Dan Batubara; Bahwa, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatandalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi penambangan, pengelolahan dan pemurnian pengangkutan danpenjualan serta kegiatan pasca pertambangan, diatur dalam pasal 1 angka 1UndangUndang Nomor 4 tahun 2009; Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakankegiatan usaha pertambangan dan jenis jenis Izin Pertambang

yang lain; Bahwa, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatandalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi penambangan, pengelolahan dan pemurnian pengangkutan danpenjualan serta kegiatan pasca pertambangan, diatur dalam pasal 1 angka 1UndangUndang Nomor 4 tahun 2009; Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakankegiatan usaha pertambangan dan jenis jenis Izin Pertambang

keteranganAhli, keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan terdakwa mengakuimemang benar dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir timahyang dilakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 12.00Wib bertempat di Jalan Kerasak Dusun Nadi 1 Desa Perlang KecamatanKoba Kabupaten Bangka Tengah adalah tidak mempunyai izin, dan haitersebut di benarkan oleh Ahh SURYONO, ST Bin SUMITRO bahwaterdakwa ROMLAN Als LAN Bin USMAN tidak terdaftar namanya sebagaipemilik izin Penambangan pada Dinas Pertambang

keteranganAhli, Keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan terdakwa mengakuimemang benar dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir timahyang dilakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 12.00Wib bertempat di Jalan Kerasak Dusun Nadi 1 Desa Perlang KecamatanKoba Kabupaten Bangka Tengah adalah tidak mempunyai izin, dan haitersebut di benarkan oleh Ahh SURYONO, ST Bin SUMITRO bahwaterdakwa ROMLAN Als LAN Bin USMAN tidak terdaftar namanya sebagaipemilik izin Penambangan pada Dinas Pertambang

;9.Bahwa samasama kita ketahui Kabupaten Sarolangun adalahtermasuk Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam, Hal ini dibuktikanbanyaknya lahan pertambangan baik Pertambang Batu Bara, danPertambangan Minyak dan Gas;10. Bahwa dengan kayanya sumber daya alam yang dimilikikabupaten sarolangun, maka secara otomatis akan menjadi lahan bisnis bagipenguasa maupun pengusaha.

.+ 24 jin Pertambang. Hal ini Perlu di pertanyakan kepada PARA TERGUGATsejaunh mana Kontribusi para Perusahaan pengeruk hasil Sumber daya alamBatu. bara di Kabupaten Sarolangun terhadap PEMBANGUNAN danKESEJAHTERAAN masyarakat Kabupaten sarolangun, sebab keluarnya jinPertambangan pastilah PARA TERGUGAT mengetahui;11. Bahwa adapun ljin Pertambang yang beroperasi di KabupatenSarolangun sebagai berikut : No. PERUSAHAAN1. PT.INDOCOM JAYA MULIA PERKASA 2. PT. ANDHIKA YOGA PRATAMA 3. PT.

mata rajuk berikut pipa;4. 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim warna kuning;Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh terdakwa maupunoleh saksisaksi ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yangdihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah dapatdirumuskan faktafakta sebagai berikut ;v Bahwa Saksi FEBRIANSYAHmenerangkan bahwalokasi penambangan pasir timah yang dikerjakan olehsaudara JAMAL bersama seorang pekerja milik usahasaudara JAMAL adalah berada di WIUP/ IUP (Wilayah IzinUsaha Pertambang

TIMAHjuga tidak ada memberikan izin kepada saudara JAMALselaku pemilik usaha untuk melakukan kegiatanpenambangan pasir di WIUP/IUP (Wilayah Izin UsahaPertambangan/ Izin Usaha Pertambangan) PT TIMAH.v Bahwa Saksi AGUSTIAWAN menerangkan bahwalokasi penambangan pasir timah yang dikerjakan olehSaudara JAMAL bersama seorang pekerja milik usahasaudara JAMAL adalah berada di WIUP/ IUP (Wilayah IzinUsaha Pertambang/ Izin Usaha Pertambangan PT.

KetentuanPeraturanperaturan yang berlaku, bukti P6; Bahwa keberatan ataupun tuntutan Penggugat / Pembanding juga dilakukan olehpara pemilik tanah yang lain antara lain : Abdul Rahman, Burhanuddin (suamipenggugat/pembanding) yang telah membuat pengaduan dan atas pengaduannyadari Mabes Polr telah mengirim hasil klarifikasi surat pengaduan (bukti P8),demikian pula bukti P9 perihal keluhan masyarakat ; Bahwa Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang merasa dirugikan terkenadampak negatif dari kegiatan pertambang

Bangka Belitung (LampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.357/Menhut li/2004) lokasi tersebutseluruhnya berada dalam kawasan hutan lindung Bubus I, Saksi Yunistian Nazari AlsPutusan No. 748/Pid.B/2012/PN.Sgt Hal 3 dari 12 Hal.4Tian Bin Zakarsih (anggota polri) mendatangi tempat tersebut kKemudian mendapati adakegiatan pertambangan dilokasi tersebut dan diketahui pemiliknya adalah terdakwa.Selanjutnya saksi Yunistian Nazari als Tian Bin Zakarsin menghubungi terdakwa danterdakwa menerangkan pertambang

Adapun Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Izin UsahaPertambangan Operasi Khusus Pengolahan;Bahwa kewenangan atas penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produktif untuk komoditas logam emas dalam tingkat wilayahkabupaten yaitu diterbitkan oleh Bupati;Bahwa perbuatan terdakwa menampung, mengolah dan memurnikanemas dengan cara membeli dari para pekerja pertambang emas tanpaizin adalah perbuatan yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Bahwa pemilik pertambang Batu Kapur yang terletak di Br.WijayaKusuma Ds,Unggasan Kec, Kuta Selatan adalah MADE SUKA sebagaipemilik lanan sedangkan yang NYOMAN SUDANA als YONO sebagaipenyedia alat berat.

menerangkan pertambangan adalah sebagianatau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaandan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelaakan, konstruksi penambangan,pengelolahan dan pemurnian pengankutan dan penjualan sertakegiatan pasca pertambangan,di atur dalam pasal 1 angka 1 UU No.4tahun 2009; Bahwa Ahli menerangkan Benar,Izin Usaha Pertambangan(IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangandan jenis jenis Izin Pertambang

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan perrmohonanijin pertambang rakyat (IPR) kepada Bupati kabupaten GunungMas apabila lokasi yang dimohon berada dalam wilayahpertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupatiatau pejabat yang berwenang.b.

Adapun Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Izin UsahaPertambangan Operasi Khusus Pengolahan; Bahwa kewenangan atas penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produktif untuk komoditas logam emas dalam tingkat wilayahkabupaten yaitu diterbitkan oleh Bupati; Bahwa perbuatan terdakwa menampung, mengolah dan memunrnikanemas dengan cara membeli dari Hasil para pekerja pertambang emastanpa izin adalah perbuatan yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Selatan kec Lolayan pada saat itu saksiLIUS warga Desa Tanoyan Selatan yang biasa menggunakan motor saksikorban SYAMSUDIN MANOPPO untuk keperluan tambang memijamkanMotor saksi Korban kepada terdakwa RAHMAD HATAM untuk kepentingandirinya yaitu Mengecek Pertambangan di Desa Tanoyan Selatan dan padasaat itu terdakwa RAHMAD HATAM langsung membawa motor tersebut kepertambangn di desa Tanoyan Selatan selang beberapa jam saksi LIUSjuga ikut mengecek Pertambangan di desa Tanoyan Selatan dan sesampaidi pertambang

Sumber Daya Mineral Prov Bangka Belitung Nomor: 094/ 0924/ESDM, tanggal 6 September 2018;Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Prov Kep Bangka Belitung sejak tahun 2009 dan menjabatsebagai Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Prov KepBangka Belitung hingga saat ini;Bahwa Tugas pokok ahli sebagai Inspektur Tambang di DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Prov Kep Bangka Belitung adalahsebagai pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan pertambangan;Bahwa Pertambang

Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan permohonanijin pertambang rakayat (IPR) kepada Bupati kabupatenGunung Mas apabila lokasi yang dimohon berada dalamwilayah pertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan olehbupati atau pejabat yang berwenang.b.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambang rakayat (IPR) kepadaBupati kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambanganrakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupati ataupejabat yang berwenang.b.

