• PasarJaya No. 381 (hanya sekedar berubah harga beberapa kios saja) telahmelanggar Peraturan Daerah DKI No. 6 Tahun 1992 tentang PengurusanPasar Di Daerah Khusus lbukota Jakarta (selanjutnya disebut Perda DKI No.6) ;bahwa Pasal 11 Perda DKI No. 6 dinyatakan bahwa "jenis pungutan dipasar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah".

  Lebih lanjut pada bagianpenjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa pungutan tersebut termasukluran Pembangunan Pasar (IPbP) atau yang oleh Tergugat juga disebutsebagai harga jual hak pemakaian tempat usaha ;bahwa kewenangan Gubernur untuk menetapkan pungutan di pasardidasarkan pada tugas dan kewenangan Gubernur dalam melakukanpelayanan publik terutama dibidang penyediaan lapangan pekerjaan,menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, serta stabilitas harga ;bahwa atas dasar hal tersebut penetapan

  pungutan di pasar selaludidasarkan pertimbangan kepentingan umum khususnya kepentingan parapedagang itu sendiri.

  Penjelasan Pasal 5 Perda DKI No. 6 ;Tergugat Melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;bahwa Tergugat menyadari jika pungutan di pasar yang berupa luranPembangunan Pasar (IPbP) tersebut ditetapbkan oleh Gubernur, tentu sajabesaran pungutan tersebut wajar dan sesuai dengan biaya konstruksi yaitukurang lebih Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah) per meter persegisebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat, sehingga Tergugat dan kronikroninya tidak mendapat keuntungan yang besar dalam proyekpembangunan

  Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak tegas menyatakanobyek sengketa aquo bertentangan dengan hukum yang ada, yang diberiwewenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang berkaitan denganjenis pungutan di pasar adalah Gubernur Provinsi DK! Jakarta.

• dan gas bumi;Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secarakhusus dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer), namun merujuk padaPasal 1338 KUHPer, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwaperjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untukmengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatanganinya;Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 49/B/PK/PJK/201212Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan

  dengan Pemerintah, karena ituKontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat para pihakyang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukumpublik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat denganhukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasarmemprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah

  , karena pungutan tersebut sudah sesuaidengan UndangUndang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding ataspengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorterhadap Objek berupa Truck GMC C7500 Boom Tahun Perakitan 1998 tersebut telah1213sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetapdipertahankan;Bahwa oleh karena berdasarkan

  Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.e Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

  Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan Undangundang Darurat No.11Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dankarenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan UndangUndang No.34 Tahun 2000.

• Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barangyang tergolong sangat mewah,Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan,Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap WajibPajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen)daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak

  yang dapat menunjukkan Nomor PokokWajib Pajak.Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK254/KMK.03/2001 tentang PenunjukanPemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata CaraPenyetoran dan Pelaporannya,Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK392/KMK.03/2001 tentang PerubahanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan PemungutPajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran danPelaporannya.Pasal 1:Mengubah beberapa ketentuan

  Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahanbahan untukkeperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK236/KMK.03/2003 tentang Perubahan KeduaKeputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan PemungutanPajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran danPelaporannyaPasal 1:Pemungutan

• Jumlah seluruhnya 199.600 batang x Rp.355, perbatang = Rp. 70.858.000, (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima PuluhDelapan Ribu Rupiah).Pungutan cukai atas rokok tersebut yang berpotensi mengakibatkankerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp 70.858.000, (Tujuh PuluhJuta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

  :STTBB01/WBC.5/KPP.MP.02/PPNS/2019 tanggal 05 Maret 2019 disita dariTerdakwa Ari Suryono Bin Susilo tersebut termasuk jenis Sigaret PutihMesin yang secara fisik tidak dilekati Pita Cukai, sehingga jelas termasukrokokrokok (sigaret) yang melanggar ketentuan sebagaimana penjelasanahli sebelumnya;Bahwa barang bukti rokokrokok tanpa dilekati Pita Cukai sejumlah199.600 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) batang,pungutan negara yang dikenakan yaitu Pungutan Cukai dan PajakPertambahan Nilai

  Besarnya pungutan Cukaiuntuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentangTarif Cukai Hasil Tembakau adalah untuk Hasil Tembakau jenis SigaretPutin Mesin Rp.355,/btg.

