Anggaran /pengguna Barang Pada satuan Kerja Perangkat daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TahunAnggaran 2010.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 0148 / DINDIK / SK / 2010 Tentang penetapanpejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) APBD Kabupatenbelitung Timur Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendidikanKabupaten Belitung Timur.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 1994 / SK / DINDIK / 2010 tentang PembentukanTim Tekhnis

SMP tersebutHalaman 47 dari204 Putusan Nomor 07/Pid.SusTpk/2019/PN.Pgpadalah Dana Alokasi Khusus dan pagu anggarannya sebesarRp.3.574.000.000, (tiga milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);Bahwa Pengguna anggaran Pengadaan Buku Perpustakaan sebagaisarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMP yang bersumberdari Dak bidang pendidikan Kab.Belitung timur TA.2010 tersebut adalahDrs.ALI IMRON yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PendidikanBelitung Timur;Bahwa Pejabat Pelaksana Tekhnis

tersebut berpengaruh terhadappengeluaran anggaran, yang mana anggaran untuk jenis pekerjaan pondasi betonuntuk perletakan tanki yaitu galian tanah pondasi, pasang cerucuk dolken,pasang sirtu, pasang pasir urug di bawah beton, pasang lantai kerja, pasang betonbeton penutup tanki, urugan pasir (samping tangki), sewa pompa air tidakterserap;Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat permohonan yang diajukan oleh KepalaSuku Dinas Kesehatan kepada Kepala Suku Dinas Perumahan terkaitpermohonan dibuatkan gambar tekhnis

Barat;Bahwa apabila ada pengajuan dari pihak ke3 terkait dalam Pengadaanbarang dan jasa dengan melampirkan kwitansi tagihan dari pihak ke3,faktur barang, fotocopy NPWP, fotocopy rekening bank, Berita AcaraPemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang baru saja dapatmembuat pengajuan Surat Perintah Pembayaran dengan lampiran yangtadi saksi sebutkan ditambah dengan ringkasan kontrak dan lembarpengajuan SPP;Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran adalahBendahara dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

dengan saksi Melva Silalahi;Bahwa saksi hanya menerima hasil pelaporan pelaksanaan karena untukpemantauan di lapangan di laksanakan oleh sub teknis yang terkait namun Saksijuga pernah melakukan peninjauan ke Puskesmas Cengkareng, saksi melihatterdapat genangan air pada lokasi pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL);Bahwa saksi tidak ingat kapan menerima laporan pekerjaan kegiatan IPAL,namun sebelum dilakukan penagihan pekerjaan oleh kontraktor, saksi menerimalaporan dari Suku Dinas Tekhnis

UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin ( Alm ) MUHAMMAD BADJURIbersama EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, PRIYO RAHARJO binSETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapatparipurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.= Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2 /21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskansebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDAESDM Kabupaten Banjarnegara dan untuk kegiatan bantuan sosial kegiatan JITUT JIDES di Kabupaten Banjarnegara

Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapatparipurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.= Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2 /21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskansebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDAESDM Kab.

Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UndangundnagNomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa AgungHal 39 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.

Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UndangundnagNomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa AgungRepublik IndonesiaNomor: Per025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PenegakanHukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain danPelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B008 IG.1/ Gs.2/04/2016 tanggal 12 April 2016;30

Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UndangundnagNomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per025/A/JA/11/2015 TentangPetunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum DiBidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B008 /G.I/ Gs.2/ 04/ 2016 tanggal 12 April 2016

mekanismenya adalah dari pemohon membuatsurat Kepada Kepala Desa dimana lokasi tanah kas desa tersebut berada,kemudian Kepala Desa menindaklanjuti Surat permohonan tersebut denganmeneruskan ke Bupati dan Bupati menindaklanjuti ke Gubernur untuk memintapersetujuan dan juga dari pihak pemohon harus menyiapkan tanah pengganti,Sedangkan setelah berlakunya Permendagri 4 tahun 2007 tentang Pedomanpengelolaan Kekayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan BupatiBekasi Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis

berakhir, penyewa berkewajibanmenyerahkan tanah kas desa kepada Kepala Desa yang dituangkandalam berita Acara;(9) Dalam hal penyewa mengajukan perpanjangan jangka waktu sewa,maka permohonan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Desapaling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktusewa;(10)Kepala Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi ataspelaksanaan sewa tanah kas desa sebagaimana pada pasal 8 ayat(1).Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 tahun 2012 tentangPengelolaan Tekhnis

