Kepahiang No. 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang PembentukanPanitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).Bahwa, tugas saksi selaku Anggota Panitia Serah TerimaPekerjaan (PHO/FHO) yaitu melakukan penilaian tekhnis secaravisual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan,menyusun Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan danmembuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas PU dan Panitiamembuat daftar kekurangan dan catatan penilaian.Bahwa, Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO)bertanggung

Pelaksana tekhnis sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.3. Pelaksana tekhnis sebagaimana yang dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3) seksi yang dipimpinHalaman 24 dari 73 Halaman Putusan No. 48/G/2020/PTUN.Mksoleh Kepala seksi terdiri dari :a. Kepala Seksi Pemerintahanb. Kepala Seksi Pembangunan; danc. Kepala Seksi Kesejahteraan.4.

THAHER AMIN kembali mengarahkan terdakwa untuk menyiapkanseluruh Dokumendokumen untuk pengajuan Addendum kedua tanpa dilakukanJastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itu tidak mengetahui tentang adanyapembuatan Addendum kedua terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 650.A/010/AMDSPK/CKOTSUS/2013 tanggal 25 Oktober 2013, di dalamamandemen kedua tersebut terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan selama40 hari sehingga waktu pelaksanaan berakhir menjadi tanggal 02 Desember2013, dan pada akhir batas

THAHER AMIN kembali mengarahkan Terdakwa untuk menyiapkanseluruh Dokumendokumen untuk pengajuan Addendum kedua tanpa dilakukanJastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itu tidak mengetahui tentang adanyapembuatan Addendum kedua terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 650.A/010/AMDSPK/CKOTSUS/2013 tanggal 25 Oktober 2013, di dalamamandemen kedua tersebut terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan selama40 hari sehingga waktu pelaksanaan berakhir menjadi tanggal 02 Desember2013, dan pada akhir batas

AtasUndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUAw Bahwa ia Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin ( Alm ) MUHAMMAD BADJURIbersama EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, PRTIYO RAHARJO binSETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)Hal 43 dari 120 hal, Put No. 99/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

ketentuan peraturan perUndangUndangan ;Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yangpengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ;Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRDyang khusus diadakan untuk itu.Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2 /21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskansebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRDyang khusus diadakan untuk itu.> Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2 /21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskansebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDAESDM Kab.

.;10.2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kainPengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 PotongTanggal 10 November 2015.;11.3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan PakaianDinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015.;12.1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/ 717 / PDH Desa / XXXV / 2015 Tanggal 18 Desember 2015Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan

Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab.OKU TA.2015 tanggal 15 Desember 2014;4(Empat) Lembar Copy Legalisir Rencana umum Pengadaan (RUP)Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas pada Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 ;1(satu) Lembar Copy Legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS)pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa dan BPDKab OKU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Kab OKU Tanggal 09 Oktober 2015 ;2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis

Anggaran /pengguna Barang Pada satuan Kerja Perangkat daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TahunAnggaran 2010.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 0148 / DINDIK / SK / 2010 Tentang penetapanpejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) APBD Kabupatenbelitung Timur Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendidikanKabupaten Belitung Timur.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 1994 / SK / DINDIK / 2010 tentang PembentukanTim Tekhnis

SMP tersebutHalaman 47 dari204 Putusan Nomor 07/Pid.SusTpk/2019/PN.Pgpadalah Dana Alokasi Khusus dan pagu anggarannya sebesarRp.3.574.000.000, (tiga milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);Bahwa Pengguna anggaran Pengadaan Buku Perpustakaan sebagaisarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMP yang bersumberdari Dak bidang pendidikan Kab.Belitung timur TA.2010 tersebut adalahDrs.ALI IMRON yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PendidikanBelitung Timur;Bahwa Pejabat Pelaksana Tekhnis

Laporan Bulanan (Periode IV) menyatakanbahwa bobot pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan jalan dengan kontruksi Hotmixjalan siporipori dan jalan anwar idris pada Dinas PU kota tanjungbalai tahunAnggara 2012 telah mencapai 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli danJurusan tekhnis Sipil Politeknik negeri Medan yang dituangkan dalam LaporanPemeriksaan Ir.M.Koster Silaen, M.T. dan M.Ari Subhan Harahap, ST.

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang/Jasa kepada PA.Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2012 dilakukan Pengumuman lelangdanterdapat 12 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang diantara salahsatu perusahaan yang mendaftar yaitu perusahaan CV.Maju Citra Utama, setelahmelakukan evaluasi, administrasi dan tekhnis di umumkanlah yang menjadipemenang yaitu.

Laporan Bulanan(Periode IV) menyatakan bahwa bobot pekerjaan untuk kegiatan Peningkatanjalan dengan kontruksi Hotmix Jalan Siporipori dan Jalan Anwar Idris padaDinas PU Kota Tanjungbalai tahun Anggara 2012 telah mencapai 100%,namun berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dan Jurusan tekhnis SipilPoliteknik negeri Medan yang dituangkan dalam Laporan PemeriksaanIr.M.Koster Silaen, M.T. dan M.Ari Subhan Harahap, ST.

Laporan Bulanan (Periode IV) menyatakanbahwa bobot pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan jalan dengan kontruksi HotmixJalan Siporipori dan Jalan Anwar Idris pada Dinas PU Kota Tanjungbalai tahunAnggara 2012 telah mencapai 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli danJurusan tekhnis Sipil Politeknik negeri Medan yang dituangkan dalam LaporanPemeriksaan Ir.M.Koster Silaen, M.T. dan M.Ari Subhan Harahap, ST.

Bugak(Brawang Cemerlang ;Copy sesuai dengan Aslinya Surat Tugas atas nama RusRoesmin sebagai Konsultan Tekhnis Proyek Pembangunan PLT30 MW Jl.Arya Banjar Getas, Tanjung Karang,Sekarbela KotMataram;Copy sesuai dengan aslinya Profil company PT.

BugakBerawang Cemerlang; Ud 23.Bukti T II 2324.Bukti TII24 Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa suratsurat,Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang bernama : RUSLI ROESMIN;Bahwa Saksi pernah melaksanakan sosialisasi tentang pembangunan PLTDtersebut;Bahwa Pada saat sosialisasi di Kelurahan yang hadir yaitu Pak Bahtiar danFahruddin, pihak Polda dan dari Lingkungan Hidup;Bahwa saksi menerangkan Masalah Tekhnis

Penggugat dalam gugatannya angka 16, 21 s/d 22 pada pokoknyamenyatakan Penggugat telah mengirimkan surat permohonan uang mukasebesar 20% yakni Rp.7.045.949.800, namun sampai sekarang Tergugat I tidakmemberikan uang muka tersebut kepada Penggugat.Atas dalil tersebut, Kami memberikan penjelasan sebagai berikut :Bahwa dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota di KawasanTerpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, Pokja LPSE Provinsi Bengkulutelah melakukan evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis

serta evaluasi harga,hasilnya Penggugat memiliki bobot nilai tertinggi dan akhirnya perusahaantersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang.Bahwa Penggugat dalam dokumen tekhnis penawarannya untuk pekerjaanpengadaan tiang pancang didukung oleh produsen tiang pancang PT.

LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampaipekerjaan selesai, bahkan apabila dikemudian hari timbul masalahsehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat tekhnis maupun nontekhnis termasuk didalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S.LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk PT.

Lampung Utaratahun 2012 sekitar 19 Milyar setelah dipotong pajak;e Bahwa Saksi tahu ada guruguru yang tidak terima danaSertifikasi;e Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub Bidang KeuanganDinas Pendidikan Lampung Utara;e Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengurus danasertifikasi di BPKAD siapa;e Bahwa Proses pencairan dana Sertifikasi bagi guru PNSpada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara padatahun 2012 sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerahdan Petunjuk Tekhnis

Lampung Utara adalah Undangundang RI Nomor I Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 34/PMK.07/2012 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru PNS daerahkepada provinsi, kabupaten, dan kota TA. 2012 dan Petunjuk tekhnis pembayarantunjangan profesi (sertifikasi) PNSD melalui mekanisme dana transfer Daerah,merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untukmengatur prosedur dan mekanisme pengelolaan serta penyaluran uang negara

agarberjalan secara benar, tertib dan bertanggungjawab sehingga keberadaannya mengikatsecara umum dan harus dipatuhi oleh siapa saja, Dengan demikian, berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 2, dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012, peraturanperaturan tersebut di atas merupakan peraturan perundangundangan, sehinggapelanggaran terhadap peraturanperaturan tersebut merupakan perbuatan melawanhukum formil;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis pembayaran tunjanganprofesi (sertifikasi) Guru PNSD

Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat peranan Terdakwa dalam penggunaan Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi)PNSD di Dinas Pendidikan Kebupaten Lampung Utara pada tahun 2012 sangatlahmenentukan namun bertentangan dengan Undangundang RI Nomor I Tahun 2004tentang perbendaharaan negara, Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 34/PMK.07/2012 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru PNS daerahkepada provinsi, kabupaten, dan kota TA. 2012 dan Petunjuk tekhnis

- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 900/02/2017 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Darah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Tanggal 06 Februari 2017 yang telah di legalisasi.

Kabupaten AcehTimur Nomor 900 /04 /2016 tentang Penetapan PejabatPenatausahaan Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada DinasPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh TimurTahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 beserta Lampirannya yangtelah di legalisasi.1 (satu) exsamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala BadanPengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor :900/02/2017 Tentang Penetapan Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis

PeudawaKab.Aceh Timur TA 2016 dan TA 2017 sesuai dengan pengetahuan,keilmuan yang ahli miliki;Bahwa Hasil perhitungan berdasarkan dari hasil pemeriksan fisikdilapangan dimana secara tekhnis dapat ahli uraikan sebagai berikut:TAHUN 2016:1.

Kabupaten Aceh TimurNomor 900 /04 /2016 tentang Penetapan Pejabat PenatausahaanKeuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendaharadan Pembantu Administrasi Pada Dinas Pengelola Keuangan danKekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Tanggal 15Januari 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.1 (satu) exsamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala BadanPengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor :900/02/2017 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan,Pejabat Pelaksana Tekhnis

.02.04/BWS-SVII/97 tanggal 6 Februari 2017 perihal permohonan persetujuan kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko;
No. 114 berupa 1 (satu) lembar formulir konsep surat dari Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya air perihal kelayakan tekhnis

kontrak tahunan Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko beserta 1 (satu) bundel surat Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya air perihal rekomendasi kelayakan tekhnis kontrak tahunan Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan

Balai Wilayah SungaiSumatra VII Nomor : IK.02.04/BWSSVII/97 tanggal 6 Februari 2017perihal permohonan persetujuan kontrak Tahun Jamak (Multi YearsContract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunanpengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko danSupervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar IpuhKabupaten mukomuko;No. 114 berupa 1 (satu) lembar formulir konsep surat dari Kementrianpekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumberdaya air perihal kelayakan tekhnis

kontrak tahunan Jamak (MultiHalaman 21 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2019/PN BglYears Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunanbangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomukodan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasarlpuh Kabupaten mukomuko beserta 1 (Satu) bundel surat Kementrianpekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal Sumberdaya air perihal rekomendasi kelayakan tekhnis kontrak tahunanJamak (Multi Years Contract) pelaksanaan

perihal permohonanpersetujuan kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaanpekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desaHalaman 125 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl114.115.116.117.118.119.120.121.pasar lpuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunanbangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten mukomuko1 (satu) lembar formulir kKonsep surat dari Kementrian pekerjaanumum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya airperihal kelayakan tekhnis

kontrak tahunan Jamak (MultiYears Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunanbangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomukodan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasarlpuh Kabupaten mukomuko beserta 1 (Satu) bundel surat Kementrianpekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumberdaya air perihal rekomendasi kelayakan tekhnis kontrak tahunanJamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksipembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar

Batang;24) 1 (satu) buku catatan keuangan;25) 1 (satu) lembar rekening Koran dari nomor rekening : 15601500941157 Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Kelompok Tani Bina Karya;26) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Kematian ternak sapi beserta lampiran fotokopi foto bangkai ternak sapi;27) 1 (satu) buku notulen;28) 1 (satu) buku foto copy Pedoman Tekhnis pengendalaian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permetan/OT.140/2/2012 Tanggal 28 Februari

