Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERA PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 22 dari 24 halaman.

perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDERA

SIMANJUNTAK) yang700 MRT mn. itmperdata No:338/PDT/201 4/4 .MdnHalaman 13 dari 17 Halaman dalam perkara qCee dilangsungkan secara agama Kristen di Ge eja HKBP di Jalan Jendera!Sudirman Medan pada tahun 1981 putus karena perceraian : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 606.000, (enam ratus enam ribu rupiah) ;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;LAM REKONPENS!Menolak gugatan Penggugat rekonpensi / Terguaat dalam kanpensi seluruhnya ;DALAM KONPENS!

perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon:Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai NegeriSipiE, yang akan melakukan perceraian maka harus mendapatkan surat ijinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang benwenang untuk itu, begitujuga dencan Termohon juga harus mendapatkan surat keterangan dariatasannya make Pemohon dan Termohon telah memperoleh surat ijin dariDirektur Jenderal Pajak Sekretaris Direktorat Jendera

Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jendera Potensi Pertahanan atasnama SUAMI PEMOHONNomor kep/47/08/38/AVII/XI/2016, yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, tanggal 30Nopember 2016, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P3;4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHONNomor09/LPS/V/2017, yang diterbitkan oleh Lurah Padang Subur, KecamatanHal 3 dari 10 Hal. Pen.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkanSalinan Penetapan ini kepada : Menteri Dalam Negeri memalui Direkturan Jendera!l AdministrasiKependudukan Departemen dalam Negeri Jalan. TMP Kalibata No.17Jakarta Selatan 12750 ; Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek ;5.

Oenoe Achmad Jendera nomor3523193108180001 tanggal 04/09/2018, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telahdicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;B.SAKSI:Saksi 1.

tersebut hilang.Kemudian Saksi pun mengecek dompet Saksi yang berada di dalam lacilemari pakaian dan ternyata uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) juga telah hilang; Bahwa jumlah uang tunai yang hilang sejumlah Ro12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan emas seberat 27 (dua puluh tujuh) gram; bahwa pada saat Saksi pergi ke Mushola, rumah dalam keadaankosong, karena istri Saksi sudah terlebih dahulu berangkat ke Mushola.Bahwa pada saat saksi pergi ke mushola; Bahwa tidak ada pintu atau jendera

tersebut hilang.Kemudian Saksi pun mengecek dompet Saksi yang berada di dalam lacilemari pakaian dan ternyata uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) juga telah hilang;Bahwa jumlah uang tunai yang hilang sejumlah Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan emas seberat 27 (dua puluh tujuh) gram;bahwa pada saat Saksi pergi ke Mushola, rumah dalam keadaankosong, karena istri Saksi sudah terlebih dahulu berangkat ke Mushola.Bahwa pada saat saksi pergi ke mushola;Bahwa tidak ada pintu atau jendera

., dan kawan Advokat,beralamat di Jalan Raya Jendera Basuki Rachmat Nomor 21,Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal3 Oktober 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawanMOCHAMAD RIDWAN, bertempat tinggal di Jalan BasukiRahmat Nomor 5A Tanjung Pinang dan/atau Jalan LembahPurnama Nomor 5 Tanjung Pinang, Termohon Kasasi dahuluTergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon

Foto copy Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jendera Pajak Kohir.894108.1401.1252 Seri.119.643 Buku I atas nama Apeng Sopandi Perum MelongasihNo. 69/19 tahun Pajak 1988 tertanggal 17 September 1988 ;P17. Foto copy Tanda Penerimaan Pungutan Desa atas nama Apeng Sopandi alamat PerumMelongasih No.69/19 tertanggal 5 September 1988 ;P18.

No. 95 B/PK/PJK/201113.18Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE09/PJ.31/1989 tanggal 9 Juni 1989 tentangPajak Atas Keuntungan (Capital Gain) dan SuratDirektur Jendera!l Pajak Nomor: S1563/PJ.22/1988 tanggal 7 Desember 1988Capital gain didapatkan ketika terjadipenjualan/pelepasan saham/ realisasi.

Ukkase binDaude alias Ukkase Daude Sale alias Basuki Daud Sale yangmeninggal pada tanggal 13 Juni 2013, berdasarkan surat keterangankematian dari Konsulat Jendera Republik Indonesia Nomor NomorB00213/JEDDAH/150402;Hal. 1 dari 13 halamanPenetapan Nomor : 551/Pdt.P/2015/PA.Wtp2. Bahwa kedua orang tua dari almarhum H. Ukkase bin Daude aliasUkkase Daude Sale alias Basuki Daud Sale telah lebih dahulumeninggal dunia ;3. Bahwa almarhum H.

Pencipta Angki Hermawan alamat Jl.Pinang Nikel I No. 27/PQ RT 010 RW 016 Pondok Pinang, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendera Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia; 2. 4 (empat) lembar asli surat kesepakatan bersama antara Ny.Meliyarti Kusumardani dan Angki Hermawan tanggal 16 Maret 2016 yang dilegalisasi dengan nomor : 123/L/2016 oleh Notaris Ninik Rustinawati, SH.

Pencipta Angki Hermawanalamat JI.Pinang Nikel No. 27/PQ RT 010 RW 016 Pondok Pinang,yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendera Hak Cipta, Paten dan MerekDepartemen Kehakiman Republik Indonesia;4 (empat) lembar asli surat kesepakatan bersama antara Ny.MeliyartiKusumardani dan Angki Hermawan tanggal 16 Maret 2016 yangdilegalisasi dengan nomor : 123/L/2016 oleh Notaris Ninik Rustinawati,SH.

Pencipta Angki Hermawanalamat JI.Pinang Nikel No. 27/PQ RT 010 RW 016 Pondok Pinang,yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendera Hak Cipta, Paten dan MerekDepartemen Kehakiman Republik Indonesia;4 (empat) lembar asli surat kesepakatan bersama antara Ny.MeliyartiKusumardani dan Angki Hermawan tanggal 16 Maret 2016 yangHalaman 38 dari 62 Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN.CbiFORM01/SOP/15.8/2018dilegalisasi dengan nomor : 123/L/2016 oleh Notaris Ninik Rustinawati,SH.

Pencipta Angki Hermawan alamat JI.Pinang Nikel No. 27/PQ RT 010 RW016 Pondok Pinang, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendera Hak Cipta, Patendan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, adanya somasi darisaksi kepada terdakwa Bukti 2 (dua) lembar foto copy surat balasan somasitanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Angki Hermawan dan ditujukankepada Meliyarti Kusumawardani selaku Dirut SWANISH BOGA INDUSTRIAberikut tanda terima surat yang diterima tanggal 26 April 2016 dari buktibuktitersebut

Pencipta AngkiHermawan alamat Jl.Pinang Nikel No. 27/PQ RT 010 RW 016Pondok Pinang, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendera HakCipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RepublikIndonesia;2.4 (empat) lembar asli surat kesepakatan bersama antaraNy.Meliyarti Kusumardani dan Angki Hermawan tanggal 16 Maret2016 yang dilegalisasi dengan nomor : 123/L/2016 oleh NotarisNinik Rustinawati, SH.

Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Bengkalis, beralamat di Jalan Jendera SudirmanNomor 024 Bengkalis sebagai Tergugat Il adalah tidak benar dengan alasansebagai berikut :a.

untuk membahas program percepatan atau action plan;Bahwa PPK08 atas nama Kepala Satker PJN Will tidak memiliki dasar untukmelakukan Pemutusan Kontrak Sepihak karena tidak =menerimaPERTIMBANGAN untuk penyelesaian kontrak kritis dari Pembantu AtasanSatuan Kerja atas nama Direktur Jendera!

Pencipta Angki Hermawanalamat JI.Pinang Nikel No. 27/PQ RT 010 RW 016 Pondok Pinang,yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendera Hak Cipta, Paten danMerek Departemen Kehakiman Republik Indonesia;2. 4 (empat) lembar asli surat kesepakatan bersama antara Ny.MeliyartiKusumardani dan Angki Hermawan tanggal 16 Maret 2016 yangdilegalisasi dengan nomor : 123/L/2016 oleh Notaris NinikRustinawati, SH.

Terhadap posita angka 25 tersebut, selanjutnya Penggugat padahalaman 12 petitum VIII dari gugatannya, memohonkan sebagai berikut:membatalkan dan menyatakan batal terhadap Surat yang diterbitkanKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CqDirektirat Jendera Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor:AHU19995.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yangditujukan kepada Turut Tergugat III.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, jelasjelasmenunjukkan bahwa hal yang dipermasalahkan dan salah satu maksudPenggugat mengajukan gugatan a quo adalah untuk membatalkan Suratyang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Cq Direktirat Jendera Administrasi Hukum Umum (TurutHalaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Padt.G/2017/PN BtmTergugat V) Nomor: AHU19995.40.22.2014, Perihal: PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Fotokopi Surat Izin Tinggal Tetap, atas nama Pemohon tanpa Nomor : dantanpa pada tanggal, yang dikeluarkan oleh Departemen KehakimanDirektorat Jendera Imigrasi, telah bermeterai cukup, d/nazege/enKantor Posdan sesuai dengan aslinya, bukti P. 2;.

sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penaggugat adalah pendaftar, pemakai dan pemilik pertamadari merek dagang "NEW FUJITA berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal6, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk melindungijenis barang yang termasuk dalam kelas 16 "Map Arsip Gantung,Bahwa merek "NEW FUJITA mililk Penggugat telah terdaftar padaDirektorat.. syDirektorat Merek cq Direktorat Jendera

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERA PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 40 dari 41 halaman.

perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDERA

kaindikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara.Pasal 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengamanan sementara sebagaimanadimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranyaNegara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yangtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini (diantaranya Negara India).Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera

kaindikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara.Pasal 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengamanan sementara sebagaimanadimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara(diantaranyaNegara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yangtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini (diantaranya Negara India).Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera

/PT.DKINegara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yangtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari PeraturanMenteri ini (diantaranya Negara India).Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera Bea Cukai; padapokonya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugasdiantaranya melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, beakeluar, cukai, pajak

Bea Masuk Pengamanan Sementara.Pasal 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengamanan sementara sebagaimanadimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranyaNegara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yangtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini (diantaranya Negara India).Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.0O1/ 2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera