pungutan, setelah itu baru keluar Perdes untuk memperkuat pungutan sebesarRp. 195.000, ; 7222 n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn cnn nnn nnnBahwa, yang menentukan besarnya pungutan biaya dalam proyek ajudiaksi adalah kepalaDesa Jambewangi yaitu Terdakwa ; 2dBahwa, apakah sebelumnya didesa tersebut sudah dilakukan sosialisasi adanya programajudikasi atau tidak, saksi tidak mengetahuinya ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar semuanya;SAKSI

sebesar Rp.195.000, itu digunakan untuk honor para perangkat desa danKepala desa, juga untuk ketua dan anggota BPD, untuk ketua RT, RW juga untuk materai,beli patok batas, foto copy dan konsumsi ;Bahwa setahu saksi sebelum pembentukan panitia dilakukan rapat dulu baru dibentukpanitianya ;50Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam rapat kepala desa menyampaikan ataukahtidak adanya ijin dari BPN soal pungutan biaya, hanya yang saksi tahu dari ketua BPDsudah menyetujui adanya pungutan biaya dalam

pungutan yang dilakukan oleh Kepala DesaJambewangi dan saksi juga tidak pernah menyuruh untuk membeli komputer ;Bahwa saksi tidak pernah terima perdes No. 2 th 2005 desa jambewangi.

liar adalh pungutan yang dilakukan tanpa dilandasi dasar yangBahwa benar desa yamg mengadakan / melakukan kegiatan yang sifatnya membebankan /membebani kepada warga masyarakat harus ada aturan yang mengatur lebih dahulu / dasarhukum / lanclasan ; Bahwa benar apabila desa mengadakan / melakukan pungutan uang kepada warga sepertiprogram ajudikasi tersebut, uang hasil pungutannya tidak dapat dipergunakan secaralangsung melainkan harus masuk dulu pada bagian bendahara barn kemudian ditentukan /diatur

sebesat195 ribu ; 22222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa dengan adanya pungutan tersebut sampai sekarang tidak ada masalah denganpungutan tersebut ;76Bahwa dengan adanya pungutan tersebut kepala desa membuat perdes untuk pungutansebesar Rp.195.000, ; 222 ono nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nn neBahwa saksi tahu dari mulut ke mulut kalau akhirnya pungutan 195 ribu didesaJambewangi tersebut akhirnya timbul masalah ;Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan,karena pungutan tersebut sudah sesuai dengan undangundang yangHalaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/201218berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 juncto PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapanTerbanding atas pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor terhadap objek berupa Truck BedfordMJP2 Flatbed Tahun Perakitan

Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnyayang tertuang dihalaman 35 paragraf ke9 dan ke10 yang padapokoknya menyatakanbahwa Kontrak Karya antara Pemohon PeninjauanKembali denganPemerintah adalah merupakan ranah hukum privatsedangkan pungutan pajak, termasuk pajak daerahyang dikenakan oleh Termohon Peninjauan Kembali,adalah ranah hukum publik, sehingga apabila terjadipertentangan maka hukum publik selaludimenangkan;19Majelis Hakim jelasjelas sangat keliru dalam pertimbangan hukumnyatersebut

Kontrak Karya secara khususmengatur masalahperpajakan, yaitu di dalam Pasal 13 dan lampiran H.Pada paragraf 2dari Pasal 13 Kontrak Karya diatur bahwa PemohonPeninjauanKembali tidak wajib membayar lainlain pajak, beabea, pungutan pungutan, sumbangansumbangan,pembebananpembebanan atau biayabiayasekarang maupun dikemudian hari yang dipungutatau dikenakan atau disetujui oleh pemerintah selaindari yang ditetapkan dalam pasal ini dan dalamketentuan manapun dalam persetujuan ini (KontrakKarya ini) prinsip

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah;e Adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujuidan ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 olehdan antara Pemerintah RI dan Pemohon PeninjauanKembali, undangundang mengenai retribusi daerahNomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah belum ada.

Peraturan yangberlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah padasaat Kontrak Karya ditandatangani tahun 1986 adalahUndangundang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, PerpuNomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959.Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi ataupajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusberdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun1957, Perou Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27Tahun 1959 tersebut dan karenanya

dan gas bumi;Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secarakhusus dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer), namun merujuk padaPasal 1338 KUHPer, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwaperjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untukmengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatanganinya;Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 49/B/PK/PJK/201212Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan

dengan Pemerintah, karena ituKontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat para pihakyang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukumpublik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat denganhukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasarmemprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah

, karena pungutan tersebut sudah sesuaidengan UndangUndang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding ataspengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorterhadap Objek berupa Truck GMC C7500 Boom Tahun Perakitan 1998 tersebut telah1213sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetapdipertahankan;Bahwa oleh karena berdasarkan

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.e Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan Undangundang Darurat No.11Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dankarenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan UndangUndang No.34 Tahun 2000.

No. 1423 K/Pid/2009telah mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan pemantauanatas laporan dari masyarakat adanya pungutan liar di lokasi PLTU IllDesa lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Banten terhadappara sopir pengangkut material atau tanah, selanjutnya saksi Suharyantobersamasama anggota Kepolisian yang lain yaitu saksi Ahmad Firdausmenuju lokasi sebagaimana informasi, lalu para saksi mengamati darikejauhan kegiatan pungutan yang dilakukan saksi Ahmad Sobari binSapawi, saksi Sajam

(lima ratus ribu rupiah)/2 (dua) minggu, Samawi (Jaro) sebesarRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)/2 (dua) minggu, Asep sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/ 2 (dua) minggu, Enjat (LPM) sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)/2 (dua) minggu, AhmadSobari bin Sapawi mendapatkan bagian setiap karcis sebesar Rp. 500,(lima ratus rupiah), Sajam bin Jasmara mendapatkan bagian setiap karcissebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah), sedangkan terdakwa Bakri binIshak mendapatkan 5% dari hasil pungutan

Firdaus yang telah menerangkan adanyapungutan liar yang dilakukan oleh saksi Anmad Sobari bin Sapawi, saksiSajam bin Jasmara, saksi Hamidi bin Asmawi dan saksi Suharyantomemberikan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) karenaterpaksa karena apabila truk yang lewat dimana saksi Suharyanto tidakmemberikan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) maka tidakdiperbolehkan masuk ke lokasi PLTU III Desa Lontar, Kecamatan Kemiri,Tangerang dan di dalam pungutan yang dilakukan oleh saksi AhmadSobari

danyang dipergunakan oleh para saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksiSajam bin Jasmara, saksi Hamidi bin Asmawi berupa 2 (dua) karcisdengan masingmasing senilai Rp. 10.000, dan Rp. 15.000, yangdijadikan dasar pembuatannya adalah Perdes No. 2 Tahun 2008 yangtidak pernah mendapatkan persetujuan dari pihak KecamatanKemiri maupun dari Kabupaten Tangerang sehingga keabsahannyadiragukan;Bahwa perbuatan saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksi Sajam binJasmara, saksi Hamidi bin Asmawi, telah diketemukan hasil pungutan

kotak kayu, 1 (Satu) buah bak stempel, 1 (satu) buah captanggal bulan dan tahun, 1 (satu) buah cap stempel Sekretaris Desalontar, 50 (lima puluh) lembar karcis kontribusi kKendaraan masuk materialumum yang berwarna biru, 405 (empat ratus lima) lembar karciskontribusi kendaraan masuk pasir dan tanah yang berwarna kuning.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannyayang membebaskan terdakwa Bakrie bin Ishak, padahal jetas perbuatanTerdakwa telah membantu melakukan pemerasan berupa pungutan

tersebut dilakukan terdakwa dengancara cara sebagai berikut :Berawal pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 14.30 Wibditempat perternakan milik saksi JERRY (dalam penuntutan terpisah)tepatnya di kampong Langensari Rt 02 Rw 13 Desa Lengensari KecamatanLembang Kabupaten Bandung Barat, terdakwa menyediakan atau membukapermainan judi sabung ayam yang mana sdr JERRY menjadi wasit didalampemainan judi sabung ayam tersebut, dan untuk masuk kedalam arenaperternakan milik saksi JERRY tidak ditarik pungutan

dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagaiberikut :e Berawal pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 14.30 Wibditempat perternakan milik saksi JERRY (dalam penuntutan terpisah) tepatnyadi kampong Langensari Rt 02 Rw 13 Desa Lengensari Kecamatan LembangKabupaten Bandung Barat, terdakwa menyediakan atau membuka permainanjudi sabung ayam yang mana sdr JERRY menjadi wasit didalam pemainan judisabung ayam tersebut, dan untuk masuk kedalam arena perternakan miliksaksi JERRY tidak ditarik pungutan

ADANG NURSADAR, saksiSARIPUDIN Alias UJANG Bin OTOY SAMSUDIN, saksi DUDUNGRUKMANA Bin ANANG dan saksi RAHMAT Bin IKIN;Bahwa saksi Jerry yang menyediakan atau membuka permainan judisabung ayam yang mana saksi Jerry menjadi wasit didalam pemainan judisabung ayam tersebut, dan untuk masuk kedalam arena perternakan miliksaksi Jerry tidak ditarik pungutan biaya dan siapa saja boleh masuk kedalamarena pertenakan atau arena adu ayam tersebut ;Bahwa tata cara pemainan perjudian sabung ayam dalam 1 (satu)

ADANG NURSADAR, saksiSARIPUDIN Alias UJANG Bin OTOY SAMSUDIN, saksi DUDUNGRUKMANA Bin ANANG dan saksi RAHMAT Bin IKIN;Bahwa saksi Jerry yang menyediakan atau membuka permainan judi sabungayam yang mana saksi Jerry menjadi wasit didalam pemainan judi sabungayam tersebut, dan untuk masuk kedalam arena perternakan milik saksiJerry tidak ditarik pungutan biaya dan siapa saja boleh masuk kedalamarena pertenakan atau arena adu ayam tersebut ;Bahwa tata cara pemainan perjudian sabung ayam dalam 1 (satu)

Bahwa sumbangan wajib atau pungutan berdasarkan Perda KabupatenBarito Utara dan Keputusan Bupati tersebut di atas yang pemberlakuannyadengan upaya paksa bertentangan dengan UndangUndang R.I.

UndangUndang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak ada satupasalpun yang memuat tentang pungutan ;b. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1999 tentang Penguasaan Hutan danPemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hasil Produksi. Tidak ada pasalyang mengatur Pungutan Wajib tetapi adalah kewajiban membayar luranHak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),dan Dana Reboisasi (DR) bagi pemegang Hak Penguasaan Hutan Alamdan Pemegang Hak Penguasaan Hutan Tanaman.

No. 01 P/HUM/2001.Berdasarkan Pasal 1 butir 2 b UndangUndang No.18/1997 yangdimaksud Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orangpribadi atau badan ;b.

Pungutan atas pemanfaatan hutan sudah ditentukan dalam Pasal 35UndangUndang No.41/1999, yakni bahwa setiap pemegang izin usaha,pemanfaatan hutan dikenakan ijin usaha, posisi dana reboisasi dan danajaminan kerja ;b. Berdasarkan Pasal 25 PP No.6/1999 diatur sebagai berikut :1. Setiap pemegang Hak Pungutan Hasil Hutan untuk kayu wajibmembayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) ;2.

Setiap pemegang Hak Pungutan Hasil Hutan untuk non kayu wajibmembayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ;c.

Ipul dengan tujuan menyelidiki pungutan liar yang terjadi diRumah Makan APPK; Bahwa 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman menumpangke mobil Sdr. Ipul karena dimobil Sdr. Ipul ada Cap Logi APPK yangartinya sering dimintai uang oleh oknumoknum tersebut; Bahwa saat diperintahkan untuk berhenti kKedua pelaku yang mengajarmobil Sdr. Ipul, pihak kepolisian menyuruh Sadr. Ipul tetap melanjutkanperjalanan dengan agar melambat, kemudian sepeda motor yangmengejar Sdr.

M.Ikhsan Adi Saputra bersama dengan Saksi AhmadChoidir beserta tim saber pungli polres muba di bawah pimpinan Iptu DediHeriyanto.SH menunggu di Desa Tampang Baru kec.Bayung LencirKab.Muba untuk mencari tumpangan mobil truk guna melakukanpengintaian aktivitas pemerasan (pungutan liar) di Sepanjang jalantersebut ;Bahwa benar kemudian setelah 30 menit kemudian tepatnya sekira pukul13.30 wib Sdr.

M.Ikhsan Adi Saputra bersama dengan SaksiAhmad Choidir langsung menjelaskan kepada sopir dan kondekturtersebut bahwa ada tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikanterhadap adanya praktek pungutan lar (pungli) di Sepanjang jalan lintaspalembangjambi, kemudian diketahui kondektur tersebut bernamaPariono kemudian Saksi Pariono tersebut bertanya kenapa merekadiberhentikan dan Sdr.

M.Ikhsan Adi Saputra bersama dengan SaksiAhmad Choidir beserta tim saber pungli polres muba di bawah pimpinan IptuDedi Heriyanto.SH menunggu di Desa Tampang Baru kec.Bayung LencirKab.Muba untuk mencari tumpangan mobil truk guna melakukan pengintaianaktivitas pemerasan (pungutan liar) di sepanjang jalan tersebut, kemudiansetelah 30 menit kemudian tepatnya sekira pukul 13.30 wib Sdr.

M.Ikhsan Adi Saputra bersama dengan Saksi Ahmad Choidir langsungmenjelaskan kepada sopir dan kondektur tersebut bahwa ada tugas dariHalaman 24 dari 34 Putusan Nomor 665/Pid.B/2018/PN Skypimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya praktek pungutan lar(pungli) di sepanjang jalan lintas palembangjambi, kemudian diketahulkondektur tersebut bernama Pariono kemudian Saksi Pariono tersebut bertanyakenapa mereka diberhentikan dan Sdr.

Administrasi sejumlahRp.9.484.000,00 kepada Pengadilan Pajak;bahwa Majelis selanjutnya memeriksa ketentuan yang berlaku dalam hal ekspor danpemungutan Bea Keluar atas ekspor 2.000 MT Crude Palm Oil (CPO) dimaksud;Dasar Hukumbahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006, dinyatakan : Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerahpabean.bahwa menurut angka 15a dinyatakan : Bea keluar adalah pungutan

negaraberdasarkan undangundang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.bahwa mengenai pungutan bea keluar atas barang yang diekspor, Pasal 2A UndangUndang tersebut menyatakan : Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;melindungi kelestarian sumber daya alam;mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional; ataumenjaga Stabilitas

harga komoditi tertentu di dalam negeri.Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.bahwa UndangUndang tersebut mengatur pungutan bea keluar hanya dalam 1(satu) Pasal, yaitu Pasal 2A, yang dalam penjelasannya dinyatakan :Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingannasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasarinternasional.bahwa selanjutnya, Pasal

ditetapbkan dalam Pasal 82ayat (6) yang menyatakan :(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atasbarang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.(2) dst. ...(3) dst. ...(4) Dihapus.(5) dst. ...(6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalampemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinyapungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit 100% (seratus persen) dari pungutan

negara di bidang ekspor yang kurangdibayar dan paling banyak 2.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidangekspor yang kurang dibayar.Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P40/BC/2008 tanggal 23Desember 2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimanatelah beberapa kali diubah, perubahan ketiga dengan Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor P 27/BC/2010 tanggal 21 Mei 2010, menyatakan :Pasal 10Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:akan diimpor

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwaPasal 2 ayat (1) jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atassetiap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan Badan UsahaPelabuhan kepada Pengguna Jasa Kepelabuhanan.

Pelindoll, melakukan pungutan lainselain yang tertera diatas tidak diperbolehkan, karena tidak adadasar hukumnya.Bahwa ahli menerangkan pungutan share handling di PelabuhanPanjang bertentangan dengan INPRES No. 05 ahun 2005Bahwa ahli menerangkan Perjanjian kesepakatan yang dibuatoleh DPW APBMI Lampung dengan PT. Pelindo II Panjang tidakdibenarkan dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal1320 KUHPerdataAhli menerangkan Surat No.

Pelindo II, melakukan pungutan lainselain yang tertera diatas tidak diperbolehkan, karena tidak ada dasarhukum yang mengatur.Bahwa saksi menerangkan ponit penting dalam rekomendasiRakernas tersebut adalah APBMI, seluruh Indonesia menolaksegala jenis pungutan yang tidak ada payung hukumnya danmembebani sistem logistik nasionalBahwa saksi menerangkan APBMI seluruh Indnesia jugamenolak menggunakan Jip Crane yang dilakukan oleh PT.Pelindo yang dipaksakan untuk digunakan apabila kapal udah adaJIP CraneBahwa

Pelindo I Panjangtidak pernah ditinjau kembaliBahwa pungutan biaya shere handling yang dilakukan oleh PT. Pelindo II Panjangmenyebabkan ekonomi biaya tinggi.Bahwa pembayaran shere handling yang dilakukan oleh PT. Pelindo Panjang tidakdibangi pelayanan jasa, oleh PT.

Pelindo II Panjangtertanggal 13 Juli 2012.e Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran biaya share handlingdi terminal curah kering dan terminal non curah kering pelabuhanpanjange Saksi menerangkan disamping membayar biaya share handlingjuga membayar biaya dermaga, biaya kebersihan, biayapenumpukan dan pajake Bahwa saksi menerangkan atas pungutan biaya share handlingPT.

Banyuasin;Bahwa Pada saat di tangkap ditemukan senjata tajam jenis pisau yangterbuat dari besi warna besi stainless bergagang kayu warna coklatdengan panjang keseluruhan 20 cm yang dibalut dengan kertas danplastic warna putih, 1 (Satu) buah tas sandang merk DM warna coklathitam;Bahwa Barang tersebut diakui milik Terdakwa;Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, sekira Pukul 23.30WIB, saya dan saksi Prima sedang melakukan Patroli di Jembatan PanaiAir Balui yang sebelumnya ada informasi bahwa ada pungutan

; Bahwa Pada saat di tangkap ditemukan senjata tajam jenis pisau yangterbuat dari besi warna besi stainless bergagang kayu warna coklatdengan panjang keseluruhan 20 cm yang dibalut dengan kertas danplastic warna putih, 1 (Satu) buah tas sandang merk DM warna coklathitam; Bahwa Barang tersebut diakui milik Terdakwa; Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, sekira Pukul 23.30WIB, saya dan saksi Tulus sedang melakukan Patroli di Jembatan PanaiAir Balui yang sebelumnya ada informasi bahwa ada pungutan

terbuat dari besi warna stanlisbergagang kayu warna coklat dengan panjang kesleuruhan 20 (dua puluh)cm yang dibalut dengan kertas dan plastic warna putih;2. 1 (Satu) buah tas sandang merk DM warna coklat hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, sekira Pukul 23.30 WIB,saya dan saksi Tulus sedang melakukan Patroli di Jembatan Panai Air Balulyang sebelumnya ada informasi bahwa ada pungutan

seseorang berhak membawa sesuatu senjata api,amunisi atau sesuatu bahan peledak jika telah diatur oleh UndangUndang danatau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan keadaan yangterungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi danketerangan Terdakwa Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, sekiraPukul 23.30 WIB, saya dan saksi Tulus sedang melakukan Patroli di JembatanPanai Air Balui yang sebelumnya ada informasi bahwa ada pungutan

Walikota Surabaya Nomor 812/2276/436.6.8/2008 tanggal 27 Mei 2008;38. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilagalisir petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 812/2276/436.6.8/2008 tanggal 27 Mei 2008;39. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilagalisir petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 812/2276/436.6.8/2008 tanggal 27 Mei 2008; 40. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilagalisir petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 812/2276/436.6.8/2008 tanggal 27 Mei 2008;41. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan

Liar Dinas Perhubungan Wiyung Surabaya POS I;42. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas Perhubungan Wiyung Surabaya POS II (Dua) A;43. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas Perhubungan Wiyung Surabaya POS II (Dua) B;44. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas Perhubungan Wiyung Surabaya POS III.45.

Dari pungutan uang ACC tersebut setiap minggunya para terdakwa menyerahkan kepadaSaksi RENI untuk dilakukan pencatatan dalam Buku Dana Taktis.

/ uang ACC sebesar Rp. 50.000, s/d 70.000,, dihitung berdasarkan pungutan minimalsebesar Rp. 50.000,, berdasarkan Buku Catatan sdri.

Liar Dinas PerhubunganWiyung Surabaya POS ;21. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas PerhubunganWiyung Surabaya POS II (Dua) A;22. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas PerhubunganWiyung Surabaya POS II (Dua) B;22s 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas PerhubunganWiyung Surabaya POS Ill.Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari PN SbyNomor : 629/II/Pen.Pid/2009/PN.

Liar Dinas PerhubunganWiyung Surabaya POS ;42. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas PerhubunganWiyung Surabaya POS II (Dua) A;43. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas PerhubunganWiyung Surabaya POS II (Dua) B;44. 1 (satu) VCD Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Dinas PerhubunganWiyung Surabaya POS Ill.45.

. , =2 see rere re rrNama : I NYOMAN NENDRA ;Tempat lahir : Pungutan ;Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 11 Juni 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun / Banjar Pungutan, Desa Telaga Tawang,Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;Agama : Hindu ;Pekerjaan : Swasta ;Pendidikan : : Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca pelimpahan Berkas Perkara Tipiring yang diajukan oleh PenyidikKepolisian Resor Karangasem atas kuasa dari Penuntut Umum tertanggal 15 April

HRI Nomor : /11/V/2013tanggal 13 Mei 2013 perihal Pembayaran Pologoro yang ditandatangani olehTerdakwa;Bahwa berdasarkan Perdes Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pungutan DesaAnggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon yaitu pungutan yang harus dibayarkepada desa terhadap setiap penduduk/ bukan penduduk desa yangmengadakan pembelian tanah di Desa Bantar Kulon. Selanjutnya sesuaikwitansi tanda terima, PT.

Kalau tetap dijadikan dasarpemungutan, maka secara hukum pungutan tersebut kategorinyasebagai pungutan liar, dari aspek pidana perbuatan demikianmerupakan Tindak Pidana; Pungutan Desa tentunya harus menjadi pendapatan Desa dandigunakan sepenuhnya untuk keperluan Desa; Berdasarkan jawaban point 13, pungutan Desa harus digunakan untukkepentingan Desa, jika kemudian hasil pungutan pologoro yangseharusnya menjadi pendapat Desa telah digunakan untukkepentingan pribadi Mochamad Tabiin (Saat itu Kepala

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya ;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

Majelisb c (bc)aBea Balik Nama 1.260.000 1.260.000 0Pajak Kendaraan Bermotor 210.000 210.000 0Jumlah 1.470.000 1.470.000 0 16 Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnyahalarnan 35 paragraf ke9 dan ke10 yang pada pokoknyamenyatakanbahwa Kontrak Karya antara Pemohon PeninjauanKembali denganPemerintah adalah merupakan ranah hukurn privatsedangkan pungutan

Dimana Pemohon Peninjauan Kembali,berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajiban membayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secara spesifikdalam masingmasing Kontrak Karya;Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik KontrakKarya yang 'Lex Spesialis' didukung dengan: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 (Bukti PK7) yang menyatakanbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah;e Adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antaraPemerintah RI dan Pemohon Peninjauan Kembali, undangundang mengenai Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah23pada saat Kontrak Karya ditandatangani tahun 1986

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 danPerpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000.Karenanya pula jelas dan nyata Majelis Hakim telah kelirudalam pertimbangan hukumnya

Terbanding meragukan kebenaran dan validitastransaksi dari dokumendokumen tersebut;bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapatyang pada intinya adalah dokumendokumen yang diajukan telah menunjukkanbahwa PPN atas pembelian BKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yangmenyerahkan BKP/JKP;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yangTelah Diubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai menyatakan Faktur Pajak adalah bukti pungutan

pajak yangdibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajakatau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor BarangKena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yangTelah Diubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai menyatakan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilaiyang seharusnya sudah dibayar olen Pengusaha Kena Pajak karena

Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983Sebagaimana yang Telah Diubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pembeli Barang Kena Pajak,penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yangmemanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, ataupihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajibmembayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas olen Pengusaha KenaPajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajakyang sama;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibuktiidokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmenunjukkan buktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaranpembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa KenaPajak dan menerima Faktur Pajak sebagai bukti pungutan

Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yangdiakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togelpada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kuranglebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwabahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagaipemungut pasangan Judi Togel dan

Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah )tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yangdiakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togel padahari Rabu tanggal 13 Juli 2016.Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kuranglebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwabahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagaipemungut pasangan Judi Togel dan

Dan uang tunai sebesar Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah ).Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 33.000, (tiga puluhtiga ribu) dari pungutan pasangan nomor judi togel pada hari Rabutanggal 13 Juli 2016 ;Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel sejak 3 (tiga) bulanyang lalu ;Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel lebih dari 10 (sepuluh)kali terhitung sejak 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan April ;Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yangbertugas menerimadan memungut

B/2016/PN.Bli.Bahwa uang hasil pungutan judi togel tersebut terdakwa setorkankepada Banda atau bos terdakwa yang bernama PARIADI dengan caradi cari langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadangkadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togelhasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uangJudi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesarRp

langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadangkadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togelhasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uangJudi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa Upah yang saksi dapatkan dari permainan penjualan nomorJudi

Putusan Nomor 25 /B/PK/Pjk/2012Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikantara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalahhukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yang lebihbesar dari kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenaipemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik

pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karenapungutan tersebut sudah sesuai dengan UndangUndang yang berlaku, yaituUndang undang Nomor 34

Dimana Pemohon PeninjauanKembali, berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, banya berkewajibanmembayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dandirinci secara spesifik dalam masing masing Kontrak Karya;Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang Lex Spesialis' didukung dengan: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

Kalaupun quadnonterdapat pungutanpungutan atau retribusi retribusi yang telah adaaturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani, makabesamya tarif pajakpajak atau pungutan pungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saatitu, khususnya pungutan dan retribusi daerah;Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara

Pemerintah RI dan PemohonPeninjauan Kembali, undangundang mengenai retribusi daerah No.34Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang Undang No.18tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah padasaat KK ditandatangani tahun 1986 adalah Undang undang DaruratNo.l tahun 1957, Perpu No.8 tahun 1959 dan Perpu No. 27 tahun 1959.Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerahquadnon, maka besamya

Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalahbertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerah sebagaihukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

No. 34/B/PK/Pjk/20124suatu sebab yang halal;Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan bahwa,, ...berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnyasuatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan undangundang" dan "dengandemikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000.

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusiyang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani,maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957, PerpuNo. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula,secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangan denganUndangundang No. 34 Tahun 2000.

yang dilakukan pemerintah masuk uang negarawalaupun tidak ada aturanya; Bahwa kelebihan pungutan retribusi adalah masuk hak negara dan harusdisetorkan ke negara;2.

pendapat kepada ahli Keuangan Negara;Bahwa penyetoran yang terlambat ke kas daerah bukan merupakan kerugiannegara;Bahwa penyetoran dari UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat tidak sesuai dengan Pergub;Bahwa pungutan terhadap biaya kesehatan hewan di UPTD Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tidak boleh dilakukan karenapungutan dilakukan harus ada dasar hukumnya;Bahwa kelebihan pungutan termasuk dalam uang negara;Bahwa kerugian negara ditemukan dimana

adanya pungutan yang tidakdisetorkan pada kas daerah;Bahwa penggunaan uang kelebihan pungutan tidak boleh dilakukan oleh instansiyang melakukan pungutan;Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgBahwa semua dana termasuk pungutan untuk pembelian obat harus di setorkanke kas daerah;Bahwa retribusi digunakan karena penerimaan untuk keuangan negara;Bahwa data skunder merupakan salah satu data digunakan untuk menghitungkerugian negara dan Pergub juga termasuk dalam data skunder;Bahwa

kepada pertimbangan tentang keuangan Negara sebagaimana pertimbangandiatas;Menimbang, bahwa pungutan jasa medis yang di includkan kedalam jasapelayanan oleh UPTD BLKKH meskipun ada surat keputusan kepala UPTD BLKKH danPermentan Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan KlinikHewan, dimana dokter hewan berhak mendapatkan uang jasa medis, tetapi dalammemungut jasa medis tersebut berdasarkan fakta di persidangan pungutan jasa medisdi UPTD BLKKH belum dilandasi dengan sebuah surat keputusan

yang tidak sah masyarakat dapat menuntut pemerintahuntuk pengembalian uang pungutan atas kesewenangwenangan yang dilakukan olehklinik sehingga pemerintan harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugianmasyarakat atas pungutan yang tidak sah oleh karena itu, hal itu menjadi kerugianNegara terhadap pendapat ini, Majelis Hakim sependapat tetapi kapan saatnya uangtersebut menjadi uang Negara ketika uang hasil kejahatan diperintahkan dirampasuntuk Negara dengan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaandengan masa berlakunya UndangUndang

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya ;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

Dimana Pemohon Peninjauan Kembali,berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajiban membayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secara spesifikdalam masingmasing Kontrak Karya.Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik KontrakKarya yang 'Lex Spesialis' didukung dengan:e Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 (Bukti PK7) yang menyatakanbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah;e Adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antaraPemerintah RI dan Pemohon Peninjauan Kembali, undangundang mengenai Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerahpada saat Kontrak Karya ditandatangani tahun 1986

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 danPerpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000.Karenanya pula jelas dan nyata Majelis Hakim telah kelirudalam pertimbangan hukumnya