Penyelamatan Sapi/KerbauBetina Produktif Tahun 2012 bulan September 2012;1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Perkembangan Penyelamatan Sapi/KerbauBetina Produktif Tahun 2012 bulan Pebruari 2013 ;1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Perkembangan Penyelamatan Sapi/KerbauBetina Produktif Tahun 2012 bulan Nopember 2014;Dikembalikan kepada saksi SYAM MANOHARA,S.Pt BinWIHARNO;50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKh);Dikembalikan kepada saksi SUWARNO, SP Bin SUBECHI;1 (satu) buku foto copy Pedoman Tekhnis

Batang;24) 1 (satu) buku catatan keuangan;25) 1 (satu) lembar rekening Koran dari nomor rekening : 15601500941157 BankRakyat Indonesia (BRI) atas nama Kelompok Tani Bina Karya;26) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Kematian ternak sapi beserta lampiranfotokopi foto bangkai ternak sapi;27) 1 (satu) buku notulen;28) 1 (satu) buku foto copy Pedoman Tekhnis pengendalaian Sapi/Kerbau BetinaProduktif Tahun 2012 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permetan/OT.140/2/2012 Tanggal 28 Februari 2012

Sus TPK/2016/PN.Smg176e Bahwa Pencairan Tahap Ill sebesar 30% dari keseluruhan dana, apabilapekerjaan telah mencapai 60% dari RUK yang dibuktikan dengan LaporanRealisasi Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penggunaan Danadalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Tekhnis Kabupaten ;e Bahwa Tim Tekhnis Kabupaten Batang memberikan Rekomendasi padatanggal 23 Juli 2012 tetapi untuk pengambilan/pencairan dilakukan 5 (lima)kali, yaitu :.

CAHYA KARYA UTAMA dan sertifikat keahlian yang dimiliki oleh Saksi TOTOPURWOKO pada saat itu sudah tidak berlaku lagi, sedangkan Saksi AKHYITNOals Yitno tidak mempunyai sertifikat keahlian Tekhnis.

Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgMenimbang, bahwa atas telpon dari saksi IDA RAHAYU tersebut, Terdakwaselaku PPK tidak mengambil sikap, namun Terdakwa membiarkan Supervisi ataupengawasan dilaksanakan oleh Saksi TOTO PURWOKO dan Saksi AKHYITNOMenimbang, bahwa pada saat itu Saksi TOTO SUHARSONO, ST padahalSerifikasinya sudah habis masa berlakuknya sedangkan Saksi AKHYITNO tidakmempunyai sertifikat keahlian Tekhnis.

KASIRUN dan saksi HENDRO WIBOWO,STMenimbang, bahwa atas telpon dari saksi IDA RAHAYU tersebut, Terdakwaselaku PPK tidak mengambil sikap, namun Terdakwa membiarkan Supervisi ataupengawasan dilaksanakan oleh Saksi TOTO PURWOKO dan Saksi AKHYITNOMenimbang, bahwa pada saat itu Saksi TOTO SUHARSONO, ST padahalSerifikasinya sudah habis masa berlakuknya sedangkan Saksi AKHYITNO tidakmempunyai sertifikat keahlian Tekhnis.

dua puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut seharusnya dikelola sendirioleh para kepala sekolah dasar penerima dana Alokasi Khusus ( DAK ) bersama panitia yang telahdibentuk oleh kepala sekolah untuk kegiatan / pekerjaan rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas,ruang perpustakaan, kamar mandi, WC, ruang UKS, dan pengadaan sarana belajar ( meubelair )dengan secara swakelola sesuai Peraturan Menten Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :3 tahun 2009 tentang petunjuk tekhnis

KPTD Kecamatan Ampenan dan Sakarbela) selaku Anggota Tim Tekhnis Ir H. Ikhsan ( Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Mataram.) selakuAnggota Tim Teknis Lalu Kusumawijaya, ST.MM = ( Staf Administrasi Pengendalian Lingkungan ) selaku AnggotaTim Tekhnis Sabariah, S.Sos ( Staf Sarana dan Prasarana Bidang Dikdas ) selaku Anggota Tim Teknis Lalu Jauhari, SE (Kasubag Keuangan Bapeda Kota Mataram ) selaku Anggota Tim Teknis Drs.

membuat RAB dan merancang gambar yang akan di Rehab,akan tetapi pada saat itu pihak Kepala Sekolah menyerahkan kepada Dinas dan meminta bantuankepada Dinas untuk mengerjakan pembangunan Rehabilitasi pembangunan tersebut ;Bahwa atas keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkannya :Saksi SITL SARAH: pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:185Bahwa saksi sudahlama mengenal terdakwa karena terdakwa adalah Staf saksi di Dinas PendidikanKota Mataram dan terdakwa sebagai team Tekhnis

berdasarkan keahliannya :Bahwa pengelolaan Dana Pengadaan Barang dan jasa yang dilakukan dengan cara penunjukan langsungterhadap instansi pelaksana dengan tetap beroedoman pada rencana dan pengawasan sebagaimana yangtelah ditentukan dalam Kepres dengan kata lain pengadaan barang dan jasa melalui swakelola tidakdilakukan dengan sistim pelelangan (tender) ;Bahwa berdasarkan SK Menteri dan Kepres tersebut tidak ditunjuk langsung personal yang akan menerimaDana tersebut dengan kata lain ditunjuk tim tekhnis

Adm.Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas yang ditentukan di dalam Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor : 339/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 Tim Tekhnis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Kota Mataram Tahun Anggaran 2009 telah melakukan survey dan pemetaanterhadap sekolahsekolah dasar calon penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan KotaMataram sebanyak 92 (sembilan puluh dua) sekolah dasar, selanjutnya mengusulkan kepada WalikotaMataram untuk ditetapkan dan diputuskan sebagai

Cahaya Anak Bangsa ; Bahwa yang saksi ketahui saat aanwizing, evaluasi Administrasimaupun evaluasi tekhnis dilaksanakan oleh saksi Ikhtiady Amirbersama dengan saksi Sofyan dan saksi H.

Spesifikasi Tekhnis ;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;c. Rancangan Kontrak ;d.

jasakepada PA/KPA ;e Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepadaPengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;Putusan TIPIKOR No : 84/PidSusTPK/2014/PNMdn, Halaman 84 dari 147e Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggarandan hambatan pelaksnaan pekerjaankepada PA setiap Triwulan ;e Menyimpan dan menjaga keuntuhan seluruh dokumen pelaksnaanpengadaan barang/jasa ; Bahwa benar saksi tidak ikut menetapkan rencana pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang meliputi : Spesifikasi Tekhnis

, HargaPerkiraan Sendiri (HPS) serta Rancangan Kontrak, dan saksi menerima hasil tersebut dari saksi IBNU ALFI,SSKM melalui stafnyaSOFYAN, dan saksi menerima Rancangan Kontrak, HPS dan Spesifikasi Tekhnis sudah dalam bentuk jadi.

pendapat dari PPK tanggal 19 Nopember 2013 pada saattemanteman menghadap ke PPK;Bahwa setahu saksi yang menyarankan untuk memilin opsi A adalah terdakwa.Pada saat itu saksi tidak hadir dan yang hadir adalah temanteman anggota ULPyang lain yaitu Kadi Subali, Ririn Sundari, Hendra Wijaya dan Fajar Perkasa;Bahwa sesuai dengan ketentuan maka dengan adanya pertentangan kepentingantersebut proses lelang harusnya dibatalkan;Bahwa kemudian lelang tersebut dilanjutkan kemudian dilakukan evaluasi harga,evaluasi tekhnis

334, 63, 280 dan 337;Halaman 36 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.PstSaksi V : IR;AAGUSTAMAN KARNA DJAJA menerangkan:Bahwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan HasilPekerjaan mewakili Saksi Ismet yang pada waktu itu tidak ada di tempat dan padasaat itu sepengetahuan saksi Eka Gandara dan Pak Fadholy sudah melakukanpemeriksaan dan sudah menandatangani berita acara tersebut;Bahwa pada saat itu saksi menandatangani berita acara tersebut sebagai usermerangkap sebagai tim tekhnis

;Bahwa tidak pernah ditunjuk sebagai tim tekhnis namun saksi menandatanganiBerita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan atas nama tim tekhnissebenarnya sebagai user nya itu dan saksi sudah percaya dengan saksi EkaGandara dan Pak Fadholy sudah melakukan pemeriksaan sehingga saksi jugatandatangan termasuk prosentase 80%;Selanjutnya diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang tertera dalam daftarbarang bukti Nomor 324, 110, 435, 89, 90, 67, 300, 457, 13, 307, 54, 45, 64, 119,316, 13, 106,

4 (empat) lembar dokumen tidak berlegalisir Form Uji Coba Mobil Listrik.39.5 (lima) lembar dokumen tidak berlegalisir presentasi laporan Uji CobaKendaraan Listrik.40.1 (Satu) bundel print out dokumen tidak berlegalisir Panduan Prosedur Uji CobaPrototype Mobil Listrik.41.5 (lima) lembar Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanTeknologi Unggulan dan Kebencanaan Satuan Kerja Sekretariat KementerianRiset dan Teknologi nomor :001/KP/APBNP/PPK/X/2013, tanggal 16 Oktober2013 tentang tim tekhnis

( delapanbelas ) Unit kelompok KBR, dimana RUKK tersebut adalah merupakan Komponenkegiatan sebagaimana yang tertuang dalam BAB II Huruf A angka 3 PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P.24/MenhutII/2010 tanggal 3 Juni 2010, sedangkanRUKK tersebut dibuat oleh Kelompok pengelola penerima Bantuan KBR itu sendirididampingi oleh Petugas Pendamping untuk melakukan kegiatan dilapangansebagaimana yang tertuang dalam BAB III Paraturan Dirjen RLPS Nomor : P.07/VSET/2010 tanggal 9 Juli 2010, tentang Pedoman Tekhnis

Sirambai NagariLimo Koto Diserah terimakan pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Birita AcaraNomor : 05/BAKBR/DISHUT2010.e Bahwa pelaksanaan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) Kabupaten Sijunjung tahun2010 tidak sesuai lagi dengan latar belakang penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat(KBR) serta maksud dan tujuanya yang tertuang dalam BAB I PendahuluanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P24/MenhutH/2010 tanggal 3 Juni 2010 danPeraturan Dirjen RLPS Nomor : P07/VSet/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentangPedoman Tekhnis

2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Pedoman Tekhnis Pembangunan Kebun BibitRakyat akbibat dari perbuatan terdakwa Negara dapat dirugikan sebesar lebih kurangRp.112.225.000. ( Seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP PerwakilanSumatera Barat.

Rakyat(KBR) pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat, terdakwa ditunjuk sebagai PejabatPembuat Komitmen pada Pembangunan Kebun Bibit Rakyat ( KBR ) di KabupatenSijunjung ;Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) diKabupaten Sijunjung tahun 2010 tersebut, terdakwa selaku PPK berpedoman kepada aturanBAB I Pendahuluan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P24/MenhutH/2010 tanggal 3Juni 2010 dan Peraturan Dirjen RLPS Nomor : P07/VSet/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentangPedoman Tekhnis

Rp. 45.312.963,Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh HendraMahdi selaku Sekretaris Desa Pasar Bantahan berdasarkan Surat NotaPenugasan Camat Batahan Nomor:141/283/BTH/2016 tanggal 02 Januari 2016,dan tugas saksi dalam pelaksanaan APBDes adalah sebagai KoordinatorPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa dimana berdasarkan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Struktur PerangkatDesa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KaurHal 27

Rp. 45.312.963,Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh HendraMahdi selaku Sekretaris Desa Pasar Bantahan berdasarkan Surat NotaPenugasan Camat Batahan Nomor:141/283/BTH/2016 tanggal 02 Januari 2016,dan tugas saksi dalam pelaksanaan APBDes adalah sebagai KoordinatorPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa dimana berdasarkan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Struktur PerangkatDesa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KaurPemerintahan

TPK/2020/PN Mdndengan APBDes Pasar Batahan TA 2016 sudah dilakukanpenarikkan/penyerapan anggaran seluruhnya;Bahwa saksi selaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa Pasar Batahan Nomor:900/5/KD.PB/2016 tanggal 19 September 2016Tentang Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa Pasar Batahandengan tugas sesuai SK tersebut adalah :a. Menyusun dan melaksanakan kebijakkan pengelolaan APBDes;b.