audit dari BPK atau BPKP, perhitunganstandart keuangan Negara, tetap dilakukan penyidikan dan tidak adadasar untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian Negara ;Bahwa seorang pelaku dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atautersangka, jika terdapat 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan ahli,pengakuan tersangka, bukti surat atau petunjuk ;Bahwa kalau perbuatan itu dilakukan ada unsur kesalahan yang dapatdipertanggung jawabkan dan tidak ada alasanalasan penghapusanpemidanaan;Bahwa kesalahan tentang actus

reus, ketika pelaku tindak pidanamemenuhi unsur pasal (actus reus) dan penghapusan pidana (menstrea)dikatakan perbuatan pidana ;Bahwa dalam lingkup pidana tidak mengenal itikad buruk tapi kalauditarik kedalam ranah pidana akan masuk keranah hukum pidana,Halaman 119 dari206 Putusan perkara No.9/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal120perbuatan yang dipandang sebagai itikad buruk.

Yang keduaadalah ada yang disebut mensrea yang diikuti actus reus yang saya tekankandisini adalah tergantung perintah yang diikuti olen mufakat jahat dan memangperintah ini bertentangan dengan UndangUndang. Kalau memang itu bisadibuktikan, maka itu merupakan penyalahgunaan wewenang terkait dengantindak pidana korupsi.194 Saya pertegas lagi, kerugian negara ituyang berasal dari sumbersumber yang terkait dengan pendapatan pajaknegara.

Karena mens rea inimengingat adalah merupakan sikap batin yang kadang agak sulit untuk dibacamaka lebih lanjut pembuat UndangUndang menyertakan bahwa tidak cukuphanya dengan mens rea tapi harus ada Actus Reus. Apa gerangan Actus Reusini?

Actus Reus ini adalah bentukbentuk perbuatan terdakwa yang mencocokikeselurunan unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya selanjutnyasetelah hal tersebut maka hal yang paling penting mendapatkan perhatian jugabahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidanaitu kepada diri terdakwa ini memang memiliki Kemampuan untuk bertanggungjawab.

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkan dengan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakansalah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahandi samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapatunsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

tidak menduduki jabatan sebagaiDirektur di perusahaan tersebut, akan tetapi setiap harinya yang bersangkutanberperan untuk mengendalikan operasional didalam perusahaan tersebut, makaketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yangpelakunya adalah pengurus tersebut, maka pengurus tersebut merupakan pelakuutama dalam tindak pidana (pleger) tersebut, karena perbuatan pengurus tersebuttelah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (pihak yangmelakukan perbuatan/actus

No. 171 K/Pid.Sus/2010Bahwa berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu Geen straf zonderschuld, actus non tacit reum nisi mens sir rea, bahwa tidak dipidana jikatidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisahdengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana ;Bahwa tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dandiancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakahorang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimanatelah diancamkan akan sangat tergantung

Artinya harus ada hubungan kesengajaan antara perbuatanmemperkaya (actus reus) diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,sebagai wujud dari niat atau kehendak (mens rea) dari terdakwa.Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertamadalam pemeriksaan alatalat bukti berupa keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barangbarang bukti di persidangan, Majelis Hakim tingkatpertama tidak membuktikan hubungan antara niat terdakwa terhadapbertambahnya kekayaan, dan tidak dibuktikan

daritindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaandengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindakpidana (mens rea = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifatobjektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum(actus

Bahwa syarat untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, makaterlebih dahulu dipertimbangkan adalah adanya perbuatan (actus reus) danadanya kesalahan (mens rea). Berkaitan dengan itu, knusus dalam menilaikesalahan (mens rea) modus operandi sangat perlu dipertimbangkan ;b. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala KKP melakukan kegiatan penyuntikanvaksinasi meningitis atas permintaan yang dilakukan oleh Biro Travel untukpara jamaah umroh dan haji;c.

Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang itutidak cukup dilakukannya tindak pidana saja tetapi juga harus memenuhi pula adanyasyarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan ataubersalah;Prinsip diatas adalah suatu adagium yang dianut secara universal dan telahmenjadi asas dalam hukum pidana, yaitu Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau biasajuga disebut Actus non facit reum, nisi mens sit rea. Dalam KUHP, asas ini tidaksecara tegas tercantum dalam KUHP.

.48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, asas Tiada Pidana tanpa kesalahan diakuisebagaimana pasal 6 ayat (2) yang berbunyi Tiada seorang pun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya:halaman 10 dari 155 Halaman Put 1359/Pid.B/2014/PN.Jkt PstDalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus

tersebut bukanlah akta palsu atau isi akta itu adalah benar, maka lebihlanjut dapat disimpulkan bahwa penggunaan akta tersebut oleh terdakwabukanlah suatu perbuatan atau tindak pidana.Menimbang, bahwa dalam ini sangat urgen pula untuk menelusurilebih lanjut apakah ada maksud jahat atau niat jahat (mens rea) dariterdakwa ketika menandatangani dan menggunakan akta No. 164 tanggal 12Februari 1996 tentang Pernyataan Pelunasan dan Pembebasan tersebut.Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa actus

