Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 04 April 2016sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejaktanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan TinggiPadang Nomor : 200/Pen.Pid/2016/PT.Pdg., tanggal 2 Juni 2016, sejaktanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016 ;8.

Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Padang Nomor : 221/Pen.Pid/2016/PT.Pdg., tanggal 13 Juni2016, sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016 ;Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Tinggi Tersebut ;Telah membaca :7 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor :92/PID.SUS/2016/PT.PDG, tanggal 14 Juni 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkatbanding ;7 Berkas perkara beserta salinan resmi putusan PengadilanNegeri

Mak Wa bin Baharudindengan identitas tersebut diatas bersalan melakukan tindak pidanamemiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jasmi als. Jas als.

,MH.masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggalHalaman 7 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.S US/2016/PT.PDG.23 Juni 2016, oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakimhakimanggota serta FAISAL,SH., sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa ;Hakim Anggota : Hakim Ketua,1. Sutadi Widayato, SH., MHum. Effendi, SH.,MH.2.

., MH.Panitera Pengganti,FAISAL, SH.Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.

Tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.Pdg. tanggal 19 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal 23 Juli 2012 ;

No.2484 K/Pid.Sus/2012Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Padang No. 21/TIPIKOR/2012/PT.PDG. tanggal 19September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 23 Juli 2012 ;MENGADILI SENDIRI. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.PDG, tanggal 12September 2012 pada halaman 192 alinea 1, dan alinea 2 yakni : bahwamenurut Majelis Hakim unsur Setiap orang yang terkandung dalamPasal 2 ayat 1 tidak terbukti terhadap Terdakwa karena dalam perkara aquo, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum adalah dalam kapasitasselaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten PasamanBarat, sehingga unsur setiap orang dimaksud

Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan Lebih Subsidair : Pasal 12 huruf f UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.PDG

Tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSAPENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPATtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.Pdg. tanggal 19September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHal. 254 dari 303 hal. Put. No.2484 K/Pid.Sus/2012pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal23 Juli 2012 ;MENGADILI SENDIRI1.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 15/G/J/K/1984/PT.PDG;3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3016 K/PDT/1984;4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 433/PK/1987; 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2243 K/PDT/1989;6. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 70/PDT/BTH/1986.PN-PDG;7. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 31/PDT.G/2008.PN-PRM;8. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 38/PDT/2009/PT-PDG;9. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 107/PDT/2013/PT-PDG;10.

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : 38/PDT/2009/PT.PDG;12. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.PRM;13. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/Pdt/2013/PT.PDG;14. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.PRM;15. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 107/Pdt/2013/PT.PDG.- Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 01/Pdt.Bth/1994/PN.PRM, Perkara A.n.

REFLI ZAILIUS,SH pada tanggal 06 bulan April tahun 2006;- Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor : 146/Pdt.Bth/1994/PT.PDG, Perkara A.n. MIDUN GELAR SUTAN MARAJO sebagai Pembantah berlawanan dengan SAPAR, dkk sebagai Terbantah, tanggal 7 Desember 1994, yang telah di legalisir dan diberi materai 6000 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman sdr.

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor38/PDT/2009/PT.PDG;12. Putusan Pengadilan Negen Pariaman Nomor09/Pdt.G/2012/PN.PRM;13. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 106/Pdt/2013/PT.PDG;14. Putusan Pengadilan Negen Pariaman Nomor10/Pdt.G/2012/PN.PRM;15. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 107/Pdt/2013/PT.PDG.Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor01/Pdt.Bth/1994/PN.PRM, Perkara A.n.

MIDUN GELAR SUTANMARAJO sebagai Pembatah berlawanan dengan SAPAR,dkk sebagaiTerbantah, tanggal 13 Juli 1994, yang telah di legalisir dan dibenea Se &materai 6000 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman sar.REFLI ZAILIUS,SH pada tanggal 06 bulan April tahun 2006;Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor : 146/Pdt.Bth/1994/PT.PDG,Perkara A.n.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor107/PDT/2013/PTPDG;10.Putusan PengadilanNegeri Pariaman Nomor31/PDT.G/P/2008/PN.PRM;11.Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor38/PDT/2009/PT.PDG;So fk &Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN Pmn.12.Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor09/Pdt.G/2012/PN.PRM;13.Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor106/Pdt/2013/PT.PDG;14.Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor10/Pdt.G/2012/PN.PRM;15.Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor107/Pdt/2013/PT.PDG.

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : 38/PDT/2009/PT.PDG;12. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.PRM;13. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 106/Pdt/2013/PT.PDG;14. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.PRM;15. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 107/Pdt/2013/PT.PDG.Putusan Pengadilan Negen Pariaman Nomor : 01/Pdt.Bth/1994/PN.PRM,Perkara A.n.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 107/PDT/2013/PTPDG;10.Putusan PengadilanNegeri Pariaman Nomor31/PDT.G/P/2008/PN.PRM;11.Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor38/PDT/2009/PT.PDG;12.Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor09/Pdt.G/2012/PN.PRM;Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN Pmn.13.Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor106/Pdt/2013/PT.PDG;14.Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor10/Pdt.G/2012/PN.PRM;15.Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor107/Pdt/2013/PT.PDG.

Jo DBP Mo. 05/PDT/2011 PT.PDG. jo Putusan M.A.R.I Reg.

Jo DBP Mo.05/PDT/2011 PT.PDG. jo Putusan M.A.R.I Reg. No. 2919 K/Pdt/2011sepanjang berkenaan dengan tanah sengketa adalah tidak berlaku;4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi atas tanah sengketa berikutbangunannya yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan perkara No.36/Pdt.G/2010 PN.PDg. Jo DBP Mo. 05/PDT/2011 PT.PDG. jo PutusanM.A.R. Reg. No. 2919 K/Pdt/2011 dengan Daftar Eksekusi No.06/Eks.Pdt/2014 PN.Pdg adalah keliru dan tidak sah;5.

G/2010/PN.Pdg.jo Nomor 05/PDT/2011/PT.Pdg, jo Reg.

Bahwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuputusan terhadap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht) cq putusan perkara Nomor: 36/Pdt.G/2010/PN.PDG, jo DBPNomor:05/PDT/ 2011/ PT.PDG, jo putusan Mahkamah Agunr RIReg.Nomor 2919/K/Pdt/2011 dapat dilaksanakan atau di eksekusi sesuaidengan amar putusan tersebut.

Jo DBP Mo.05/PDT/2011 PT.PDG. jo Putusan M.A.R.1 Reg. No. 2919 K/Pdt/2011sepanjang berkenaan dengan tanah sengketa adalah tidak berlaku; Menyatakan pelaksanaan eksekusi atas tanah sengketaberikutbangunannya yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan perkaraNo. 36/Pdt.G/2010 PN.PDg. Jo DBP Mo. 05/PDT/2011 PT.PDG. joHalamn 15 dari 18 halaman Putusan No. 85/Pdt.G/2015/PN.PdgPutusan M.A.R.1 Reg.

suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah menggugat sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah . a, . b dan Terbantah Il. a, Il. b dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya atas dalildalil:Objek bantahan :Keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Desember 2000 Nomor: 25/PDT.G/2000/PN.PDG jo Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal18 Juli 2001 Nomor : 80/PDT/2001 PT.PDG

No. 2683 K/Pdt/201 1Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan upaya hukumBanding ke Pengadilan Tinggi Padang, bahwa terhadap permohonanBanding yang diajukan Terbantah tersebut, maka Pengadilan TinggiPadang telah pula memutus perkara tersebut pada tanggal 18 Juli 2001,DBP Nomor: 80/PDT/2001/PT.PDG, yaitu dengan amarnya berbunyi sebagaiberikut :Menerima permohonan Banding dari TergugatTergugat Pembandingtersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Desember2000 No. 25/

Menyatakan Keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Desember2000 Nomor: 25/PDT.G/2000/PN.PDG, jo Keputusan Pengadilan TinggiSumatera Barat tanggal 18 Juli 2001 Nomor: 80/PDT/2001/PT.PDG, joKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 27Desember 2005 Nomor: 879 K/PDT/2002, jo Keputusan PermohonanPeninjauan Kembali tertanggal 25 November 2009 Nomor: 520 PK/PDT/2007, tidaklah membawa akibat hukum kepada Pembantah secaraberkaum ;13.

Menangguhkan segala bentuk permohonan pelaksanaan Eksekusi yangakan diajukan oleh Terbantah II selaku Ahli Waris dari ALIMAH (Almh)atas Keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Desember 2000Nomor: 25/PDT.G/2000/PN.PDG, jo Keputusan Pengadilan TinggiSumatera Barat tanggal 18 Juli 2001 Nomor: 80/PDT/2001/PT.PDG, joKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 27Desember 2005 Nomor: 879 K/PDT/2002, jo Keputusan PermohonanPeninjauan Kembali tertanggal 25 November 2009 Nomor: 520 PK/PDT/

No. 2683 K/Pdt/201 11818Bahwa walapun perdata Nomor 25/PDT.G/2000/PN/PDG, Daftar BandingPerdata Nomor 80/PDT/2001/PT.PDG Jo Kasasi Reg.No.879 K/PDT/2002 joPK Nomor 520 PK/PDT/2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dantelah diajukan bantahannya dengan nomor 38/PDT.PLW/2010/PN.PDGDBP Nomor 37/PDT/2011/PT.PDG namun kesemua putusan tersebutmempunyai cacat hukum, karena yang menjadi dasar dan perkara a quoadalah mengenai surat wasiat tanggal 21 Agustus 1983;Bahwa menurut Kaidah Hukum Islam menentukan

No.75/Pen.Pid/2016/PT.PDGterhitung sejaktanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 ;Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.Pdg.7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6Desember 2016 No.86/Pen.Pid/2016/PT.PDG terhitung sejak tanggal 9Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;8.

Penetapan penahanan oleh Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padangtanggal 12 Januari 2017 Nomor 4/Pen.Pid/2017/PT.PDG., terhitung sejaktanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ;9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiPadang tanggal 23 Januari 2017 Nomor 11/Pen.Pid/2017/PT.PDG., sejaktanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Fitriadi, SH. DanBusinis, S.H.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.Pdg. 23.

Baju Pasien 19 M15015 MClo/ Tidak v Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.Pdg. lengan pendek indonesia ada MClo/ Tidak15. Apron plastik 17 M 1203 vIndonesia ada dan disamping itu terdapat 2 (dua) pula unit barang berupa 1 (satu) unit obgyn beddan 1(satu) unit resusitasi bayi yang tidak disediakan oleh Terdakwa Vera AldillaRosa Directris CV.

M Hum.Panitera PenggantiFAISAL, SH.Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2017/PT.Pdg.

No. 108/PDT/2006/PT.PDG jo. No. 616K/PDT/2007adalah putusan yang cacat dan harus dibatalkan, lantaran kurangBahwa Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi adalah untuk perkaraNo. 85/Pdt/G/2005/PN.PDG jo. No. 108/PDT/2006/PT.PDG jo.No. 616K/PDT/2007 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusiyang diterbitkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang No.W3.UI/038/HK.02.

No. 108/PDT/2006/PT.PDG jo. No. 616K/PDT/2007 a quopada semua tingkat peradilan sama sekali tidak pernah diletakkan sitajaminan (conservatoir beslag);.

No. 108/PDT/2006/PT.PDG jo.

No. 233 PK / PDT/2002 , maka dengandemikian tidak beralasan hukum Putusan dalam perkara Perkara No.85 / Pdt.G/2005/ PN.Pdg jo No. 108 / PDT / 2006 / PT.PDG jo 616 K /PDT / 2007 dinyatakan cacat dan batal. Bahwa oleh karena perkara Perdata No. 85 / Pdt.G/2005/ PN.Pdg jo No.108 / PDT / 2006 / PT.PDG jo 616 K / PDT / 2007 , lahirnya atasdasar putusan PK . Reg .

No. 85/Pdt.G/2005/PN.Pdg jo No.108/PDT/2006/PT.PDG jo 616 K/PDT/2007, adalah beralasan hukum,karena Putusan dalam perkara No.85, yang TERGUGAT sebagaiPENGFGUGAT, ada dictum Penghukuman nya dalam perkara Perdata;Bahwa objek dalam perkara Perdata No. No. 85/ Pdt.G/2005/ PN.Pdg joNo. 108 /PDT/2006/PT.PDG jo 616 K/PDT/2007 adalah sama denganobjek dalam perkara23/Pdt/G/1997/PN.Pdgjo Put. PT.

