Ibu iti No.o9 Rt.001/001Kel. Cibuntu Kec. Bandung kulon Kota. Bandung telah melakukan pencurianndengan cara masuk ke dalam sebuah rumah kemudian mengambil handphonemilik saksi Ridwan Aprijal yang sedang di charger merk Asus Jenis Zenphone selfiewarna hitam putin & O01 (satu) unit Joystick warna hitam. Bahwa maksud danHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bdgtujuan dari Terdakwa AHMAD al.

Hanaka Farmasindo sebesar Rp.690.000.000, (enam ratus sembilan puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang No.O9/IJMI/05 tanggal26 Januari 2005 dari PT. Hanaka Farmasindo sebesar Rp.1.035.000.000, (Satu milyar tiga puluh lima juta rupiah).1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang No.039/IJMVII/O5tanggal 11 Juli 2005 dari CV.

Hanaka Farmasindo sebesar Rp. 690.000.000, (enam ratus sembilanpuluh juta rupiah), kwitansi penerimaan uang No.O9/IJMI/O5 tanggal 26 Januari2005 dari PT. Hanaka Farmasindo sebesar Rp. 1.035.000.000, (Satu milyar tigapuluh lima juta rupiah), kwitansi penerimaan uang No.039/IJMVII/O5 tanggal 11Juli 2005 dari CV. Anugrah Agung Abadi sebesar U$D 98.400, (Sembilan puluhdelapan ribu empat ratus dollar amerika) dan kwitansi penerimaan uangNo.012/IJMII/O6 tanggal 7 Pebruari 2006 dari CV.

Hanaka Farmasindo sebesar Rp. 690.000.000,(enam ratus sembilan puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang No.O9/IJMI/05 tanggal26 Januari 2005 dari PT. Hanaka Farmasindo sebesar Rp. 1.035.000.000,(satu milyar tiga puluh lima juta rupiah). 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang No.039/IJMVII/O5tanggal 11 Juli 2005 dari CV.

MinutaAkta Kuasa Menjual a quo pada sekitar akhir tahun 2012 di NegaraSingapura (di luar wilayah negara Indonesia), bahkan Minuta Aktamaupun Akta Kuasa Menjual a quo TIDAK dilegalisasi olehKementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri NegaraSingapura maupun oleh Perwakilan Republik Indonesia di Singapuraatau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, sehinggaMinuta Akta maupun Akta Kuasa Menjual a quo melanggar ketentuanhukum, yaitu : Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.O9

Kehakimandan/atau Kementerian Luar Negeri Negara Singapuramaupun olehPerwakilan Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan BesarRepublik Indonesia di Singapura;Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2019/PN Sda14.15.Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, penandatangan suatu surat/dokumen/akta di bawah tangan atau otentik yang dilakukan di luar negeri, baik keduabelah pihak maupun salah satu pihak berada di luar negeri, tentunya harustunduk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.O9

Akta tersebut terbukti tidak dilegalisasioleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri NegaraSingapura maupun oleh Perwakilan Republik Indonesia di Singapura atauKedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, penandatangan suatu surat/dokumen/akta di bawah tangan atau otentik yang dilakukan di luar negeri, baik keduabelah pihak maupun salah satu pihak berada di luar negeri, tentunya harustunduk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.O9

68 dari 120 Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2019/PN Sdatahun 2012 di Negara Singapura (di luar wilayah negara Indonesia),bahkan Minuta Akta maupun Akta Kuasa Menjual a quo TIDAKdilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian LuarNegeri Negara Singapura maupun oleh Perwakilan Republik Indonesiadi Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura,sehingga Minuta Akta maupun Akta Kuasa Menjual a quo melanggarketentuan hukum, yaitu : Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.O9

/A/KP/XII/2006/01, Tertanggal 28 Desember 2006, tentangPanduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luarnegeri oleh Pemerintah Daerah, dalam Lampiran No.O9/A/KP/XII/2006/ 01, Tertanggal 28 Desember 2006 angka 70,yang menyatakan : Dokumendokumen asing yang diterbitkan diluar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pulamelalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh KementerianKehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud danPerwakilan Republik Indonesia di negara

