Namun demikian, majelis tetap mendengarketerangan saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan parapihak sesuai Pasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 (selanjutnya disebut UUPA). Untuk itu Penggugat telah menghadirkanayah dan kakak kandungnya yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah sebagaimana terurai di atas.

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelisperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimsalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah ditempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0277/Pdt.G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aguo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 345/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e

. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadaqah; dani. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan moenceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 6 dari 11 Put.

pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.l1 yang menurut Majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanadi atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA

berita acara tersebut sebagai bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah untukbercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai denganPasal 49 huruf (a) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ~ TentangPeradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang undang Nomor50 Tahun 2009 beserta penjelasannya (selanjutnya disebut UUPA

Tergugat, maka hal tersebut hanya ;akan memberimudharat, tidak saja kepada Penggugat yang menginginkanperceraian, namun akan berimbas pula kepada Tergugat, karenatujuan perkawinan sebagaiman Pasal J ayat 1 Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah dalamsurat ar Ruum ayat 29, yaitu. rumah tangga yang bahagia, sakinah,mawaddah warahmah tidak akan terpwujud jika tidak dengan kehendakdan tekad kedua belah pihak) ; Oleh karena itu sesuai Pasal 39ayat (1) dan (2) jo Pasal 65 UUPA

hal.105Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatukeadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adadanya keadaantersebut sesuai dengan bunyi lafaznya Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia pulamenyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000, sesuai bunyilafaz, maka terpenuhi pula syarat. jatuhnya talak satutergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut dan sesuai dengan Pasal 39 = ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun), 1974 jo Pasal 65 UUPA

menjatuhkan talak satukhuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000, ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI NomorNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka Majelis Hakim perlu) memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaJambi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat' tinggalpara pihak dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI:Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.

demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danHal 2 dari 3 hal.Pts.No.0937/Pdt.G/2009/PA.TA.Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIi Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir;i Mengabulkan permohonan pemohon dengan

Propinsi KalimantanTengah nama jalan/persil JALAN KAKAP adalah tidak berlaku diatastanah Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Bukit Tunggal,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya nama Jalan/Persil JalanBadak RT 04/ RW VP;Menyatakan kedudukan berkuasa atas tanahnya Para Penggugattersebut dipertahankan tetap dan dipulinkan atau tidak pernahkehilangan kedudukan berkuasa dalam perkara ini;Bahwa dalam Hukum Tanah Nasional ( Undangundang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria/UUPA

Dalam hal in) UUPA menegaskan bahwakekuasaan tertinggi atas tanah dimiliki oleh negara (Pasal 2 UUPA)dan selanjutnya atas dasar hak menguasai dari negara tersebutditentukan adanya macammacam hak atas tanah yang dapatdiberikan kepada dan dipunyai oleh individuindividu (pasal 4 ayat 1UUPA). Jenis Hakhak (perorangan) atas tanah dimaksud berikut tatacara perolehannya telah diatur dengan rinci sebagaimana dalam pasal16 sampai dengan pasal 43 UUPA, bentuk dan hakhak tersebutadalah (pasal 16 UUPA) :a.

Hak memungut Hasil Hutan;> Hakhak yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yangakan ditetapbkan dengan Undangundang serta hakhak yangsifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 ;Dimana Hak Milik adalah merupakan hak terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat 1 UUPA);Bahwa selanjutnya penguasaan dan penggunaan tanah yangberlandaskan hak yang diseidakan oleh UUPA tersebut dilindungi olehhukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesamaanggota

hukumnya Penguasaan dan/atau pengguanaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidakdibenarkanjm bahkan diancam dengan sanksi pidana sebagaimanadalam Undangundan nomor 5 Prp tahun 1960 yang menyatakanbahwa pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak adalah perbuatan yangdilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara ( pasal 2 danpasal 6);Bahwa dengan demikian istilah Kedudukan berkuasa atas tanah yangmenjadi dalil pokok gugatan para Penggugat tidak dikenal dalamkonsepsi Hukum Tanah Nasional/UUPA

Termohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga

merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Catatan Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telahsesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPAdengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

berhak melampaukewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No7/1989 jo.Ne3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA Ne7/1989 jo.

Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan denganverstek:sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat,Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti sebagaimana terurai di atas adalahkeliru dan salah menerapkan hukumnya, karena tidak memperhatikan dantidak berdasarkan Undangundang Nomor.5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA jo PeraturanPelaksanaannya dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961),yang pada saat terjadinya jual beli dimaksud masih berlaku/belum dicabutoleh Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Terlebih lagi berdasarkan

Pasal 26 UUPA pada ayat 1 yang menentukanbahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiatpemberian menurut adat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkanuntuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur denganPeraturan Pemerintah;5.

Bahwa demikian pula judex facti putusannya sebagaimana dalam putusana quo telah melanggar Undangundang, yakni ketentuan Pasal 26 UUPA joPasal 19, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961. Bahwajual beli tanah sengketa sebagaimana dinyatakan oleh judex facti sebagaitelah memenuhi syarat dan dinyatakan sah menurut hukum, sedangkanmenurut hemat kami putusan judex facti dimaksud bertentangan denganHaL. 8 dari 13 hal. Put.

Oleh karena proses jual beli dimaksud dibuat pada saat setelahberlakunya UUPA dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 masih sahberlaku.

No. 3174 K/Pdt/2010undangan termasuk dalam hal ini UUPA berikut Peraturan PemerintahNo.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa menurut Pemohon Kasasi judex facti telah salah menilai dan bahkanpenilaian dimaksud bertentangan dengan hukum dan keadilan, khususnyayang menyangkut bahwa Tergugat dinyatakan sebagai pembeli yangberitikad baik, dan dalam putusan a quo tidak dijelaskan posisi dankedudukan pihak Termohon Kasasi Vdahulu Tergugat VTerbanding sebagaipembeli yang beritikad baik, sehingga

Hakimmediator tertanggal 9 November 2015 mediasi agar keduanya rukun kembalitetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu. mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenangbertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agarmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenaitu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atasdikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat' tidakmengajukan bantahan bahkan tidak hadir di persidangan, padahalia telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga majelis mendugabahwa alasan Penggugat tersebut adalah benar dan Tergugat tidakkeberatan terhadap maksud Penggugat untuk bercerai dengannya =;Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian denganalasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksi dari pihak keluarga sesuai Pasal 76@ayat (2) UUPA

dan Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; Terhadap haltersebut, Majelis telah pula memperhatikan pandangan hukumIslam sebagaimana terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom,yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

, MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan ; dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugatbelum pernah terjadi perceraian di depan sidang Pengadilansebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1@Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA, maka talak Tergugat Ge yiTetunkanterhadap Penggugat adalah talak satu bain ae :Menimbang, bahwa oleh karena Terguga ti@ak pernah hadirdipersidanganmaka berdasarkan Pasal 149 R.Bgapfg an tersebut dikabulkandengan verstek , dimana Perabay

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

Menurut sejarahnya, tanah Negara ex EigendomVerponding merupakan tanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanahkolonial tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undangundang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960 (untuk selanjutnya disingkat UUPA), maka berlakuketentuan konversi, sebagaimana diatur dalam : a) Pasal , Pasal ll dan Pasal Vil ayat (1) Ketentuanketentuan konversi UUPA,Juncto ; b) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 tentang PelaksanaanKetentuan Undangundang Pokok Agraria, Juncto

; c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah AsalKonversi Hakhak Barat ; Bahwa Konversi yang dimaksud dalam UUPA ialah hakhak atas tanah yang adasebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hakhak atas tanah sebagaimanaditentukan dalam Pasal 16 UUPA.

Dengan kata lain, sejak berlakuya UUPA padatanggal 24 September 1960, maka semua hak atas tanah yang ada harusdirubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

tersebut, maka segala hakhak atas tanah wajibdikonvensi menjadi salah satu hak yang diakui dalam UUPA tersebut ;Bahwa menurut sejarah, tanah Negara ex Eigendom Verponding merupakantanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanah kolonial tidak berlakulagi dan diganti dengan Undangundang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960,maka berlaku ketentuan konversi ;Bahwa konvensi yang dimaksud dalam UUPA ialah hakhak atas tanah yangada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hakhak atas tanahsebagaimana ditentukan

Menurut sejarahnya, tanah Negara ex EigendomVerponding merupakan tanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanah kolonialtidak berlaku lagi dan diganti dengan Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun1960, maka berlaku ketentuan konversi, yang mana hak hak atas tanah yang adasebelum berlakunya UUPA dirubah menjadi hak atas tanah sebagaimana ditentukandalam pasal 16 UUPA dan ketentuan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 24September 1980, Bilamana selewatnya tanggal 14 September 1980 tidak

dengan batasusia menurut ketentuan KUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yangdalam pasal 330 BW menentukan, bahwa belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usiadewasa yang manakah yang digunakan dalam hal ijin menjual tanah ataujual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalamUndang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau lazim juga disebut UUPA

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktDimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat (vide pasal5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimanadalam menilai sahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal1320 BW, antara lain : kecakapan melakukan membuat suatuperjanjian, dimana kecakapan melakukan perjanjian antara lainharuslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun (vide pasal 1330 BW); Dengan demikian

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa SertifikatHak Milik, yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hakkepemilikan atas tanah yang terkuat, terungkap fakta bahwapemegang hak atas tanah adalah JAIS NUR FAUZI HAQUE yangmasih dibawah umur adalah anak kandung dari para pemohon ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarketerangan dari anak para pemohon yang bernama JAIS NURFAUZI HAQUE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidangtanah dengan luas + 150 m2

Bahwa sesuai ketentuan pasal 43 ayat 1 dan ayat 2, Undang Undang Nomor5 Tahun 1960 (UUPA), menentukan :1. Hak Pakai Adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil daritanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain;2. Hak pakai dapat diberikan :a.

