menyatakan putus hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn20)21)Pemutusan hubungan kerja dengan alas an sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2(dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

sebesar Rp. 2.528.815, sehingga menjadi pembuktian yangsempurna.Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnMenimbang, bahwa upah yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat sesuai keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat danjawaban dari Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yangberlaku, dimana upah yang didapat Penggugat setiap bulannya dibawah upahminimum kota medan Tahun 2019 sebesar Rp. 3.266.807 per bulan, sehinggaberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44

satu juta rupiah) perbulan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkanbahwa Tergugat dihukum untuk membayar uang iddah selama tiga bulansebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jika dibandingkan denganpenghasilan Pemohon/Pembanding sebesar Rp 6.028.250,00 (enam juta duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan, maka uang iddahsejumlah tersebut dipandang masih belum patut dan layak ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubenur KalimantanSelatan Nomor 188.44

penyebabnya Tergugatsering cemburu buta menuduh Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan 8keterangan saksiSaksdipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama SALINAN kurang lebih 4 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagikomunikasi layaknya suami isteri, harus dianyatakan terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalam sidangdan mengacu upah minimal di Kalimantan Selatan Berdasarkan KeputusanGubernur Kalsel Nomor 188.44

IX huruf e) ;11.P 11 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/36/KPTS/TAHUN 2013, tentang Upah MinimumSektoral Kota Medan Tahun 2018 ;12.P 12 : + Fotocopy~ print out hitp://retnoanilestari.blokspot.com/2013/01/sejarahkeadaanumumpt. jakaranatama, tanggal 25 September 2013 ;13.P 13 : Fotocopy Surat Keputusan Dewan Eksekutif NasionalKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Nomor : AB.050/SK/DEN KSBSI/V/2011, tentang Koordinator Wilayah PropinsiSumatera Utara Konfederasi

T 2 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/36/KPTS/TAHUN 2013, tentang Upah MinimumSektoral Kota Medan Tahun 20138 ;. T 3: Fotocopy Surat Total Produksi Periode Tahun 2009 s/d2013 ;. T 4: Fotocopy Bukti Setor Pembayaran Pajak Masa 03.03.2012sebesar Rp. 1.784.888. (Satu juta tujuh ratus delapan puluhempat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) ;. T5: Fotocopy Bukti Setor Pembayaran Pajak Masa 11.11.2012sebesar Rp. 1.973.781.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012);Bahwa lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol MedanBinjai ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/309/KPTS/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang PenetapanLokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol MedanBinjaiProvinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diperpanjang berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/309/KPTS/2017tanggal 15 Juni 2017 dan diperpanjang lagi berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera

Utara Nomor 188.44/309/KPTS/2019 tanggal 2Desember 2019 tentang Perpanjangan Kedua Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol MedanBinjai ProvinsiSumatera Utara;Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan JalanTol MedanBinjai telah dilakukan sesuai dengan prosedur karenadilakukan oleh panitia pengadaan yang ditetapkan berdasarkanKeputusan Ketua Pengadaan Pengadaan Tanah i.c Tergugat Il Nomor131/SK12.BP.02.02/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang PerubahanKeputusan

ketentuanPasal 167 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka beralasan kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanyang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan bahwa putushubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena usia pensiun sejak 30Nopember 2015;Bahwa meskipun Penggugat menerima upah sebesar Rp1.650.000,00 (satujuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dari Tergugat, namunberdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

JAMHURI selaku AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan periode tahun20142019 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/403/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 20142019, pada hari Rabutanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Negara

berikut:Alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :+ Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan penggantipidana denda selama 4 (Empat) bulan terhadap Terdakwa apabilaTerdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, belum memenuhirasa keadilan didalam masyarakat serta kontradiktif dengan tujuanpemberantasan korupsi, yang mana dalam hal ini Terdakwa adalahselaku Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 20142019 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44

Labuhanbatu tahun anggaran 2015berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PermukimanProvinsi Sumatera Utara Nomor 061.1/289Tarukim Provsu/VI/2015 tanggal16 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan(PPTK) pada UPT Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 2015, bersamasama dengan Saksi EDDY RIFZANIKAMALUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2014Halaman 2 dari 106 halaman

Labuhanbatu tahun anggaran 2015berdasarkan Kontrak Nomor : 800 / UPT TARUKIM RP / 743 / 2015, tanggal12 Juni 2015, serta bersamasama dengan Saksi IIS JAMARIS selakuBendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Tarukim UPT Rantau PrapatTahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/1081/KPTS/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentangPengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PenataRuang dan Permukiman Provinsi

Penataan Ruang dan Permukiman Rantau Prapat DinasPenataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuaidengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 /1081 / KPTS / 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang PenggunaAngaran/Barang, Kuasa Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utaradalam rangka pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, dengantugas tanggungjawab yakni :

patut apabila Penggugat , Penggugat II memohon agarPengadilan menetapkan Penggugat I, Penggugat II mendapat upah selama6 bulan berturutturut hingga sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum; Bahwa Penggugat I, Penggugat II mendapat upah setiap bulannya tidakpernah sesuai dengan upah minimum sebagaimana yang ditetapkanPemerintah, sehingga patut dan lavak apabila PenggugatPenggugatmemohon upah yang diterima setiap bulannya didasarkan pada upah yangditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi KualaTanjung melaksanakan Pengadaan Tanah atas Penetapan Lokasi yangditerbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/350/KPTS/2018 tanggal 21 Mei2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk PembangunanJalan Tol Kisaran Tebing Tinggi Tahap Ruas Kuala Tanjung TebingTinggi di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun danKabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;12.

Untuk Kepentingan Umum telah diatur tentangkewenangan Turut Tergugat dalam menetapkan tanah diwilayahnyayang menjadi lokasi objek pengadaan tanah untuk kepentingan umumdan tidak terkecuali pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol ruasTebing TinggiKuala Tanjung yang didalamnya antara lain menggunakantanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan; Bahwa kewenangan Turut Tergugat tersebut telah dilaksanakandengan semestinya dan dituangkan dalam Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Nomor Urut 74; Bahwa benar pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari rencanastrategis pemerintah dan sepanjang pengetahuan Turut Tergugat telahdilakukan sesuai dengan tahapantahapan yang ditentukan dalam pasal 13,pasal 14, pasal 15, pasal 26 dan pasal 27 UndangUndang Nomor 2 Tahun2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum; Bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/292/KPTS/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TolKisaran Tebing Tinggi Tahap Ruas Kuala Tanjung Tebing TinggiProvinsi Sumatera Utara. Selanjutnya diberi tanda T12;3.

Fotokopi Salinan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor : 188.44/171/KPTS/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang TimPersiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi Tahap Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi di KabupatenSerdang Bedagai Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara ProvinsiSumatera Utara. Selanjutnya diberi tanda TTI1;2.

SAIFULLAH(Alm) selaku Anggota DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas masa Jabatan 2014 2019,selaku Ketua DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/485/2014 tanggal 17 September 2014tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas masa jabatan

MAHMUD IIP SYAFRUDIN Bin H.SAIFULLAH (Alm) selaku Ketua DPRD Kabupaten Kapuasberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/485/2014 tanggal 17 September 2014 tentangPeresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas masa jabatan Tahun 2014 2019memiliki tugas sesuai Pasal 25 Tata Tertiob DPRD Kab.

,saksi Rial Eeng Djangga dan terdakwa sendiri serta bukti surat berupaSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/4/10/2014tanggal 11 Agustus 2014 dan Nomor 188.44/485/2014 tanggal 17September 2014, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Nomor188.4/251/K/DPRD.2014 tanggal 14 Nopember 2014 dan Nomor188.4/18/K/DPRD.2014 tanggal 2 Oktober 2014 serta Nomor 188.4/19/K/DPRD.2014 tanggal 2 Oktober 2014 terbukti;Pada saat terjadinya tindak pidana Korupsi ini, terdakwa sebagai anggotaDewan Perwakilan

Nomor SK 130/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2022, tanggal 14 Februari 2022;

4. Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan, pemurnian dan pengangkutan dan penjualan) di dalam WIUP, seluas 2000 hektar, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.338/2017, tanggal 30 Mei 2017, diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44

yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, wajib terlebin dahulu memperoleh surat izin untukmelakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Penggugat menyatakansudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai dengan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 188.44

untuk membayarkankepada Para Pemohon Kasasi semula Penggugat berupa uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaanmasa kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang PenggantiHak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasarperhitungan upah sebesar Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) sesuai berdasarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44

telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena efisiensi maka sebagai konsekuensi atas pemutusan hubungan kerjatersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44

rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka petitum huruf emenurut hukum berdasar untuk dikabulkan, dengan memperhitungkan masaHalaman21dari25Putusan PHI Nomor :170/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdnkerja Penggugat (Nurbaitun) awal bekerja sejak bulan Desember 2013 s.dNovember 2015 dengan kerja sekitar 1 (satu) tahun dan (11 sebelas) bulan danPenggugat II (Khadijah) mulai kerja bulan Mei tahun 2004 s.d November 2015dengan masa kerja sekitar 11 tahun dan 6 (enam) bulan dengan berdasarkan SKGubsu No.188.44

IDRUS, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009, tanggal 07Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai Anggota DPRDKabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan berdasarkan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 25 Mei2012 , diangkat selaku Anggota I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD KabupatenSeruyan, baik dalam kapasitas

IDRUS,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009,tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan berdasarkan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal25 Mei 2012 , diangkat selaku Anggota komisi I Bidang Hukum dan PemerintahanDPRD Kabupaten Seruyan, baik dalam kapasitas

IDRUS,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009,tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan berdasarkan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal25 Mei 2012 , diangkat selaku Anggota Komisi I Bidang Hukum dan PemerintahanDPRD Kabupaten Seruyan, baik dalam kapasitas

Anggota Arahman;Fakta hukum ini diperoleh dari keterangan saksi Bagus Wibowo Bin Soeworo, saksiTunjarsyah Bin Takhrani, saksi Eti Suwarti Binti Warsito, saksi Muhamad Yamin BinH.Husein Effendi, saksi Muhamad Yusuf Bin H.Baharuddin, saksi H.Baharuddin BinH.Brahim (Alm), saksi Ery Anshori dan terdakwa sendiri serta bukti surat berupa SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/237/2009 tanggal 07 Agustus2009 dan Peraturan DPRD Kabupaten Seruyan Nomor 01 tahun 2012 tanggal 25 Mei2012, dengan

; Menimbang, bahwa terdakwa sebagai anggota Komisi I DPRD KabupatenSeruyan untuk periode tahun 2009 s/d 2014, fakta hukum ini diperoleh dari keterangansaksi Bagus Wibowo Bin Soeworo, saksi Tunjarsyah Bin Takhrani, saksi Eti SuwartiBinti Warsito, saksi Muhamad Yamin Bin H.Husein Effendi, saksi Muhamad Yusuf BinH.Baharuddin, saksi H.Baharuddin Bin H.Brahim (Alm), saksi Ery Anshori danterdakwa sendiri serta bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/237/ 2009 tanggal 07

MATIUSBANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatanpengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Knusus dan Dana Pendamping DAk)pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/126/KPTS/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/126/KPTS/2014 tanggal 14 Pebruari 2014tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPengeluaran Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiHalaman 3 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PTMDNSumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TahunAnggaran 2014, dimana H.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/126/KPTS/2014 tanggal 14 Pebruari 2014tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPengeluaran Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiSumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TahunAnggaran 2014, dimana H. ZULKARNAIN, S.H., M.Si sebagai PenggunaAnggaran (PA) dan Dr. Ir.

uang pengganti sebesarRp. 1.125.305.206, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulansetelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar,maka harta benda terdakwa disita dengan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yangcukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjaraselama 2 ( dua ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan;Menetapkan Barang Bukti berupa :1) Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Rebuin, terbilang Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);81.Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/PRODA/2012tanggal 26 Nopember 2012;82.Fotokopi Surat tanggal 10 April 2012 No. 216/5.19.02/IV/2012, perihalPensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu TahunAnggaran 2012, beserta Lampirannya;83.Fotokopi Surat tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 594.3/762/1/2012,perihal Permintaan Data Tim Lapangan;84.Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/754/1/2012

tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan TimLapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi MasyarakatKurang Mampu di Kabupaten SeProvinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2012, beserta Lampirannya;85.Fotokopi Kuitansi tertanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaranhonorarium tim Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi MasyarakatKurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan

No. 1122 K/Pid.Sus/2014Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/PRODA/2012 tanggal26 Nopember 2012;Fotokopi Surat tanggal 10 April 2012 No. 216/5.19.02/IV/2012, perihalPensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu TahunAnggaran 2012, beserta Lampirannya;Fotokopi Surat tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 594.3/762/I/2012, perihalPermintaan Data Tim Lapangan;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/754/1/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan

TimLapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat KurangMampu di Kabupaten SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012,beserta Lampirannya;Fotokopi Kuitansi tertanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaranhonorarium tim Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi MasyarakatKurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan MassalTanah Bagi Masyarakat

Rebuin, terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/PRODA/2012 tanggal26 Nopember 2012;Fotokopi Surat tanggal 10 April 2012 No. 216/5.19.02/IV/2012, perihalPensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu TahunAnggaran 2012, beserta Lampirannya;Fotokopi Surat tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 594.3/762/I/2012, perihalPermintaan Data Tim Lapangan;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/754/1/2012 tanggal

Fotokopi dari fotokopi Petikan SK atas nama SAFITRI Nomor:188.44/762/BKD/2011, diberi tanda bukti P10;Penetapan Perkara Perdata No. 146/Pdt.P/2018/PN.Tdn Hal3 dari 10Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan berupa asli dan fotokopi, namun fotocopy tersebut telah dilegalisir dandiberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga suratsurat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti, asliSuratSurat bukti tersebut

( SepuluhRibu Meter Persegi) oleh pemerintah kepada pemohon sekaligus penyerahanSertifikat hak pakai selama 5 ( Lima ) Tahun dengan Nomor : 3268 DesaMotolohu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara tanggal 28 September 1984 Nomor : 188.44 / HP / TRANS /13, dan di beri nama AMAQ MUNIAH dan kemudian pada tanggal : 10Februari 1990 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertahanan NasionalNomor : 21 / KBPN / 1989 tanggal 29 November 1989 telah di lakukanperubahan dari hak