  Cukai yang seharusnyasebesar Rp.70.858.000, (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapanribu rupiah) dan pungutan PPN HT adalah yang seharusnya sebesarRp.11,624,704,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratusempat rupiah).

  Cukai yang seharusnyasebesar Rp.70.858.000, (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan riburupiah) dan pungutan PPN HT adalah yang seharusnya sebesarRp.11,624,704,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratusempat rupiah).

• Banyuasin;Bahwa Pada saat di tangkap ditemukan senjata tajam jenis pisau yangterbuat dari besi warna besi stainless bergagang kayu warna coklatdengan panjang keseluruhan 20 cm yang dibalut dengan kertas danplastic warna putih, 1 (Satu) buah tas sandang merk DM warna coklathitam;Bahwa Barang tersebut diakui milik Terdakwa;Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, sekira Pukul 23.30WIB, saya dan saksi Prima sedang melakukan Patroli di Jembatan PanaiAir Balui yang sebelumnya ada informasi bahwa ada pungutan

  ; Bahwa Pada saat di tangkap ditemukan senjata tajam jenis pisau yangterbuat dari besi warna besi stainless bergagang kayu warna coklatdengan panjang keseluruhan 20 cm yang dibalut dengan kertas danplastic warna putih, 1 (Satu) buah tas sandang merk DM warna coklathitam; Bahwa Barang tersebut diakui milik Terdakwa; Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, sekira Pukul 23.30WIB, saya dan saksi Tulus sedang melakukan Patroli di Jembatan PanaiAir Balui yang sebelumnya ada informasi bahwa ada pungutan

  terbuat dari besi warna stanlisbergagang kayu warna coklat dengan panjang kesleuruhan 20 (dua puluh)cm yang dibalut dengan kertas dan plastic warna putih;2. 1 (Satu) buah tas sandang merk DM warna coklat hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, sekira Pukul 23.30 WIB,saya dan saksi Tulus sedang melakukan Patroli di Jembatan Panai Air Balulyang sebelumnya ada informasi bahwa ada pungutan

  seseorang berhak membawa sesuatu senjata api,amunisi atau sesuatu bahan peledak jika telah diatur oleh UndangUndang danatau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan keadaan yangterungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi danketerangan Terdakwa Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, sekiraPukul 23.30 WIB, saya dan saksi Tulus sedang melakukan Patroli di JembatanPanai Air Balui yang sebelumnya ada informasi bahwa ada pungutan

• Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya ;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

  Majelisb c (bc)aBea Balik Nama 1.260.000 1.260.000 0Pajak Kendaraan Bermotor 210.000 210.000 0Jumlah 1.470.000 1.470.000 0 16 Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnyahalarnan 35 paragraf ke9 dan ke10 yang pada pokoknyamenyatakanbahwa Kontrak Karya antara Pemohon PeninjauanKembali denganPemerintah adalah merupakan ranah hukurn privatsedangkan pungutan

  Dimana Pemohon Peninjauan Kembali,berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajiban membayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secara spesifikdalam masingmasing Kontrak Karya;Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik KontrakKarya yang 'Lex Spesialis' didukung dengan: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 (Bukti PK7) yang menyatakanbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan

  pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah;e Adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antaraPemerintah RI dan Pemohon Peninjauan Kembali, undangundang mengenai Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah23pada saat Kontrak Karya ditandatangani tahun 1986

  Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 danPerpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000.Karenanya pula jelas dan nyata Majelis Hakim telah kelirudalam pertimbangan hukumnya

• Saksi MOCH CHARIS, menerangkan pada pokoknya : Bahwa pada hari Jum/at, tanggal 20 Nopember 2017, sekitarpukul 10.00 Wib, Saksi bersama team melakukan operasi Pekat /penindakan Tipiring di Wilayah Hukum Polsek Bonang Demak ,ternyata Terdakwa sedang melakukan pungutan liar terhadappemakai jalan di pertigaan Jatirogo, ,Kec.Bonang, KabupatenDemak kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproseshukum lebih lanjut ; 2.

  Terdakwa sedang melakukan pungutan liar terhadappemakai jalan di pertigaan Jatirogo, ,Kec.Bonang, KabupatenDemak kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproseshukum lebih lanjut ; ""c). Terdakwa membenarkan keterangan para saksi; d).

• Nomor 771 K/Pdt/2017terletak di Tanjung Duren dengan menggunakan uang/dana taktisyang berasal dari upah pungutan Kantor Inspeksi IPEDA Jakarta,yang merupakan milik/nak para pegawai Inspeksi IPEDA DKI Jakartasebesar Rp661.695.00,00 ( enam ratus enam puluh satu ribu enamratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut, maka tanah 12 (duabelas) kaveling dimaksud menjadi milik para pegawai InspeksiIPEDA DKI Jakarta, yang salah satunya adalah Penggugat:3.5.

  Bahwa dana upah pungutan Kantor Inspeksi IPEDA DKI Jakarta yangdigunakan untuk pembayaran tanah 12 (dua belas) kaveling tersebut dalambutir 3.4 di atas, menurut UndangUndang Pajak Hasil Bumi (IPEDA) tahun1959, Pasal 14 dan Instruksi bersama Menteri luran Negara dan MenteriDalam Negeri tanggal 20 Agustus 1965 Nomor 006/M.1.N/65, Des.45/11/45diberikan kepada Taem Pemungut OHB/IPEDA, berunsur Pamong Desa,Pamong praja dan PHB/IPEDA yang bertugas memungut pajak tanahpedesaan secara door to door dengan

  Bahwa oleh karena pembelian tanah 12 (dua belas) kaveling dimaksud,memakai dana/uang upah pungutan Kantor Inspeksi IPEDA DKI Jakarta,dan sebagaimana diuraikan mengenai upah pungutan tersebut dalam butir4 di atas adalah hak pegawai sebanyak 10% maka, rumah di atas tanah12 (dua belas) kaveling tersebut, yang salah satunya dimiliki dan atauditempati Penggugat adalah menjadi milik Penggugat, bukan tanah Negara;6.

  RW 05, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, KecamatanGrogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Utara dengan Jalan Raya Tanjung Duren;Sebelah Selatan dengan Gan Lian B;Sebelah Timur dengan Jalan Delima Raya;Sebelah Barat dengan Moh.Husin;Adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui pembelian menggunakanuang upah pungutan Kantor Inspeksi IPEDA DKI Jakarta;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumahdi atasnya, seluas 430 m2?

  Asmadi (alm) melakukanpembayaran tanah 12 (dua belas) kaveling tersebut yang terletakdi Tanjung Duren dengan menggunakan dana taktis yang berasaldari upah pungutan Kantor Inspeksi lpeda DKI Jakarta sebesarRp661.695,00 (enam ratus enam puluh satu ribu enam ratussembilan puluh lima rupiah) tersebut, maka tanah 12 kavelingtersebut milik para pegawai Inspeksi IPEDA DKI Jakarta, yangsalah satunya adalah Penggugat;Bahwa seandainya ( quad non ) Penggugat tetap meyakini dalil dalamposita gugatan di atas

• Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yangdiakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togelpada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kuranglebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwabahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagaipemungut pasangan Judi Togel dan

  Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah )tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yangdiakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togel padahari Rabu tanggal 13 Juli 2016.Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kuranglebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwabahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagaipemungut pasangan Judi Togel dan

  Dan uang tunai sebesar Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah ).Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 33.000, (tiga puluhtiga ribu) dari pungutan pasangan nomor judi togel pada hari Rabutanggal 13 Juli 2016 ;Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel sejak 3 (tiga) bulanyang lalu ;Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel lebih dari 10 (sepuluh)kali terhitung sejak 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan April ;Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yangbertugas menerimadan memungut

  B/2016/PN.Bli.Bahwa uang hasil pungutan judi togel tersebut terdakwa setorkankepada Banda atau bos terdakwa yang bernama PARIADI dengan caradi cari langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadangkadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togelhasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uangJudi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesarRp

  langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadangkadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togelhasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uangJudi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa Upah yang saksi dapatkan dari permainan penjualan nomorJudi

• Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwaPasal 2 ayat (1) jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atassetiap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan Badan UsahaPelabuhan kepada Pengguna Jasa Kepelabuhanan.

  Pelindoll, melakukan pungutan lainselain yang tertera diatas tidak diperbolehkan, karena tidak adadasar hukumnya.Bahwa ahli menerangkan pungutan share handling di PelabuhanPanjang bertentangan dengan INPRES No. 05 ahun 2005Bahwa ahli menerangkan Perjanjian kesepakatan yang dibuatoleh DPW APBMI Lampung dengan PT. Pelindo II Panjang tidakdibenarkan dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal1320 KUHPerdataAhli menerangkan Surat No.

  Pelindo II, melakukan pungutan lainselain yang tertera diatas tidak diperbolehkan, karena tidak ada dasarhukum yang mengatur.Bahwa saksi menerangkan ponit penting dalam rekomendasiRakernas tersebut adalah APBMI, seluruh Indonesia menolaksegala jenis pungutan yang tidak ada payung hukumnya danmembebani sistem logistik nasionalBahwa saksi menerangkan APBMI seluruh Indnesia jugamenolak menggunakan Jip Crane yang dilakukan oleh PT.Pelindo yang dipaksakan untuk digunakan apabila kapal udah adaJIP CraneBahwa

  Pelindo I Panjangtidak pernah ditinjau kembaliBahwa pungutan biaya shere handling yang dilakukan oleh PT. Pelindo II Panjangmenyebabkan ekonomi biaya tinggi.Bahwa pembayaran shere handling yang dilakukan oleh PT. Pelindo Panjang tidakdibangi pelayanan jasa, oleh PT.

  Pelindo II Panjangtertanggal 13 Juli 2012.e Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran biaya share handlingdi terminal curah kering dan terminal non curah kering pelabuhanpanjange Saksi menerangkan disamping membayar biaya share handlingjuga membayar biaya dermaga, biaya kebersihan, biayapenumpukan dan pajake Bahwa saksi menerangkan atas pungutan biaya share handlingPT.

• Salah satu isi Rekomendasi Rakernas APBMI yaitu : menolak danmembatalkan kesepakatan pungutan kontribusi, imbalan jasa, singlebiling, PBM terseleksi, konsorsium serta pungutan dalam bentuk lainnyayang tidak diatur dalam perundangundangan;b.

  Telegram Dirjen Hubungan Laut Nomor 44/PHBI13 tanggal 31 Mei2013 point4 (empat) menyatakan melakukan audit terhadap pungutan /tarif kontribusi/imbalan jasa / yang menimbulkan ekonomi biaya logistiktinggi di Pelabuhan yang tidak ada pelayanannya (Nomor ServiceNomor Pay) serta tidak memiliki dasar hukum;f.

  Bahwa KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang BandarLampung selaku Regulator juga telah mengeluarkan surat tanggal09 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat isi surat dari KSOPpada pokoknya adalah Memperingatkan kepada Tergugat untuktidak lagi melakukan Pungutan Tarif Jasa Kepelabuhanan yangtidak ada pelayanan jasanya (Share Handling) di PelabuhanPanjang. (Bukti P.10 Penggugat);3.

  Pungutan Biaya Share Handling yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat tidak termuat dalam Kesepakatan Bersamayang di tanda tangani padatanggal 13 Juli 2012;B. Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut tidak dibubuhi biayamaterai;Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 2975 K/Padt/2016C.

  Bahwadalam Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani padatanggal 13 Juli 2012 tersebut tidak ada batas waktu kapanberakhimya Kesepakatan Bersama tersebut;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara A quo tidakmempertimbangkan pungutan Share Handling yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat yang tidak tercantum dalam KesepakatanBersama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukumPasal 1365 KUH Perdata;5.

• ., KepalaSub Direktorat Penerimaan Pungutan Eksporpada Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukani: llc aaa adn2. RINEMTI R. SIANTIJRI, SE., Kepala SeksiPembukuan Penerimaan Pungutan Ekspor padaDirektorat Pertamina Minyak dan Bukan Pajak ;3. KUKUH DJATMIKO DP, SE., Korlak PembukuanPungutan Ekspor Hasil Perkebunan padaDirektorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;4. HARTONO, SH., Kepala Bantuan Hukum Illpada Biro Hukum dan Humas DepartemenKeuangan ; 5.

  WW.10.11.Tanjung Balai Karimun dan Penggugat merasa terbebasdari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi ; Bahwa kemudian setelah waktu berjalan selama 3 (tiga) tahun5 (lima) bulan terhitung dari tanggal pengiriman suratkeberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat/Direktur Jenderal Lembaga Keuangan DepartemenKeuangan RI No. 15/SKEP DJKL/2004 tanggal 26 Januari 2004yang berisi tagihan kepada Penggugat untuk = membayarpajak (pungutan) Ekspor sebesar Rp. 4.716.918.8385 (empatmilyar

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat No. 15/SKEPDJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak(pungutan) Ekspor ; 222222 2 enn ne none ne nen3. Mewajibkan Tergugat untuk mencaut Surat Ketetapan Tergugat No.15/SKEPDJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat KetetapanPeja (SUING Tai) ERSBOE ssencsennenneecmnnennneemennennmennnmnnenmanninaMnmannints4.

  eee ce ne nen cee encesMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihakTergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, sebagaimana jawabantertanggal 10 Juni 2004 sebagaiberikut : EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :1,Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecualiterhadap halhal yang secara tegas diakuikebenarannya ; Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah SuratTergugat No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang SuratKetetapan Pajak (Pungutan

  TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan

• Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi RITA selaku BendaharaDesa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat,menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatan sertifikatpada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak diketahui bahwa jumlah seluruhpungutan selama saksi RITA menjabat selaku Bendahara Desa tersebut adalahsebesar Rp. 124.655.000. (seratus duapuluh empatjuta enamratus limapuluhlimaribu rupiah).

  Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi SITI ROHANA selakuBendahara Desa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima,mencatat, menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatansertifikat pada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak oleh terdakwaHADRIANUS LUKAS. S.Sos, diketahui bahwa jumlah seluruh pungutan selamasaksi SITI ROHANA mengelola keuangan PPAN tersebut adalah sebesarRp.128.487.000.

  Akan tetapi Kepala Desa (Terdakwa)28tidak menyampaikan kepada warga bahwa PPAN adalah gratis, sehingga begituwarga mengetahui bahwa PPAN gratis, maka mereka banyak yang protes dan tidak mau bayar ; pungutan maupun pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dilakukanoleh panitia, yang bisa dikontrol oleh masyarakat ; jumlah uang yang digunakan Terdakwa relatif kecil ; uang pungutan dari masyarakat tersebut tidak dipertanggungjawabkan dalammusyawarah desa oleh terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan

• Firdaus(yang keduanya anggota Kepolisian) di muka persidangan menerangkanbahwa benar pada tanggal 14 November 2008 mereka telah mendapatkanperintah dari atasan untuk melakukan pemantauan atas laporan darimasyarakat adanya pungutan liar di lokasi PLTU Ill Desa Lontar, KecamatanKemiri, Kabupaten Tangerang, Banten terhadap para sopir pengangkutmaterial atau tanah, selanjutnya saksi Suharyanto bersamasama anggotaKepolisian yang lain yaitu saksi Anmad Firdaus menuju lokasi sebagaimanainformasi, lalu para

  saksi mengamati dari kejauhan kegiatan pungutan yangdilakukan saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksi Sajam bin Jasmara, saksiHal. 7 dari 13 hal.

  No. 1433 K/Pid/2009pungutan liar yang dilakukan oleh saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksiSajam bin Jasmara, saksi Hamidi bin Asmawi dan saksi Suharyantomemberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karenaterpaksa karena apabila truk yang lewat di mana saksi Suharyanto tidakmemberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka tidakdiperbolehkan masuk ke lokasi PLTU Ill Desa Lontar, Kecamatan Kemiri,Tangerang, dan di dalam pungutan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Sobaribin Sapawi

  yang dipergunakan oleh para saksi Ahmad Sobari binSapawi, saksi Sajam bin Jasmara, saksi Hamidi bin Asmawi berupa 2 (dua)karcis dengan masingmasing senilai Ro10.000,00 dan Rp15.000,00 yangdijadikan dasar pembuatannya adalah Perdes No. 2 Tahun 2008 yang tidakpernah mendapatkan persetujuan dari pihak Kecamatan Kemiri maupun dariKabupaten Tangerang sehingga keabsahannya diragukan;Bahwa perbuatan saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksi Sajam bin Jasmara,saksi Hamidi bin Asmawi, telah diketemukan hasil pungutan

  Haerudin bin Raswani, padahal jelas perbuatanTerdakwa telah melakukan pemerasan berupa pungutan liar kepadapengemudi truk dengan menyuruh saksi Ahmad Sobari, Sajam bin Jasmara,saksi Hamidi kepada sopir truk yang akan masuk ke lokasi PTLU Ill DesaLontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, dengan hasil sebesarRp2.687.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) danuang tunai dikuasai oleh bendahara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluhHal. 9 dari 13 hal. Put.

• Aceh Besar;

• 1 (satu) buah Flas Disc yang berisikan rekaman video Handphone terhadap kegiatan pungutan liar (Pungli) di Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Besar yang berdurasi 2, 55 detik;

Dikembalikan kepada yang berhak mealui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

AcehBesar; 1 (satu) buah Flas Disc yang berisikan rekaman videoHandphone terhadap kegiatan pungutan liar (Pungli) diDinas Dukcapil Kabupaten Aceh Besar yang berdurasi 2,55 detik;Dikembalikan kepada Terdakwa;Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);&vHalaman 3 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Jth.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan pungutan terhadapmasyarakat yang hendak melakukan legalisir dan laminating /Press.

tersebut Terdakwa lakukan sejak minggu keduabulan september 2018, untuk biaya press / laminating sejaktanggal 03 September 2018;Bahwa untuk jualan Map sejak minggu kedua bulan agustus2018 dan untuk yang menyuruhnya adalah merupakankesepakatan bersama antara Terdakwa, kabid Capil yaituTerdakwa SAMSUL RIZAL ;Bahwa pungutan yang terdakwa lakukan sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) / per lembar, biaya tersebut dikenakan jika&vHalaman 18 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Jth.

Kabupaten AcehBesar tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pungutanbiaya legalisir dokumen tersebut diatas, pungutan tersebutmerupakan murni inisiatif dari Para Terdakwa tanpa didasari olehketentuan yang berlaku;&vHalaman 20 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Jth.

AcehBesar; 1 (satu) buah Flas Disc yang berisikan rekaman videoHandphone terhadap kegiatan pungutan liar (Pungli) diDinas Dukcapil Kabupaten Aceh Besar yang berdurasi 2,55 detik;Dikembalikan kepada yang berhak mealui Para Terdakwa;6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 5.000. ( lima ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019oleh Hj.

• Kontrak Karya tersebut ditanda tangani ketentuanmengenai pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak ada,kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah adaaturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditanda tangani, maka besarnya tarif10pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebihberat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi danpungutan pada saat itu, khususnya pungutan

  atau retribusi daerahquadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan Undangundang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, PerpuNomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula,secara Lex Specialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 kontrak karya tidak bertentangandengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000;Bahwa berkaitan dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa apabilaterjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang

  Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutanoleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian; berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdatadisyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan denganundangundang;Hal. 17 dari 40 hal.

  No. 853/B/PK/PJK/201218Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaan denganmasa berlakunya UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahjuncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan a quo adalah

  bertentangandengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah junctoPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalah perjanjianantara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah,karena itu Kontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanyamengikat para pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan

• ., kemudianmenyetorkan uanguang hasil pungutan retribusi tersebut kepadasaksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara PenerimaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika denganmemberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesarRp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali menyetor(dalam 1 bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu jugasetiap bulannya baik sdr.

  Sedangkansisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesarRp. 556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus duapuluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) tidak disetorkan kekas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentinganmereka sendiri antara lain yaitu:1. Dana taktis bidang perhubungan laut;2.

  TOMPOTIKA(Kapal milik Pemeritah Kabupaten Banggai) yang mana biayaperbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh saksi ISMAN IDULFITRIANSYAH, S.T., dengan sepengetahuan dan persetujuanTerdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDIUDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara November 2012s/d Februari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dariPT.

  TOMPOTIKA (Kapal milik PemeritahKabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebutdilaksanakan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Kepala BidangPerhubungan Laut dan saksi HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itupada antara November 2012 s/d Februari 2013 dengan menggunakanuang hasil pungutan dari PT.

• ZAMALULLAIL menyerahkansisa pungutan sebesar Rp. 500.000,;6) Tanggal 17 Juli 2017 saat tertangkap tangan oleh Petugas PolisiBRIGADIR EDI SUTOMO, SH., dan BRIPTU ZULKIFLI Terdakwamenerima uang sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu puluh ribuDuwit S.K.LRamadana enam ratus ribu dari Sdri. JUMIATI sebagai orang tuasiswa dari RAMADANA;Bahwa adanya pungutan yang dilakukan oleh KASTALANI atas permintaanTerdakwa Drs. H.M.

  yang terkait pelaksanaan PPDB maupunperpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Menteriini maupun ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;Bahwa hasil pungutan uang tersebut disimpan di rekening BANK KALSELAn.

  JUMIATI sebagai orang tuasiswa dari RAMADANA;Bahwa adanya pungutan yang dilakukan oleh KASTALANI atas permintaanTerdakwa Drs. H.M.

  MUHAMMAD KASTALANI,M.Pd., dengan nomor Rekening: 001.03.28.08823.9 tersisa Rp.80.300.000, (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), adapun rincian penggunaan uang hasil pungutan PPDB Offline tahap dan untuk PPDBOffline tahap Il adalah sebagai berikut:1. Sebesar Rp. 7.500.000, untuk dibagikan kepada seluruh Panitiamelalui Sdri. Hj. ASNAH. dengan rincian:1) Drs.

• Bahwa terdakwa selaku Ketua PPDB SMAN 1 Palangka Raya, tidak terlibatdalam penggalangan dana atau pungutan;2.

  Menteri ini maupunketentuan perundangundangan lainnya, Bahwa dalam hal pungutan tersebut juga diwajibkan tehadap pesertaPPDB dari Jalur tidak mampu adalah melanggar Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf ebahwa Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan/ atau walinya tidak dipungut dari pesertadidik atau orangtua/ walinya yang tidak mampu secara ekonomis dan huruf h tidak dikaitkan dengan persyaratan

  Menteriini maupun ketentuan perundangundangan lainnya; Bahwa dalam hal pungutan tersebut juga diwajibkan tehadap pesertaPPDB dari Jalur tidak mampu adalah melanggar Peraturan PemerintahHalaman 27 dari 212 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN PlIkNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf ebahwa Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan/ atau walinya tidak dipungut dari pesertadidik atau orangtua/ walinya yang tidak mampu

  siswa yang masingmasing telah melakukan membayar pungutan Pembayaran/ SumbanganKomite dan Perlengkapan Sekolah dengan rincian sebagai berikut : a.

  Nama Pungutan yang dibayar(Rp)1 GILANG FAHREZA GANDI 2.210.000,2 OKY ERLANGGA 1.270.000,3 GRACIELLA FLORENCE KUSILA 1.270.000,4 GINADYA KEMILAU EPHIPANIA 2.210.000,5 NI PUTU LAKSMI NOVIA NING 800.000,GAYATRI6 DHANYA ELEONORA VICTORY 1.000.000,t LEON TRI SAPUTRA 1.000.000,8 JOHANES OXAVASCO 1.270.00,9 YISIA SINDI PITALOKA 4.070.000,10 RISKA ANANDA SAFIRA 2.290.000,11 PUPUT SULASTRI NINGSIH 1.790.000,12 ALDI 2.210.000,13 PITRA AGUSTIN 2.210.000,14 ERFANI WIDYA GRASSANI 920.000, Bahwa dari pungutan

• kejadian ini atas perbuatan para terdakwatersebut adalah mereka mendatangi Pak Sudiyanto dan mempermasalahkanpemotongan sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) per murid yang diambil daridana BOS ; Bahwa cara para terdakwa melakukan perobuatan pemerasan tersebut dimanasaat itu para terdakwa menghampiri saksi Sudiyanto untuk membahas uangpungutan Rp 5.000, (lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Kepala SekolahSD sekecamatan Punggur yang diambil dari dana BOS, dimana paraterdakwa mengatakan bahwa itu adalah pungutan

  dan saksi Sudiyanto diminta uang oleh para terdakwa sebesarRp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan harus hari itu juga kamimenyerahkan uang itu dan akhirnya kami sepakat untuk memberikan uang itukepada para terdakwa dengan per Kepala Sekolah sebesar Rp 1.000.000,(satu. juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dirumah saksiPurwaningsih ;Bahwa yang menjadi korban dalam pemerasan tersebut adalah OrganisasiK3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar) sekecamatan Punggur ; Bahwa saksi melakukan pungutan

  tersebut dirumah saksiPurwaningsih ; Bahwa yang menjadi korban dalam pemerasan tersebut adalah OrganisasiK3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar) sekecamatan Punggur ; Bahwa saksi adalah anggota Organisasi K3S (Kelompok Kerja KepalaSekolah Dasar) sekecamatan Punggur dimana masingmasing menyerahkanuang Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dari uang pribadi kami dan karenaorganisasi K8S berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sehingga uang yangdiminta para terdakwa dapat tercukupi ; Bahwa saksi melakukan pungutan

  tersebut dirumah saksiPurwaningsih ;Bahwa yang menjadi korban dalam pemerasan tersebut adalah OrganisasiK3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar) sekecamatan Punggur ;Bahwa saksi adalah anggota Organisasi K38S (Kelompok Kerja KepalaSekolah Dasar) sekecamatan Punggur dimana masingmasing menyerahkanuang Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dari uang pribadi kami dan karenaorganisasi K8S berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sehingga uang yangdiminta para terdakwa dapat tercukupi ;Bahwa saksi melakukan pungutan