Selama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untukkeperluan tertentu;Dengan ketentuan ini jelas bahwa hak pakai berasal dari tanah yangdikuasai langsung oleh negara, atau tanah perseorangan yang dalamkonteks UUPA, tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanahkosong atau bebas yang belum pernah ada hak diatasnya, sementara untukhak pakai Tergugat, in casu adalah tanah sudah ada hak garapan ayah ParaPenggugat yang diserahan untuk dipakai sebagai tempat mendirian asramamahasiswa

TTU, sebagaimana pengakuan Tergugat dalam gugatannyaterdahulu (poin 6 diatas);10.Bahwa pada ayat 2 Pasal 43 UUPA, ditentukan hak pakai dapat diberikanselama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untukkeperluan tertentu, ternyata Tergugat sudah membangun asramamahasiswa TTU yang baru di Penfui, sedangkan tanah hak pakai sesuaisertifikat hak pakai Nomor 440 tahun 1987 yang terletak dijalan nangka yangberasal dari penyerahan tanah oleh Ayah Para Penggugat untuk dibangunasrama mahasiswa

mahasiswa TTU tersebut, sudah seharusnya dikembalikan kepadaPara Penggugat, baik berdasarkan alasan hukum tanah tidak lagidipergunakan sebagai asrama mahasiswa maupun berdasarkan alasanhukum lainnya bahwa telah habis masa berlaku*;14.Bahwa Tanah Hak Pakai Tergugat tersebut sudah tidak dipergunakan lagisebagai asrama mahasiswa TTU adalah fakta objektif dan dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat pula tergugat telahmembangun gedung asrama mahasiswa TTU yang baru ditempat lainsehingga ketentuan UUPA

Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan majelis tingkat pertama,dikutip: "Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tentang telahberakhirnya masa hak pakai oleh Tergugat diperoleh setelah MajelisHakim mencermati alat bukti surat diberi tanda T.1 berupa fotocopySertifikat Hak Pakai Nomor 440 Tahun 1987 atas nama Pemegang HakPakai yaitu Tergugat, ternyata tidak mengatur secara tegas substansiberakhirnya masa/jangka waktu hak pakai oleh Tergugat, oleh karenanyaketentuan pasal 41 ayat (2) kea UUPA

dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksisaksi:ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram sepertimaksud ayat 21 surat Arrum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksud pasal19 f PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankan pada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Mengijinkan pemohon untuk mentalak termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tulungagung;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar

,tanggal 23 Agustus 2006 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual BeliNo. 15/2006 (Bukti P2);Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 278sisa/Karet Tengsin atasnama Penggugat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat buktiyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnyasebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 19 ayat (2) butir (c) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA;Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Verponding Indonesia (vide Bukti T1);Bahwa masalah kepemilikan hak atas tanah, jika hal itu terjadi setelahberlakunya UUPA (UndangUndang No. 5 Tahun 1960) berikut peraturanperundangundangan sebagai pelaksanaan terhadap UUPA tersebut,terutama Peraturan Pemerintah No. 24 #4xTahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, pemeriksaannya secara yuridis harus didasarkanatas peraturan perundangundangan tersebut;Bahwa berdasarkan atas peraturan perundangan di bidang pertanahan,khususnya Peraturan Pemerintah No. 24

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 302/PDT/2010/PT.DKItersebut tidak hanya bertentangan dengan UndangUndang tentangMahkamah Agung sebagaimana disebut di atas, tetapi juga bertentangandengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan UUPA;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta padahalaman 8 di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.302/PDT/2010/PT.DKI yang mempersoalkan luas tanah dan bangunan danbatasbatasnya adalah pertimbangan hukum yang keliru sama sekali

No. 1441 K/Pdt/2011berikut Pekarangan yang hanya dibuat di bawah tanah pada tanggal 21Oktober 1970 yang kemudian diketahui oleh Lurah;Jual beli tanah yang dilakukan setelah berlakunya UUPA hanya denganakta di bawah tangan, jelasjelas bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan oleh karena itu jual beli tanahyang demikian itu. tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidakmempunyai bantuan hukum;19.

Bahwa berdasarkan atas dalildalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.302/PDT /2010/PT.DKI tanggal 3 November 2010 dibatalkan karena jelasjelas pertimbangan hukumnya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, terutama UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997;20.