Ditemukan 34402 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 29 Maret 2021 — Pemohon:
TEGUH KINARTO
5320
  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Hak Milik dan pasport yang tertulis Tee Teguh Kinarto dan Teguh Kinarto Tee adalah satu orang yang sama yaitu Teguh Kinarto sesuai dengan KTP Elektronik terbaru nomor : 3578260204520002
Register : 01-04-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 07-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 26/Pid.C/2021/PN Cbi
Tanggal 1 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IKHSAN ISMAIL
Terdakwa:
DIAN FARMASI
4420
    1. Menyatakan TerdakwaDIAN FARMASItersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
    2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
Register : 15-03-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN MALILI Nomor 2/Pid.C/2018/PN Mll
Tanggal 15 Maret 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAHARUDDIN, S. Pd., M. Si.
Terdakwa:
ERIANTO RAMBA Alias BAPAK GISPA
8437
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa ERIANTO RAMBA Alias BAPAK GISPA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mendirikan bangunan di dalam garis sempadan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga
      Saksi ZULKIFLI, S.H.. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda,Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, setelah dilakukan pengukuran, ternyata bangunan milik Terdakwa berada diatas sempadan jalan dengan jarak 8,8 (delapan koma delapan) meter dari as jalan; Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan kolektor dengan batassempadan 20 (dua
      Saksi Mustari Pongorok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda,Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, bangunan milik Terdakwa berada di atas sempadan jalan dengan jarak 8,8(delapan koma delapan) meter dari as jalan; Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan kolektor dengan batassempadan 20 (dua puluh) meter dari as jalan; Bahwa, Terdakwa
      Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli;Kemudian Hakim menyatakan apabila Terdakwa tidak akan mengajukan Saksimeringankan di persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaanTerdakwa dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa benar bangunan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Anmad Yani, Dusun Lowu,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur tidak dilengkapi denganIzin Mendirikan
      Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentangGaris Sempadan, dimana Terdakwa telah mendirikan bangunan di Jalan Anmad Yani, DusunLowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur yang setelahdilakukan pengukuran, ternyata letaknya 8,8 (delapan koma delapan) meter dari as jalan,selain itu bangunan milik Terdakwa tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Menimbang, bahwa Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, KecamatanWasuponda, Kabupaten Luwu Timur masuk dalam
Register : 31-08-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
1.NORAIN
2.NURMANIS
3.MISRA NETTI
4.DELVITA
5.SAPARUDIN
Tergugat:
1.NURDEI
2.JALINAR Pgl Pik Una
3.ALPIANUS
4.RAMAINI
11322
  • gugatan para Penggugat sebagian;
  • Menyatakan objek perkara tumpak I (pertama) dan tumpak II (kedua) adalah milik para Penggugat yang berasal dari hibah orang tua Penggugat (Norain) yang bernama Taroki gelar Sutan sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 12 Juni 1981;
  • Menyatakan perbuatan Tergugat A, Tergugat B ,Tergugat C dan Tergugat D menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
  • Menyatakan perbuatan Tergugat B dan Tergugat C mendirikan
    bangunan rumah diatas objek perkara tumpak I (pertama) merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
  • Menyatakan perbuatan Tergugat D mendirikan bangunan rumah diatas objek perkara tumpak II (dua) merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
  • Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  • Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
  • Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara
Register : 05-04-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 22/Pid.C/2018/PN Btl
Tanggal 5 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SISMADI, SH.
Terdakwa:
HILARIUS SILI HEGE
5324
    1. Menyatakan Terdakwa HILARIUS SILI HEGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mendirikan Reklame Atau Menyelenggarakan Reklame dan Media Informasi di Daerah Tidak Memiliki Izin Reklame dan Media Informasi "
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
      Menyatakan terdakwa HILARUS SILI HEGE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan pelanggaran MENDIRIKAN REKLAMEATAU MENYELENGARAKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DIDAERAH TIDAK MEMILIKI IZIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;3.