Kekayaan Desa bahwa untuk tanah kas desa yangdisewakan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan biaya sewaditetapbkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan juga hasil dari sewatersebut menjadi milik Desa. .Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 tentangPedoman tekhnis Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Bekasi pasal 2bahwa pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,kepastian hukum , keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai

No. 110/Pid.B/2015/PN.PrPBahwa saksi bertugas sebagai karyawan PT SALIM IVOMAS PRATAMAdengan jabatan sebagai manager Riset Agronomi dan ahli pemupukanKultur Tekhnis Kelapa Sawit (mulai dari tanam sampai pemupukankelapa sawit) ;Bahwa saksi memiliki Keahlian Kultur Tekhnik kelapa sawit yaitu carabercocok tanam kelapa sawit yang benar, yang meliputi mulai daripembukaan areal, penanaman, perawatan, pemupukan sampaipemanenan ;Bahwa saksi bertugas di bagian riset untuk mencari caracara baru untukpengembangan

Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan danPengembangan Usaha sejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas KehutananRokan Hulu dengan TUPOKSI membuat secara tekhnis kelengkapan IzinHal. 49 dari 84 hal. Put. No. 110/Pid.B/2015/PN.PrPUsaha Perkebunan antara lain IUPB (Izin Usaha Perkebunan danBudidaya), IUPP (Izin Usaha Perkebunan dan Perindustrian) , IUP (IzinUsaha Perkebunan) ; Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT.

Terdakwa ;Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagaiKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenHalmahera, dan Terdakwa adalah atasan saksi ;Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyekpeningkatan jalan poros penghubung SP3 sampai SP6 desaFida Kecamatan Gane Timur sepanjang 6.5 km, tetapi saksi tidakterlibat dalam penanganan proyek tersebut ;Bahwa pada tahun 2012 tersebut saksi ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Kerja dan Transmigrasi KabupatenHalmahera Selatan, dan Saksi juga bekerja pada dinas yangsama ;Bahwa benar pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyekpeningkatan jalan poros penghubung SP3 ke SP6 sepanjang 6.5km desa Fida kecamatan Gane Timur Kabupaten HalmaheraSelatan dengan dana DAU APBD Kabupaten Halmahera SelatanTahun 2012 ;Bahwa dalam proyek tersebut Terdakwa adalah Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sedangkan saksi ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

diharapkan dari pembuat Undangundang terhadap konversi setelahberlakunya UUPA adalah menjamin hakhak sebelumnya dan disesuaikan denganBahwa konversi tidak menghilangkan haknya, konversi merubah/mengatur agarhakhak tersebut masih ada ; Bahwa pelaksanaannya, hak eigendom dikonversi menjadi hak milik apabilapemegang mampu menunjukkan sebagai WNI tetapi apabila pemegang tidak dapatmenunjukkan sebagai WNI akan menjadi hak guna bangunan ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 secara tekhnis

tanggung jawab telahmelekat kepada terdakwa yang dimana diatur secara lengkap dalamSTATUTA Universitas Kristen Tentena (UNKRIT, dimana salah satutugas pokoknya diatur dalam Pasal 82 huruf g yang mengatur bahwa,REKTOR bertugas untuk mengelola keuangan dan melaksanakanpenggunaannya serta mempertanggung jawabkannya kepadaYayasan Perguruan Tinggi.Bahwa Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) berdasarkanKeputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST Nomor: 23/Keu/YPTKGKST/2011 tentang Petunjuk Tekhnis

IZZATA, Tanggal 23 Desember 2021;

Laporan Bulanan (Periode IV) menyatakanbahwa bobot pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan jalan dengan kontruksi Hotmixjalan siporipori dan jalan anwar idris pada Dinas PU kota tanjungbalai tahunAnggara 2012 telah mencapai 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli danJurusan tekhnis Sipil Politeknik negeri Medan yang dituangkan dalam LaporanPemeriksaan Ir.M.Koster Silaen, M.T. dan M.Ari Subhan Harahap, ST.

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang/Jasa kepada PA.Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2012 dilakukan Pengumuman lelangdanterdapat 12 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang diantara salahsatu perusahaan yang mendaftar yaitu perusahaan CV.Maju Citra Utama, setelahmelakukan evaluasi, administrasi dan tekhnis di umumkanlah yang menjadipemenang yaitu.

Laporan Bulanan(Periode IV) menyatakan bahwa bobot pekerjaan untuk kegiatan Peningkatanjalan dengan kontruksi Hotmix Jalan Siporipori dan Jalan Anwar Idris padaDinas PU Kota Tanjungbalai tahun Anggara 2012 telah mencapai 100%,namun berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dan Jurusan tekhnis SipilPoliteknik negeri Medan yang dituangkan dalam Laporan PemeriksaanIr.M.Koster Silaen, M.T. dan M.Ari Subhan Harahap, ST.

Laporan Bulanan (Periode IV) menyatakanbahwa bobot pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan jalan dengan kontruksi HotmixJalan Siporipori dan Jalan Anwar Idris pada Dinas PU Kota Tanjungbalai tahunAnggara 2012 telah mencapai 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli danJurusan tekhnis Sipil Politeknik negeri Medan yang dituangkan dalam LaporanPemeriksaan Ir.M.Koster Silaen, M.T. dan M.Ari Subhan Harahap, ST.

SPM: 73/SPM-LS/ADPUM/XII tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014; (5.3) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 73/SPM-LS/ ADPUM/XII/2014 tahun 2014 tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Gusland Tomboelu, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Yunita Bakhtiar, SE selaku Bendahara Pengeluaran; (5.4) 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang

dan Jasa) Nomor 73/SPM-LS/ADPUM/XII/2014 Tahun 2014 tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Gusland Tomboelu, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Yunita Bakhtiar, SE selaku Bendahara Pengeluaran; (5.5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terhar Lawandi S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara; (5.6) 1 (satu

fi7201i0ri0s1360sIlmult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3945538 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24langOlangfe1033langnp0insrsid3945538charrsid105 10767Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;tabpar Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

Hak Guna Bangunan No. 127 tahun 2002oleh TERGUGAT telah TIDAK SESUAI dengan prosedur maupunmekanisme sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, karena tidak diajukan oleh pihak yang berhak;Bahwa Objek Sengketa adalah TIDAK SAH karena selain diajukanoleh pihak yang tidak berhak, penerbitan objek gugatan juga tidakmelalui prosedur dan mekanisme yang benar, karena TERGUGATdalam menerbitkan sertifikat a quo tidak terlebih dahulu melakukanbeberapa kegiatan administrasi dan tekhnis

Epitersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan terdakwa mengakui bahwa ia sehatjasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis setiaporang menunjuk kepada terdakwa Marsal Fias Pgl.

menguatkan haknya itu, atau untuk membantahorang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanyakejadian itu.Inti pokok dari pasalpasal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :e Siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatuperistiwa untuk menguatkan hak tersebut, kKepadanya dibebankan wajibbukti untuk membuktikan haknya itu ;e Sebaliknya, siapa yang membantah hak orang lain, ,;maka kepadanyadibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut.Atau secara tekhnis

Pengadilan oleh pihak lain dalam kekuasaankehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUDNegara RI Pasal 3 Ayat (2) dan lagi pula kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan; Pembanding mungkin lupa bahwa dari persfektif normatif, asas, dan praktekdimensi dasar hukum sistem peradilan perdata di Indonesia sangat kuatsebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, meski secara tekhnis

Landak adalah karena Ahli banyakmengikuti BintekBintek (Bimbingan Tekhnis) dan Pelatihanpelatihan di bidangPerlindungan konsumen baik yang diselenggarakan oleh Disperindag Prop.Kalbar maupun Kementrian Perdagangan dan BPOM Pontianak;Bahwa Ahli mengetahui tentang pelanggaran dan kejahatan dibidangperdagangan dan Ahli juga mengetahui tentang peraturanperaturan yangberkaitan dengan impor / perdagangan barang;Bahwa berdasarkan UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenBab I Ketentuan Umum pasal

CASNODIN AliasKENTOR sebesar Rp. 6.780.000, (enam juta tujuh ratus delapan puluhribu rupiah) sebanyak 1.886 kilogram, namun terdakwa tidak menerimauangnya16e Bahwa benar terdakwa memiliki hutang di warung milik saksi REWANsebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwamemerintahkan saksi TARSIJAN melalui HP untuk mengambil besi SteelSheet Pile tersebut adapun tekhnis di lapangan terdakwa tidak tahumenahu, hanya monitor lewat HP saja

. : 1872/NNF/2018 tanggal 6 Juli 2018;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan bukan tanaman, telah terpenuhi;Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, Majelis Hakimterlebin dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis