Ditemukan 4330 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden presidan preferen prepeden priseden presoden
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 21-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.JB
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
206 — 83
  • Hal ini tidak dapat dibiarkan dan dibenarkan karenaakan menjadi preseden yang buruk bagi Hukum Acara.Bagaimana tidak, penggunaan atas Yurisprudensi MahkamahAgung RI tersebut telah diputarbalik oleh TERGUGATIX danTERGUGAT IX juga telah salah/keliru dalam memaknai antara"acara khusus dengan acara umum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Upload : 05-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 K/PDT.SUS/2011
1. PT. NUSA INTI SHARINDO, 2. PT. CHEVRON PACIVIC INDONESIA, 3. PT. AVIA JAYA INDAH; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
188 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Termohonbertentangan dengan preseden/yurisprudensi yangberlaku, sebagaimana yang ditetapkan oleh MARI,karena dalam beberapa putusannya sebelumnya yangberkaitan dengan tender kepada pelaku usaha yangdituduh bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999,MARI membatalkan putusan Termohon Kasasi yangmenghukum melarang pelaku usaha mengikuti tenderyaitu. putusan No. 0O1K/KPPU/2007 dan putusan No.04K/KPPU/2007;Bahwa terbadap sanksi berupa larangan tender yangdijatuhkan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Makassar.
Tanggal 9 Juni 2014 — - DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS vS. - JPU
78 — 19
  • Sangkala Ruslan.MS bukanlah Subyek atau orang yangmemiliki kKewenangan dalam pengadaan tanah, sehingga dakwaan dan tuntutanharuslah dikualifikasikan nebis in idem;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sebagaimana diuraikandatas, meskipun telah ditanggapan pada putusan Sela dalam perkara Aquo,namun majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sbb;Sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas the binding force ofprecedent (keterikatan hakim pada preseden), Hakim di Indonesia tidakterikat dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 April 2017 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E.
88 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mile dalam jabatannya selaku PPK dansaksi Isnaini Pansiradju dalam jabatannya selaku PenggunaAnggaran yang telah bertentangan dengan UndangUndangtentang keuangan negara, UndangUndang tentangperbendaharaan negara, peraturan pemerintah tentangpengelolaan keuangan daerah dan peraturan presiden tentangpengadaan barang/jasa milik pemerintah dan yang lebihpenting lagi bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengansaksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Paansiradju tidak dapatdibenarkan oleh karena akan menjadi preseden
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 04-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 372/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : ANITA WULANDARI Binti Djajudi
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
126 — 81
  • mulai ditinggalkan, beralin kepadaaturan yang memberi kemudahan kepada PENCARI KEADILAN menemukankeadilannya sesuai NURANI KEMANUSIAAN, atau BUKANNYA malahmengelak/LARI dari Kewajiban Jabatan dan/atau berupaya menundanunda memutus POKOK PERKARA yang sesungguhnya sudah diperiksasecara panjang lebar atau telah lengkap dilakukan pemeriksaan bahkanREKAYASA & SELUBUNG MISTERINYA SUDAH TERBONGKAR SUDAHMENJADI TERANG BENDERANG, akantetapi tidak mau tunduk(menerapkan) Pasal 48 RV;Dan agar tidak muncul PRESEDEN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun
Pengadilan PN MUARO Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MUARO Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrj
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 25
  • puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratusrupiah);Bahwa guna menjamin gugatan tidak menjadi siasia (//lusoir) mohondengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas .B Muaro untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan atau sita tarik(revindicatoire beslaag) terhadap harta kekayaan para Tergugat baikberupa benda tetap/ tidak bergerak maupun benda tidak tetap/ bergerakyang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
314 — 118
  • "Blacks Law Dictionary, 6" Edition,West Publishing Co. 1990, hal. 1565Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:Proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan dengan dasarsuatu kecurangan dan tanpa berdasarkan suatu alasan yangmemungkinkan.Demi mencegah timbulnya preseden buruk serta pemanfaatan lembagaperadilan yang tidak sepatutnya dalam proses peradilan di Indonesia,dan untuk menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat danbiaya ringan, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menerimaeksepsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
130 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DirgantaraIndonesia (Persero) yang pada akhirnya likuidasi atau kepailitan bagi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terhindarkan lagi, selain itu putusanJudex Facti tersebut dapat pula menjadi preseden buruk bagi BadanUsaha Milik Negara lainnya yang menyelenggarakan program pensiunmanfaat pasti ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — SAUDAH
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1771 K/Pid.Sus/2015negara, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatunkan dapat mempertahankan tata tertiob hukum dalam masyarakat;Bahwa dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan pemidanaan yang ringanyang didasari adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinyatersebut dapat menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum,khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di masa yangakan datang dan tidak sejalan dengan teori maksud atau tujuan daripemidanaan itu sendiri, sehingga tidak
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
215 — 139
  • Sudah sepatutnya pula KPK menjadicontoh bagi praktik birokrasi berintegritas dan profesional sebagaimanaslogannya KPK first, KPK sebagai role model;Putusan pengadilan atas sengketa ini akan menjadi preseden yang menentukanbagaimana paradigma KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dimasamendatang.
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pdp
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
FADLY AMRAN, BBA, WALIKOTA PADANG PANJANG.
Tergugat:
PT. ALAM SEJAHTERA SEJATI
231 — 109
  • Hal tersebut telah merugikan PenggugatRekonpensi/ Tergugat Konpensi dna menjadi preseden buruk bagidunia investasi di kota kecil Padang Panjang dan juga merugikanmasyarakat luas, karena yang dibangun ini adalah sebuah pasar,yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat bagus karena KotaPadang Panjang merupakan salah satu titik simpul Kabupaten Kotadi Sumatera Barat, daerah interlandnya adalah produsenhasilpertanian unggulan, sehingga Padang Panjang berpotensi menjadiPIHP yang terbesar di Sumatera
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 09-04-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat:
FREDDY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
434 — 139
  • Oleh karena itu, pengakuan Penggugat tersebut harus ditolak,karena dapat menjadi preseden buruk terutama berkaitan denganpenegakan asas kepastian hukum;11.Bahwa Pasal 55 UU PTUN, berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 27-09-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 25 Januari 2017 — Darmawati., S. Kep binti Makmur MELAWAN Qaimuddin bin Hanafie
94 — 57
  • Bahkan Joni menegaskan sudah ada preseden putusanpengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 834K/PDTSUS/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA ; PT. MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk, dkk. ; CROWN CAPITAL GLOBAL LIMITED.
713 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya kami mohon agar preseden buruk yangpernah terjadi dalam kasus Manulife dan Prudential tidak terulang lagidalam perkara ini agar menghindari opini publik bahwa PengadilanNiaga digunakan untuk menekan perusahaanperusahaan sehat ;Hal. 88 dari 132 hal. Put. No. 834 K/Pdt.Sus/20096.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
333 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini tentumenjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, mengingatlembaga KPK yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakanhukum justru dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sangat jauhdari yang diharapkan, sehingga dapat merugikan Pemohon maupunKuasa Hukum Pemohon;Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukum menyampaikan DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 501/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Penggugat : NURDIN DG. NOMBONG Diwakili Oleh : NURDIN DG. NOMBONG
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
88 — 85
  • NAMUN pilihan banding yang diajukan olehPembanding/Penggugat justru. terdapat preseden bahwaMEMANG Pembanding/Penggugat hanya berusaha berspekulasidengan mengandalkan SHM yang menurut versiPambanding/Penggugat untuk mengakui tanah yang dimilikioleh Terbanding/Tergugat XIIl maupun Terbanding/Tergugat XVadalah bagian keseluruhan isi dari SHM milikPembanding/Penggugat. Sungguh suatu hal yang bertentangandengan hukum apapun.11.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat V : ZULKARNAIN NASUTION
Terbanding/Penggugat I : PT. CITRA ASRI NUSANTARA
Terbanding/Penggugat II : PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA
Terbanding/Turut Tergugat XI : TITA FARIDA SEMBIRING
Terbanding/Turut Tergugat IX : Hj. Maryamah Br. Nasution Binti Husin Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VII : Muani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat V : Nurmizani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat III : Istihsanah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat I : H. MUCHRID NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat XVI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAM RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Syahril Sofyan, SH
Terbanding/Turut Tergugat XII : Ade Yulianty
Terbanding/Turut Tergugat X : RAMLI NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Mualimah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VI : Shamunasti Nasution
Terbanding/Turut Tergugat IV : Nasrullah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat II : SYAHMUDDIN NASUTION
Terbanding/Tu
86 — 81
  • MOEIS, dengan dasar Akte Perdamaian danJual Beli Saham yang diduga keras adalah hasil konspirasi dantipu muslihat, yang dibuat secara rekayasa dan akalakalan sertamelawan hukum, oleh karenanya harus ditolak dan jika gugatanyang demikian ditolerir akan sangat merugikan kepentinganhukum Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensiyang telah dimenangkan perkaranya oleh hukum= danmenjadikan preseden buruk bagi peradilan dan semakinterpuruknya hukum di Indonesia;Majelis Hakim yang mulia, kiranya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 41/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUDIRMAN
Terbanding/Tergugat I : JHONY ONGADRIE
Terbanding/Tergugat II : PT.HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
Terbanding/Intervensi I : PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
41 — 38
  • dan permohonan ini lagilagimembuktikan kekeliruan PENGGUGAT dalam menyusun permohonanprovisinya;TERGUGAT INTERVENSI merujuk kepada seluruh dalil dan alas hukumyang disampaikan dalam seluruh penjelasan awal dan seluruh eksepsi diatas, maka jelas dan nyata PENGGUGAT telah berulangkali melakukanHalaman 97 dari 141 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.SMR45.kesalahan formal dalam menyusun Surat Gugatan, Sehingga TERGUGATINTERVENSI berkeyakinan bahwa Gugatan a quo seharusnya ditolak,dengan mempertimbangkan preseden
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
401 — 89
  • untukmendorong agar pelaku usaha yang terbukti melanggartidak mengulangi perbuatannya, bukan untuk mematikanusahanya, sehingga pengenaan sanksi denda secaraproporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebutlebih rendah dari batas minimal denda sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No.5 Tahun 19999;Bahwa penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali dibenarkan dandikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,diantaranya melalui preseden