Ditemukan 416 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : basyariah basyarina basyarah basyaria basyara basyar.as basarnas banyurnas
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 11-04-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 21-02-2014
Putusan PA BANTUL Nomor 328/Pdt.G/2012/ PA.Btl
Tanggal 26 Nopember 2012 — PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT
162 — 49
  • ,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari ah.e Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama, halaman 175 huruf c, menegaskan bahwa : Pengadilan56Agama atau Mahkamah Syariyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariahharus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalamakta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadisengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Bkt
Tanggal 26 Agustus 2020 — Dony Satria >LAWAN< PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BUKITTINGGI
248 — 54
  • Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembagaarbitrase lain; dan/ataud. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum5.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 570 / Pdt.G / 2016 / PN.Tng.
Tanggal 6 Juli 2017 — H. Sutrisno, BE lawan Ratiman, Dkk
107 — 33
  • Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelesaiansengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagaiberikut :a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan ArbitraseSyariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. 14.Bahwa Berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIMEKONOMI SYARIAH BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Mahkamah Agung
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama
Register : 15-09-2016 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 30 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 34
  • Melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional(basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 421/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 24 Januari 2018 — ARIANI VS PT BANK MEGA SYARIAH, DKK
31 — 26
  • Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(Basyarnas) atau. lembaga arbitrase lain;dan/atau;d.
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 22-10-2019 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PA MAGETAN Nomor 1195/Pdt.G/2019/PA.Mgt
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
219 — 66
  • Bahwa Penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur dalampasal 55 ayat 1 dan 3 UU RI No.21 tahun 2008 serta Fatwa MUI DSNNo.04 tahun 2000 tentang Murabahah berbunyi apabilaterjadipersengketaan atau peselisihan di dalam murabahah para pihakdisarankan ke BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional) apabilasudah tidak bisa lagi musyawarah maka harus ke Pengadilan Agama;15.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 06-07-2011 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 316/Pdt/G/2011/PN.Bdg
Tanggal 16 Mei 2012 —
42 — 13
  • bersumber dari AlQuran dan Al Hadistyang mengatur mengenai bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.Ayat 2 : Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas plafond pembiayaan yangdiberikan BANK kepada NASABAH dalam jangka waktu tertentu yang diajalankanberdasarkan prinsip Syariah.4 Bahwa, pasal 12 ayat 2 Akta Akad facility Line No. 1 Tahun 2008menyebutkan bahwa apabila tidak tercapai musyawarah untuk menyelesaikanperselisihan, maka Nasabah dan Bank sepakat menunjuk BADAN ARBITRASESYARIAH NASIONAL (BASYARNAS
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 11-04-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
172 — 98
  • agama;Menimbang, bahwa tidak adanya pilihan hukum tersebut dipertegas lagidengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 tahun 2012 yangmerupakan jawaban terhadap uji materi pasal 55 ayat 2 dan 3 UndangUndangNomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sehingga penjelasan pasal 55ayat 2 UndangUndang tersebut: yang dimaksud dengan penyelesaian sengketadilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagai berikut: (a) musyawarah; (b)mediasi perbankan; (c). melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 31-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 258/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Intervensi I : YULIA ADIANTI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : DRS. ACHMAD LATIEF ALWI,
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris ARRY SUPARTNO, S.H,
112 — 83
  • Melalui Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) ataulembaga arbitrase lainnya;d. Melalui pengdilan dalam lingkungan peradilan umumHal. 37 dari 63 hal.
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Stg
Tanggal 1 Maret 2016 — IDA ULFATIN, SE, Dkk Melawan PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Dkk
102 — 24
  • sengketa selain sebagaimanadimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad ;3 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangandengan prinsip syariah ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) undangundang Nomor 21Tahun 2008, disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukansesuai dengan isi Akad, adalah upaya sebagai berikut :a Musyawarah;b Mediasi Perbankan ;c Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 26/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : H.Baharuddin
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Hj. Darmawati Diwakili Oleh : H.Baharuddin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri Diwakili Oleh : PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri
Terbanding/Penggugat I : Binner Sianipar,S.H. Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat II : Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat III : Rudiman Pitua Raja S Diwakili Oleh : Dr.Hc. Raidon Hutahaean,S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional CQ Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
118 — 36
  • Adapun bunyi penjelasan Pasal55 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang PerbankanSyariah adalah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isiAkad adalah upaya sebagai berikut:a. musyawarah;b. mediasi perbankan;c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembagaarbitrase lain; dan/ataud. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.5.
    Adapunbunyi penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 tahun2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut: Yangdimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai denganisi Akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasiHalaman 91 dari 128 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT SMRperbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalamlingkungan Peradilan Umum;Bahwa dengan telah dinyatakan bertentangan
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Stg
H. ISKANDAR MELAWAN H. ARIFIN, Dkk
117 — 42
  • sengketa selain sebagaimanadimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad ;3 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangandengan prinsip syariah ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) undangundang Nomor 21Tahun 2008, disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukansesuai dengan isi Akad, adalah upaya sebagai berikut :a Musyawarah;b Mediasi Perbankan ;c Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 02-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
KHERMANTO LASANGOLI
Tergugat:
1.PT Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang KPKNL Gorontalo
3.Jansen Laude
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango
5.Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
280 — 200
  • ayat (2) Undangundang Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4867) tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif sebagai tersebut diatas, maka sengketa eknomi syariah mutlak menjadi Kewenangan PengadilanAgama sehingga eksekusi hak tanggungan bank syariah adalah bagian darikewenangannya, demikian halnya dengan menjalankan putusan arbitrasesyariah nasional (basyarnas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-09-2017 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
DRS. ACHMAD LATIEF ALWI,
Tergugat:
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Turut Tergugat:
Notaris ARRY SUPARTNO, S.H,
Intervensi:
YULIA ADIANTI
191 — 71
  • Melalui Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) ataulembaga arbitrase lainnya;d.
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
173 — 90
  • Pasal64"Segala ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuanmelindungi konsumen yang telah ada pada saat Undangundang inidiundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatursecara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalamUndangundang ini.Artinya dalam timbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah,khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjianyang menggunakan akad syariah maka dalam Penyelesaian diselesaikansecara Syariah yaitu melalu' BASYARNAS
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 28 /Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR .Smg
Tanggal 18 Juli 2011 — MUZAMIL SULASIAH Binti HADI SUWARNO (TERDAKWA)
120 — 111
  • hasil rekayasa melalui jasa pengetikan komputer danscanner;Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi yangmenyatakan bahwa perkara Terdakwa Muzamil Sulasiah binti Hadi Suwarnoaquo masuk dalam ranah perdata karena adanya Perjanjian KerjasamaOperasional (PKO) Nomor 115/PKO/DP/2007 dan Nomor 051/KSSBJ/KRA/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 antara Terdakwa dengan KementerianPerumahan Rakyat, sehingga lembaga yang berwenang mengadili perkaraTerdakwa adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS