Ditemukan 3602 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-04-2011 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 23-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 118/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 23 Mei 2011 — Pemohon
9 — 1
9 — 1
calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanPenetapan DISKA, nomor: 0118/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu~ dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapatsesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974perlu) memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 10-06-2011 — Putus : 23-06-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 164/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 23 Juni 2011 — Pemohon
11 — 0
11 — 0
dari 8pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu~ dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapatsesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974perlu) memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 14-06-2011 — Putus : 23-06-2011 — Upload : 23-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 169/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 23 Juni 2011 — Pemohon
8 — 2
8 — 2
calon istrinyayang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akanPenetapan DISKA, nomor: 0169/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadatyang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya,maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan olehkarena itu majelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat(2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu~ memberikandispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakanpernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Register : 25-02-2013 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 203/Pdt.P/2013/PN.PO Tanggal 5 Maret 2013 — SRINI
19 — 3
19 — 3
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 21-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 184/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 26 Februari 2013 — RUSDIANTO
16 — 3
16 — 3
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 25-08-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 228/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 14 September 2011 — Pemohon
7 — 1
7 — 1
calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagiPenetapan DISKA, nomor: 0228/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 8keluarganya, maka perlu~ dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapatsesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974perlu) memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohonuntuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1
Putus : 09-10-2012 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 2338/Pdt.P/2012/PN.KDL Tanggal 9 Oktober 2012 —
13 — 3
13 — 3
enam puluh) hari sejak kelahiran;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan kutipan Akta Kelahiran;Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai pencatatan AktaKelahiran yang terlambat , di sebutkan dalam ketentuan pasal 32 UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan bahwa :Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)yang melampui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 23-12-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 15-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 295/Pdt.P/2010/PA.TA Tanggal 5 Januari 2011 — Pemohon
8 — 1
8 — 1
cukuppantas melakukan pernikahan, bahkan~ dilihat dari segihubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dandapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untukmenghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebihmaslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 20-05-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 138/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 7 Juni 2011 — Pemohon
11 — 3
11 — 3
istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbuldan akan lebih maslahah ' bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena ituPenetapan DISKA, nomor: 0138/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7majelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1
Register : 22-09-2011 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 252/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 4 Oktober 2011 — Pemohon
12 — 4
12 — 4
melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbuldan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itumajelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1
Register : 12-08-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PA TANJUNG Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Tjg Tanggal 21 Oktober 2013 — PENGGUGAT VS
TERGUGAT
12 — 1
12 — 1
AlRum ayat 21 dandiatur pula dalam pasal 1 Undangundang nomor tahun 1974 tentang Perkawinanjo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan, atas keadaanini Majelis Hakim sependapat dengan1. kaedah figih yang berbunyi :WW bao ul> ale P20 sw lao IL, >Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambilmaslahat.2, Syeikh AlMajedy dalam kitab Ghayatu AlMaram:cvolal ale glb lero arg iJl aut) pre aul IsleApabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakimdiperkenankan
Putus : 13-03-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 744/Pdt.P/2013/PN.KDL Tanggal 13 Maret 2013 —
11 — 2
11 — 2
enam puluh) hari sejak kelahiran;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan kutipan Akta Kelahiran;Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai pencatatan AktaKelahiran yang terlambat , di sebutkan dalam ketentuan pasal 32 UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan bahwa :Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)yang melampui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 11-02-2013 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 144/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 19 Februari 2013 — SUTRISNO
15 — 3
15 — 3
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Putus : 05-11-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 5 Nopember 2018 — YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA, VS LILIES AMID
51 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dankontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benarmenerapkan hukum, menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan1 (satu) kali Uang Pesangon
Register : 31-01-2013 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 115/Pdt.P/2013/PN.Po Tanggal 29 Januari 2013 — SAMSURI
23 — 6
23 — 6
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 26-02-2013 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 205/Pdt.P/2013/PN.PO Tanggal 5 Maret 2013 —
15 — 2
15 — 2
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran ; Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut: (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Putus : 19-11-2012 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 2787/Pdt.P/2012/PN.KDL Tanggal 19 Nopember 2012 —
8 — 1
8 — 1
enam puluh) hari sejak kelahiran;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan kutipan Akta Kelahiran;Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai pencatatan AktaKelahiran yang terlambat , di sebutkan dalam ketentuan pasal 32 UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan bahwa :Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)yang melampui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
Register : 08-08-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 216/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 25 Agustus 2011 — Pemohon
7 — 1
7 — 1
calon istrinya yang sudahdemikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbulPenetapan DISKA, nomor: 0216/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itumajelis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlu)= memberikan dispensasikepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahandan telah sesuai pula dengan1
Register : 18-10-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 278/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 27 Oktober 2011 — Pemohon
8 — 1
8 — 1
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Penetapan DISKA, nomor: 0278/Pdt.P/2011/PA.TA Halaman 5 dari 7Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1
Register : 21-06-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 178/Pdt.P/2011/PA.TA Tanggal 12 Juli 2011 — Pemohon
8 — 2
8 — 2
cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihatdari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikianerat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina),maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akanlebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakanperkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelisberpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1Tahun 1974 perlu) memberikan dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak kandungnya dan telah sesuai pula dengan1