memberi isyarat benderakepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapalKM.BGU B14 (KG 93545 TS) untuk merapat segera diburitan lambung kanan KRI SILAS PAPARE386,selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggotaKRI SILAS PAPARE386 yakni saksi AGI PERGAINDRAYADI dan saksi YAHDIYANSYAH, dari hasilpemeriksaan di atas kapal KM.BGU B14 (KG 93545 TS)diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIPI(Surat Izin Penangkapan Ikan);e Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.BGU B14 (KG93545 TS) dibawa / di ADHOC

) untuk merapat segera diburitan lambung kanan KRI SILAS PAPARE386,selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggotaKRI SILAS PAPARE386 yakni saksi AGI PERGAINDRAYADI dan saksi YAHDIYANSYAH, dari hasilpemeriksaan di atas kapal KM.BGU B14 (KG 93545 TS)diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIUP(Surat Izin Usaha Penangkapan ) serta ditemukan telahmenggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat(pair trawl) ;e Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.BGU B14 (KG93545 TS) dibawa / di ADHOC

dan diperiksa oleh KRI SILAS PAPARE386 padaposisi 034743 U1052730T yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapanikan secara illegal, dengan barang bukti (satu) unit jaring pair trawl dan ikan hasiltindak pidana yang dilakukan LE VAN KY THOAIT sebagai nakhoda KM.BGU B14(KG 93545 TS) ;Putusan No. 06/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni Hal. 23Menimbang, mengenai barang bukti ikan yang dimusnahkan, Majelis Hakimberpendapat bahwa perlunya penanganan dengan segera untuk dilelang pada pelabuhantempat kapal di Adhoc

., Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung selaku anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.Hakimhakim Anggota, Ketua,ttd/ ttd/Horadin Saragih, SH., MH. Marina Sidabutar, SH., MH.ttd/Fauzan, SH., MH.Panitera Pengganti,ttd/Endah Detty Pertiwi, SH. MH.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.

., HakimHakim AdHoc PHIpada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. MH., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd./ ttd./Arsyad, SH. MH., Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Bernard, SH. MMPaniteraPenggantittd./A.K. Setiyono, SH.MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n.

BV 97909 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa NGUYEN VAN PHI selaku Nahkoda KM.

BV 97909 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.SusPrk/2017/PN RanATAUKETIGABahwa terdakwa

BV 97909 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan.ATAUKE EMPATBahwa terdakwa NGUYEN VAN PHI selaku Nahkoda KM.

BV 97909 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.SusPrk/2017/PN RanPasal 98 Jo.

Uang Penggantian Hak sebesar13.813.040 Rp.2.589.945, =Rp.16.402.985, X 15 % =Rp.2.460.440, Jumlah Rp.18.863.425, (delapan belas juta delapan ratusenam puluh tiga riobu empat ratus dua puluh limarupiah) ;Apabila Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim AdHoc yang mulia yang memeriksa dan memutus' perkara iniberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik = mohonputusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono) ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan MHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri MedanNo

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

., danPaulus Raiwaki, S.E, masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis yangdidampingi Hakimhakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Nurlaila AbdulGani, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukumPenggugat dan kuasa hukum Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Asri Rahim, S.Kom Eddy Soeprayitno S.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;21Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis , JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

;Bahwa Majelis Arbitrase AdHoc, melalui suratnya Nomor: 03/II/ARB/AdHoc/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal: PemberitahuanPembentukan Majelis Arbitrase AdHoc dalam Penyelesaian Sengketaantara PT Salamander Energy (North Sumatera) Limited melawan PTAsuransi Purna Arthanugraha (Surat Pemberitahuan PembentukanMajelis Arbitrase AdHoc) (Bukti Permulaan 1.126), telahmemberitahukan mengenai telah terbentuknya Majelis Arbitrase AdHoc,dengan menyebutkan:Sehubungan dengan Penyelesaian Sengketa antara PT

SalamanderEnergy (North Sumatera), Limited melawan PT Asuransi PurnaArthanugraha, melalui surat ini kami informasikan bahwa MajelisArbitrase AdHoc yang akan memeriksa dan memutus perkara a quotelah terbentuk dengan susunan sebagai berikut:Ketua Majelis : Frans Lamury ANZIIF, AAIK.

;Sehubungan dengan itu kami harap Para Pihak mempersiapkan segalahal untuk menghadapi persidangan yang waktunya akan ditentukankemudian dan diberitahukan melalui surat kepada para pihak;Bahwa Majelis Arbitrase AdHoc, melalui suratnya Nomor: 04/III/ARB/AdHoc/2014 tanggal 27 Maret 2014 Perihal: Undangan PersiapanPenyelesaian Sengketa antara PT Salamander Energy (NorthHalaman 41 dari 89 hal. Put.

Nomor 1815 K/Pdt/201634.35.36.Sumatera), Limited melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (SuratUndangan Persiapan Penyelesaian Sengketa) (Bukti Permulaan T.127),telah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk hadir di Kantor BANIpada tanggal 2 April 2014 guna membahas mengenai persiapanpenyelesaian sengketa, dengan menyebutkan:Sehubungan dengan telah terbentuknya Majelis Arbitrase AdHoc dalamsengketa antara PT Salamander Energy (North Sumatera), Limitedmelawan PT Asuransi Purna Arthanugraha, melalui

12760;Acara : Pembahasan mengenai persiapan penyelesaian sengketaBahwa untuk menjadi informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, baik Penggugatmaupun Tergugat , berdasarkan Surat Undangan PersiapanPenyelesaian Sengketa tersebut, telah datang untuk memenuhiundangan tersebut;Bahwa faktanya, sekalipun Tergugat pada tanggal 17 July 2012 melaluiSurat Pemberitahuan Berarbitrase, telah mengajukan Perselisihan a quountuk diperiksa dan diputus oleh Arbitrase AdHoc

terdapat ikan hasil tangkapan dari kapaltersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000(dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KMBV 90091 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKETIGABahwa terdakwa NGUYEN

penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TSdan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpanpada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg danterdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sahdari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKELIMABahwa terdakwa NGUYEN VAN NUOC selaku Nahkoda KM.

tersebut yang di simpanpada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg danterdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) danSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan KM KM BV 99688 TS tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan SyahbandarPerikanan;Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda KNF 7440 yangmerupakan

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan ;ATAUKETIGABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda

Dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapatikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapalKNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga terdapat alat tangkap jenisTrawl yang disimpan di atas palkah yang dibawa oleh kapal KNF 7440;Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo.

,Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai Hakim Anggota,ATMAWIYANTI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat.Hakimhakim AdHoc, Ketua Majelis,Haryanto, S.Ag., SH. Royke Harold Inkiriwang, SH.Herman Sjafrijadi, SH.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa/di Adhoc ke PenyidikPSDK Batam. di Batam.wonnennnnee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRwonnnnnnn= Bahwa Terdakwa LUONG TOI selaku Nahkoda KM. BV 92442 TS bersamasama dengan saksi LUONG NGOC HONG selaku ABK KM.

BV 92443 TS.6 Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa/di Adhoc ke PenyidikPSDK Batam. di Batam.Eases Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUwonnennnn= Bahwa Terdakwa LUONG TOI selaku Nahkoda KM. BV 92442 TS bersamasama dengan saksi LUONG NGOC HONG selaku ABK KM.

Tanggal 09 April 2015, yang ditujukan kepada KuasaPemohon, yang antara lain menyatakan bahwa, karena klausula arbitrasinyatidak menyebutkan lembaga arbitrase mana yang ditunjuk maka penyelesaiansengketa dapat ditempuh melalui arbitrase adhoc , dan untuk melaksanakanhal tersebut Pemohon telah mengajukan surat kepada Termohon No : 129/MS/SLB/NS/IV/15 tanggal 30 April 2015 Perihal : Pemberitahuan tentang Arbitasedan Penunjukan Arbiter (vide P 4), dan atas surat tersebut Termohonkemudian memberikan jawaban

,LLM., sebagai arbiter untukmenyelesaikan sengketa para pihak.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa Pengadilan berwenang menunjuk arbiter adhoc guna menyelesaikansengketa para pihak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya maka sudahsepatutnya bila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh

,HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim AdHoc PHI, Ketua Majelis,ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. ttd./Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.ttd./Arsyad,S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./Liliek Prisbawono Adi,S.H.

Bahwa oleh karenanyaMajelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempertimbangkansyaratsyarat formal pada Pasal 169HIR, 306Rbg dan 1905 BW maka pertimbangan1415hukum didalam putusan perkara No : 29/G/2011/PHI/PN.BDG Majelis Hakim AdHoc telah lalai memenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu) dengan batalnya putusan yangbersangkutan.

peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SRI YULIANTO,SURONO, TRIONO, PERI KRISTIAWAN, SUTRISNO tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HoradinSaragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkan22dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc Ketua Majelis,1.

., HakimHakim Adhoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H. M.H.Ttd./Dr Fauzan, S.H., M.H.Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt.SusPHI/2018Panitera Pengganti,Ttd.

Gulo, S.Kommasing masing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota berdasarkanpenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tanggal 2April 2019 dengan register Nomor 99/Pdt.susPHI/2019/PN Mdn, putusan manadiucapkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 dalam sidang yangterobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut dengan dibantu dibantu oleh Eridawati, SH., MH, Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupunKuasanya

;Hakimhakim ADHoc, Hakim Ketua,DTO DTOPARMONANGAN SIREGAR, S.H.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim AnggotaHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 575 K/Padt.SusPHI/2018tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Tid.Dr.