Ditemukan 3590 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-09-2011 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 252/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 4 Oktober 2011 — Pemohon
15 — 4
15 — 4
melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbuldan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itumajelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1
Putus : 13-03-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 744/Pdt.P/2013/PN.KDL Tanggal 13 Maret 2013 —
14 — 2
14 — 2
enam puluh) hari sejak kelahiran;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan kutipan Akta Kelahiran;Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai pencatatan AktaKelahiran yang terlambat , di sebutkan dalam ketentuan pasal 32 UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan bahwa :Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)yang melampui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 23-12-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 15-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 295/Pdt.P/2010/PA.TA Tanggal 5 Januari 2011 — Pemohon
10 — 1
10 — 1
cukuppantas melakukan pernikahan, bahkan~ dilihat dari segihubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dandapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untukmenghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebihmaslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 31-01-2013 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 115/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 29 Januari 2013 — SAMSURI
25 — 6
25 — 6
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 11-02-2013 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 144/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 19 Februari 2013 — SUTRISNO
18 — 3
18 — 3
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Putus : 09-10-2012 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 2338/Pdt.P/2012/PN.KDL Tanggal 9 Oktober 2012 —
18 — 3
18 — 3
enam puluh) hari sejak kelahiran;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan kutipan Akta Kelahiran;Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai pencatatan AktaKelahiran yang terlambat , di sebutkan dalam ketentuan pasal 32 UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan bahwa :Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)yang melampui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 26-02-2013 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 205/Pdt.P/2013/PN.PO Tanggal 5 Maret 2013 —
21 — 2
21 — 2
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 20-05-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 138/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 7 Juni 2011 — Pemohon
13 — 3
13 — 3
istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbuldan akan lebih maslahah ' bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena ituPenetapan DISKA, nomor: 0138/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7majelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1
Register : 31-08-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 1097_PDT_P_2012_PN_BJN Tanggal 6 September 2012 — PERDATA-S U S I A M.
26 — 4
26 — 4
pencatatan kelahiran yang usianya telah melampaui (satu) tahun,hanya bisa dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, sesuai Pasal 32 ayat (2)UndangUndang No.23 Tahun 2006 Bab V Paragraf 4 ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkarayang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, Pasal 32 ayat (2) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasiKependudukan serta Peraturan PerundangUndangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan1
Register : 15-09-2010 — Putus : 30-09-2010 — Upload : 01-12-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 196/Pdt.P/2010/PA.TA Tanggal 30 September 2010 — Pemohon
11 — 3
11 — 3
pemohon telah hamil 3bulan dan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinyayang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akanmengulangi perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu) dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuaipasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlumemberikan dispensasi kepada anak pemohon untukmelaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 23-07-2010 — Putus : 30-12-2010 — Upload : 10-03-2017
Putusan PA BREBES Nomor 1974/Pdt.G/2010/PA.Bbs. Tanggal 30 Desember 2010 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 0
11 — 0
Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonancerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terusmenerus teradi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamperkawinan dengan Termohon.Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohonmohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan dengan1. Menerima permohonan Pemohon ;2.
Register : 14-08-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 856/Pdt.P/2014/PA WtÏ Tanggal 10 September 2014 — Pemohon
12 — 2
12 — 2
Mansurdari Dinas Kependudukan dan catatan Sipili Kabupaten Bone tanggal28 Desember 2012 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan1. 2.aslinya, sebagai bukti P.B. Saksi.Ahmad bin Usman umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaanpensiunan PNS, bertempat tinggal Perumnas Timojong,Kelurahan Timojong, Kecamatan Tanete Riattang TimurKebupaten Bone, sebagai sepupu duakali dengan Pemohon Il, dibawah sumpahnya memberikan keteranagan sebagai berikut: Kenal Pemohon dan Pemohon I!
Register : 01-06-2011 — Putus : 14-06-2011 — Upload : 25-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 149/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 14 Juni 2011 — Pemohon
11 — 1
11 — 1
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianPenetapan DISKA, nomor: 0149/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 08-10-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bgl Tanggal 23 Oktober 2019 — Pemohon:
Jumarna Haryani
42 — 16
Jumarna Haryani
42 — 16
Memberikan izin kepada pemohon JUMARNA HARYANI (Ibukandung) sebagai wali dari anak yang bernama DINA SEPTAVELINDA, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 05 SeptemberHalaman 6 dari Halaman 7Penetapan Nomor : 328/Pdt.P/2019/PN Bgl2005 untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan1 (Satu) bidang tanah sertifikat hak milik No. 05933, atas namaPAYAKUN AL NURADI seluas luas 310 M2, yang terletak dikelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.3.
Register : 05-12-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2182/Pdt.P/2019/PN Sby Tanggal 19 Desember 2019 — Pemohon:
Raymond Gunawan
18 — 0
Raymond Gunawan
18 — 0
Dengan1 Penetapan No.1978/Pdt.P/2019/PN Sbypenambahan nama Keluarga : Gunawan. Sehingga tidak mengurangi arti danmakna dari nama tersebut.2.
Register : 10-06-2010 — Putus : 21-06-2010 — Upload : 23-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 123/Pdt.P/2010/PA.TA Tanggal 21 Juni 2010 — Pemohon
9 — 2
9 — 2
cukuppantas melakukan~ pernikahan, bahkan~ dilihat dari segihubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian eratdan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), makauntuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada anak pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 12-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 452/Pid.B/2019/PN Krs Tanggal 23 Januari 2020 — Penuntut Umum:
A. FADHILAH, S.H.
Terdakwa:
MASWIN Al. ERWIN Bin P. SUYARI
81 — 6
A. FADHILAH, S.H.
Terdakwa:
MASWIN Al. ERWIN Bin P. SUYARI
81 — 6
ALIM ke Rumah terdakwa Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebutseharga Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan terdakwa tambah dengan1 (Satu) unit HP merk Samsung type J5 Pro Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motortersebut tidak ada bukti / kwitansi Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui pada saatterdakwa melakukan pembelian sepeda motor tersebut Bahwa saat itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB,karena Sdr.
Register : 08-08-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 216/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 25 Agustus 2011 — Pemohon
9 — 1
9 — 1
calon istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbulPenetapan DISKA, nomor: 0216/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itumajelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1
Register : 04-01-2011 — Putus : 09-02-2011 — Upload : 22-06-2011
Putusan PA BREBES Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA.Bbs Tanggal 9 Februari 2011 —
17 — 1
17 — 1
Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon denganalasan : Antara Pemohon dan Termohon terus' menerus terjadiperselisihan dan tidak ada harapan akan hidup' rukun lagidalam perkawinan dengan Termohon ;Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas,dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kirnya KetuaPengadilan Agama Brebes berkenen menetapkan dengan1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.
Register : 23-04-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA.Pwd Tanggal 21 Mei 2015 — pemohon
43 — 7
43 — 7
bermeteraaicukup, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda dengan P.1 ; 2 Foto copy surat keterangan untuk menikah status janda Nomor :474.2/352/MV/2015 tanggal 16 April 2015, bermeterai cukup, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, setelah diperiksa dandicocokan ternyata benar, lalu diberi tanda P.2 ; 3 Surat Nomor : Kk.11.15.019/Pw.01/052/2015 tanggal 17 April 2015 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari KabupatenGrobogan, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan1