• ., MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

• Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
• Menyatakan Terdakwa Ir.

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan Terdakwa TRIYONO Bin BUDIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

  Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Ke satu Primair;

• Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Ke satu Primair tersebut ;
• Menyatakan Terdakwa TRIYONO Bin BUDIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo.

• Iman Supardi, S.E. bunUsman adalah pembebasan tidak murni, karena :Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung diBandung telah keliru dalam menafsirkan tindak pidana yang disebut dalamSurat Dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo.

  Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3)UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :Majelis Hakim dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 28 Juni 2012menyatakan unsur dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo.

  Dengandemikian kalau selama ini dalam praktiknya perbuatan seperti yang dilakukanTerdakwa dikenakan Tindak Pidana Ekonomi, maka sudah saatnya terhadapperbuatan Terdakwa yang demikian dikenakan UndangUndang TindakPidana Korupsi dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) jo.

  Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,ayat (2), ayat (3) UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi guna memberi efek jera baik bagi diri Terdakwasendiri maupun bagi subyek hukum lainnya, yang dalam pertimbanganpembuktian unsur tidak kaku dan saklek sebagaimana yang menjadipertimbangan unsur pada

  2 ayat (1) jo.

• MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM, Bin ARDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Membebaskan terdakwa Ir.

  Anggaran2005 dan 2006 Nomor: R107/PW.17/5/2010 tanggal 08 April 2010, bahwa akibat daripelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PONyang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005dan 2006 Negara/ Daerah dirugikan sebesar Rp.8.565.783.885,53 (delapan milyar limaratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga delapan ratus delapan puluh limarupiah lima puluh tiga sen).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

  2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Ir.

  2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999, Jo UU No 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 , Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, Jo UU No. 20 tahun 2001tentang Perubahan, Atas UU no 31 tahun 1999, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP ;Lebih Subsidair : Pasal 9 , Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, Jo UU No. 20 tahun 2001tentang Perubahan, Atas UU no 31 tahun 1999, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP ;Menimbang Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa

  Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan147Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum diKabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur, (lebih bersifat lexoespesialis), oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Secara MelawanHukum tidak terpenuhi dalam peran perbuatan terdakwa .Oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

  Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

• Menyatakan Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair; 3.

  Menyatakan bahwa terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secaraMelawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara yang melakukan, menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimanaHalaman 2 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.SusTPK/ 2017/PN.Ttediatur dan diancama pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

  Reg.Perk. : PDS03/RP7/TIKEP/02/2017 tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa FAHRIL ABDULRAHMAN diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAANe Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo.

  Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana ;e Subsidair : Pasal 3 jo.

  2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KE1 KUHPyang adapun unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

• Syaukani dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b.

  (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta duaratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b. Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang R.INomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

  : terdakwa SYAMSUL YAHEMI, maka akan dipertimbangkanterlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAMSULYAHEMI sebagaimana faktafakta hukum tersebut diatas, telah memenuhiunsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum dalam Surat Dakwaannya :Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telahdidakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Kombinasi(SubsidairitasAlternative )sebagai berikut ;DAKWAAN PETAMAPRIMAIR ;Didakwa Melanggar Pasal

  2 ayat (1) jo.

  Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2),ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR ;Didakwa Melanggar Pasal 3 jo.

  Syaukanidengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangyang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat(1) huruf b. Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang R.!

• 2 Ayat (1) jo.

  Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Subsidair : Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamHal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2796 kK/Pid.Sus/2017pidana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 jo.

  Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.

• ABDUL KARIM KAMROJI tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

• Membebaskan Terdakwa MARTONO, BSC Bin H.

• , binSandiri Mantaritidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

  SARIFUDDIN, M, Si Bin SANDIRI MANTARItidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan TindakPidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasantindak pidana korupsi Jo.

  SARIFUDDIN, M, Si Bin SANDIRI MANTARIdaridakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtersebut.3. Menyatakan terdakwa Ir.

  2 ayat (1) Jo.

  Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Subsidiair :Pasal 3 Jo.

  Sarifuddin, M.Si., binSandiri Mantaritidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.

• sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi subsidaritas denda sertapengurangan masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut ; ---

1.Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONOidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2.Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;

3.Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang No 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 64ayat 1 KUHP. ; 22222222 nn nn nnn nnn nn nn nneSUBSIDAIR 5 0000000 20000 nn nen nen nn nen nen nenen sence nnn nennencenensenneseenenee=Bahwa terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO yangsebelumnya diangkat menjadi Plt Pimpinan BKK Paninggaran KabupatenPekalongan berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor : 800/236/2005 tanggal: 9Mei 2005 selanjutnya terdakwa diangkat sebagai pimpinan BKK PaninggaranKabupaten Pekalongan

Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ; hal 36 dari 57 hal Put.No.89/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidak8.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana ; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ; Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan

• MUHAMMAD TAUFIQ, SEbelum membuat laporan pertanggungjawaban ataspenggunaan dana sebesar Rp 250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah) tersebut karenaTerdakwa sampai saat ini tidak memberikanlaporan mengenai pertanggungjawabanpenggunaan dana tersebut;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negaraatau Pemerintah Propinsi Sulawesi Baratmengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal

  18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Atau :Kedua :Bahwa Terdakwa AMIRULLAH, S.Sos bersama dengan MUHAMMADTAUFIQ.

  No. 1559 K/PID.SUS/2011Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMamuju tanggal 21 Maret 2011 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa (AMIRULLAH,S.Sos) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum telahmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dilakukan secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

  Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi jo.

  2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju mempertimbangkan tidakterbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umumadalah pada pembuktian unsure secara melawan hukum, yang dititikberatkan pada duapertanyaan yaitu :1 Apakah Terdakwa pernah menerima uang tunai bantuan danagempa Yogyakarta tahun 2006 dari pemegang kas MuhamadTaufig, SE

• ., terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi SecaraBersamasama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo..Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang diubah dengan UU Nomor 20, Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;. Menghukum Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, MM., denganPidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa Drs. H.

• Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013 Nomor :Reg.Perk.PDS04/Q.2.17/Ft.1/07/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa YETRO,SE Bin DARDAUL NGANDOH terbuktibersalah dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidanaLS16dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

  2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimanadalam dakwaan Kesatu Primair, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalampertimbangannya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3sebagaimana dakwaan Subsidair, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair, dan menyatakanperbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana

  2 ayat (1) jo.

  2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang Undang No.31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti adadalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sudah cukup alasan menurut hukum untuk3132menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanKesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun

  2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),3) U.U.RINo.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo U.U No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas U.U RI.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi UU.RI.No. 31 Tahun 1999 dan UU.RI.No.8 Tahun 1981 tentangKUHAP serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;333434MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya

• . : PDS03/Ft)/ WNSARI / 08 / 2017, tertanggal 18 Agustus2017, yang pada pokoknya terdakwa didakwa melanggar pasal :Kesatu:Primair :Perbuatan terdakwa SUKOCO bin ATMO SENTONO (alm) sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangHalaman 2 dari 24 Putusan Nomor: 1/PID.SUSTPK/2018/PT YYKNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang

  Menyatakan Terdakwa SUKOCO Bin ATMO SENTONO (alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT sebagaimanadalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

  Tentang pembuktian pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidaksependapat bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti dan bahwaunsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasitidak terpenuhi.Halaman

  dua ribu tujuh ratustujuh puluh lima rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena digunakanuntuk pelaksanaan di luar kegiatan PRONA maupun pengeluaran lain yang tidaksesuai dengan realisasi sebenarnya dan/atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenuntutUmum yang berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri /orang lain/korporasi terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti melanggardakwaan alternatif kesatu primer yaitu Pasal

  2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggiYogyakarta Tidak sependapat dengan hal tersebut, tetapi sependapat denganMajelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan

• MAGGIE, S.H.telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1),(2), dan(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair;

• Menyatakan Terdakwa MUNAKIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64

• Abdul Wahab Raif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

• Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
• Menyatakan Terdakwa Ir.

• Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Nopember 2020sampai dengan 10 Desember 2020;Menimbang, Bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dalam Dakwaan : Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.Subsidair:

• 2 ayat (1) jo.

  MOCHAMAD RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI. Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

  Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

• 2 ayat (1) Jo.

  SUPRIANTOsebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan :1.Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNo.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1e KUHP;Kesatu Subsidair : Pasal 2 ayat (1) Jo.

  Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNo.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1e KUHP;ATAU :. Kedua Primair : Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNo.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1e KUHP;Kedua Subsidair : Pasal 2 ayat (1) Jo.

  Suwandi telah divonis bersalah melakukantindak pidana korupsi yang dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan penjara oleh Majelis Hakim yang sama dalam penanganan perkara ini;Tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan dari unsur turut serta dengancara melawan hukum di dalam pasal 2 ayat (1) jo.