Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itudikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu daripelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakanelemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsurkesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). Seseorangdapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukanperbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawanhukum.

Pemohon karena tidak memenuhi unsur actus reus danmens rea;Halaman 12 dari 67 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN Sda2)3)Selanjutnya, dalam Positanya halaman 6 angka 14, Pemohonmengutip pendapat Prof.

Sudarto, S.H. dan Zainal Abidin Farid,sebagai berikut:Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melangar hukum dandapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaituadanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mensrea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkanunsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukanperbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itudikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikapkalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mes rea.

reus yaitu seseorang bisadipidana adalah di dalam perbuatan pidana itu ada unsur yang lazimdikenal actus reus dan mens rea kalau actus reus itu adalah keperbuatan pidananya lalu kalau mens rea lebih kepada sikap batin ataumungkin seseorang melakukan perbuatan pidana contohnya banyakmisalnya dalam tindak pidana kepabeanan apakah itu masuk wajib pajakataupun bea cukai ada actus reus perbuatan pidana tetapi mens reanyatidak bisa terpenuhi misalnya dia tidak mengetahui bahwa perbuatan ituadalah perbuatan

No. 1144 K/PID.SUS/2012 Type Actus. Meski demikian peserta pengadaan barang dan jasa dapatmengajukan merk lain asalah setara atau lebih tinggi dari yang diminta olehPanitia Pengadaan Barang dan Jasa ;Bahwa pada saat proses penawaran, saksi BOYKE ARIE PAHLEVI, SE. yangtidak memiliki Kuasa dari PT.

Pasal 49 ayat (2) butir b yangberbunyi : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakansanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untukmengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasasehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persainganyang sehat dan/atau merugikan pihak lain ;Terdakwa ADE JANUWATI telah menentukan sendiri bahwa dental unit merkShinhung setara dengan dental unit merk Merk Morita Type Actus

Dalam proses aanwijzing itu Terdakwa ADE JANUWATImenyampaikan alat kesehatan yang diminta berupa dental unit yang seluruhspesifikasinya dalam Buku Biru menunjukkan kemiripan dengan Merek MoritaType Actus. Meski demikian peserta pengadaan barang dan jasa dapatHal. 7 dari 26 hal. Put.

HAKIM SIREGAR dan ahli bahwa dalam penentuan spesifikasiantara dental unit yang diminta oleh Panitia Lelang yaitu dental unit yangspesifikasinya mirip actus dan yang ditawarkan oleh PT.

RULLY ANGGRAENI, saksi ERWANTO, saksi YAYAT SETIA,bahwa yang diminta adalah dental unit yang spesifikasinya adalah actustetapi Panitia Lelang tidak pernah mensurvey distributor yang menjualmerk actus untuk menanyakan preslist harga dental unit merk actus ;7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa ADEJANUWATI telah memenuhi unsur pasal yang kami dakwakan yaknimelanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Terdakwa membeli, memiliki Narkotika sematamata tujuannyauntuk digunakan Terdakwa untuk membantu apabila mengalami rasangantuk;Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu memilikisabu tanpa mempertimbangkan mens rea dan keadaan yang sesungguhnyaterjadi pada diri Terdakwa.

Padahal berdasarkan fakta sidang mens reaTerdakwa sangat jelas telah menggunakan sabu beberapa saat sebelumditangkap;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukum seseorangharus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan;Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar

actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukumdan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasudah menjadi notoire feiten bahwa pembelian dan kepemilikan sisa sabudalam sedikit sebagaimana dalam perkara a quo dapat diyakini untuk sekalipemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;Bahwa ganja yang dibeli dan dimiliki terdakwa tersebut masih sejalandengan

Bahwa penerapan pasalpasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dantujuannya, sikap batin atau niat Terdakwa dengan kata lain menerapkanundangundang bukan berdasarkan tekstual bunyi undangundang, actus reusbelaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;Bahwa apabila mens rea Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan,menguasai narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawanhukum dan faktanya terbukti dipersidangan maka wajib menerapkan Pasal127 Ayat (1) huruf a, apabila

Terdakwatidak pernah menjadi jaringan/ sindikat peredaran gelap narkotika;Bahwa dalam putusan Judex Facti maupun Penuntut Umum hanyamempertimbangkan secara kasat mata actus reus perbuatan materil Terdakwayaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan mens reaTerdakwa.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa danmenuntut perkara dipengadilan;Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan;Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukumdan peradilan di Indonesia;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan

pidana penjara terhadap Terdakwa ; Terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 ; Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 disebabkan karena Judex Facti tidak mempertimbangkankesalahan atau mens rea Terdakwa, Judex Facti menghukum Terdakwahanya didasarkan pada pertimbangan actus

reus Terdakwa semata ; Perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika yangditemukan Polisi di dalam tas pinggang warna hitam di kamar rumahTerdakwa, dari segi actus reus memenuhi teks rumusan Pasal 111 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, namun dari segi mens rea Terdakwatidak dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1).

terbukti melakukan perbuatan pidana dandinyatakan bersalah atas perbuatannya tanpa lebih dahulumempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa ;Bahwa penerapkan hukum ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 wajib didasarkan pada pertimbangan adanyaunsur mens rea atau kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana a quodikaitkan dengan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwabermaksud, berniat menggunakan ganja ;Bahwa pemidanaan/penghukuman Terdakwa hanya berdasarkan actus

Sangatlah ironis Majelis Hakim menilai bahwaperbuatan para Terdakwa masih dalam batas kewajaran dan tidakdapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, padahal paraTerdakwa menyadari akan perbuatan tersebut;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 19 paragraf 1, disebutkanbahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah bila dilakukandengan niat jahat (actus reus), actus reus haruslah dilengkapi dengan mensrea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Tersangka telahmelakukan actus

Reus Mens Rea ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas Actus Reus Mens Reaadalah suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakansanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physicalelement) dan unsur mens rea (mental element).

Unsur actus reus adalah esensidari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mensrea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid,1995:35), Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actusreus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebutmens rea.

Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element),sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental(mental element), Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itutelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifatmelawan hukum.

Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat ataumaksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut ;Menimbang, bahwa unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan.Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undangundangHalaman 28 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Bktselanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea.Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus

hukum EropaKontinental didasarkan kepada hukum tertulis, putusan hakim terdahulu tidakharus diikuti dan tidak akan ada penemuan hukum, pada saat ini dikenal dengansistem hukum Progresif yang mengadopsi sistem hukum Anglo Saxon tidak murnidan sistem hukum Eropa Kontinental tidak murni, dengan demikiandimungkinkannya penemuan hukum baru, dimana hakim dimungkinkan untukmelakukan penemuan hukum (Judge Made Law) ;Menimbang, bahwa sudah tugas hakim untuk melakukan penemuan hukumdikaitkan dengan azas Actus

pada dasarnya dalam segketa inlitis dapat dilakukan hanya apabila ada keputusan Pengadilan Negeri yang telahberkekuatan hukum tetap dalam Iingkup pidana yang menyatakan ketidak benaran/palsu bukti T6 sebagaimana maksud ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang pedoman Teknis Tata CaraPencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Makassar oleh karenakedua asas contraries actus

dan asas spontane vernietiging dikarenakan oleh karenasebagaimana dimaksud dalam asas a contraries actus dan spontane vernietigingdalam pertimbanganya sebagaimana tersebut diatas dalam sengketa in litis dapatdiberlakukan hanya apabila ada keputusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatanhukum tetap dalam lingkup pidana yang menyatakan ketidak benaran/palsu;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas jelas sama sekali keliruoleh karena asas ini dapat diterapkan atau diberlakukan terlebih

Putusan Nomor 118 K/TUN/2013.1414Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf d dengan jelas diminta Surat Keterangan Penggantiljazah bukan Surat Keterangan Alumni sebagaimana Bukti T6;Dengan demikian bukti T6 bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf d.Sekaitan dengan asas contraries actus maka Pembanding/Penggugat menarikpendapat Lihat Philipus M.

Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, ArgumentasiHukum,Gadjah Mada University Press, cet ke5, 2009 menyatakan sebagai berikut :"Contrarius actus dalam Hukum Administrasi Negara adalah asas yang menyatakanbadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

Bahwa oleh karena format ijazah Aladin sebagai calon Wakil Gubernur SulawesiBarat Periode 20112016 tidak tepat dikarenakan surat keterangan yang disetor SuratKeterangan Alumni bukan Surat Keterangan Pengganti ljazah maka berdasarkan asasspontane vernietiging dan asas Contrarius actus Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat dapat mencabut suratkeputusan yang telah dikeluarkan meskipun tidak ada permohonan atau permintaandari pihak lain, jika surat keputusan

Bahkan menurutIdema bahwa membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenaijantungnya hukum pidana.Menimbang, bahwa kesalahan harus ada pada diri Terdakwa dan merupakan suatuhal yang fundamental dalam mengkoreksi sifat jahatnya seorang Terdakwa di depan hukumpidana. jika ditelaah lebih lanjut bahwa actus non facit reum nisi mens sit rea terdiri daridua golongan besar yakni Actus Reus atau perbuatan pelaksanaan dan Mens Rea atauniat.

Secara umum Actus Reus dijelaskan sebagai suatu perbuatan fisik manusia yangsecara nyata melakukan gerakan lahiriah. Sedangkan Mens Rea / Niat adalah sikap batinseseorang yang oleh Moljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangankesalahan seseorang. Hal ini dijabarkan oleh Moeljatno dalam sebuah Teori SubjectiveMenimbang, bahwa Mens Rea / Niat adalah terdiri dari 3 (tiga) sub sistem antaralain !

Secara umum Actus Reus dijelaskan sebagai suatu perbuatan fisik manusia yangsecara nyata melakukan gerakan lahiriah. Sedangkan Mens Rea / Niat adalah sikap batinseseorang yang oleh Moljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangankesalahan seseorang.

No. 2268 K/Pid.Sus/2017tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat(1) atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, karena ketentuan pasalpasal tersebut diperuntukkan bagi Terdakwa yang mempunyai mens rea dan actus reusmemiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak(melebihi batas kepemilikan bagi penyalahguna) dengan tujuan untukdijual, diedarkan dan diperdagangkan.

Hal ini berbanding terbalikdengan pembelian, kepemilikan dan penguasaan Narkotika yangdilakukan oleh Terdakwa, yang berada dalam konteks penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh PenuntutUmum dan Judex Facti seharusnya tidak hanya mempertimbangkanperbuatan lahiriah atau perbuatan materiil atau actus

Oleh karena itu, untuk menentukan apakahTerdakwa penyalahguna atau pengedar/bandar seharusnya tidakdidasarkan pada actus reus atau perbuatan lahiriah belaka, tetapimelalui konteks perouatan dengan mempertimbangkan mens rea ataukesalahan Terdakwa;Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa benar penyalahgunaNarkotika, maka akan dipertimbangkan beberapa indikator selainalasan/indikator yang telah dipertimbangkan sebelumnya:e Terdakwa membeli sabu, kemudian memiliki, menyimpan,menguasainya dalam jumlah relatif

Unsur penting dalamperbuatan pidana adalah adanya actus reus dan mens rea.

Halpenting perlu diingat adalah factor tempus yang sesuai urutanperistiwa sehingga menentukan secara Judex Jurie terpenuhi atautidaknya suatu tindak pidana berdasar pada actus reus dan mensrea adalah bahwa:(a) Terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa Terdakwatersinggung saat di Somasi oleh Kuasa Hukum korban KORIESUWARTI, yang secara Judex Jurie hal itu adalah suatupengakuan adanya actus reus dan mens rea sehinggaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan patutuntuk dihukum.

(ob) Terdakwa tidak pernah mendatangi korban KORIE SUWARTI,sehingga actus reus dan mens rea telah terpenuhi.(c) Setelah adanya laporan Polisi pada tanggal 24 Mei 2012,Terdakwa diberi kesempatan oleh pihak Kepolisian untukmelakukan perdamaian sesuai dengan Surat Kapolri No:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus MelaluiAlternative Dispute Resolution dengan korban KORIESUWARTI pada bulan Agustus 2012.

Namun kesempatanberdamai dan mengembalikan uang ditolak oleh Terdakwa.Adanya penolakan ini merupakan pembuktian sempurna secaraJudex Jurie bahwa actus reus dan mens rea telah terpenuhi dantidak ada iktikad baik sama sekali dari Terdakwa sehinggaHal. 16 dari 20 hal. Put.

Terakhir Terdakwa menggunakanganja pada tanggal 05 Februari 2017 yaitu beberapa saat sebelumditangkap;Terdakwa menggunakan karena merasa dapat membantu sebagaipenyemangat dalam bekerja dan digunakan apabila mengalami sudahtidur:Bahwa Judex Facti dalam dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa memiliki ganja,tanopa mempertimbangkan mes rea dan keadaan yang sesungguhnyaHal. 6 dari 12 hal. Put.

Padahal berdasarkan fakta sidang mensrea Terdakwa sangat jelas telah menggunakan ganja;Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana bahwa untuk menghukum seseorang harusterbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus semata sama sekali tidak

Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana);Menimbang, bahwa doktrin atau ajaran ilmu hukum pidanalainnya juga mengenal asas yaitu actus reus, yang berbunyi:Hal. 7 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017"Actus non facit reum, nisi mens sit rea", artinya adalah "Sesuatuperbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali biladilakukan dengan niat jahat".

Dalam konteks ini, actus reusharus dilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalampenuntutan bahwa Tersangka telah melakukan actus reusdengan disertai mens rea, yaitu niat jahat atau suatukesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.

Adapun kedua aspek yang menjadi masalah pentingdalam actus reus dan mens rea adalah :a. adanya perbuatan lahirian sebagai penjelmaan darikehendak;b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;Actus reus merupakan unsur phisik sedangkan mens reamerupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenisperistiwa pidana, sehingga tanpa bukti adanya mens rea dapatmenyebabkan gagalnya penuntutan pidana (vide. C.S.T. Kansil,S.H. dan Christine S.T.

Dalam konteks, actus reus harus dilengkapidengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Tersangkatelah melakukan actus reus dengan disertai mens rea, yaitu niat jahat atausuatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya.Adapun kedua aspek yang menjadi masalah penting dalam actus reus danmens rea.

Nomor : 780 K/PID/2017alasanalasannya kurang jelas sehingga dikhawatirkan menimbulkansebagai suatu kelalaian dalam melaksanakan hukum acara yaitu dalam hal: Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan terbukti atautidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa,hanya berdasarkan pada faktafakta yang terungkap dari keteranganTerdakwa dan keterangan saksisaksi secara partial/sepotongsepotong; Pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat dari actus reusdengan disertai mens rea, yaitu niat

Tujuan Terdakwa membeli,memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu sebagaimanaterungkap dalam persidangan adalah untuk maksud dan tujuandigunakan secara melawan hukum;Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materiil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkanmens rea/kesalahan Terdakwa.

Terdakwa tidak mungkin dapat memakaiNarkotika tanpa melalui tahapan tersebut:Bahwa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatanmateriil Terdakwa, yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa.

No. 2371 K/Pid.Sus/2019dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistemhukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa adalah seorangpenyalahguna dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan.Tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatanperedaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikatperedaran gelap Narkotika;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidakterungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki

aktif suatu perbuatan pidana yang berisikan niat dan tujuan dari pelaku dalammewujudkan tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UndangUndang RINomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam perkara ini adalah peredaran Narkotika.Bahwa adanya niat jahat dan kesengajaan pelaku dalam mewujudkan tindak pidana peredaran Narkotikainilah yang tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal pula adanya azas Actus

Reus, Actus non facitreum, nisi mens sit rea (suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukandengan niat jahat).

Actus Reus ini harus dilengkapi dengan mens rea dan harus pula dibuktikan dalampenuntutan bahwa terdakwa telah melakukan Actus Reus dengan disertai mens rea, yaitu niat jahat atausuatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya.

Dua hal yang menjadimasalah penting dalam actus reus dan mens rea adalah :1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak.2) Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi.14Dalam perbuatan actus reus tanpa adanya bukti mens rea dapat menyebabkan gagalnya penuntutanpidana.(vide : Prof.Drs.C.S.T Kansil,SH dan Christine S.T Kansil,SH.

ataumerupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadaritentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut.Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas maka dapatHal. 16 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtrdisimpulkan bahwa unsur subyektif sikap batin pelaku/niat jahat (mens rea)dalam melakukan tindak pidana sudah ada disaat proses peralinan barang, ataudengan kata lain peralinan barang diperoleh sebagai hasil dari unsur obyektifperbuatan yang melanggar undangundang (actus

Menyadari pula bahwasarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untukmemperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yangberupa menggerakkan tersebutdimana dalam hal ini mens rea harus munculada terlebih dahulu sebelum actus reus;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketemukansebagaimana terurai diatas perjanjian jual beli tanah No. 73 yang terjadi antaraHal. 18 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtrTerdakwa dengan saksi korban Victor Theodoros

reus (perbuatanyang melanggar undangundang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mensrea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana).Dalam prosedurpenegakkan hukum pidana (acara pidana), terdapat dua pendapat mengenaimana yang harus terlihat lebih dahulu, actus reus atau mens rea.

