Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.

La OdeHafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) denganpara ketua kelompok tani, termasuk Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natraselaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, yaitu sebagai berikut: Pencairan pihak pertama sebesar 60% dari jumah total danadilaksanakan oleh kelompok tani dengan mengajukan permohonanpencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.

Raha sebesar Rp68.100.000,00.Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok taniKembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi KetuaKelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesarRp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehinggatotal dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnyadana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembarkwitansi pertanggungjawaban senilai Rp750.000.000,00 akan tetapilahan percetakan sawah

No. 2285 K/Pid.Sus/2015pencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.

Raha sebesar Rp68.100.000,00.Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok taniKembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi KetuaKelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesarRp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehinggatotal dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnyadana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembarHal. 11 dari 35 hal. Put.

No. 2285 K/Pid.Sus/2015 Terdakwa seorang petani merupakan korban KebijakanPelaksanaan proyek Program Bantuan Sosial (Bansos) untukpercetakan sawah yang dilakukan Ir. La Ode Hafuna bin La OdeKada sebagai PPK yang melaksanakan keseluruhan proyek; Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakantahapantahapan pelaksanaan proyek sampai pencairan danaproyek. Terdakwa hanya tanda tangan blangko kosong pencairan danaproyek atas perintah Ir.

Saksi SITTI SARINI ADNAN, S.Sos di bawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa ;e Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupaHalaman 70 dari 134 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2017.

Haltim adalah mengarsipkan suratsurat masukdan suratsurat keluar ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana bansos berupa honorimam dan pendeta dari dinas sosial tahun 2013 ;Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan mengenai penyaluran honorimam dan pendeta di kab.

/PN Tte.Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para imam dan pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi bekerja pada dinas sosial Kab.

ADNAN FIHIR, S.Sos di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi pada tahun 2013 adalah Kepala Dinas KesejahteraanSosial Kab.

M.Si di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala DinasPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.

Undang undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaanberdasarkan Pasal 141 huruf b KUHAP, telah melakukan atau turutmelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakanProgram Bantuan Sosial (Bansos

mengambil uang bansos Pokmas Nanggala yang sudah dicairkanHal 13 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbysebelumnya, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dari Saudara ALAWI (DPO), selanjutnya uangtersebut oleh terdakwa diberikan pada terdakwa Il sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya Rp 34.000.000, (tiga puluhempat juta rupiah) dibawa sendiri oleh terdakwa dimana seharusnyadiserahkan pada pokmas NANGGALA yang diketuai oleh saksi H.

ADIM (Selaku Bendahara); Bahwa pada tanggal 18 April 2015 dana bantuan untuk kegiatanpengadaan sapi Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul14.25 WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk PokmasNanggala sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dandibawa oleh saudara ALAWI (DPO));Hal 23 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyBahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang

Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatin Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)); 272 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas

Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)) 222 on nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas Nanggala

Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017 Jumlah D 1.760.500 88.900.000 Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawahseluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhuantara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dansarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu denganKelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim

Suseno Adji (selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor: 522/SekrXII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasankeseluruhan + 50 Ha;b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK

Kamiden Sitorus Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/X1/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 68 dari 115 hal.

Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017521.06/CSB.APBN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesarRp100.000.000, 00:114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013(tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing danLand Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha diKelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua KelompokTani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus.

Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/XI/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 111 dari 115 hal.

Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetaksawah. Surat Perjanjian Kerjasama (SPk). Hasil Penilaian Verifikasi RUKK. Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompak(RUKK). Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK). Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK). Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan. Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan. Berita Acara Pendirian Kelompok Tani.

SITORUS ini lah orangyang akan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dankemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013, tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaanborongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetaksawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alim antaraketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRI dengan saksi K.

mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknisserta admnistrastif dalam rangka pelaksanaan ;Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafri dengan diketahui olehterdakwa Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPHKecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan danaTahap 1)Rp100.000.000,0 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiribantuan sosial (Permohonan Pencairan sebesarHulu melalui surat Nomor : 001/KTTH/X/2013 dengan dilampiri dokumenRincian Penggunaan Dana Bansos

Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwaluasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telahdikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.Halaman 21 dari 102. Putusan. Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRb.

SITORUS ini lah orangyang akan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dankemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013, tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaanborongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetaksawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alimantara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRI dengan saksiK.