Bentuk konkret mens rea adanya actus reusberupa fraud, conflict of interest dan illegality, sehingga merupakantindak pidana.Sedangkan akibat dari penyalahgunaan wewenang dan sewenangwenang dalam ranah Hukum~ Administrasi Negara adalahmengakibatkan Keputusan Pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan.Parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur Negara(discretionary power) dalam perspektif hukum administrasi Negaraadalah detournament de povouir (penyalahgunaan wewenang) danabus de droit (Sewenangwenang

dibelikan sapi untuk Sandiarjo, Samin,Kastamiharjo, Taryoto,Tamireja (tabel diatas) sehingga jumlah uang yang tidak sesuai dengan RUK, yangdipakai untuk kepentingan terdakwa berjumlah Rp.80.383.750,Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa sejaksemula memang mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan::Menurut hemat kami penitikberatan sematamata hanya pada segi perbuatanfisik (actus

reus) sungguh kurang tepat, melainkan harus juga dilihat dari segikesadaran atau niat jahat yang melandasi dilakukannya perbuatan fisiktersebut (mens rea) sehingga disini berlaku adagium atau maxim universaldalam hukum pidana yakni actus non facit reum, nisi mens rea (suatu137perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukandengan niat jahat / an act does not make a person legally guilty unless themind is legally blameworthy).

berpendapat unsur dengan sengaja sebagai salah satuunsur pembentuk delik dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum juga telahterpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan di atas, unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karena MajelisHakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diriTerdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus

bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, apakahTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umumatau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diripelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guilty unless the mindis guilty atau actus

pada tugas rutin.Kebijakan adanya perbuatan hukum kewenangan dalam hal mengeluarkanSurat Keterangan (SKT) Organisasi Kemasyarakatan yang diberikan kepadaMenteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dalam halmengeluarkan keputusan dimaksud merupakan tindakan yang diamanatkandalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi OrganisasiKemasyarakatan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) dan sesuai dengan asas acontrario actus

Bjmkeseluruhan materi sebagaimana termuat dalam Berkas PemeriksaanPendahuluan a quo (vide bukti P16 = bukti T.15) menunjuk padaPenggugat, dan terhadap kesalahan seperti ini, masih dimungkinkanbagi Tergugat untuk memperbaiki sendiri kesalahan itu). denganberpedoman pada asas contrario actus, sehingga dengan adanyakesalahan penulisan identitas maupun kesalahan penulisan nomortersebut tidak lantas menjadikan objek sengketa (vide bukti P1 = buktiT1) batal, hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan

Yang keduaadalah ada yang disebut mensrea yang diikuti actus reus yang saya tekankandisini adalah tergantung perintah yang diikuti olen mufakat jahat dan memangperintah ini bertentangan dengan UndangUndang. Kalau memang itu bisadibuktikan, maka itu merupakan penyalahgunaan wewenang terkait dengantindak pidana korupsi.194 Saya pertegas lagi, kerugian negara ituyang berasal dari sumbersumber yang terkait dengan pendapatan pajaknegara.

Karena mens rea inimengingat adalah merupakan sikap batin yang kadang agak sulit untuk dibacamaka lebih lanjut pembuat UndangUndang menyertakan bahwa tidak cukuphanya dengan mens rea tapi harus ada Actus Reus. Apa gerangan Actus Reusini?

Actus Reus ini adalah bentukbentuk perbuatan terdakwa yang mencocokikeselurunan unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya selanjutnyasetelah hal tersebut maka hal yang paling penting mendapatkan perhatian jugabahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidanaitu kepada diri terdakwa ini memang memiliki Kemampuan untuk bertanggungjawab.

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkan dengan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakansalah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahandi samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapatunsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Amerika)dan PARA TURUT TERGUGAT dengan maksud disamping agar jemaattidak bergejolak, juga bentuk ancaman dan contoh atas Hukum SiasatGereja yang telah dijatuhnkan terhadap PENGGUGAT agar jemaatmengikuti hehendak TERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT IIIyang dimuat pada halaman Pertama Warta Jemaat / Ting ting tanggal 19Juni 2016 yang berjudul R.P.P (Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon)(Bukti P26);Perbuatan TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT bertentangandengan ajaran / Hukum Allah dimana disebut : Actus

Terdakwa telah terpenuhi, maka selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidanayang dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49Halaman 107 dari 117 halaman Putusan No. 06/Pid.SusTPK/2015/PN.Yykayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh Terdakwa,maka maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhinya unsur objektif/actus

/PN.Jmb.Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakimberkeyakinan bahwa Terdakwa ternyata dalam kaitan tindak pidana a quo adalah tidakada mendapat untung, dan kepentingan warga masyarakat peserta prona telah terlayanidengan baik dan sertifikat Hak Milik atas tanah telah diterima dan dapat dimanfaatkandengan baik, dan Negara tidak dirugikan maka sejalan dengan asas Actus non facitreum, nisi mens sit rea, bahwa tidak semua perbuatan harus dipertanggung jawabkansecara pidana

Di sisilain adalah upayaupaya hukum yang lainnya yang tersedia, bukanoleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tapi melalui prosedurVaRG TEPSECay==n= nnn nnn nn nnn mnennnnmnin namin nnn Bahwa apabila tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN karena diamempunyai kewenangan yang diatur di dalam aturan hukum sebagaidasar dia untuk melakukan atau tidak melakukan tindakanmenetapkan seperti itu Kembali ke asas contrarius actus, pejabat yangmengeluarkan suatu keputusan dia juga yang berwenang untukmencabut bukan