Register : 15-07-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 02-11-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 281/Pdt/2014/PT.BDG
Tanggal 29 September 2014 — JAMES MARKUS vs. NY. MINA ; SANATONA LAOLI, dkk
6839
  • .- Menyatakan bahwa lokasi obyek tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II sesuai Akta Jual Beli Nomor 762/2002 tertanggal 27 September 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 1106/2008, tertanggal 09 September 2008 adalah dilokasi yang berbeda dengan lokasi tempat Tergugat I mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan tempat usahanya;- Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum mendirikan bangunan di tanah milik Penggugat;- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengosongkan
    Menyatel@ny ahwa lokasi obyek tanah yang dibeli oleh dari Tergugat Il sesuai Akta Jual Beli NomorVe /2002 tertanggal 27 September 2002 dan Akta Jual Beli% Nomor 1106/2008, tertanggal 09 September 2008 adalahQ) dilokasi yang berbeda dengan lokasi tempat Tergugat R mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan tempatusahanya;Tergugat tanopa hak dan melawan hukum mendirikanbangunan di tanah milik Penggugat;Halaman 16 dari 18 halaman, Pts.
Putus : 06-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447 K/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. SS. EFFENDY vs KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA, dk
5537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 447 K/TUN/2012bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalahkeputusan Tergugat Nomor 11580/IMB/2010 tanggal 13 Oktober 2010tentang Ijin Mendirikan Bangunan bersyarat untuk pembangunan SPBU diJalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT 002 RW 007, KelurahanKemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.
    Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono & Helen Soewignyo danjuga akibat hukum berupa tanpa adanya persetujuan masyarakat yangberdampak secara sosial, perekonomian dan lingkungan masyarakat sekitarSPBU;Bahwa perlu dijelaskan pemberian ijin mendirikan bangunan bersyaratsebagaimana keputusan Tergugat Nomor 11580/IMB/2010 tanggal 13Oktober 2010 tentang jin Mendirikan Bangunan bersyarat untukpembangunan SPBU di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT002 RW 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
    Bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara a quo SuratKeputusan tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunanHalaman 18 dari 31 halaman.
    Putusan Nomor 447 K/TUN/20122010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Penggunaan SPBU diJalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT 002 RW 007, KelurahanKemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.
    Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerahmengeluarkan izin mendirikan SPBU;4.
Putus : 28-03-2013 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.PL
Tanggal 28 Maret 2013 — ELLY CHANDRA vs FERRY TANSIL
10114
  • Sertifikat Hak Milik No. 1386/Kelurahan Besusu atas nama Elly Chandra;- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1386/Kelurahan Besusu atas nama Elly Chandra (Penggugat) adalah sah menurut hukum;- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;- Menghukum Tergugat Ferry Tansil atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan secara aman tanah obyek sengketa kepada Penggugat Elly Chandra selaku pemilik yang sah tanpa syarat;- Menyatakan menurut hukum Izin Mendirikan
    Bangunan yang telah diterbitkan oleh Walikota Palu (Turut Tergugat) kepada Tergugat Ferry Tansil tertanggal 13 Juli 2005 No. 650/615/DTKB 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;- Menghukum Turut Tergugat (Walikota Palu) untuk segera mencabut dan atau membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 yang telah diberikan kepada Tergugat Ferry Tansil;- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan
    Bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat Ferry Tansildengan dasar sertifikat No. 1386 atas nama Ferry Tansil telah dicabut dan dimatikan olehBPN Kota Palu, maka telah keluar Keputusan Walikota Palu Nomor:650/615/DTKB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada TergugatFerry Tansil, dan hal inilah yang melandasi Penggugat untuk menarik Turut Tergugatdalam perkara ini (vide bukti P.17);29.
    Bahwa oleh karena Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikoa Palukepada Tergugat Ferry Tansil Nomor: 650/65/DTKB/2005 tertanggal 3 Juli 2005Halaman 11dari53didasarkan pada sertifikat yang tidak sah dan telah dimatikan oleh BPN Kota Palu, makasangat wajar apabila Turut Tergugat (Waliakota Palu) mencabut dan atau membatalkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut;31.