KeputusanNo.80/PDT/2001/PT.PDG jo.

Demikian juga dengan objeknya juga samadengan perkara semula ; Bahwa alasan alasan yang didalilkan Pembantah dalambantahannya telah diputus oleh hakim dalam perkaraNomor 25/Pdt.G/2000/Pn.Pdg jo PutusanNo.80/Pdt/2001/PT.PDG jo Keputusan Mahkamah Agung RINomor :879 K/PGT/2002 jo.

Dalam ProvisiMenimbang, pembantah dalam bantahannya ada mengajukantuntutan provisi, yakni mohon supaya menagguhkan segala bentukpermohonan pelaksanaan eksekusi yang akan diajukan olehTerbantah II atas putusan Nomor: 25/Pdt.G/2000/Pn.Pdg joPutusan No.80/Pdt/2001/PT.PDG jo Keputusan Mahkamah Agung RINomor :879 K/PGT/2002 jo.

Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Pembantahuntuk mempermasalahkannya lagi dalam bantahan ini.Menimbang, selanjutnya apakah benar, Pembantah A quotidak terikat dengan putusan Nomor: 25/Pdt.G/2000/Pn.Pdg joPutusan No.80/Pdt/2001/PT.PDG jo Keputusan Mahkamah Agung RINomor :879 K/PGT/2002 jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.520PK/PDT/2007, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;Menimbang, dengan demikian sudah dapat dibuktikangugatan bantahan ini merupakan pengulangan dari perkara Nomor:25/Pdt.G/2000/Pn.Pdg jo Putusan No.80/Pdt/2001/PT.PDG = joKeputusan mahkamah Agung RI Nomor :879 K/PGT/2002 jo.

Nasir RkyTambasa dan DASRI itu masih mengajukan kembali gugatan perdata yakniperkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2002/PN.Prm jo Nomor97/PDT/2003/PT.PDG ini dalam bentuk yang sama dengan perkara PerdataNomor 10/Pdt.G/1994/PN.Prm jo Nomor 106/PDT/1995/PT.PDG jo Nomor1252 K/Pdt/1996;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatanPenggugat/Terbanding dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2002/PN.Prmjo Nomor 97/PDT/2003/PT.PDG sekarang ini tidak berdasarkan hukum karenaitu harus ditolak;Bahwa

atas putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Perdata Nomor97/PDT/2003/PT.PDG tersebut, Pembantah telah mengajukan Kasasi keMahkamah Agung RI dikenal dengan perkara Kasasi Nomor 286 K//Pdt/2004dan atas perkara tingkat Kasasi tersebut Mahkamah RI pada tanggal 31Januari 2007 telah memutus perkara tersebut dengan menolak permohonanKasasi dari Pemohon Kasasi Pembantah saat itu;Bahwa melihat dari putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Nomor97/PDT/2003/PT.PDG yang pertimbangan hukumnya pada halaman

DI EKSEKUSI tuntutan yang DAPAT DIAJUKAN OLEH paraHalaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT PDG12.13.14.15.Pihak yang berkepentingan adalah dalam bentuk GUGATANBANTAHAN dan TIDAK dalam bentuk GUGATAN sebagaimana yangtelah pernah diputuskan oleh Pengadilan dalam perkara PerdataNomor 10/Pdt.G/1994/PN.PRM jo perkara Perdata Nomor106/PDT/1995/PT.PDG jo perkara Tingkat Kasasi Nomor 1252K/Pdt/1996;Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara PerdataNomor 97/PDT/2003/PT.PDG

Nomor 60/PDT/1990/PT.PDG, jo. Reg. Nomor2936K/PDT/1990 jika dimohonkan oleh Terbantah A sampai putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA;1. Menerima gugatan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumPembantah;3. Menyatakan bahwa objek perkara dalam perkara perdata Nomor01/Pdt.G/1989/PN.PRM, Daftar banding Perdata Nomor 60/PDT/1990/PT.PDG, Reg.

Muhammad Zen gelar Sutan ayah kandung dariTerbantah A dan angku kandung dari Terbantah B, selaku Penggugat dalamperkara perdata Nomor 01/Pdt.G/1989/PN.PRM, Daftar Banding PerdataNomor 60/Pdt.G/1990/PT.PDG, dan daftar Kasasi Reg. Nomor 2936K/Pdt/1990 yang telah salah dan keliru menunjuk tanah harta pusaka tinggikaum Pembantah sebagai tanah objek perkara dalam perkara perdata Nomor01/Pdt.G/1989/PN.PRM, Daftar Banding Perdata Nomor60/PDT/1990/PT.PDG, Reg.

PutusanPT Padang No.11/PDT/2010/PT.PDG jo Putusan Kasasi No.2417K/PDT.G/2010 jo Putusan PK No.87/PK/PDT/2012 tidak mempunyai kekuatanhukum:Bahwa Putusan No.16/Pdt.G/2008/PN.BT jo.

Putusan PTPadang No.11/PDT/2010/PT.PDG jo Putusan Kasasi No.2417 K/PDT.G/2010jo Putusan PK No.87/PK/PDT/2012 tidak mempunyai kukuatan hukum;8. Menghukum Terbantah 1 untuk tidak berhak memohon eksekusi objekperkara di atas tanah Pembantah yang Pembantah kuasai berdasarkanSertifikat Hak Milik No.52 Tahun 1982;9.

Putusan PT PadangNo.11/PDT/2010/PT.PDG jo Putusan Kasasi No.2417 K/PDT.G/2010 joPutusan PK No.87/PK/PDT/2012 tidak dapat dilaksanakan karena objekperkara dalam putusan yang dimohonkan eksekusi Terbantah 1 berada diJalan H.

Putusan PT PadangNo.11/PDT/2010/PT.PDG jo Putusan Kasasi No.2417 K/PDT.G/2010 jo PutusanPK No.87/PK/PDT/2012 tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena SHM No.52Tahun 1982 a/n A. J. Dt.

Putusan PT Padang No.11/PDT/2010/PT.PDG joPutusan Kasasi No.2417 K/PDT.G/2010 jo Putusan PK No.87/PK/PDT/2012tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Putusan No.16/Pdt.G/2008/PN.BT jo.

DBP No.28/PDT/2005/PT.PDG. dan No.1023 K/PDT/2006 dengan tanah yang disita eksekusioleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang adalah tanah objekperkara ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakanbahwa terdapat persamaan antara tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo DBP No.28/PDT/2005/PT.PDG.

No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo.No.1023 K/Pdt/2006 tersebut ;Bila Judex Facti dengan saksama memeriksa bukti Pla, dan Plc., maka akan diketahui bahwa bukti PVIl ini yang menjadi dasargugatan dan dikabulkan gugatan Termohon Kasasi/Terbantah Adalam perkara in casu. Sehingga dengan demikian jelas bahwabukti PVIl ini mempunyai nilai pembuktian karena menjadi sumberhukum putusan perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo.

No.28/ Pdt/2005/PT.PDG. jo.No.1023 K/Pdt/2006 tersebut, maka menurut hukum bukti PVIlItersebut mempunyai nilai pembuktian sama dengan putusan incasu ;.

No.1124 K/Pdt/2011Kasasi/Para Pembantah ajukan sebagai bukti PVIl yang menjadidasar dikabulkannya gugatan Para Termohon Kasasi/Terbantah Adalam No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo.

No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo No.1023 K/Pdt/2006 dinyatakan tidak dapatdilaksanakan ;Bahwa berdasarkan hakhak yang telah Para PemohonKasasi/Para Pembantah uraikan diatas, jelas bahwa penyitaanpada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 oleh Juru Sita PengadilanNegeri Padang atas tanah tersita adalah tidak berdasarkan hukumkarena tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Padangtanggal 26 Mei 2005 No.28/PDT/2005/PT.PDG. jo. putusanMahkamah Agung RI.

Menyatakan sah tanah objek perkara adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang telah diberi status hukum sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Padang Nomor : 31/Pdt.G/2008/PN.Pdg tertanggal 9 September 2008 jo DBP Nomor : 142/PDT/2008/PT.Pdg tertanggal 16 Juli 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/PDT/2010 tertanggal 11 Nopember 2010 ;3.

Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan dan membebaskan objek perkara dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Padang Nomor : 31/Pdt.G/2008/PN.Pdg tertanggal 9 September 2008 jo DBP Nomor : 142/PDT/2008/PT.Pdg tertanggal 16 Juli 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/PDT/2010 tertanggal 11 Nopember 2010 dari hak miliknya maupun dari hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, kemudian dihukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat,

Nomor : 142/PDT/2008/PT.PDG Tertanggal 16 Juli 2009, jo.

DBP.Nomor : 142/PDT/2008/PT.PDG Tertanggal 16 Juli 2009, jo.

M E N G A D I L I:

• Menyatakan Pembantah adalah bukan pembantah yang baik ;
• Menolak perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi Petkara Perdata No.38/Pdt.G/2014/PN.Pdg Jo Putusan Banding No.120/Pdt.2015/PT.Pdg Jo Putusan Masasi No.3491K/Pdt/2015 Jo Putusan PK No.177 PK/Pdt/2018 ;
• Menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp.4.486.000,-(Empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Reg Perkara No. 46/Pdt.Bht/2020/PN.Pdg telah mengajukanPerlawanan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No38/Pdt.G/2014/PN.Pdg Jo PT Padang No 120/Pdt/2015/PT.Pdg Jo Putusan KasasiMA RI No 3491 K/Pdt/2015 Jo Putusan PK MA RI 177 PK/Pdt/2018 terhadapTerbantah Eksekusi sebagai berikut:A. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN PERLAWANANI/BANTAHAN :1.

Bahwa oleh sebab itu Pembantah/Pelawan dengan tegas menolak dansangat keberatan terhadap pelaksanaan Pelaksanaa Eksekusi dariPengadilan Negeri Padang dalam perkara Perdata No.38/PDT.G/2014/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No.120/PDT/2015/PT.PDG tanggal 25 Mei 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungR.I.

Berdasarkan uraian atas fakta kasus dan fakta hukum diatas, maka perkaraperdata No. 38/PDT.G/2014/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No.120/PDT/2015/PT.PDG tanggal 25 Mei 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungR.I.

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Padang120/PDT/2015/PT.PDG tanggal 17 September 2015 pada halaman 9Halaman 7 dari 14 Putusan No. 46/Pdt.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Perdata No.38/PDT.G/2014/PN.PDG Jo Pengadilan TinggI Padang No.120/PDT/2015/PT.PDG tanggal 25 Mei 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I.No. 3491 K/Pdt/2015 tanggal 29 September 2016 dan Putusan Mahkamah Agungpada Tingkat Peninjauan Kembali No. 177 PK/Pdt/2018, tidak dapat dieksekusi(Non Eksekutabel);2.

No. 724K/Pdt/2003 tanggal 28 Februari 2005, saling bertentangan dengan putusan perkaraperdata No. 140/Pdt/G/1996/PN.PDG tanggal 20 Juni 1997 Jo DB No. 110/Pdt/G/1997/PT.PDG tanggal 25 November 1997 Jo MARI Reg.

Bahwa perkara perdata No. 50/Pdt/G/2001/PN.PDG mengandung azas Nebis in idemdengan perkara perdata No. 140/Pdt/G/1996/PN.PDG, karena objek perkara perdataNo. 50/Pdt/G/2001/PN.PDG adalah sama dengan objek perkara perdata No. 140/Pdt/G/1996/PN.PDG tanggal 20 Juni 1997 jo DB No. 110/Pdt/1997/PT.PDG tanggal 25Nopember 1997 Jo MARI Reg.

PutusanPutusan tersebut adalah atas dalildalil, subjek dan objek perkara yang samayaitue Putusan Pengadilan Negeri Padang No.254/1963/PN.PDG ;e Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT.PDG ;e Putusan Mahkamah Agung RI No. 1490/K/Sip/1975 ;e Putusan Pengadilan Negeri Padang No.50/PDT.G/2001/PN.PDG ;e Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.104/PDT/2002/PT.PDG ;e Putusan Mahkamah Agung RI No.724 K/PDT/2003 ;11e Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.328.PK/PDT/2008 ;e Putusan Pengadilan

Kalau Pengadilan tahu bahwa Perdata No.140/Pdt.G/1996/PN.PDG ada hubungan kuat dengan perkara No.254/1963/PN.PDG, PutusanPengadilan Tinggi No.417/1967/PT.PDG dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1490/K/SIP/1975.

Tetapi Allah berkehendak lain membetulkanyang benar dan menyalahkan yang salah.Sehinggal Pengadilan mengabulkan doa ibu Terbantah Ramiah (Alm) yang menyatakan ibuTerbatah Ramiah (Alm) sah sebagai ahli waris Meme alias Pimping dengan PutusanPengadilan No. 245/1963/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi No. 417/1967/PT.Pdg danPutusan Mahkamah Agung No. 1490/K/SIP/1975 dan diperkuat lagi dengan PutusanPengadilan No. 50/Pdt/G/2001 Pn.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi No. 104/Pdt/G/2002/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah

181/PDT/2011/PT.PDG

No. 181/PDT/2011/PT.Pdg. 9. Ramianis Umur 37 tahun, suku piliang, pekerjaan iburumah tangga tempat tinggal di Jorong EkorParit Desa Limbanang Kecamatan SulikiKab.Lima Puluh Kota;10.

No. 181/PDT/2011/PT.Pdg. 1. H.Yuhasri,SH : Advokat/Pengacara anggota PERADIN0O.9210581;2.

No. 181/PDT/2011/PT.Pdg. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 /Terbanding ;B. Direktur Bank Mandiri (Persero) Eks.Bapindo Cabang Padang. UntukSelanjutnya disebut sebagai Tergugat B / Terbanding ;c.

No. 181/PDT/2011/PT.Pdg.

PutusanBanding Nomor 68/Pdt/2002/PT.Pdg jo. Putusan Kasasi Reg.

Nomor 114/G/B/K/1984/PT.Pdg seluas 400 m?

Nomor 68/Pdt/2002/PT.Pdg jo. Nomor 857 K/Pdt/2003, karenakeberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 961, Surat Ukur Nomor000359/2005 tersebut terjadi ketika perkara perdata Nomor81/Pdt.G/2001/PN.Pdg jo. Nomor 68/Pdt/2002/PT.Pdg jo.

Nomor68/Pdt/2002/PT.Pdg jo. Nomor 857 K/Pdt/2003, karena keberadaanPenggugat Konvensi di atas obyek perkara dalam keadaan perkaraperdata Nomor 81/Pdt.G/2001/PN.Pdg jo. Nomor68/Pdt/2002/PT.Pdg jo. Nomor 857 K/Pdt/2003, masih dalam tarappemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;8.

Nomor 68/Pdt/ 2002/PT.Pdg jo.

Objek perkara Nomor 23/Pdt.G/1997/PN.Pdg jo Nomor 152/PDT/1997/PT.Pdg jo Nomor 3569K/PDT/1998;a.

Nomor 108/PDT/2006/PT.PDG jo. Nomor 616 K/PDT/2007 tersebut PenggugatMagriet Tjendrawati yang secara sah telah memiliki tanah dan bangunanSHM Nomor 1099 Surat Ukur Nomor 00300/2003 tersebut sejaktanggal 17 Januari 2005 sama sekali tidak ditarik menjadi pihak atauPersona Standi in Judicio dalam perkara Nomor 85/Pdt/G/2005/PN.PDGjo. Nomor 108/PDT/2006/PT.PDG jo. Nomor 616 K/PDT/2007;Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2014.

Nomor 108/PDT/2006/PT.PDG jo. Nomor 616 K/PDT/2007 adalah putusan yang cacat dan harus dibatalkan, lantarankurang pihak;Bahwa Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi adalah untuk perkaraNomor 85/Pdt/G/2005/PN.PDG jo. Nomor 108/PDT/2006/PT.PDG jo.Nomor 616 K/PDT/2007 sesuai dengan Surat PemberitahuanPelaksanaan Eksekusi yang diterbitkan oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Padang Nomor W3.UI/038/HK.02.

/l/2013 tanggal 07 Januari 2013dan sama sekali bukan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/1997/PN.PDGjo Nomor 152/PDT/1997/PT.PDG jo Nomor 3569 K/PDT/1998;. Bahwa perkara Nomor 85/Pdt/G/2005/PN.PDG jo. Nomor 108/PDT/2006/PT.PDG jo. Nomor 616 K/PDT/2007 berlangsung tanpa diletakkanSita Jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara pada semuatingkat pemeriksaan perkara;.

Nomor 108/PDT/2006/PT.PDG jo. Nomor 616 K/PDT/2007 a quo pada semua tingkat peradilan sama sekali tidak pernahdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);.

Keputusan PengadilanTinggi Sumatera Barat Nomor : 07/PDT/2008/PT.PDG Tanggal 6 Maret2008, jo.

Keputusan Pengadilan Tinggi SumateraBarat Nomor : 07/PDT/2008/PT.PDG Tanggal 6 Maret 2008, jo.

Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera BaratNomor : 84/PDT/2006/PT.PDG, jo.

PutusanNomor : 84/PDT/2006/PT.PDG, jo.

./2000/PN.KBRjo. 112/PDT/2001/PT.PDG jo. 1853.K/PDT/2003;Bahwa Penggugat bukan pihak dalam perkara yang dimaksud;Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1555 K/Pdt/2015Bahwa Tergugat I, Il, dan Ill sebagai Penggugat dan Tergugat IV sebagaiTergugat dalam perkara tersebut;Bahwa Penggugat tidak satu kaum dengan Penggugat maupun Tergugatdalam perkara dimaksud;Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara dimaksud tidakpernah memberitahu Penggugat bahwa objek perkara dimasukkan dalamperkara yang dimaksud

tangankan kepada pihakmanapun, sehingga adalah mustahil jika Pihak Tergugat II Ill ataupun IVmempunyai hak atas objek perkara;10.Bahwa Pihak Tergugat , Il, Ill sangat mengadaada menyatakan objek11perkara sebagai pusako tinggi kaumnya, karena untuk menjelaskan letakdan batas sepadan objek perkara saja Tergugat sudah keliru, oleh karenaitu bagaimana mungkin objek perkara merupakan pusako tinggi kaumTergugat I, Il, dan Ill, dengan demikian perkara perdata Nomor20/PDT.G/2000/PN.KBR. jo. 112/PDT/2001/PT.PDG

RajoAlam mengakui objek perkara adalah tanah pusako tinggi kaum Penggugat,oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/PDT.G./2000/PN.KBRjo. 112/PDT/2001/PT.PDG jo. 1853.K/PDT/2003 terhadap objek perkara poinb. harus dibatalkan;12.Bahwa atas tindakan/perbuatan Penggugat dan Tergugat dalam perkaradimaksud tidak memberitahu Penggugat bahwa objek perkara termasukdalam objek perkara dalam perkara dimaksud telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat berupa hasil sawah yang dimusnahkan sebesar 1200

sebagai Penggugat yang berlawanan dengan Ir.Devison sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya (Tergugat IV) danBuyung Nasri, dan perkara perdata Nomor 20/PDT.G/2000/PN.KBR tersebuttelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) denganputusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 112/PDT/2001/PT.PDG danputusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 1853 K/PDT/2003 dimana H.Muslaini Pitokari dan Tergugat dkk dimenangkan oleh Pengadilan danobjek perkara dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi Tergugat

, jo. 1853 K/PDT/2003 bukanlah pihak yang samadan tidak pernah ikut sebagai pihak dalam Perkara Nomor20/PDT.G/2000/PN.KBR, jo. 112/PDT/2001/PT.PDG, jo. 1853 K/PDT/2003tersebut, dan bukan pula dengan tujuan yang sama, melainkan hanyasepanjang menyangkut objek perkara pada poin b dalam PutusanPengadilan Negeri Nomor 20/PDT.G/2000/PN.KBR, Jo.112/PDT/2001/PT.PDG, jo. 1853.K/PDT/2003.

Banding No.90/PDT/2005/PT.PDG. Kasasi Reg. No.2415.K/PDT/2006.

Banding No. 90/PDT/2005/PT.PDG. dan KasasiReg. 2415.K/2006/PDT/2006.

Jo Putusan Perdata No. 90/PDT/2005/PT.PDG. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2415.K/ PDT/ 2006.(Vide bukti P.2. P.3.

Jo Perdata No. 90/PDT/2005/PT.PDG. Jo MARI No. 2415.K/PDT/2006.

Jo Putusan Perdata No. 90/PDT/2005/PT.PDG. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg.