Ditemukan 455 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-01-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 16 Juli 2019 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
7822
  • Tentang Hutang.Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menjawab dalil gugatan Rekonpensipoin 10, karena hutang tersebut merupakan fakta yang takterbantahkan, bahwa hutang tersebut timbul akibat perbuatan TergugatRekonpensi berjualan secara online, sehingga telah temyata danterbukti kebenarannya, bahwa hutang, "Tehun 2014 timbul hutangHal. 36 dari 52 hal. Put.
Register : 28-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 372/Pid.Sus/2015/PN.Dps.
Tanggal 9 Juli 2015 — HANS HAVENAAR
4715
  • itu situasai atausuasana cukup terang karena masih28siang hari, sehingga penggeledahan terhadap terdakwa dapat dilihat denganjelas ;Bahwa barangbarang yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita saatpenggeledahan.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Saksi Ahli/Ade charge Dr A.A GEDE HARTAWAN :Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa ;Bahwa saksi adalah dokter yang bertugas di LP Kerobokan dan telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa sejak bulan Mei tehun
Register : 29-04-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 15/PDT.G/2015/PN WNO
Tanggal 2 Desember 2015 — Penggugat: Tuan SUBARJO Tergugat: 1.PT. BPR AGRA ARTHAKA MULYA 2.Bank Indonesia Cq. Bank Indonesia Cabang Yogyakarta
48336
  • dan tugasnya adalah untuk memasarkan kredit dantabungan yang bertanggungjawab kepada Direktur;e Bahwa di BPR Agra Arthaka Mulya pada tahun 2010 pernah terjadiKredit macet yang nilainya sekitar Rp.5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah), tetapi sekarang semua sudah selesai;e Bahwa saksi tidak dilibatkan untuk mengatasi kredit macet tersebutkarena yang bisa masuk hanya pemegang saham dan Direksiuntuk membahas penutupan mengatasi kredit macet tersebut;Halaman 35 dari 57Bahwa Ketika terjadi kredit macet tehun
Register : 18-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 257/Pid.B/2019/PN Spt
Tanggal 5 September 2019 — HERY.S Als HERRY SUKARNI Bin SUKARNI
12521
  • Wani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN SptBahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Sawit BuluhSejahtera;Bahwa Saksi tergabung kedalam kepengurusan Koperasi Sawit BuluhSejahtera sejak tehun 2011 yang mana tugas dan tanggung jawabSaksi yaitu membuat perijinan pengajuan ke perusahaan danpemerintahan;Bahwa Koperasi Sawit Buluh
Register : 01-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 300/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : MUZAENAH Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat II : BASUKI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat III : SRI MUFLIATI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat IV : BEJO SUBAGYO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat V : BUDIYANTO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VI : BUDIAWAN AGUS SUSANTO Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VII : BOWO SUPRIYADI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat VIII : INDAH KUSUMAWATI Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat IX : NOVA HAMSYAH Diwakili Oleh : MUZAENAH
Pembanding/Penggugat X : IKA YULIANA Diwakili Oleh : MUZAENAH
Terbanding/Tergugat : PT. DIENG DJAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : Direktur PT. Cipta Kreasi Wisata
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor
8341
  • perkaraini ditingkat banding, maka pertimbanganpertimbangan hukum hakim tingkatpertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding danoleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkansehingga Para Pembanding/Para Penggugat berada dipihak yang kalah, makakepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan.Mengingat Undangundang nomor: 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomor: 49 tehun
Register : 01-09-2010 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 14-09-2011
Putusan PA PALEMBANG Nomor Tingkat Pertama-1052/Pdt.G/2010/PA.Plg
Tanggal 24 Agustus 2011 — Perdata- PENGGUGAT vs TERGUGAT
367
  • tergugat iampaitan yang pokoknyakeberatan MENGENAI SURAT KUASA HAt TERSEBUT SAMASEKATI TIDAK DIBANTAH Oleh para Penggugat, karenasecara yuridis Surat Kuasa yang menjadi aasargugatan para penggggat adalah cacat hukum, TERGUGATKUTIF KEMBALI EKSEPSI TERGUGAT DALAM JAWABAN YANGLALU adalah sebagai berikut : karena dalam suraakuasa terdaBat sutjek hukum yang masih dibawahumur/belum dewasa memberikan kuasa kepada kuasahukum yaitu penggugat X yang masih berumur 19 tahun,Penggugat XI yang masih berumur 17 tehun
Register : 28-10-2015 — Putus : 13-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 488/PDT/G/2014/PN.BDG.
Tanggal 13 Juni 2015 — Edi Sukamto Josana Lawan Tuan Drs. Nyoman Nuarta
11751
  • setempat telahdibayar oleh Tergugat, karena Persidangan Pemeriksaan Setempatdilaksanakan atas permintaan Tergugat, maka jumlah yang dibayar lagisebagai ongkos perkara oleh Tergugat yaitu seluruh ongkos perkara,dikurangi dengan biaya pemeriksaan setempat tersebut, maka Petitum 9harus dikabulkan ;halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 488/Pdt/G/2014/PN.Bdg.Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum 1 dari Penggugat,hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian;Mengingat PasalPasal HIR, KUHPerdata, UndangUndangNomor 5 Tehun
Putus : 29-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2014
Tanggal 29 Desember 2014 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
8561 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tehun 2009 tentang PerubahanKedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,ditegaskan bahwa:"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tatausaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian
Register : 24-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 30-09-2017
Putusan PN SORONG Nomor 25/Pid.B/2017/PN Son
Tanggal 12 Juni 2017 — FERRI SUSANTO,S.Kom
7125
  • RajaAmpat Periode tahun 2010 sampai dengan tehun 2014 dan tidak langsung kepihak PT.Prudential Life Asurance, nilai anggaran yang dicairkan untuk tahun2010,2011 dan 2012 adalah masingmasing sejumlah Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta tupiah) pada setiap tahunnya, sedangkan untuktahun 2913 nilai anggaran yang dicairkan adalah sejumlah Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa jumlah Anggota DPRD Kab.
Putus : 26-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 26 Juni 2012 — LEKOM MARAS PANGABUAN Inc ; BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
398315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan In Absentia atau putusan yang di jatuhkan majelishakim pidana diluar kehadiran Terdakwa, hanya dapat diberlakukan terhadapperkara pidana saja, dan keberadaan Putusan Pengadilan In Absentia selainuntuk kasus pidana umum juga berlaku terhadap tindak pidana khusus.Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi jo UndangUndang No. 20 Tehun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang No. 30 Tahun1999 yang menyatakan :
Putus : 14-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 September 2016 — RASIH Binti NURJAYA, dkk. vs 1. PARA AHLI WARIS ALM. KASIMIN
9131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 425 PK/Pdt/201610.1.710.210.2.1tanah sengketa dan areal sekitarnya digarap/dibuka pada tahun1932 dan secara resmi menjadi hak milik masingmasingPenggarap pada tanggal 1 Februari 1953; Berdasarkan logika hukum tidak mungkain tanah sengketa yangdibuka tehun 1932 dan secara resmi menjadi hak milik Semanayah kandung Nurjaya pada tahun 1953 dijual oleh Nurjayakepda Mbok Rijem alias Lijem sebelum tahun 1930.Hal ini disebabkan pada tahun sebelum 1930 tanah sengketa belumdibuka dan masih merupakan
Register : 12-09-2012 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 207/Pdt.G/2011/PN.Mks
Tanggal 13 Maret 2012 — -PT. MAKASSAR CAPITAL Melawan -NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq. PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT RI, Cq. KOMANDAN LANTAMAL VI MAKASSAR -PUSAT KOPERASI ANGKATAN LAUT ARMADA MARITIM (PUSKOPAL ARMATIN),
833
  • membenarkan tanda tangan yang ada pada bukti P. 205 danpernah melihat bukti P. 206, P. 207, 208, 209 dan bukti P. 210; Bahwa dalam pertemuan tahun 2007, di kantor kecamatan, saksi turuthadir, dan dalam pembicaraan ganti rugi kata Lantamal, tidak ada dana disuruhmenunggu karena belum ada dana dari pusat ;* Bahwa saksi membenarkan bukti P. 297 dan bukti P. 299 dan setahusaksi ada sekitar 39 orang sebagai pemilik tanah antara lain Dg Pata, Baco danlain lain ;39e Bahwa saksi menduduki tanah tersebut sejak tehun
Register : 09-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 30 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat II : TEDY HARSONO Diwakili Oleh : TEDY HARSONO
Pembanding/Tergugat IV : SRI REJEKI SURYO SULISTO
Terbanding/Penggugat : MASKANAH alias MASANAH Binti BULAWI
Turut Terbanding/Tergugat I : H. ROSADI BENY
Turut Terbanding/Tergugat III : SURYO BAMBANG SULISTO
Turut Terbanding/Tergugat V : KHAERON SYARIFUDIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
Turut Terbanding/Tergugat VII : KEPALA DESA KARIMUNJAWA
8047
  • Putusan Nomor : 26/Pdt/2020/PT SMG.terhadap Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara,dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlahRp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah)Mengingat Undangundang nomor: 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomor: 49 tehun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undangundang nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan..Mengadili : Menerima permohonan banding dari
Putus : 30-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Januari 2013 — PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), yang diwakili oleh Direktur Utama PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) vs 1. SLAMET, dkk.
8359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangundangKetenagakerjaan;Bahwa dalam gugatanya Para Pengugat tunduk dan mendasarkandalildalil gugatannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 8Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (vide gugatan Penggugat),dengan demikian merujuk ketentuan PP No 8 Tahun 1981 yang sama,Para Penggugat juga harus tunduk pada ketentuan Pasal 30 PP No 8Tahun 1981 yang menyebutkan dengan tegas bahwa :"Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tehun"Bahwa
Register : 23-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 710/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
NINA LESTARINA, SH
Terdakwa:
NIKO ISMIR H, S.H. Bin RIZAL HENDRI AR
6686
  • .40.000.000 dengan cara melalui ATM sebesarRp.2.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan melalui Teller BRI dengancara pemindahbukuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimanakalau tambah satu lagi yaitu Inova tahun 2016 dengan hargaRp.130.000.000, (Seratur tiga puluh juta rupiah), yang pada saat itumenurut Terdakwa harus mengisi formulir kembali untuk pemesananlainnya, lalu) Terdakwa Niko Ismir kembali mengisikan formulirpemesanan kijang Inova tehun
Register : 10-07-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 42/PID/2017/PT BJM
Tanggal 22 Agustus 2017 —
457310
  • BERITA ACARAPEMERIKSAAN SAKSI SUWITO BUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm)yang ditandatangani PENYIDIK JUMANGIN,SH dan PENYIDIKPEMBANTU ABDI RAHMAN,SH dan ditandatangani oleh SUWITOBUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm) sebagai Saksi Korban, jumlah 32PERTANYAAN, PADA PERTANYAAN NOMOR 26 DAN JAWABAN Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJMNOMOR 26, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YAITU PADASAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI SUWITOBUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm) PADA HARI SENIN TANGGAL 19SEPTEMBER TEHUN
Register : 25-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — Drs. Podo Wibowo Wisnu Handojo;1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Dki Jakarta,2.Dennis Sarwono Rahardjo
162159
  • Dalam hal ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan menolak Gugatan Pengugat dan / ateusetidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM PENUNDAAN Bahwa pada prinsipnya Tergugat II sependapat dengan Tergugat, karena berdasarkan UndangUndang No. 5 tehun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4),maka tidak terdapat cukup alasan yang mendesak untuk dikabulkan permohonan penundaanyang
Register : 22-12-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Maret 2012 —
249160
  • Putusan In Absentia atau putusan yang di jatuhkan majelishakim pidana diluar kehadiran Terdakwa, hanya dapat diberlakukanterhadap perkara pidana saja, dan keberadaan Putusan Pengadilan InAbsentia selain untuk kasus pidana umum juga berlaku terhadap tindakpidana khusus.16Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan pasal 38 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi joUndangUndang No. 20 Tehun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang No. 30 Tahun1999 yang menyatakan :
Register : 28-02-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 103/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 18 April 2018 — Pembanding/Tergugat VII : ARYANTO Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat V : RESFIN Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat III : RISDA Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat I : HELVIN Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat VIII : ANDARIAS TOLLY Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat VI : LISWIN Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat IV : EVANANCE Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Pembanding/Tergugat II : ARMAN ADES YP.ROMBE Diwakili Oleh : P. TANDI RAPANG, SH., MH.
Terbanding/Penggugat IX : SRI RAMHADANI Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat VII : DAUD B. ROMBE Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat V : MARTA LAMBA Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat III : AGUS ROBERT Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat I : PETRUS SAPAN Diwakili Oleh : DJAMALUD
3220
  • No.1 Tehun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak ada buktisurat maupun saksi mengenai hal itu.Justru Pembuktian sebaliknya melalui Bukti T16, T17 dan T18, T19 JoKesaksian JULI TANGKELAYUK dan Saksi Marthen Borong, terbukti bahwaketiga kali perkawinan alm.
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — BAHARUDIN HARAHAP, dkk vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
136146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempunyaikekuatan hukum mengikat;Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimanapermohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapatmengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuanpermohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan olehMahkamah Agung, dalam Pasal 31A (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)dan (10) Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas Undangundang Nomor 14 tehun