    Terdapat banyak kekhilafan hakim dalammemutus perkara tersebut karena Tergugat sebagai pemenang lelang, saat ini memilikiTjin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang dimilikiberdasarkan Risalah Lelang tentunya tidaklah ada kesalahan dalam melakukan perbaikandan pembangunan atas bidang tanah yang dimiliki secara sah.Bahwa adapun keberatan Tergugat tidaklah seperti yang didalikan Penggugat yangdikatakan Tergugat telah melarikan diri, tetapi sebagaimana yang telah disampaikan
    Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dariWalkota Palu tanggal 13 Juli 2005 Nomor: 650/615/DTKB/2005 atas nama FerryTansil dan atas terbitnya Jjin Mendirikan Bangunan ini sampai sekarang ini tidakada pembatalan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;3. Bahwa ternyata saat ini sekalipun Penggugat Rekonpensi telah membeli bidang tanahbangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milk Nomor: 1386 yang terletakdi Jl.
    Mengenai hal tersebut dapat dijelaskansebagai berikut:1.Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB( merupakan salah satu bentuk Keputusan TataUsaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final;Bahwa dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikota Palu in casu TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa jika ternyata Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 650/615/DTKB/2005tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikkota
Putus : 19-12-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Rgt
Tanggal 19 Desember 2013 — ANTON BASARAH (PENGGUGAT) M e l a w a n DEDI SETIAWAN (TERGUGAT) BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN INDRAGIRI HULU (TURUT TERGUGAT)
574
  • Bangunan untuk (satu) unitRuko bertingkat 2 (dua) di kantor Turut Tergugat dengan disebutkan bangunan didirikandi atas tanah Penggugat, yaitu sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :122/BPMD&PPT/BPIMB/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan TurutTergugat ; 22922 none nnnnn nn nnn nnn nnn nena5 Bahwa Tergugat akhirnya membangun (satu) unit Ruko berlantai 2 sendiri dan tidaklagi memperdulikan Penggugat, seharusnya sebelum mendirikan bangunan, Tergugatmembuat kesepakatan terlabih dahulu
    dengan Penggugat tentang status kepemilikanRuko yang akan dibangun, apakah akan menjadi milik bersama atau akan dimiliki olehsalah satu pihak dengan pembayaran ganti rugi ;6 Bahwa dalam pembangunan (satu) unit Ruko berlantai 2 tersebut, yang didasarkan padaIzin Mendirikan Bangunan pada poin 4 di atas, tanah Penggugat terpakai atau terkenabangunan Ruko tersebut kurang lebih 45 M?
    bangunan, dan oleh Penggugat disetujui, serta telahmenandatangani surat persetujuan sempadan; 4 Bahwa tidak benar Tergugat membangun (satu) unit Ruko diatas tanah Penggugatseperti apa yang disebutkan Penggugat pada poin 4 dan ini adalah dalildalil yangmengadangada, bahwa setelah Tergugat mendapatkan persetujuan dari sempadan tanahyaitu Penggugat maka barulah Tergugat mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan)lengkap dengan persyaratannya ke Kantor Turut Tergugat, dan oleh Turut Tergugatditerbitkanlah
    sertifikat Tanah milik Tergugat, maka Tergugat mengirimkannya kePenggugat untuk dipelajari, setelah tidak berapa lama Penggugat menelepon Tergugatyang mengatakan bahwa ia member persetujuan dan telah menandatangani SuratPersetujuan sempada tersebut dan setelah mendapat persetujuan dari Penggugat makabarulah Tergugat mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di akntorTurutTergugatdengan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan;Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada poin 6, yang mengatakan
    Bangunantelah Tergugat siapkan, maka Tergugat datang ke Kantor Turut Tergugat, lalu tergugatmengajukan permohonan izn mendirikan bangunan (IMB) yang oleh Turut Tergugat diterimaserta dipelajaridan untuk selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Surat Izin MendirikanBangunan No. 122/BPMD&PPAT/BPIMB/V/2012, oleh karena izin mendirikan bangunantersebut atas nama Tergugat, tentu Tergugat membangun Ruko diatas tanah milik Tergugatyang berpedoman kepada Sertifikat Hak Milik No. 3552atas nama DEDI DETIAWAN
Register : 03-07-2013 — Putus : 04-12-2013 — Upload : 16-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 71/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 4 Desember 2013 — Tuan Magnus Jaya VS I. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, II.Fandam Darmawan
165131
  • Bahwa ditemukan fakta hukum obyek sengketa diterbitkanoleh Tergugat dengan mengabaikan ketentuan pasal 10 ayat 3Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 1998 tentangBangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung,yang mensyaratkan sebagaiberikut :Pasal 10 ayat(GD) Senn n nnn nnn nnn nnn nn I Pengajuan mendirikan Izin mendirikan bangunansebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini untukbangunan bukan rumah tinggal wajid memenuhi persyaratansebagai berikutMengisi formulir dengan melampirkana
    Menyatakan sah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Bandung yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 maret 2013 yangdiberikan kepada Fandam Darmawan ;3.
    Bangunan danRetribusi Penggantian Biaya cetak Peta,pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (5)1) Setiap Orang yang akan membangun Bangunan Gedung danbangun bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan olehWalikota; 3) Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapatmendelegasikan kewenangan menerbitkan Izin MendirikanBangunan (IMB) kepada Kepala SOPD yang tugas pokok danfungsinya
    Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDDpersetujuan pemanfaatan ruang (videBuktiMenimbang, bahwa mencermati pertimbanganpertimbangan hukum diatas, melihat dari dasar yuridis, dan isidari Obyek Sengketa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwaditerbitkannya Objek sengketa a quo yang esensinya berupa Suratizin mendirikan Bangunan, dan pengaturan kewenangan dasaryuridis penerbitan Obyek Sengketa a quo berdasar padaPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 12 Tahun 2011 tentangPenyelengaraan, Retribusi Izin Mendirikan
    Peraturan Daerah KotaBandung Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan GedungPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 12 Tahun 2011 TentangPenyelengaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan RetribusiPenggantian Biaya Cetak Peta serta Peraturan Perundanganundangan yang lain yangterkait; Dalampenundaan 22202022202 ==e Menolak permohonan penundaanpelaksanaan terhadap Surat Izin Nomor:503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 maret2013, tentang Izin Mendirikan Bangunanyang diberikan kepada FandamDarmawan ;5Menyatakan
Register : 01-04-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 32/Pid.C/2021/PN Cbi
Tanggal 1 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IKHSAN ISMAIL
Terdakwa:
IWANTO
218
    1. Menyatakan TerdakwaIWANTOtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
    2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
    Menyatakan Terdakwa IWANTO tersebut diatas telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanperbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015tentang Ketertiban Umum;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.
Register : 16-03-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN MANADO Nomor 81 /Pdt.P/2017/PN.Mnd
Tanggal 17 April 2017 — - SUBINTO, DK
4411
  • Memberi izin kepada pemohon-pemohon bertindak untuk dan atas nama anak SABRINA BRIGITTA S.KAUNANG yang masih di bawah umur untuk menjual sebidang tanah hak milik Sertifikat Hak Milik No.617 Tahun 2005 yang diatasnya ada bangunan rumah permanen sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No.72/II/P/DTK/WM/2005 tanggal 15 Februari 2005 ;3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)
    didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 254/SK/2017, tertanggal 22 Maret2017 dan setelah surat permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan bertetap padaisi surat permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti dipersidangan berupa :1.2.3.Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 617 Tahun 2005, diberi tanda bukti P 1;Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 844/2015, diberi tanda bukti P 2;Foto copy surat Izin Mendirikan
Register : 06-12-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 150/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL
Tergugat:
WALIKOTA BOGOR
222142
  • -----------------------------------------------------------
  • Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang lzln Mendirikan
    Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGPasal 14 : 222 2n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izinmendirikan bangunan gedunQq. 2 nnn nnn nnn nnn(2) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khususoleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunangedung.Pasal 15 : 22 2n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn
    Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang telah memenuhipersyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan olehbupati/walikota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta olehGubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah dalambentuk izin mendirikan bangunan gedunQ.Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006Tentang Bangunan Gedung jo.
    22222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn n=Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau menghapuskanbangunan gedung wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota.
    Bahwa dari bukti P4 = T1, pada tanggal 29 September 2016, diterbitkan SuratKeputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No.645.8 1014 BPPTPM IX/ 2016, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)4. Bahwa dari bukti P54.a sampai dengan 54.c, diketahul bukti hak kepemilikanatas tanah dari Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, terdiri atas 3 (tiga) SertipikatHak Milik, yaitu.
    ;Menimbang, bahwa konsideran Menimbang huruf b, keputusan obyeksengketa, menyebutkan : bahwa setelah diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan(IMB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat pengaduan pihak ketiga atasproses pembangunan Mesjid tersebut ; Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur atau tata carapembekuan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bogor, diatur dalam Pasal 6Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pembekuan danPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti T19)
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — THE DJURIANTO IRAWAN vs. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
6248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengawasi pemantfaatan dan berfungsinya prasarana, saranadan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang BangunanGedung Pasal 18 ayat (2);Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak bolehmengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan,dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.Halaman 4 dari 24 halaman.
    Pasal 8 sub A yang bunyinya : Pemohon tidak dapat memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C : Bertentangan dengan kepentingan umum, hajathidup orang banyak termasuk lingkungan hidup.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Resiribusi Ijin Mendirikan Bangunan.Halaman 5 dari 24 halaman.
    Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Restribusi ljin Mendirikan BangunanPasal 4 ayat 4 huruf c Khusus untuk perumahan tertataharusmelibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan,pemukiman atau pembangqunan lainnya.
    Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2755BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Atas Nama Fanny,ditetapbkan di Tangerang Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015,ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang Selatan atas nama Walikota Tangerang Selatan.Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.
    Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny, karena yang menerbitkan/mengeluarkan ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny adalah Kepala BP2T (BadanPelayanan Perijinan Terpadu) Termohon Kasasi berdasarkan PelimpahanHalaman 19 dari 24 halaman.
Register : 04-12-2017 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 257/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 15 Mei 2018 — VIVA HANDAYANI ; KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKK
231194
  • Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor :05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung,Tanggal 5 Pebruari 2016, Paragraf 3, Data Tanah, Pasal 12 ayat (1)huruf c, karena obyek tanah Jl.
    Bahwa lagi pula tidak terdapat kepentingan umum yang tergangguapabila Keputusan Tergugat Nomor : 1336/C.37 B/31.75/1785.51/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Jl.
    Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk menunda pelaksanaanKeputusan Tergugat Nomor : 1336/C.37 B/31.75/1785.51/2017 TentangIzZin Mendirikan Bangunan (IMB), Jl.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat Nomor : 1336/C.37B/31.75/1785.51/2017 Tentang Ilzin Mendirikan Bangunan (IMB)Jl. Pemuda No. 17 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung,Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2017 atas namaNyonya Maria Dominar Hutagalung Tambunan, Cs;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor :1336/C.37 B/31.75/1785.51/2017 Tentang lIzin Mendirikan Bangunan(IMB), Jl.
    Roul Hutagalung, tanggal 15Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor PTSP,(fotokopi sesuai aslinya);Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal15 Mei 2017 No.
Register : 16-05-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN CIBINONG Nomor 17/Pid.C/2024/PN Cbi
Tanggal 16 Mei 2024 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SARWANI, S.IP.,M.A
Terdakwa:
PT. BAEK BANG JAYA diwakili oleh JINA BANG
240
  • BAEK BANG JAYA diwakili oleh JINA BANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan tanpa izin;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (
Register : 24-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 39/Pid.C/2021/PN Cbi
Tanggal 24 Juni 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
RIDWAN TAUFIK
Terdakwa:
SUHENDI
1919
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SUHENDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
    2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
    Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pulamengajukan barang bukti berupa: Uang receh sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telahdiperlinatkan kepada saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barangbukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkaraini;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ZACKY FAUZI N.tersebut di atas telah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan
    Menyatakan Terdakwa SUHENDI tersebut diatas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda No.4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.
Putus : 21-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — DENNY SETIAWAN VS WALIKOTA BALIKPAPAN, DK
6950 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2018Termohon Kasasi dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam Gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; Menyatakan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang PencabutanIzin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas namaDenny Setiawan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSRatas nama Denny Setiawan;4.
    terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 371/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Februari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 17 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; Menyatakan Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Wali KotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan
    Memori Kasasi pada tanggal 24 April2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganperbaikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa upaya Penggugat untuk menyampaikan keberatan atau upayauntuk mengubah Izin Mendirikan
    Putusan Nomor 430 K/TUN/2018dan Perumahan (DTKP) Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan SuratPerintah Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan maupunmenerbitkan pencabutan IMB, yang tidak ditanggapi oleh Tergugatdipandang telah memadai sebagai pengajuan upaya administrasi: Bahwa namun demikian, penerbitan objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan, karena pelaksanaan pembangunan olehPenggugat di atas tanah miliknya telah menyimpang dari dokumenrencana teknis yang telah disahkan
Putus : 20-03-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 20/Pdt.G/2013/PN-SBG
Tanggal 20 Maret 2014 — MATHIAS HUTAPEA VS GAMEL PURBA ; BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
13641
  • rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.2 Saksi TEREPIA SIHOMBING, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi
    rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;3 Saksi29Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.SELURA SITOMPUL, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi
    rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.ASTALIA HUTAPEA, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan
    ;2 Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan caramenyerobot sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran lebar 3 meterdan panjang 12 meter yang terletak di sebelah barat dari tanah milik41Penggugat yang berbatasan dengan tanah negara/jalan setapak/gang danbibir sungai/tanggul dengan cara mendirikan bangunan rumah tempattinggal Tergugat I dan mendirikan pagar di atas tanah milik Penggugattersebut ;3 Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmengeluarkan sertifikat
    Izin Mendirikan Bangunan an. Natal hutapea ;Menimbang, bahwa bukti P8 adalah Surat Keterangan Pendaftaran TanahNo. 594.247/03/1985 ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P8 yang diajukan oleh Penggugatmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugatada memiliki tanah seluas + 280 m? berikut bangunan rumah di atasnya yangterletak di Jl. S.
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — HARIJONO VS FRENKY TANDA UTAMA, DK
10485 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Legalitas izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 207/P/IMB/2011.,tanggal 14 November 2011 A/n. Sdri Supartinah, yang seharusnya atasnama sdr. Harijono (Tergugat !). Menurut Penggugat PembangunanRumah dan Toko tingkat Ill tersebut adalah bangunan liar karena tidakmempunyai jin Mendirikan Bangunan (IMB).
    Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Kabupaten Situbondo Nomor 503/255/431.405.3/2012, Pada hariJumat tanggal 3 Agustus 2012 telah dilaksanakan Peninjauan LokasiPembangunan rumah dan toko milik Sdr. Harijono yang berlokasi di JalanDiponegoro Nomor 91 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo,Kabupaten Situbondo, oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kabupaten Situbondo ditemukan beberapa hal sebagai berikut:a.
    Dalam hal ini Seharusnya Tergugat II berwenang memaksaTergugat untuk menghentikan pembangunan tersebut karena tidakmempunyai ljin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga secara yuridisbangunan Ruko tingkat III oleh Tergugat adalah bangunan liar;8.
    Menyatakan demi hukum, bahwa bangunan Tergugat Rekonvensi yangberdiri di atas tanah Negara bekas eigendom Nomor 1068 tersebut, ternyatatidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga merupakanbangunan liar dan harus dibongkar dikembalikan dalam bentuk semulaberupa tanah kosong;.
    Nomor 201 K/Pdt./2015bersama, dengan menancapkan balok, kambi, jangkar, alatalat besi ataualatalat kayu lainnya pada tembok itu sampai setengah tebalnya;Bahwa Tergugat mendirikan bangunan di Jalan Diponegoro Nomor 91, Rt001 Rw 003, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, KabupatenSitubondo, berdasarkan bukti T I1 berupa Ijin Mendirikan Bangunan Nomor207/P/IMB/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;Bahwa ternyata Penggugat