HakimHakim AdHoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para HakimAnggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.SusPHI/2020Panitera Pengganti,Ttd./Dr.

;Bahwa Majelis Arbitrase AdHoc, melalui suratnya Nomor: 03/II/ARB/AdHoc/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal: PemberitahuanPembentukan Majelis Arbitrase AdHoc dalam Penyelesaian Sengketaantara PT Salamander Energy (North Sumatera) Limited melawan PTAsuransi Purna Arthanugraha (Surat Pemberitahuan PembentukanMajelis Arbitrase AdHoc) (Bukti Permulaan 1.126), telahmemberitahukan mengenai telah terbentuknya Majelis Arbitrase AdHoc,dengan menyebutkan:Sehubungan dengan Penyelesaian Sengketa antara PT

SalamanderEnergy (North Sumatera), Limited melawan PT Asuransi PurnaArthanugraha, melalui surat ini kami informasikan bahwa MajelisArbitrase AdHoc yang akan memeriksa dan memutus perkara a quotelah terbentuk dengan susunan sebagai berikut:Ketua Majelis : Frans Lamury ANZIIF, AAIK.

;Sehubungan dengan itu kami harap Para Pihak mempersiapkan segalahal untuk menghadapi persidangan yang waktunya akan ditentukankemudian dan diberitahukan melalui surat kepada para pihak;Bahwa Majelis Arbitrase AdHoc, melalui suratnya Nomor: 04/III/ARB/AdHoc/2014 tanggal 27 Maret 2014 Perihal: Undangan PersiapanPenyelesaian Sengketa antara PT Salamander Energy (NorthHalaman 41 dari 89 hal. Put.

Nomor 1815 K/Pdt/201634.35.36.Sumatera), Limited melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (SuratUndangan Persiapan Penyelesaian Sengketa) (Bukti Permulaan T.127),telah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk hadir di Kantor BANIpada tanggal 2 April 2014 guna membahas mengenai persiapanpenyelesaian sengketa, dengan menyebutkan:Sehubungan dengan telah terbentuknya Majelis Arbitrase AdHoc dalamsengketa antara PT Salamander Energy (North Sumatera), Limitedmelawan PT Asuransi Purna Arthanugraha, melalui

12760;Acara : Pembahasan mengenai persiapan penyelesaian sengketaBahwa untuk menjadi informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, baik Penggugatmaupun Tergugat , berdasarkan Surat Undangan PersiapanPenyelesaian Sengketa tersebut, telah datang untuk memenuhiundangan tersebut;Bahwa faktanya, sekalipun Tergugat pada tanggal 17 July 2012 melaluiSurat Pemberitahuan Berarbitrase, telah mengajukan Perselisihan a quountuk diperiksa dan diputus oleh Arbitrase AdHoc

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri olehAnggotaanggota tersebut dan oleh RITA ELSY, SH., MH., Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh para pihak.AnggotaAnggota: Ketua,ttd./ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH. ttd./ H.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Tid. Tid.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 8 dari 9 hal. Put.

kemudian mengindentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut danmemberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM Sudita15 untuk merapat ke KP HIU MACAN 005, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh anggota KP HIU MACAN 005 yakni saksi Hendri Hamzah, A.Md dan saksiDeddy Widiyamtoro dari hasil pemeriksaan diatas kapal KM Sudita 15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha perikanan).Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc

kemudian mengindentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut danmemberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM Sudita15 untuk merapat ke KP HIU MACAN 005, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh anggota KP HIU MACAN 005 yakni saksi Hendri Hamzah, A.Md dan saksiDeddy Widiyamtoro dari hasil pemeriksaan diatas kapal KM Sudita 15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc ke PenyidikSatker PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 UndangUndang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor.31Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 76B ayat (1) UndangUndang No45 Tahun 2009 Tentang

SYAHRUL MACHMUD, SH.MH, sebagai Ketua Majelisserta EKO WAHYUDI, SH,SE.MM dan HARRIS MANALU, SH, masingmasing sebagai Hakim AdHoc, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari : RABU, Tanggal 2 MEI 2012oleh Ketua Majelis dan Hakimhakim AdHoc tersebut dan dibantu olehMASLIMAH, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasaTergugat tanpa dihadiri kuasa Penggugat.HakimHakim AdHoc HakimKetuaEKO WAHYUDIL SH,SE.MM DR.H.

Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakimhakim Adhoc, Putusan mana diucapkan dalampersidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini, Kamistanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh Para Penggugat

tanpa dihadiri Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Buyung Marizal, SH HakimHakim AdHoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehYusticia Roza Putri, SH.,MH.. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AnggotaKetuaTtd/Dwi Tjahyo Soewarsono. SH..Ttd/ Prof. Dr. Muchsin, SHTtd/H. Buyung Marizal, SHHal. 7 dari 6 hal. Put.

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamHal. 6 dari 7 hal.Put.Nomor 533 K/Pdt.SusPHI/2015sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen Ketua dengan dihadiri olehAnggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,Ttd./Bernard, S.H.,M.M. Ttd./Ttd./H. Arif Soedjito, S.H.,M.H. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.Panitera Pengganii,Ttd.

.:10/WASIT/ADHOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012, yang amarnya sebagaiaMENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untukseluruhnya ;2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Munaslub pada tanggal 1112Desember 2011 bertentangan dengan AD / ART PB.PTMSI Tahun2008;3. Menyatakan AD/ART PB PTMSI hasil Munaslub Tahun 2011 tidakmemiliki kekuatan4. Menyatakan bahwa terpilinnya Dato Sri Tahir, MBA sebagai KetuaUmum PB PTMSI masa bakti 20122016 tidak5.

,Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai Hakim Anggota,ATMAWIYANTI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat.Hakimhakim AdHoc, Ketua Majelis,Haryanto, S.Ag., SH. Royke Harold Inkiriwang, SH.Herman Sjafrijadi, SH.

terdapat ikan hasil tangkapan dari kapaltersebut yang di simpan pada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000(dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KMBV 99688 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KMBV 90091 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKETIGABahwa terdakwa NGUYEN

penangkapan ikan bersama dengan Kapal KM BV 90091 TSdan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpanpada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg danterdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sahdari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKELIMABahwa terdakwa NGUYEN VAN NUOC selaku Nahkoda KM.

tersebut yang di simpanpada palka kapal KM BV 99688 TS sebanyak 2000 (dua ribu) Kg danterdapat alat tangkap Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 99688 TSmelakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) danSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan KM KM BV 99688 TS tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan SyahbandarPerikanan;Bahwa selanjutnya KM BV 99688 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa oleh karenanyaMajelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempertimbangkansyaratsyarat formal pada Pasal 169HIR, 306Rbg dan 1905 BW maka pertimbangan1415hukum didalam putusan perkara No : 29/G/2011/PHI/PN.BDG Majelis Hakim AdHoc telah lalai memenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu) dengan batalnya putusan yangbersangkutan.

peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SRI YULIANTO,SURONO, TRIONO, PERI KRISTIAWAN, SUTRISNO tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HoradinSaragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkan22dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc Ketua Majelis,1.

Gulo, S.Kommasing masing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota berdasarkanpenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tanggal 2April 2019 dengan register Nomor 99/Pdt.susPHI/2019/PN Mdn, putusan manadiucapkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 dalam sidang yangterobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut dengan dibantu dibantu oleh Eridawati, SH., MH, Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupunKuasanya

;Hakimhakim ADHoc, Hakim Ketua,DTO DTOPARMONANGAN SIREGAR, S.H.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.Ttd.Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ayumi Susriani, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut danJarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H.Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.SusPHI/2018Panitera Pengganti,Ttd.

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialIi Dalam mekanisme PutusanBahwa sampai hari Senin tanggal 28 Mei 2012 atau 20 hari setelah putusan tanggal08 Mei 2012 Pemohon Kasasi belum menerima putusan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 104, Pasal 106 dan pasal 107 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang menyatakan sebagai berikut:a Pasal 104Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 103ditandatangani oleh Hakim, Hakim AdHoc

Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd/. Dr. Horadin Saragih, $.H., M.H., ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,ttd/. Fauzan, S.H., M.H.

,SH. masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PangkalpinangNomor : 01/G/2016/PHI.PN.Pgp tanggal 20 Januari 2016 Putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para hakim anggota tersebut, YUSRIZAL, SH. Panitera Pengganti, KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,HERMAN SJAFRIJADI, SH.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;21Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis , JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.