Secara umum,dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari actus reus, karena inipasti lebin dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan,ketimbang mens rea (sikap batin) yang karena bukan hal yang bersifat fisik tidakselalu terlinat di tahap penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan pun, mens reamasih penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya.

sebagaimana yang telah disampaikan dalampertimbangan diawal dapat disimpulkan bahwa untuk pembuktian unsur keduainl, unsurdengan sengaja si pelaku dalam hal ini Terdakwa harusmenyadari/menghendaki tentang kepemilikannya atas suatu barang milik oranglain, bahkan juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu barang tersebut.Menyadari pula bahwa sarana atau alat yang digunakan adalah suatuperbuatan atau tindakan yang melawan hukum dimana dalam hal ini mens reaharus muncul ada terlebih dahulu sebelum actus

Misalnya pasal ini sama denganpasal 338 KUHP sama unsurnya dengan maksud hanya satu yaitu denganmaksud menghilangkan nyawa orang lain; (Vide bukunya Prof andi zainal);Menimbang, bahwa para ahli hukum berpendapat bahwa suatuperbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksipidana, harus memenuhi dua unsur yakni adanya unsur actus reus (physicalelement) dan unsur mens rea (mental element).

Actus reus merupakan unsursuatu delik, sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban pembuat.Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yangdilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saatmelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Reamenyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorangbersalah bilamana maksudnya tak bersalah.

Unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan.Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan Undangundangselanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea,dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnyaapabila terbukti barulah dipertimbangkan tetnang kesalahan terdakwa yangmerupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan lahirian dalam ilmuhukum pidana dikenal sebagai actus reus sedangkan kondisi jiwa dari pelakuperbuatan itu disebut mens rea.

Berbedadengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum(unlawful act), mens rea mencakup unsurunsur pembuat tindak pidana ataukeadaan psikis pembuat. Tindak pidana pencucian uang selalu berkaitan dantidak bisa dihilangkan tindak pidana asalnya serta adanya suatu perbuatanyang dilakukan terhadap hasil tindak pidana tersebut dan terdapat hartakekayaan dari hasil tindak pidana tersebut.

Hal tersebut untuk memastikan bahwa suatu perbuatanmelawan hukum dari Terdakwa (Actus Reus/Phisical Element/PerbuatanLahiriah) selaras dengan maksud dari Terdakwa pada saatmelaksanakan perbuatan pidana (Mens Rea/Mental Element/SikapBatin). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itutelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataubersifat melawan hukum.

Hal ini jelas diperlukan adanyakeselarasan antara Actus Reus dan Mens Rea dari Terdakwa khususnyaterkait tujuan dari perbuatan pencemaran nama baik yaitu agar diketahulumum. Keselarasan Actus Reus dan Mens Rea telah Ahli jelaskan jugasebelumnya diatas..

No.617/Pid/2020/PT.MKS.persidangan tingkat pertama yang dapat dijadikan dasar baik oleh JaksaPenuntut Umum dalam dakwaannya maupun oleh Hakim dalamputusannya khususnya bagaimana membuktikan Actus Reus dan MensRea Terdakwa.

Pembuktian yang ahli maksudkan adalah Actus Reusdan Mens Rea Terdakwa dalam hal mengucapkan kata Cillang yangditujukan kepada Korban dan juga Actus Reus dan Mens Rea Terdakwaterkait maksud nyata supaya diketahul umumLebih lanjut, menurut Ahli sebagaimana telah dijelaskan diatas,perbuatan Terdakwa lebin mencocoki rumusan Pasal 315 KUHPidana(Penghinaan Ringan) yang berdasarkan ancaman sanksinyadikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan.Adapun konsekuensi hukum yang dapat terjadi karena adanyakeliruan

Bahwa mengenai Perbuatan Intimidasi, dan pengancamanpengemplangan adalah perbuatan Pidana . selanjutnya untuk dapatdikategorikan suatu perbuatan Pidana haruslan memiliki perbuatan(actus reus) dan niat jahat (mens rea). Bila actus reus merupakanperbuatan melawan Hukum, maka yang dimaksud dengan mens reaadalah halhal yang mencakup unsur unsur pembuat tindak pidana.Bahwa Judex factie (hakim Tingkat Pertama) sudah tepat membuatpertimbangan hukum dalam putusannya.5.

SedangkanTerdakwa membeli, memiliki, menguasai sabu untuk digunakan secaramelawan hukum oleh Terdakwa;Bahwa Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum janganhanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materil Terdakwa,tetapi wajidb pula mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa.Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum seharusnya dapatmembedakan mens rea/kesalanan orang membeli, memiliki, menyimpanNarkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal112 Ayat

bertransaksi membeli kKemudian memiliki, menyimpanatau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkanmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebabbukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum haruslebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkindapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;Bahwa Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum hanyamempertimbangkan actus

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia.Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahgunayaituTerdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjualNarkotika.