Ditemukan 654 data
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
3433 K/Pid.Sus/2023
22 — 14
3433/Pdt.G/2023/PA.Badg
89 — 19
3433/Pdt.G/2023/PA.Bwi
12 — 2
3433/Pdt.G/2020/PA.Jr
133 — 41
Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : pasal 34 angka7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal17 September 1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan Sertifikat di AtasTanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan Gubernur KDKI No.122Tahun 2001); Tentang : Tata Cara Pemberian Rekomendasi
daerah DKI Jakarta yang seharusnyaditerima oleh pihak pemegang HPL sesuai dengan Keputusan GubernurKDKI Jakarta No. 122 Tahun 2001, yang cenderung menimbulkanpersoalan hukum lainnya seperti korupsi yang merugikan Negara, danlain sebagainya ;Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar diatas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran undang undang dan peraturanyang berlaku, yaitu pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 juncto SuratMenteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September 1998No.630.1 3433
nutupi status HakHal 10 Putusan No.214/Pat.G/201 1/PN.JktPsi25.26.27.28.Pengelolaan aquo maka Tergugat dan Il sengaja untuk tidakmenyinggung adanya kewajiban pembayaran pajak sebesar 25 %aquo, sehingga pembayaran Pajak atau BPHTB selama ini, dimanasudah hampir 20 tahun hanya sebesar 5 %, sama seperti halnya HakGuna Bangunan yang berdiri diatas tanah Negara atau hak milik ;Bahwa pada tahun 1998 keluar Surat Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433
ini sudah berlangsung hampir 20 tahun), berlanjut padapelanggaran undang undang dan peraturan lainnya yaitu melanggar: Pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yangmengharuskan adanya ketentuan izin dan minta rekomendasitertulis kepada Pemegang HPL pada setiap transaksi peralihan(jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar, dsb), pembenanan HakTanggungan/Hipotik, dsb; Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September1998 No.630.1 3433
Bahwa, berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatasdimana tindakan Tergugat dan Il, Tergugatlll, TergugatlV danTergugatV yang melanggar undang undang dan peraturan yangberlaku, yaitu :1;pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyatakanadanya kewajiban untuk minta rekomendasi dan izin tertulis untuksetiap transaksi peralihan, juncto :Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan
121 — 108
KabupatenPekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah KabupatenPekalongan, sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengankegiatan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat;Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kementerian Kesehatan Nomor: 3433
dokumendokumen yang tidak atau belum dilegalisasisesuai dengan ketentuan tersebut; Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD KratonPekalongan, sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton KabupatenPekalongan baru ditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaiDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433
5 — 0
3433/Pdt.P/2021/PA.Sby
9 — 0
3433/Pdt.G/2021/PA.Jr
6 — 0
3433/Pdt.G/2018/PA.Smdg
9 — 0
3433/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr
8 — 9
3433/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
44 — 41
3433/Pdt.G/2023/PA.JS
17 — 0
3433/Pdt.G/2023/PA.Cbn
4 — 0
3433/Pdt.G/2018/PA.Cmi
10 — 0
3433/Pdt.G/2018/PA.Sda
17 — 5
3433/Pdt.G/2021/PA.Clp
10 — 4
3433/Pdt.G/2016/PA.BL
7 — 5
3433/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
11 — 0
3433/Pdt.G/2023/PA.Krw
15 — 1
3433/Pdt.G/2018/PA.Cms