JORONG BARUTAMA GRESTON;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4706/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG BARUTAMA

Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingDirektur Pajak KEP00196/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilaiterhadap Keputusan Jenderal NomorBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90019/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak September2013 atas nama PT Jorong Barutama

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00196/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O02 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90019/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa PajakSeptember 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower IllLt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav.VTA PondokPinang

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean Nomor 90019/277/13/091/15 tanggal 29Desember 2015 Masa Pajak September 2013 atas nama PTJorong Barutama Greston, NPWP 01.440.252.3091.000, beralamatdi Pondok Indah Office Tower Ill Lt.3, Jalan Sultan Iskandar MudaPondok Indah Kav.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 4 dari 9 halaman.

JORONG BARUTAMA GRESTON;

2700/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4705/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG BARUTAMA

2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Direktur Pajak KEP00194/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiKeputusan Jenderal NomorBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90018/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Agustus 2013atas nama PT Jorong Barutama

JORONG BARUTAMA GRESTON;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4711/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG BARUTAMA

Putusan Nomor 2675/B/PK/Pjk/2020 90015/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Maret 2013atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP 01.440.252.3091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower III Lt.3, Jalan Sultan Iskandar MudaPondok Indah Kav.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN Sumlan(Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 0,00b.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00195/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90015/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa PajakMaret 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower IIIHalaman 4 dari 9 halaman.

PURA BARUTAMA

IKHLAS SENTRAL BARUTAMA

Nusa IndahNo 95 Rt 05 Rw O1 Kelurahan Tanah Tinggi KecamatanTernate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan :PT.IKHLAS SENTRAL BARUTAMA, Perusahaan Jasa Konstruksi yangberalamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan TernateHalaman 1 dari 3 Halaman Nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN TteTengah, Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 23 Februari 2021hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri

PT BINASATRIA BARUTAMA VS PT BANK KALSEL KANTOR CABANG UTAMA BANJARMASIN

LIDO KENCANA BARUTAMA melawan KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.

LIDO KENCANA BARUTAMA, berkedudukan di Jin. Mayjend SungkonoKomplek Darmo Park Blok VA No. 89 Surabaya,dalam hal ini diwakili EKAWATI TANDYO disebutjuga SYLVIE EKOWATI, Warganegara Indonesia,beralamat di Jalan Cisadane No. 42 Surabaya,pekerjaan swasta (Direktur Utama PT. LidoKencana Barutama) ; Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya :1. MURSID MUDIANTORO, SH. ;2. MUSTOFA ABIDIN, SH.3. SUSANTYA C. WIDI PAULUS, SH.MH.

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) ; PT PURA BARUTAMA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PURA BARUTAMA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 472/PDT/2021/PT SMG, tanggal 25 November 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Kds., tanggal 23 September 2021,

PT PURA BARUTAMALawan1. PT KERETA API INDONESIA (Persero), Dk

LIDO KENCANA BARUTAMA

LIDO KENCANA BARUTAMA, berkedudukan di Jin. Mayjend SungkonoKomplek Darmo Park Blok VA No. 89 Surabaya, dalam hal inidiwakili EKAWATI TANDYO disebut juga SYLVIE EKOWATI,Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Cisadane No. 42Surabaya, pekerjaan swasta (Direktur Utama PT. Lido KencanaBarutama) ; 0 on nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen n nn nn nee nn nnn n en ee neeDalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. MURSID MUDIANTORO, SH. ;2. MUSTOFA ABIDIN, SH.

LIDO KENCANA BARUTAMA;

LIDO KENCANA BARUTAMA, berkedudukan di Jin.Mayjend Sungkono Komplek Darmo Park Blok VA No. 89Surabaya, dalam hal ini diwakili EKAWATI TANDYO disebutjuga SYLVIE EKOWATI, Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Cisadane No. 42 Surabaya, pekerjaanswasta (Direktur Utama PT. Lido Kencana Barutama),Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Mursid Mudiantoro,SH. 2.

Surya Barutama Mandiri
Tergugat:
PT. BIG STAR KNITTING

Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur Nomor 8896, 8912, olehPT. Big Star Knitting ;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur Nomor 00140, 00143,oleh PT. Big Star Knitting ;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur Nomor 9005, 8851, 9004,8976, 8979, oleh PT. Big Star Knitting;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur Nomor 9057, oleh PT. BigHal. 11 dari 28 hal.

Surya Barutama Mandir,bukti tanda terima Faktur No. 11501, oleh PT. BigStar Knitting ;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur No. 11569, oleh PT. BigStar Knitting ;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur No. 11595, oleh PT. BigStar Knitting, tanggal 1 Nopember 2007 ;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur No. 11660, oleh PT. BigStar Knitting ;Foto copy Kontra Bon PT.

Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur No. 11662, 11723, olehPT. Big Star Knitting;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur No. 11855, oleh PT. BigStar Knitting, tanggal 14 Januari 2009;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur No. 11821, oleh PT. BigStar Knitting;Foto copy Kontra Bon PT. Surya Barutama Mandiri,bukti tanda terima Faktur No. 11807, oleh PT. BigStar Knitting;Foto copy Kontra Bon PT.

Surya Barutama Mandiri NPWPNo.01.392.577.1038.000, Masa Pajak 662012,Daftar Transaksi Retur PT.

Big Star Knitting mempunyai hutang kepada PT.Surya Barutama Mandir;bahwa Saksi ketahui nilai sisa hutang PT Big Star Knitting kepada PT.Surya Barutama Mandiri sekitar $200.000,bahwa sejak tahun 2012 PT Big Star Knitting mulai macetpembayarannya kepada PT. Surya Barutama Mandiribahwa alasan PT Big Star Knitting belum bayar tagihan kepada PT.Surya Barutama Mandiri karena uang belum masuk ;bahwa setahu Saksi PT Big Star Knitting sudah tidak beroperasi lagi ;5.

BINASATRIA BARUTAMA
Tergugat:
PT. BANK KALSEL Kantor Cabang Utama Banjarmasin

PURA BARUTAMA; -----------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus) berupa Sertipikat Hak Bangunan Nomor 18/Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1991, Gambar Situasi Nomor 3916/1990 tanggal 14-10-1990 seluas 5731 M2 atas nama PT. PURA BARUTAMA; --------------------------------4.

PURA BARUTAMA

Yohanes Moeljono S,Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Presiden Direktur PT.Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor: 034/G/2016/PTUN.Smg.Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;PURA BARUTAMA, Tempat tinggal Jalan AKBP Agil KusumadyaKM. 4 JatiKuduS3Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010/SKFD/VII/2016Memberikan Kuasa Kepada: 22222 sre nnn neon1. DR. PRAMUDYA, SH.,Mhum2. RETNO KUSMARDANI, SH.,MH;3. RETNANINGDYAH S. PUTRI, SH;4. SOEGIARTO, SH3 22222 22222222222 =5. NOER KHOLIS, SH.

PURA BARUTAMA danmendudukan sebagai Tergugat II Intervensi;Membaca berkas perkara dan suratsurat bukti dari Penggugat, Tergugat danTergugat Il IntervenSi; 22222 202 202 202 nen en nnn nne eeMendengarkan keterangan Para Pihak dan Saksi Penggugat serta Tergugat IIIntervensi dipersidangan; 7 2+ 20200 ne ne noeMembaca Kesimpulan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;Membaca dan memeriksa Berita Acara Sidang dalam sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat

(lebih kurang limaribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak PT.PURA BARUTAMA berkedudukan di Kudus;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa Keputusan TERGUGAT tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Oktober1991 dan PENGGUGAT baru menerima dan mengetahui pada tanggal 30Maret 2016 setelah memperoleh Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:18/Desa Jati Kulon dari pihak PT.

PURA BARUTAMA yang berkedudukan diHalaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor: 034/G/2016/PTUN.Smg.Kudus pada saat diadakannya Rapat Koordinasi antara PT. KERETA APIINDONESIA (PERSERO) dengan PT.

PURA BARUTAMA pada hari Rabu, 30Maret 2016, sehingga dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalamtenggang waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangDOU NY) : 2922 2 nnn nnn nnn nnn nnn nn none nee nnn nnnGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara,

PURA BARUTAMA- DIREKTORAT JENDERAL HKI- FEYBE FINCE GONI

PURA BARUTAMA;

Pura Barutama berkedudukan di Kudus;Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Oktober1991 dan Penggugat baru menerima dan mengetahui pada tanggal 30Maret 2016 setelah memperoleh Copy Sertipikat Hak Guna BangunanNomor: 18/Desa Jati Kulon dari pihak PT. Pura Barutama yangberkedudukan di Kudus pada saat diadakannya Rapat Koordinasi antaraPT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT.

Pura Barutama berkedudukandi Kudus yang menjadi objek sengketa a quo, selain sangat merugikanPenggugat, penerbitan Keputusan Tergugat a quo juga telah melanggarHalaman 11 dari 32 halaman.

Pura Barutama berkedudukan di Kudus,meskipun PT. Pura Barutama tercantum dalam Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 18/Desa Jati Kulon sebagai pemegang hak namunkarena pemberian hak tersebut oleh Kantor Pertanahan KabupatenKudus (in casu Tergugat) telah bertentangan dengan undangundangdan peraturan lainnya yang berlaku, maka terhadap Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 18/Desa Jati Kulon (Objek Sengketa) yangmenjadi dasar hak PT.

Pura Barutama berkedudukan diKudus;Halaman 17 dari 32 halaman.

Pura Barutama;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus)berupa Sertipikat Hak Bangunan Nomor 18/Desa Jati Kulon, KecamatanJati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan padatanggal 24 Oktober 1991, Gambar Situasi Nomor 3916/1990 tanggal14101990 seluas + 5731 M* atas nama PT. Pura Barutama;4.

PURA BARUTAMA vs PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PURA BARUTAMA beralamat di Jalan AKBP Agil Kusumadya Km.4 Jati Kudus, Dalam hal ini diwakili oleh Ir. YohanesMoeljono S, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PresidenDirektur PT. PURA BARUTAMA, Tempat tinggal Jalan AKBPAgil Kusumadya KM. 4 JatiKudus;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010/SKFD/VIV2016Memberikan Kuasa Kepada:1. DR. PRAMUDYA, SH.,Mhum;2. RETNO KUSMARDANI, SH.,MH;3. RETNANINGD YAH S. PUTRI, SH;4. SOEGIARTO, SH) 2220222 05. NOER KHOLIS, SH.

PURA BARUTAMA,; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus)berupa Sertipikat Hak Bangunan Nomor 18/Desa Jati Kulon, KecamatanHaL. 4 dari 15 Hal. Perkara 52/B/2017/PT.TUN.SBY.Jati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan padatanggal 24 Oktober 1991, Gambar Situasi Nomor 3916/1990 tanggal 14101990 seluas + 5731 M? atas nama PT. PURA BARUTAMA,; 4.

Pura Barutama yang berkedudukandi Kudus pada saat diadakan Rapat Koordinasi antar PT. Kereta Api (persero)dengan PI.

Pura Barutama, sedangkan dalil Pembanding / Tergugatmenyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh)hari sejak diterbitkannya Keputusan Obyek sengketa , sebab obyek sengketasudah terjadi sejak tanggal 16 Januari 1971 ( pada saat pertama kalinyaditerbitkan Sertipikat tanah obyek sengketa ) ; Menimbang, bahwa ternyata benar bahwa obyek sengketa telahditerbitkan sejak tanggal 16 Januari 1971, maka dalam hal ini harus diterapkanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Pura Barutama), sedangkan gugatan Terbanding / Penggugatdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Juni2016, oleh karenanya gugatan Terbanding / Penggugat sudah melebihitenggang waktu 90 (Sembilan puluh ) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata UsahaNegara oleh karenanya Majelis Hakim Banding tidak sependapat denganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa TerbandingHaL. 11 dari 15 Hal.

PT Pura Barutama X PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) cq PemerintahRepublik Indonesia,Cs

PURA BARUTAMA VS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS;

PUTUSANNomor 121 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PT PURA BARUTAMA, tempat kedudukan di Jalan AKBPAgil Kusumadya Km. 4, Jati, Kudus yang diwakili oleh Ir.Yohanes Moeljono S., jabatan Presiden Direktur PT PuraBarutama:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr. Pramudya, S.H.

Pura Barutama berkedudukan di Kudus;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari BukuTanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 18/Desa Jati Kulon, yangditerbitkan pada tanggal 24 Oktober 1991, Gambar Situasi Nomor3916/1990 tanggal 14 Oktober 1990, seluas + 5.731 m2 (lebih kuranglima ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi), atas namapemegang hak PT. PURA BARUTAMA, berkedudukan di Kudus, yangada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PURA BARUTAMA;Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 PK/TUN/20182. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT PURA BARUTAMA tersebut;5. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

PT PURA BARUTAMA lawan 1. PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PNRI) c.q. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DKK