Ditemukan 78 data
Togap Lumban Gaol
51 — 5
pendaftaran yang diberikan oleh pihak TNI tersebut, makadiperlukan pengangkatan wali untuk Sasro Marupatua Lumban Gaol sebagaisyarat pendaftaran Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan kakek dari Sasro MarupatuaHalaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pat.P/2021/PN TrtLumban Gaol dan telah mendapat kuasa atau izin dari bapak kandung SasroMarupatua Lumban Gaol untuk menjadi wali khusus untuk keperluan mengikutiseleksi penerimaan Calon Anggota Tentara Nasionan
Pembanding/Tergugat : 7. Pemerintah R.I C/q Menteri Perhubungan RI di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jln. Gajah Mada, Samarinda, C/q Pemerintah Kota Bontang di Jln. Moch. Roem. No. 1 Bontang, C/q Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang di Bontang, C/q Kepala Satuan Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Kota Bontang Diwakili Oleh : SOFYANSYAH, SH.
Pembanding/Tergugat : 9. Pemerintah R.I C/q Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta, C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jln. Gajah Mada, Samarinda, C/q Pemerintah Kota Bontang di Jln. Moch. Roem. No. 1, Bontang C/q Camat Bontang Utara (dahulu) sekarang Camat Bontang Barat di Jln. Tarakan RT. 18, Kel. Gunung Telihan, C/q Kepala Desa Bontang Baru (dahulu) sekarang Lurah Gunung Telihan Diwakili Oleh : SOFYANSYAH, SH.
Pembandi
27 — 14
Pemerintah RI C/q Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI di jakartaC/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiKalimantan Timur di Jalan M. Yamin, Samarinda C/q Kepala KantorPertanahan Kutai (dahulu) sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kutai Kartanegara di Jin. Ahmad Yani No.22 Tenggarong semuladisebut sebagai Turut Tergugat IV sekarang PEMBANDING;3. Pemerintah R. C/q Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta C/qPemerintah Propinsi Kalimantan Timur di JIn.
Pemerintah RI C/q Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI dijakarta C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Timur di Jalan M. Yamin, Samarinda C/q KepalaKantor Pertanahan Kota Bontang di Jin. Kapal Layar No.1,Bontang, semula disebut sebagai Turut Tergugat V sekarang TURUTTERBANDING;6. Pemerintah RI C/q Menteri Perhubungan RI di Jakarta C/qPemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jin. Gajah Mada,Samarinda, C/q Pemerintah Kota Bontang di JIn.
Sri Sumartini, AM. AK
Tergugat:
1.HAIRUN NISA
2.SUMANTRI
72 — 28
Menimbang, bahwa Kantor Pertanahan adalah institusi yang olen Undangundang diberikan kewenangan yang salah satunya untuk melakukan pencatatan danpendaftaran tanah, termasuk didalamnya melakukan balik nama pada sertipikat HakMilik suatu bidang tanah;Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN PiliMenimbang, bahwa letak tanah objek perkara berlokasi di Desa Asam JayaRT 04 RW 02, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi KalimantanSelatan yang mana masih dalam wilayah kantor Badan Pertanahan Nasionan
(BPN)Kabupaten Tanah Laut sehingga institusi yang berwenang untuk melakukanpencatatan balik nama terhadap tanah objek perkara tersebut adalah kantor BadanPertanahan Nasionan (BPN) Kabupaten Tanah Laut;Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum kepada Penggugatsebagai pembeli atas tanah objek perkara yang beritikad baik, maka Majelis Hakimberpandangan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukumsebagaimana pemilik sah atas tanah objek perkara, yang dalam bentuk konkritnyaadalah Penggugat
berhak melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak MilikNo. 210 tersebut yang di dalamnya masih tertulis atas nama Tergugat II menjadi atasnama Penggugat pada kantor Badan Pertanahan Nasionan (BPN) Kabupaten TanahLaut, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakanpetitum angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas makacukup jelas kiranya Penggugat mampu mempertahankan dailildalil dalamgugatannya, maka sebagai
304 — 432 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oesman Sapta, sebagaiTergugat ; Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum danHAM RI cq Ditjen HKI cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,sebagai Tergugat II;Objek Sengketa:Dalam perkara tersebut yang menjadi obyek sengketa adalahpendaftaran ciptaan logo HKTI dengan permohonan NomorC00201003232 tanggal 1 September 2010 dan NomorPendaftaran 049524, dengan Pecipta Holman Purba, danPemegang Hak Cipta Dewan Pimpinan Nasionan HimpunanKerukunan
Tani Indonesia(DPN HKTI) pimpinan Let.Jen (purn) Prabowo Subianto, sebagaiTergugat, dan Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan HAMRI cq Ditjen HKI cg Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sebagai TurutTergugat;Objek Sengketa:Dalam perkara a quo tersebut yang menjadi obyek sengketa adalahpendaftaran ciptaan logo HKTI dengan permohonan NomorC00201100642 tanggal 22 Februari 2011, dengan Pecipta sertaPemegang Hak Cipta Dewan Pimpinan Nasionan
Terbanding/Penggugat : Drs. H. Rachmat Fitri, HD, M. SI
326 — 194
Peraturan Menteri Petahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai dilingkungan Departemen Pertahanan, sedangkan kedudukan Termohon/Pembanding dalam perkara a quo adalah Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif dan kedudukan Pemohon/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil (Bukan TNI/Prajurit), maka tata cara perceraian dari Pemohon/Terbanding harus berpedoman kepada ketentuan khusus, yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasionan
No.57/Pdt.G/2017/MSACEHharus berpedoman kepada ketentuan khusus, yaitu Undangundang Nomor 34Tahun 2004 Tentang Tentara Nasionan Indonesia (TNI) khususnya seperti diaturdalam pasal 63 Undangundang tersebut dan Peraturan Panglima TentaraNasional Indonesia Nomor PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 TentangTata Cara Penikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit sebagaimanadisebutkan dalam pasal 11 PERPANG tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RITahun 2010 di Balik Papan
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada waktu orang tua Penggugat yang bernama Simpenmeninggal dunia betapa terkejutnya Penggugat ternyata salah seorangkakak Penggugat yang bernama Syamsidar disebut juga Ida menyatakansebagian tanah tersebut telah dimilikinya melalui jual beli denganalmarhumah dan telah ada sertipikat serta telah mempersilahkan untukbertanya kepada pihak Badan Pertahanan Nasionan in casu Tergugat ;.
60 — 7
Bahwa, dalam perkawinannya antara Penggugat yang berstatus perawansedangkan Tergugat berstatus jejaka dan dahulu Tergugat adalah anggotaTentara Nasionan Indonesia (TNI) Bataliyon Kostrad 515 Tanggul Jembertelah desersi;3. Bahwa, setelah perkawinannya antara penggugat dengan tergugat yangdilaksanakan di Jember, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadengan orang tua penggugat di Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger,Kabupaten Jember,;4.
Tergugat:
1.Hendri Syah
2.Asrizal Agus
3.Zulfahmi
4.Naswardi
5.Andi
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasionan Kota Bukittinggi
97 — 20
Ridwan
Tergugat:
1.Hendri Syah
2.Asrizal Agus
3.Zulfahmi
4.Naswardi
5.Andi
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasionan Kota Bukittinggi
Terbanding/Tergugat : H. M. Syarif B
70 — 22
Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama, yaitu awal tahun 2009terhadap tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasionan (BPN)Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan sertifikan atas nama pihakketiga (Istri) Tergugat terhadap tanah tersebut, yang terdiri dari serifikat HakHalaman 10 dar hal 19 Perdata Nomor : 8/Pdt/2016/PTBnaMilik No. 423, 424,425, 426, 427, 428,dan 344, kesemua Sertifikat tersebutdikeluarkan pada awal tahun 2009;Jika dicermati dari dalil gugatan Penggugat tersebu maka gugatanpenggugat
HABIB YAHYA ASSEGAF
18 — 12
YUSUF dan nama Ibu SARIFAH SAKINAH;
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Anugerah Kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan nomor Pokok Sekolah Nasionan P2964593, nomor induk siswa: 218 dan nomor induk siswa nasional: 9874979328 yang diterbitkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Anugerah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan tertanggal 5 Juni 2020, Nama YAHYA
YUSUF dan nama Ibu SARIFAH SAKINAH;
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Anugerah Kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan nomor Pokok Sekolah Nasionan P2964593, nomor induk siswa: 305 dan nomor induk siswa nasional: 9874979328 yang diterbitkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Anugerah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan tertanggal 9 Juni 2023, Nama YAHYA tempat
112 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAN (BPN) Cq. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN' PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI UTARA,berkedudukan di Jalan S.M.
Tergugat:
6.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Wali Kota Ternate Cq Camat Kecamatan Pulau Ternate
7.Pemerintah RI, Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utata, Cq Badan Pertanahan Nasionan Kota Ternate
30 — 12
ALI
Tergugat:
6.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Wali Kota Ternate Cq Camat Kecamatan Pulau Ternate
7.Pemerintah RI, Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utata, Cq Badan Pertanahan Nasionan Kota Ternate
23 — 20
PENETAPANNomor 26/Pdt.P/2022/PA.P areearl gor Jl alll pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanDispensasi Kawin yang diajukan oleh:PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 September1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhirSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan PNS BadanRiset dan Inovasi Nasionan
131 — 69
Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ataspenerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 645 atas tanah yang terletak diKelurahan Pagesangan , Kecamatan Jambangan , Kota Surabaya, Luas 874M2, gambar situasi Nomor 3711 / 1997, tanggal 17 April 1997, atas namaNUR HAYATI HARTOYO (Tergugat 11 Intervensi), jelas telah sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI Nomor 3 Tahun 2011,Tentang Pengelolaan,
23 — 9
berusia sekitar 10 (sepuluh) bulan yang saattinggal dengan Termohon;Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang permasalahanyang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yangSaksi ketahui bahwa saat ini Pemohon dengan termohon sudah tidaktinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu,Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal dirumah orang tuanya di Muaradua;Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Pemohon bekerja sebagaitenaga honor di kantor Badan Pertanahan Nasionan
16 — 0
MedanPerjuangan, Medan yang dibuat tanggal 14 Agustus 2014,yang telah dicocokan dengan aslinya sesuai dan telahdinazagelen dan telah ditanda tangani Ketua Majelis dandiberi tanda T.10;Foto copy Surat Meminta Klarafikasi dan Jawan dari BadanSar Nasional Nomor: KP.402/1.RH/2174BSN tanggal 28Agustus 2015 yang telah dicocokan dengan aslinya sesuaiyang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazagelendan telah ditanda tangani Ketua Majelis dan diberi tandaT.11;Foto copy Keputusan Kepala Badan sar Nasionan
48 — 144
onrechtmatigedaad) mengenai sengketa kepemilikan objek tanah tentang siapa pemilik yangsesungguhnya, sedangkan Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan bidang tanahsebagai diakuinya pada Kantor Pertanahan DKI Jakarta (vide dalil gugatan butir 4)sedangkan alas hak Tergugat Sertifikat HGB No. 1438 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, dengan demikian secara yuridismasih terdapat hubungan hukum atas suatu peristiwa hukum antara Penggugatdengan Badan pertanahan Nasionan
onrechtmatigedaad) mengenai sengketa kepemilikan objek tanah tentang siapa pemilik yangsesungguhnya, sedangkan Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan bidang tanahsebagai diakuinya pada Kantor Pertanahan DKI Jakarta (vide dalil gugatan butir 4)sedangkan alas hak Tergugat Sertifikat HGB No. 1438 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, dengan demikian secarayuridis masih terdapat hubungan hukum atas suatu peristiwa hukum antaraPenggugat dengan Badan pertanahan Nasionan
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2734 K/Pdt/201 1Pertanahan Badan Pertanahan Nasionan (BPN), dan berdasar buktitersebut, Pembantah adalah sebagai pemilik sah atas tanah danbangunan a quo vide bukti (P 2);Bahwa, menurut hukum Pembantah selaku pembeli sah atas obyekbantahan a quo harus dilindungi oleh hukum, karena pada azasnyapembeli adalah selalu sebagai yang beretikat baikvide Pasal 1966KUHPerdata, jo. yurisorudensi MARI tanggal 29 Maret 1982 No. 1230K/Sip/1980, jo. yurisorudensi MA tanggal 26 Desember 1958 No. 251K/Sip/1958
74 — 35
Januari 2007;Menimbang, bahwa dari bukti P1 s/d P4 telah disesuikan dengan aslinyaserta didukung oleh keterangan dari saksi saksi Penggugat yang bersesuaian dipersidangan sehingga dengan demikian terhadap bukti P1 s/d P4 mempunyai nilaikekuatan pembuktian dalam perkara ini;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugatmengajukan bukti surat T1 s/d T3 ;Menimbang, bahwa terhadap Bukti T1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 5308 atas nama SETTYARINIE yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasionan
31 — 2
kecuali berdasarkan izin Menteri kKehutanan dan ijin tersebut hanyasebatas izin Penelitian dan pendidikan, hal ini sebagaimana diatur di dalamUU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam sertaEkosistemnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangna tersebut diatas makatelah nyata perbuatan para terdakwa yang telah masuk kehutan yangterdapat di Desa Tonom kemudian menebang kayu lalu mengolahnyakemudian meniagakan kayu hasil olahan tersebut dilakukan para terdakwadidalam kawasan Hutan Taman Nasionan