M E N G A D I L I:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat diterima untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

/134/KPTS/2019 Tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2018-2023 tanggal 30 Nopember 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus inti dalam posisi ketua;

Bangka Belitung Nomor: 188.44/112/1/2013 Tanggal: 18Maret 2013 Tentang: Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan masa Jabatan 20092014yang mencantumkan Nama Sdr.

Adi Permadi sudahdigugat sejak terbitnya surat Pengangkatan tersebut, jadi dengan tidak berlakusurutnya surat keputusan Tergugat I Nomor: 188.44/112/1/2013 yang juga berartitidak menjalankan putusan PK.

SelanjutnyaTergugat II diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten BangkaSelatan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/109/1/2013 tanggal 15 Maret 2013 TentangPencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/463/1/2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatananggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan masa jabatan 20092014 atasnama Tergugat II (Sdr.

sesuai Aslinya) diberi tanda bukti T I 3;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/063/1/2013 Tanggal 13 Februari 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Ir.

/062/1/2013,Tanggal 13 Februari 2013 tentang Pencabutan Surat Keputusan GubernurNo.188.44/463/1/2009, Tanggal 15 September 2009 perihal Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia sudah dilaksanakan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung;2 Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/063/1/2013Tanggal 13 Februari 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Ir.

Giyanto, MP;Bahwa pada saat mengendit surat keputusan Gubernur Kalteng Nomor:188.44/239 a/2011 tentang Kelayakan lingkungan hidup kegiatanpertambangan Bauksit PT.

Fajar Mentaya Abadi tidak dapat dlproseslebih lanjut ;e Bahwa setelah diketahui adanya dugaan pemalsuan surat keputusan GubernurKalteng Nomor: 188.44/239 a/2011 tentang kelayakan lingkungan hidupkegiatan pertambangan Bauksit PT. FAJAR MENTAYA ABADI sdr.

Fajar Mentaya Abadi tidak dapat diproses lebih lanjut;e Bahwa setelah diketahui adanya dugaan pemalsuan surat keputusan GubernurKalteng Nomor: 188.44/ 239 a/ 2011 tentang Kelayakan lingkungan hidupkegiatan pertambangan Bauksit PT. FAJAR MENTAYA ABADI, sdr.

Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor: 188.44 / 239 a / 2011,tertanggal 30 Juni 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatanpertambangan Bauksit PT. FAJAR MENTAYA ABADI tidakteregister.b. Nomor urut yang di gunakan pada surat yang diduga palsu yaitu Nomor:188.44 / 239 a/ 2011, tertanggal 30 Juni 2011 itu di gunakan oleh biroHukum setda Proy. Kalteng perihal pemmangpemilihan duta lingkungan hidup prov.

FMA ) dari Gubernur Kalteng Kepada Menteri ESDMRepublik Indonesia, dan Saksi bam mengetahui surat Keputusan Gubernur KaltengNomor: 188.44 / 239 a / 2011 tentang Keiayakan Lingkungan Hidup Kegiatanpertambangan Bauksit PT. FAJAR MENTAYA ABADI (PT.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas

nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

P1 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/01.A/VI/2003. Tanggal 3 Januari 2003 = TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di LingkunganPemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atas namaDeddy Agus Ardiansyah, ST NIP. 440030257 (fotokopi sesualdengan aslinya);2.

Ardiansyah,ST NIP. 440030257 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/414.A/BKD/2008 Tanggal O02 Juli 2008 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Deddy AgusArdiansyah, ST NIP. 440030257 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/480.B/BKD/2009 Tanggal O6 Oktober 2009 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Deddy Agus Ardiansyah,ST, M.Si NIP. 19710803 2002121003 (fotokopi sesuai denganaslinya);Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/901/BKD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP.19710803 2002121003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/312/BKD/2014 Tanggal

Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/272/BKD/2016, tanggal 29 Maret 2016 TentangPengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selesai menjalanihukuman pidana penjara;5.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 Atas Nama DeddyAgus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;3.

TANGGAL 28 DESEMBERIl2 Surat Keputusan NOMOR : 188.44/1313/BKD/2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATANPIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG ATAS NAMA Ir.

Belitung yakni;1 NOMOR : 188.44/1310/BKD/2015 TENTANG PEMBERHENTIANDARI JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGATAS NAMA DRS.

TANGGAL 28DESEMBER 2015;2 NOMOR : 188.44/1313/BKD/2015 TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN JABATAN' PIMPINAN TINGGIPRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG ATAS NAMA Ir.SARJULIANTO, Dipl, SE TANGGAL 28 DESEMBER3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung yakni;1 NOMOR : 188.44/1310/BKD/2015 TENTANG PEMBERHENTIANDARI JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGATAS NAMA DRS. H. A.

Huzarni Rani,Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/044/BKD/2016 tertanggal 22 Januari 2016 tentang PemberianMasa Persiapan Pensiun (MPP) Atas Nama Drs. H. A.

(foto copy sesuai denganaslinya)T.16 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian JabatanPimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung. (foto copy sesuai denganaslinya);17181920212DT.17 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintahan Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.3 Memerintahkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap :a.1 Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketa hanyalahKeputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktuanggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2 Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten BanjarMasa Jabatan Tahun 2009

Menolak perintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 2009 2014;4.

Bukti P.1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota Partai PersatuanPembangunan Nomor 15.18.008.00000, atas nama Muaddin ;tSBukti P.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0350/KUM/2009, tertanggal 29 Agustus 2009Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;aaBukti P.3.: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggal 1 Nopember

BapakGubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012, tertanggalHalaman 15 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUNBJM166. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. Bukti11. Bukti12. Bukti13. Bukti14. Bukti16T.6T.7T.8T.9T.10:T.1l :T.12:T.13:T.14:1 November 2012 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.

;

Putusan Nomor: 19/G/2019/PTUN.PGPBelitung Nomor : 188.44/12/BKPSDM/2017 Tanggal 3 Januari 2017Tentang Pemindahan dan Penempatan PNS di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penggugat menduduki JabatanPelaksana pada Dinas Kehutanan;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 Tanggal 19Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.3.

Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaEvan Sandy Maulana, S.Hut., NIP.19760307 200604 1 003;3.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1027/BKPSDMD/2018 tanggal 19Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Evan Sandy Maulana, S.Hut.;4.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Atas Nama Drs. H. A.

., tanggal 28Desember 2015;2.Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015 selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampaiada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si.,tanggal 28 Desember 2015;2. Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015;1.

Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian DariJabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/20182.Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si., tanggal28 Desember 2015;Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir.Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015;2.

Huzarni Rani, M.Si., tanggal 28 Desember2015 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir.

Kepulauan Bangka Belitung ( Eselon II.a ) , berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/406/BKD/2012, tanggal 23 Agustus2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana didalam posisi Jabatan ini PenggugatI hanya menduduki selama 18 bulan ; Bahwa, PENGGUGAT II diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan ArsipDaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Eselon II.a ) , berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Nomor: 188.44/

Babel No. 188.44/501/BKD/2012 tanggal 25 September2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan PemerintahanProvinsi Kep. Babel ; Bahwa karena diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kep.

Babel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep.Babel Nomor: 188.44/329/BKD/2010 tanggal 01 April 2010 tentang PengangkatanPejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.

Pl.a =: Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/077/BKD/2014 tanggal 06 Februari 2014 TentangP1.bp2P4.aP4.bP5.aP5.bP6Pemberhentian dari Jabatan Struktural khusus nomor urut atas namaDrs. H. Iskandar Z.,M.Si (foto copy sesuai asli) ; Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/077/BKD/2014 tanggal 06 Februari 2014 TentangPemberhentian dari Jabatan Struktural khusus nomor urut 2 atas namaDrs.

Rusli Zaidan (foto copy sesuai asli) ; Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/406/BKD/2012 tanggal 23 Agustus 2012 TentangPengangkatan saudara Drs. H. Iskandar Z.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur KalimantanUtara Nomor 188.44/K730/2018 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

AtasKeputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukt surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjuinyaterhadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

atas nama Putri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 19760401 200212 2 007;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Putri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 19760401 200212 2 007 ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018 TentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanTanggal 19 Desember 2018 Atas Nama Putri Dewi Damayanti. S.PI NIP.19760401 200212 2 007;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/1011/Bkpsdmd/2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanTanggal 19 Desember 2018 Atas Nama Putri Dewi Damayanti. S.PI NIP.19760401 200212 2 007;4.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/1011/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Putri Dewi Damayanti, S.Pl, NIP.19760401 200212 2 007;3.

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejaktanggal 1 Desember 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/01.A/VI/2003, Tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Januari 2003, NIP 440030178, unitkerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;2.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Putri Dewi Damayanti, S.P!I NIP. 19760401 200212 2 007;3.

., BinMUHAMMAD SALEH (mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Selatan pada 6 Januari 2009 sampai dengan bulanApril 2010) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.821.22/0101BKD/2009 tanggal 6 Januari 2009 dan sebagai Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010 bersamasama dengan H.

Bantuan untuk sarana dan prasarana olahraga dan Rp. 7.000.000.000,keolahragaan sebesar Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada Kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, Bantuanuntuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Bantuan SosialKemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

Surat Keputusan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdr. Drs. H. A. FAUZAN SALEH, M.Ag., sebagaiKuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan KerjaPerangkat Daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) TahunAnggaran 2010;Surat Keputusan No. 188.44/09/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdri.

ANANG BAKHRANIE sebagaiPejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaProvinsi Kalimantan Selatan dan Surat Keputusan No. 188.44/0172/Hal. 4 dari 375 hal. Put. No. 1299 K/Pid.Sus/2015KUM/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/07/KUM/2009tentang Penunjukan Sdr. Drs.

Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawahketentuan upah minimum adalah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoKeputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/Tahun2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2013,Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/982/KPTS/Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2014,Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2015 tentang Upah

Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2015 danKeputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016:3.

Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawahketentuan upah minimum adalah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/Tahun2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2013,Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/982/KPTS/Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2014,Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2015 tentang Upah

Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2015 danKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016:4.

Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH, MT;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2020 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH, MT;4.

Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH.,MT;3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, ST.,MT ;4.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan AirLimbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi SumateraUtara, tanggal 20 Desember 2016, selama pemeriksaan dan sampaiperkara ini berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang PenetapanTarif Air Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang PenetapanTarif Air Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan Tarif Air Minumdan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan TarifAir Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum TirtanadiProvinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;Halaman 3 dari 6 halaman.

Rp.12010 2 bulan 188.44/56/KPTS/ 1.014.000, .168.000,yaitu Tahun 2010 tentangbulan UMK Tahun 2010Januaris/dDesember7 2 1 No Rp. Rp.13011 2 bulan 188.44/09/KPTS/ 1.115.000, .380.000,yaitu Tahun 2011 tentangbulan UMK Tahun 2011Januaris/dDesemberg 2 1 No Rp. Rp.14012 2 bulan 188.44/60/KPTS/ 1.236.000, .832.000,yaitu Tahun 2012 tentangbulan UMK Tahun 2012Januaris/dDesemberg 2 1 No Rp.

Rp.16013 2 bulan 188.44/15/KPTS/ 1.415.000, .980.000,yaitu Tahun 2013 tentangbulan UMK Tahun 2013 Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 102/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn Januaris/d Desember1 No Rp. Rp.20014 2 bulan 188.44/941/KPTS/ 1.712.000, .544.000,yaitu Tahun 2013 tentangbulan UMK Tahun 2014Januaris/dDesember1 No:188.44/105 Rp. Rp.21015 2 bulan I/KPTS/ Tahun 2014 1.830.000, .960.000,yaitu tentang UMK Tahunbulan 2015Januaris/dDesember1 No:188.44/630/ Rp.

Rp.1.4010 188.44/56/KPT 014.000, 12.168.00 693.576, 60.160S/ Tahun 2010 0tentang UMKTahun 20107 No Rp.1. Rp. Rp. Rp.1.6011 188.44/09/KPT 115.000, 13.380.00 762.660, 05.600S/ Tahun 2011 0tentang UMKTahun 2011g No Rp.1. Rp. Rp. Rp.1.7012 188.44/60/KPT 236.000, 14.830.00 845.424, 79.840S/ Tahun 2012 0tentang UMKTahun 2012g No Rp.1. Rp. Rp. Rp.2.0013 188.44/15/KPT 415.000, 16.980.00 967.860, 37.000S/ Tahun 2013 0 Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 102/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn I No Rp.1. Rp. Rp.1.

.1.830.000,Rp.21.960.000Rp.7.686.000,Rp.7.686.000, 016No:188.44/630/Tahun 2015tentangUMK Tahun2016Rp.2.040.450,Rp.24.485.400Rp.8.569.890,Rp.8.569.890, 017 No:188.44/738/KPTS/ Tahun Rp.2.208.787, Rp.26005.444 Rp.9.276.905, Rp.9.276.905, Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 102/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn 2016tentangUMK Tahun2017 018No:188.44/635/KPTS/2017TahuntentangUMK Tahun2018Rp.2401.172Rp.28814.064Rp.10.085.124Rp.10.085.124 (oO019 No:188.44/1438/KPTS/ Tahun2018tentangUMK Tahun2019Rp.2.593.986,64Rp.31127.832Rp

Sumatera Utara No:188.44/630/Tahun2015tentang UMK Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenAsahan Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P19;Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo:188.44/738/KPTS/Tahun2016 tentang UMK Tahun2017tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun2017,selanjutnya diberi tanda bukti P20;Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo:188.44/635/KPTS/Tahun2017 tentang UMK Tahun 2018 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun 2018, selanjutnyadiberi

MENGADILI:

1. DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal

19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Tatang Rizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001;

Objek Gugatan.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Tatang Rizani, NIP 19680123200212 1 001.Il. Tenggang Waktu.1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatanatas nama Tatang Rizani, S.E., NIP. 19680123 200212 1001.3.

Bukti T2Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1012/BKPSDMD/2018, tanggal 19 Desember 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Tatang Rizani, SE,NIP.19680123.200212.1.001 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1185/BKD/2016, tanggal 23 November 2016 TentangPemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasNama Tatang

Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.PGP Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Kepala Biro Hukum mengirimkanNota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 188.44/1208/III yang ditujukankepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Nota Dinasdilengkapi draf Keputusan yang akan ditandatangani oleh Gubernur KepulauanBangka Belitung (vide Bukti T22); Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Gubernur selaku PPK menerbitkanKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Tatang Rizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001;3.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalHalaman 5 dari 13 HalamanPutusan No. 149/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas namaDrs. H. A.

Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015 ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, SE tanggal 28Desember 2015 22n nn nn nnn nnn nn nnn nnn cence cn enceDALAM POKOK PERKARA ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.

Menyatakan batal objek sengketa berupa :1.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A.

Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015 ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, SE tanggal28 Desember 2015 ; 7222222 nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn rene nnn3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :1.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukit P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.