Jefri Siagian bukan milik Saksi JefriRonald Parulian Siagian, Sik selaku Penyidik Subdit Ill Tipikor PoldaPapua yang sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana KorupsiDana Hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab.

Saksi Jefri Ronald Parulian Siagian.SIK, BAP Saksi dibacakan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikanperkara dugaan tindak pidana Korupsi pengelolaandana hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab.

Terdakwa yang telahmengetahui dari media massa bahwa Subdit Ill TipikorPolda Papua sedang menangani kasus dugaan TindakPidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPDDPPKADKab.

Thomas Tigi di HotelNew Season Entrop Distrik Jayapura Selatan KotaJayapura sekitar pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yangtelah mengetahui dari media massa bahwa Subdit IllTipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 kemudianTerdakwa menawarkan untuk membantu menyelesaikanmasalah tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada saksiDrs.

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barangkepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan bahwa Terdakwa yang mengetahui ada masalah yang sedang ditangani oleh Tipikor Polda Papua terhadap dugaan Tindak pidana korupsipengelolaan dana hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013yang melibatkan Drs.

40011 Kepulauan Meranti 278Jumlah 9.678 Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBNdan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dandiutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakinilokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 saksi Rahmat selaku Pejabat PembuatKomitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Huluguna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos

ha) 1.250 kg 10.000 12.500.0003 Pembelian Kapur pertanian 20.000 kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha)5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama(SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaanPemanfaatan dana bansos

Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.

Suseno Adji (Selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor : 522/SekrXII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain :a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwaluasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telahdikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (

Sitorus ini lan orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.

agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwamengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota DPR RIyang duduk di Komisi Ill mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem)untuk memfasilitasi islah (perdamaian) agar memudahkan pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana BantuanSosial (Bansos

ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode EtikAngota DPR RI : Anggota DPR RI dilarang meminta dan menerima pemberianatau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos

Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;e Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untukmempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaantindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal padasejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi

), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah ProvinsiSumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah

Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Illmengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dimaksudkan untuk mempermudah pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) danPenyertaan

Rekening : 0082-01-044314-50-8 tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

terkaitkelengkapan persyaratan administrasi dan kebenaran keberadaan pemohon bantuanhibah/bansos Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (temasuk di dalamnya LKP.TRITON Samarinda).

FATHURRAKHMAN,M.T., Kepala Bidang PNFI selaku Ketua Tim Bansos dan Hibah menandatanganiSurat Nomor : 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Rekomendasi MohonBansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 kepada Tim Panitia Anggaran Daerah(TAPD) Provinsi Kalimantan Timur C.qg. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,dimana dalam lampiran surat tersebut LKP.

administrasi dan kebenaran keberadaan pemohon bantuanhibah/bansos Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (temasuk di dalamnya LKP..TRITON Samarinda).

Kalimantan Timur No. 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) pada intinya bahawa lembaga yang tertera dalam Lampiransurat tersebut diantaranya LPK Triton memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pemberian Bansos/Hibah Prov.

terkait kelengkapan persyaratan administrasi, setelah dinyatakanlengkap maka Kepala Bidang PNFI selaku Ketua Tim Bansos dan Hibahmenandatangani Surat Nomor : 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 perihalRekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 kepada TimPanitia Anggaran Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur C.q.

melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan periode tahun2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secaraserta merta melekat pada dirinya, terdakwa telah menggunakan sejumlahdana yang secara nyata diketahui oleh terdakwa dana tersebut merupakandana Bansos

legislative yang mempunyaitugas bersamasama Panitia Anggaran dari Eksekutif membahas RAPBDProvinsi Kalimantan Barat sampai dengan penetapan APBD PropinsiKalimantan Barat sehingga terdakwa mengetahui dengan pasti adanya danabantuan yang di alokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas KedokteranUniversitas Tanjungpura Pontianak sehingga terdakwa dengan kedudukandan jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat telahmenggunakan dana Bansos

SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangseharusnya dialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) dengan cara :1. Dibuat kwitansi untuk pembayaran triwulan dan triwulan Il padatanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah), dan2.

SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangdialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006.** Bahwa Penggunaan Dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewanpembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak olehSekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat berlangsung hinggatahun 2008.

Proposal yang telah selesai dibuatkemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDYHARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan diDPRD Provinsi Kaltim.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KaltimNomor : 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal :Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarindamenjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkanrekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial

Para pengurus UKMBand Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima danahibah sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tersebutkarena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian danahibah 70%30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN.Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 20132014mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor :008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor BiroSosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;e Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

DPA SKPD1.20.03.09.00.00.5 1;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.

DPA SKPD1.20.03.09.00.00.51;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.

DPA SKPD :1.20.03.09.00.00.5 1;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting,Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBDMurni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM bandUnmul;Foto Copy SK.

Lotim dan pelapor sendiriadalah orang pelit karena didasari pelapor memiliki kepentingan terkaitpencairan dana bansos yang membutuhkan tanda tangan Pjs.

SYAMSURI HAMZAN melakukanpenghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI karenasaat itu Ir, SYAMSURI HAMZAN mengajukan Dokumen untukpencairan Dana Bansos guna ditanda tangani oleh Pjs. BupatiLombok Timur An. H. AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH tapi karenaberbagai pertimbangan saat itu Pjs. Bupati Lombok Timur tidak maumenanda tangani dokumen tersebut sehingga bertempat di kantorDinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur dan di depan orangbanyak Ir.

SYAMSURI HAMZAN melakukanpenghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI karenasaat itu Ir, SYAMSURI HAMZAN mengajukan Dokumen untukpencairan Dana Bansos guna ditanda tangani oleh Pjs. BupatiLombok Timur An. H. AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH tapi karenaberbagai pertimbangan dan masih didalam proses saat itu Pjs. BupatiLombok Timur belum bisa menanda tangani dokumen tersebutsehingga bertempat di kantor Dinas Peternakan Kabupaten LombokTimur dan di depan orang banyak Ir.

Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;k. Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;l. Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;m. Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;n. Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA;o. Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan;p. Foto Copy Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar);q.

Selanjutnya, pengurusUKM Band Unmul periode 20132014 mengirimkan Surat PermohonanPembatalan Bansos/Hibah Nomor: 008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim.

Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.

Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.

PutusanNo.53/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr Page 40 AL Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.

Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ; Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.

Danialsyah, M.Si. bin Djohansyah selaku Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagaipenerima Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013;Bahwa kemudian saksi Ir. H.

Langsung(SPPLS) Nomor 00023/199544/2013 tanggal 03 Juni 2013 kepada PejabatPenanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampiridokumen pendukung dan/atau pertanggungjawaban diantaranya berupa : Rencana Usaha Kelompok (RUK) ; Surat Pernyataan Kelompok tentang kesediaan mengikuti seluruhrangkaian kegiatan, dan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Soppeng Nomor 800/162/TPH/II/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial(bansos

No. 1883 K/Pid.Sus/2016Rahman Abu, S.Tp. alias Rahman bin Haji Abu yang semestinya dikelolasendiri oleh para Petani penerima dana Bansos tersebut, saksi RahmanAbu, S.Tp. alias Rahman bin Haji Abu membagi uang yang diterima kepadapara Ketua Kelompok Tani dengan kurang lebih sebesar Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah) perliter sesuai dengan jumlah POC yangditerima oleh para anggota kelompok tani;Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan danHoltikutura Kabupaten Soppeng Terdakwa

Danialsyah, M.Si. bin Djohansyahselaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura KabupatenSoppeng untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos)Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran 2013;Bahwa selanjutnya saksi Ir. H.

No. 1883 K/Pid.Sus/2016 Surat Pernyataan Kelompok tentang kesediaan mengikuti seluruhrangkaian kegiatan, dan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Soppeng Nomor 800/162/TPH/II/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial(bansos) SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai, yang dalam SKtersebut menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan SosialPengembangan Kedelai tahun 2013 seluas 5.000 ha ;Selanjutnya saksi Hajjah Yusliati, S.P alias

revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi paar tradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode

Khasana Kreasi Konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV.Khasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program

Put.No.1882 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV.Khasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;13 lembar surat penetapan koperasi peserta program

Dan untuk dana bansos yang turun sebesar Rp.322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi TUGIYARTI pada waktuada pertemuan anggota GP3A untuk hari, tanggal, dan bulan lupa tahun2010 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa.

Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakan untukkegiatan :1. Pembuatan kandang sapi di Dusun Jombor Lor, Desa Jombor ukuran10 m x 30 m dengan pagar batu bata dan atap asbes.2.

turun Terdakwa diam saja, kemudian setelahdana turun barulah Terdakwa mensosialisasikan bansos tersebut kepadaseluruh anggota kelompok GP3A D.I.

rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPASKPD/Ro.Keu201 1tanggal 22 Desember 2011 ; + 222 n= noe non nnn non noe on enn nnn oneBahwa yang mengelola kegiatan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah tahun 2010dan tahun 2011 adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov Sulawesi Tengahsebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BiroKeuangan Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; Bahwa Dana Hibah diperuntukan bagi organisasi pemerintah (kebupaten) danorganisasi kemasyarakatan sedangkan dana Bansos

hibah melampirkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);oe nN Oo Fewajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada gubernur melaluiBiro keuangan dan SKPD terkait setelah diterimanya dana dimaksud.Bahwa Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggran 2011sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/132/Ro.KewW/GST/2011tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan BantuanSosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011; Bahwa Mekanisme penyaluran dana hibah dan dana bansos

sampai denganditerima oleh penerima bantuan setelah semua syaratsyarat teknis kelayakanbisa dibantu yakni : 2 22 non non non nn non non noe nen enn nee Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh organisasikemasyarakatan/perorangan sesuai kriteria/persyaratan tersebut pada SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditujukan kepadaGubernur Sulteng / Sekertaris Daerah Prov Sulteng/Kepala Biro Keuanganselaku

Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);12 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;13 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;15 SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos

kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);16 SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);17 SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);18 SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,

-(seratus lima puluh juta rupiah); 19 SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);20 SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah); 21 SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)22 SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana

Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);23 SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);24 SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);25 SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi pinjamdari dana bansos dan belum sempat Saksi pertanggung jawabkan Saksi telah digantipada bulan Agustus 2010 ;Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kontan langsung kepada Terdakwa 1 (satu)kali mengenai tanggal dan bulan Saksi lupa namun pada tahun 2010 Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) di kediaman Terdakwa tepatnya di ruang tamu, atas perintahKepala Dinas Pak Rustan T.

Haruna selaku Kepala Dinas PKKD ;Bahwa Saksi selama menjadi Bendahara pernah ke kediaman Pak Bupati apabila adaundangan atau acara sedangkan keruangan kerja Pak Bupati di Kantor Saksi tidakpernah ;Bahwa Saksi pernah mengikuti Pak Bupati melakukan kunjungan kerja ke desadesadan pada saat itu Saksi yang membawa danadana bantuan untuk Pak Bupati serahkanlangsung kepada Masyarakat dari uang Bansos;Bahwa Saksi pernah melihat sendiri, Pak Bupati menyerahkan bantuan langsung berupauang kontan kepada Masyarakat

Haruna kepada saksi tidak sesuai denganperuntukannya yang mana dana tersebut adalah dana Bansos seharusnya digunakanuntuk Bansos juga ; Bahwa mekanisme mengenai dana Bansos adalah ada yang diserahkan langsung olehPak Bupati ada juga yang diserahkan melalui proposal ;Tindakan saksi terhadap transaksi yang dilakukan kepada terdakwa adalah tindakanyang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan ;Dana bantuan sosial itu diperuntukan untuk organisasi kemasyarakatan, bantuanoperasional sekolah ;Bahwa

Haruna selaku Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah ;Bahwa benar setahu Terdakwa pada Tahun 2010 dana Bansos pada ABPD HalmaheraTimur Tahun 2010 sekitar sebesar Rp. 24.000.000.000, (Dua puluh empat milyardrupiah) ;Bahwa dari uang Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebutTerdakwa menyerahkan kepada Saudara Ridwan Marsaoli pertamanya Rp.80.000.000.

(seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukan untuk bantuan langsungkepada masyarakat ;Bahwa secara langsung Terdakwa mempertanggung jawabkannya ke BagianKeuangan;Bahwa untuk Dana Bansos belum ada pertanggung jawaban kepada Terdakwa karenapertanggung jawabannya langsung oleh Badan Keuangan Daerah ;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada bagian keuangan tentangbantuan yang Terdakwa sampaikan, karena pada saat kunjungan Terdakwa didampingioleh bagian keuangan ;Bahwa dari Rp. 510.000.000.