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediamandi JI Melati Dalam NO.O9 RT. 004 RW. 008, Kel Rawamangun, KecamatanPulogadung, Kota Jakarta Timur, menerangkan:Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungandengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 April 2007 di NamaKUA Kabupaten Bogor;Bahwa, saksi mengetahui setelan menikah Penggugat dan Tergugatterakhir tinggal bersama di ;Bahwa, Bahwa, selama perkawinan Penggugat

Pramuka Smanda 6, Komplek BinaLestari No. 11 & 12, RT.20 RW.O1 NO.O9 Kel.PemurusLuar,Kec.Banjarmasin Timur,Kota Banjarmasin:Bahwa harta peninggalan tersebut (poin 9) belum pernah di bagi secaranyata sampai sekarang dan tidak dalam sengketa,Bahwa almahum (Adi Hermawan Bin Kromo Tukijo) tidak ada meninggalkanwasiat atau hutang yang belum di lunasi,Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini gunauntuk ditetapkan ahli waris yang Mustahak dari almarhum (Adi HermawanBin Kromo Tukijo):Bahwa

Pegadaian (Persero) UPC Batu No.O9/I/IL/14081/2021 tanggal 22 Januari 2021). Perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wibTerdakwa bersama dengan OZI (DPO) bertemu dengan MUZAYIN als. BONENG (DPO)kemudian terdakwa diminta MUZAYIN als. BONENG untuk mengambil narkotika jenissabu di wilayah Batu (Giripurno kec. Bumiaji Kota Batu).

setelah kemaluan Pelaku Anaktegang Pelaku Anakkemudian membungkam mulut saksi korban supaya tidakberteriaksetelah itu Pelaku Anakmemasukkan kemaluannya kedalam kemaluansaksi korban dengan gerakan naik turun hingga Pelaku Anakpuas danmengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah selesai PelakuAnakmengenakan kembali celana dan kemudia pergi meninggalkan saksikorban.Menimbang, bahwa akibat perobuatan Pelaku Anak saksi korbanmengalami luka pada selaput darah sebagaimana Visum Et Repertum No.O9

Perkasa Tangguh Mandiri No.O9 tanggal17 Nopember 2015), T. 4 (Surat dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia tentangPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkasa TangguhMandiri, tanggal 25 Nopember 2015), telah rerbukti jual beli saham tersebut disetujuldengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat PT.

., karena diperiksa oleh Hakim yang bukan berkepentingan dalam perkara aquo;Berdasarkan pada faktafakta hukum di atas, dan berdasarkan padaketentuan Pasal 29 ayat 1.2.5 dan 6 UU No.4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman, ketentuan pasal 1888 KUH Perdata sertaputusanputusan perkara Kepailitan Mahkamah Agung sebelumnya,cukup beralasan hukum putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.O9/Pailit/2006/PN.Niaga.

JendSuprapto Gang Madinatul Iman Rt.45 No.O9 Kel.Baru Ulu KecamatanBalikpapan Barat, ada yang melakukan tindak pidana tanpa hak melawanhukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli Narkotika Golongan jenis sabu, lalu saksi menuju tempat sasaran setibanya dirumah terdakwasedang memperbaiki motor lalu saksi melakukan penggeledahan terhadapterdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas ketika dilakukanpengeledahan ditemukan dalam rumah 1 (satu) paket sabu dalam kemasanhalaman 2 dari 18 Putusan

O9/A/KP/XII/2006/01maka pihak yang berkepentingan seperti Pengadilan Negeri Gianyar berhak untuk menolakdokumen tersebut sebagaimana Poin 71 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No.O9/A/KP/XII/2006/01 yang menyatakan :Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harusmenolak dokumendokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuanyang dimaksud di atas;10.

Menyatakan BATAL Atau TIDAK SAH Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor1/Desa Huta Padang terbit tanggal 02 April 1992, Peta No.O9/IV/14/1992., Tanggal 2 4 1992., luas 2714 Ha, atas namaPT . United Sumatra Plantation yang diterbitkan oleh Tergugat ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Hak Guna Usaha Nomor 1/DesaHuta Padang terbit tanggal 02 April 1992, Peta No.09/IV/14/1992.,Tanggal 2 4 1992., luas 2714 Ha atas nama PT United Sumatra Plantation ;4.

DALAM POKOK PERKARAe Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .e Menyatakan Sah Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa HutaPadang, terbit tanggal 02 April 1992,Peta No.O9/IV/14/1992tanggal 2 April 1992, luas 2714 Ha, atas nama PT. UnitedSumatra Plantation.e Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SertifikatHak Guna Usaha No.1/Desa Huta Padang, terbit tanggal02 April 1992, Peta No.

dimuat pula nomorpendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jikamungkin), tanda batas dan sedapatdapatnya juga gedunggedung,jalanjalan, saluran air dan lainlain benda tetap yang penting ;Bahwa dari uraian Juridis diatas jelas Tergugat didalam penerbitanSertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Huta Padang atas namaHalaman 64PutusanPerkara No. 40/G/2018/PTUNMDNTergugat II Intervensi terutama didalam menentukan luas dan batasbatas tanah yang ada dalam sertifikat hanya berdasarkan PETA No.O9

dan dalam Perubahan Kedua dalam UUNo.51 Tahun 2009;Adapun cacat formiil karena daluarsa dalam pengajuan gugatan yangdiajukan oleh Penggugat dapat Tergugat II Intervensi buktikan dalamhal bukti permulaan yang cukup yaitu:e SHM No.1817, SU No.27/HB/2003 Tahun 1983, dengan Luas:1.100 M2 yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak,Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), atas nama Dokter HajiAsyikin Noor (Tergugat II Intervensi), diterbitkan pada Tanggal 28April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.O9

OBJEK SENGKETAHalaman 3 Putusan Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.SMDKeputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohonyang tidak menindaklanjutiimerespon Surat Pemohon No.O9/IPC/XII/2019, Tanggal 3 Desember 2019 (vide pasal 53 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan),terkait permohonan revisi Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi KalimantanTimur, Nomor : 503/196/IUPOP/DPMTSPII/2018 tanggal 29Januari 2018 tentang Peningkatan

Menanggal, Gambar Situasi tanggal 20 Oktober 1976 No. 1314 atas namaMissidjan, kepada Sri Soewarti (Nyonya Setiono) berdasarkan Akta HIBAH No.O9/TV/1983............21O9/1V/1983 tanggal 4 April 1983 yang dibuat dihadapan ATMADJI, S.H. selakuNotaris/PPAT di Kota Surabaya ; b. Missidjan menghibahwasiatkan sebidang tanah pekarangan Hak Milik denganbangunan diatasnya seluas 620 M?

RUSTAM SITANGGANG, SH ;Kesemuanya memilih alamat pada KantorBupati Samosir di Jalan Raya RianiateKM 5,5 Pangururan, Kabupaten Samosir,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/HK/II/2011, tanggal 21 Februari2011 dan Surat Kuasa Substitusi No.O9/HK/III/2011 tanggal 25 Maret 2011serta Surat Kuasa Substitusi No.Q/HK/IV/2011 tanggal 25 April 2011,selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah ..........Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;Telah membaca Penetapan Ketua

KHAgus Salim Rt 004 Rw 005 No.O9 Kel/kec. Tanah Grogot Kab.

Muh Yamin No.O9 Kel. Bandarjo, Kec.

ENDANG SUHARTATIK (TergugatI);3.Bahwa almarhumah AMNA alias BUK MARJUHAN, disamping memilikianak dan para cucu tersebut di atas, juga mempunyai harta/barang warisanberupa sebidang tanah sawah/pekarangan seluas 3440 M2 terletak diKelurahan Kangean, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Madura, terdaftar dalam buku letter C Desa No.731 persil No.O9/II/C atasnama AMNA alias BUK MARJUHAN, dengan batasbatas sebagaiberikut:e sebelah utara berbatasan dengan tanah jbu Suk(almarhumah);e sebelah timur berbatasan

fotocopy Daftar Hadir Rapatdengan SAY Law Firm tanggal 9 Januari 2017;2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Dapen PKTkepada SAYn Lawfirm 003/DPKJ/I/2017 tanggal9 Januari 2017;2 (dua) lembar fotocopy Surat Dapen PKT No.008/DPKJ/I/2017 tanggal 17 Januari 2017perihal Pemblokiran Sertifikat;1 (satu) lembar fotocopy Surat Kurator EriesJonifianto, SH, MH 691/KURPAILIT/BIR/IBSB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihalPemberitahuan untuk melengkapi Bukti TerkaitTagihan;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Internal Memo No.O9