logam emas, dan peralatan yangdigunakan oleh Terdakwa yaitu untuk mengolah dan memurnikanpentolan emas dalam bentuk bulat kasar berwarna silver dab lebihberat sehingga menjadi emas murni; Bahwa kewenangan atas penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produktif untuk komoditas logam emas dalam tingkat wilayahkabupaten yaitu diterbitkan oleh Bupati;= Bahwa perbuatan yng dilakukan terdakwa yang Menampung, Mengolahdan Memurnikan Emas yang diperoleh dengan cara membeli dari Hasilpara pekerja pertambang

pertambangan tersebut selanjutnya karyawan yang bekerjapada usaha pertambangan tersebut mulai beroperasi sejak tanggal 07 Juli 2015mulai jam.08.00 Wib sampai dengan jam.17.00 Wib dan setiap harinya bisamengeluarkan material tambang sebanyak 16 rit lalu material tambang yangdigali berupa pasir yang yang kemudianm dijual seharga Rop.360.000, (tigaratus enam puluh ribu rupiah) per ritnya sedangkan tanah untuknya dijualdengan harga sebesar Rp.270.000, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)kemudian usaha pertambang

mengadili perkara ini, telahmelakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa menjadi Ketua Kelompok Pertambangan Rakyat(KPR) Cilopang Desa Rancabango sejak tahun 2010 tidak berbadanhukum dan berdiri atas dasar Kesepakatan bersama antara terdakwadengan pihak pemerintahan Desa Rancabango dan para petambanganmanual tugas dan tanggung jawabnya melakukan manajerial terhadapseluruh kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pertambang

Nandangselaku Camat Tarogong Kaler Garut.Yang melatarbelakangi audiensi tersebut adalah merekamenginginkan pertambang pasir yang berlokasi di Blok CilopangDesa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab.

BANYU ALAM yaituselaku Direktur.Bahwa terdakwa menjadi Ketua Kelompok Pertambangan Rakyat (KPR)Cilopang Desa Rancabango pada tahun 2010 sampai dengan sekarangyang tugas dan tanggung jawabnya melakukan manajerial terhadapseluruh kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pertambang rakyatbersamasama dengan Pemerintahan Desa Rancabango Kec. TarogongKaler Kab. Garut.Sedangkan terdakwa menjadi Direktur sejak CV.

Garutselain dengan cara manual oleh kelompok pertambang rakyat adakegiatan penambangan yang dilakukan dengan menggunakan alat beratyang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh Sdr. AEP/Sdr. ERWIN selakupenanggung jawab kegiatan dengan menggunakan alat berat berupa 1(satu) unit Bechoe dan 1 (satu) unit ayakan manual dan Sdr.

yang terungkap dipersidangan berupa keteranganpara saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa petunjuk dan barang buktiyang diajukan dipersidangan ditemukan faktabahwa :Bahwa awalnya terdakwa menjadi Ketua Kelompok Pertambangan Rakyat(KPR) Cilopang Desa Rancabango sejak tahun 2010 atas dasarKesepakatan bersama antara terdakwa dengan pihak pemerintahan DesaRancabango dan para petambangan manual tugas dantanggungjawabnya melakukan manajerial terhadap seluruh kegiatan yang dilakukanoleh kelompok pertambang

Bahwaberdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jambi setidakya ada 36perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan batu bara, artinyaseharusnya Penggugat juga menggugat 34 perusahaan lainnya yang jugamelakukan aktifitas pertambang yang salah satu aktifitasnya adalahpengangkutan hasil tambang batu bara, tetapi penggugat hanyamenggugat 2 (dua) perusahaan tambah saja saja yaitu Tergugat danTergugat II saja;Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a dan huruf b di atas, terangdan sangat beralasan hukum

Bahwaberdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jambi setidakya ada 36perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan batu bara, artinyaseharusnya Penggugat juga menggugat 34 perusahaan lainnya yang jugamelakukan aktifitas pertambang yang salah satu aktifitasnya adalahpengangkutan hasil tambang batu bara, tetapi penggugat hanyamenggugat 2 (dua) perusahaan tambah saja saja yaitu Tergugat danTergugat II saja;Eksepsi Turut Tergugat:Bahwa gugatan pengguggat tidak mempunyai dasar hukum sehingga gugatankabur

Adapun Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah lIzin UsahaPertambangan Operasi Khusus Pengolahan;Bahwa kewenangan atas penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produktif untuk komoditas logam emas dalam tingkat wilayahkabupaten yaitu diterbitkan oleh Bupati;Bahwa perbuatan terdakwa menampung, mengolah dan memurnikanemas dengan cara membeli dari Hasil para pekerja pertambang emastanpa izin adalah perbuatan yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan