawesi Selatan.Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166/Kelurahan ElaEla, terbit tertanggal 19 Maret2013, Surat Ukur Nomor: 178/ElaEla/2013 tanggal 26 Februari 2013, luas 307 m2,atas nama H.

RUSDI (Tergugat Il Intervensi) seluas 307 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:08/UB/I/2013 dihadapan PPAT Sukma Nurani Amperia, SH tanggal 13 Februari2013, kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00166 Kelurahan ElaElaberdasarkan Surat Ukur Nomor: 178/ElaEla/2013 tanggal 26 Februari 2013; Sukmawati seuas 300 m?

Sertipikat Hak Milik No. 00166/Kel.Elaela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor178/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 307 m? atas nama H.Rusdi (videbukti 722).4. Sertipikat Hak Milik No. 00167/Kel.Elaela tertanggal 19 Maret 2013 surat ukur nomor179/Ela ela/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 seluas 300 m?

Uraian Banding tanggal 31 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003266.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00169/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00166

Putusan Nomor 240/B/PK/Pjk/20212015 Nomor 00166/407/15/052/16 tanggal 28 Oktober 2016, atasnama PT Lautan Otsuka Chemical, NPWP 01.061.826.2052.000,beralamat di Graha Indramas Lantai 5, Jalan AIP II KS Tubun Raya,Nomor 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2015Nomor 00166/407/15/052/16 tanggal 28 Oktober 2016, atas namaPT Lautan Otsuka Chemical, NPWP 01.061.826.2052.000,beralamat di Graha Indramas Lantai 5, Jalan AIP Il KS TubunRaya, Nomor 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta11410, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Bahwa seharusnya Penggugat juga menggugat PT.Bank Nagari SumateraBarat, karena Sertifkat Hak Guna Bangunan No.209 , Surat ukur tanggal23 Oktober 2002 No.00166/2002 terikat sebagai jaminan kredit pada PTBank Nagari sesuai dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) tanggal 4Maret 2005 Nomor : SR/11/STB/032005 jenis Kredit Modal KerjaMulti Guna , denganPerjanjian /Perjanjian Kredit (PK) No.PK/010/STB/KMkmg/032005/032008, tanggal8 Maret . dengan dijadikannya Sertifikat hak Guna Bangunan sebagaijaminan atas

Bahwa memang benar Tergugat III mempunyai sebidang tanah yangdikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 209 , surat ukurtanggal 23 Oktober 2002 No.00166 seluas 1k 1.450 M? yang terletak diKelurahan Kurao Pagang Kec.Nanggalo Padang ;.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangtanggal 31 Maret 2003 No. 88550.123.12003 diterbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan No.209/Kel.Kurao Pagang, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2002 No.00166/2002, atas nama Buchari.5. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06 Februari 2004 No. 24.NGL/2004yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota PadangJaafar Sarjana Hukum, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209 / Kel.

Berdasarkan hal tersebut tergugat I, II, III dan IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Tergugattergugat membantah dalil dari Penggugat tersebut.Tergugat III menerangkan bahwa ia mempunyai tanah Sertifikat HGB No.209 SU tanggal23 Oktober 2002 No. 00166 seluas 1450 m2 yang dibeli dari Buchari berdasarkan akta jualbeli No. 24/NGL/2004 tertanggal 6 Februari 2004.

Kurao Pagang, SU No. 00166/2002 tertanggal23 Oktober 2002 atas nama Buchari. Bahwa kemudian berdasarkan akta jual belitertanggal 6 Februari 2004 sertifikat Hak Guna Bangunan Tersebut dibalik namakankepada Zainirman Tergugat III.Bahwa perihal Sertifikat Hak Milik No.489 yang kemudian berubah menjadi HakMilikNo. 2536 diproses berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat tertanggal 29 Mei 1975No.