Ditemukan 4605 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serai sejati sehati serang sekali
Penelusuran terkait : Pt. serasi autoraya Pt serasi shipping indonesia Pt. serasi auto raya; Direktur jenderal pajak ; pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya;; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 14-05-2012 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 14-05-2012
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 238/Pid.B./2011/PN.Ung
Tanggal 25 Januari 2012 — SITI LESTARI Binti RUWANTO; FAJAR FEBRI SAPUTRA Alias MANCUNG BIN SUMARYADI
25 — 4
  • MH.2 SUSILO, SH.3 ANGGORO SUNUTOMO, SH.dari Law Office TYAS TRI ARSOYO, SH.MH & Partners masing masing sebagai Kuasa Hukum yang beralamat kantor di Kenanga Selatan No. 181Perumahan Serasi Ambarawa 50612 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18Oktober 2011 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab.Semarang di Ungaran Nomor Register : W.12.U18/Hk.07/86/X/2011 tanggal 20Oktober 2011; Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkaranya diPersidangan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 147/PID.B/2014/PN.SIAK
Tanggal 30 September 2014 — Ir. MUHAMAD DASRIN NASUTION
147 — 170
  • DSI pada tahun 2010sampai dengan 2011 pada saat pembahasan tata ruang untuk kesesuaianruang / distribusi pemanfaatan ruang;Bahwa awalnya pada tahun 2000 sampai dengan 2009 saksi memilikikewenangan memberi rekomendasi tata ruang pada Bappeda siakmisalnya ada investasi atau pembangunan;Bahwa tata ruang merupakan salah satu syarat untuk pengajuan ijin lokasidengan prinsip padu serasi;Bahwa mengenai pelepasan kawasan hutan yang saksi ketahui hanya atasnama PT. DSI sedangkan untuk PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : HERMAN DEPATI, SE., MBA Diwakili Oleh : YOGA GUMILAR, SH., MH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : YULI HERAWATI, SE
Terbanding/Tergugat II : HERU MULYANTO
Terbanding/Tergugat III : TANJUNG TRI PERMADI
Terbanding/Tergugat IV : SETIJATI SEKARASIH, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Sugeng Purnawan, SH
Terbanding/Tergugat VI : WATIB S
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN FELANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
160 — 79
  • Putusan Mahkamah Agung RI No.140K/Sip/1971, yang padapokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusanHalaman 70 dari 87 Putusan Nomor 615/PDT/2019/PT.BDG.yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan.b. Putusan MA RI No.556K/Sip/1971, yang pada pokoknya hakimboleh memutus dan mengabulkan gugatan yang melebihipermintaan dengan syarat "harus masih sesuai dengan kejadianmateriil.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — ROSITA ABRAHAM vs 1. WALIKOTA SURABAYA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA
71 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,penggunaaan dan pemanfaatan tanah yang berwujudkonsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuansistem untuk kepentingan masyarakat secara adil;o Angka 2, Pasal 1, KETENTUAN UMUM, BAB .Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orangper orang, kelompok orang atau badan hukum dengantanah sebagaimana dimaksud Undang undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok pokok Agraria;o Pasal 2, ASAS DAN TUJUAN, BAB II.Penatagunaan tanah berasaskan keterpaduan, berdayaguna dan berhasil guna, serasi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
351 — 183
  • NOOR ISLAHUDIN yang beralamat di Komp Perum Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp 226.674, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 151 an. RUSLANTAS FAISAL yang beralamat di Komp. Perumahan Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp 226.674, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima.
    Perumahan Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp 194.292, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 160 an. M. GAZALI RAHMAN yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 05 Kel. Mabuun senilai Rp 53.970, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 161 an.
    PerumahanKambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp 226.674,tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani olehKAMSIAH selaku Bendahara Penerima.e 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 152 an. RS.PERTAMINA yang beralamat di JIn. Gas Komperta Murung PudakKel.
    Serasi Autoraya(TRAC) mengajukan permohonan IMB kepada terdakwa sebagai CamatMurung Pudak yaitu dalam proses penerbitan IMB berupa :PUTUSAN NOMOR : 19/PIDSUSTPK/2016/PN. Bjm.
    TRAC (Serasi Autoraya) yaitu :a. Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor : B.182 / CMP IMB / 600 / 09 / 2014, tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan Office :e Sempadan Rp 3.794.524..e Pemeriksaan Rp 379.452,.e Pengawasan Rp 379.452,.e Administrasi Rp 1.500.000,.b.
    Serasi Autoraya yangberada di Jakarta untuk melakukan pembayaran retribusi IMB yang manaseharusnya pembayaran tersebut dilakukan oleh CV CV Cipta Mandiri,selanjutnya dari kantor pusat menyetujui dan kemudian menginstruksikankepada saksi selaku karyawan PT. Serasi Autoraya pembantu CabangTanjung untuk melakukan pembayaran kepada pihak Kecamatan MurungPudak.
    PerumahanKambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp 226.674,PUTUSAN NOMOR : 19/PIDSUSTPK/2016/PN. Bjm. Halaman 639tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani olehKAMSIAH selaku Bendahara Penerima.e 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 152 an. RS.PERTAMINA yang beralamat di JIn. Gas Komperta Murung PudakKel.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 06-11-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 20/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
441 — 217
  • menerbitkan ObjekSengketa tersebut nyatanyata tidak mencerminkan adanyakepastian hukum dan yang seharusnya TERGUGAT lebihmengedepankan penegakan aturan hukum yang terdapatpada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan MineralLogam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan.Asas Keseimbangan, Keserasian dan KeselarasanBahwa penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 TentangAdministrasi disebutkan bahwa perlunya diwujudkan dandijamin terpelinaranya hubungan yang seimbang, serasi
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
46 — 22
  • Termohon;Bahwa sejak saksi kenal dengan Termohon keadaan rumah tanggaPemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon danTermohon sedang bertengkar, akan tetapi pada tahun 2013 Termohondatang melapor kepada saksi sebagai Kepala Sekolah Pemohon bahwaPemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;Bahwa saksi memanggil Pemohon pada bulan Oktober 2013, kemudianPemohon mengakui bahwa Temohon dan Termohon tidak serasi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pajak
Register : 14-12-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 17 Mei 2016 — SANTOSA WIDJAJA; melawan KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA;
229 — 118
  • SK Gubernur Kalimantan Timur No. 050/K.443/1993 tentangpenetapan Hasil Padu serasi antara Rencana Tata RuangWilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna HutanKesepakatan (TGHk);f. Perda Kabupaen Kutai No. 35 Tahun 2000 Pelaksanaan danProsedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di KabupatenKutai;g. Surat Keputusan Menteri No. 79/KptslI/2001 tanggal 15Maret 2001;h.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 03-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 749/Pid.B/2018/PN Pbr
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
EVA SUSANTI, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIDWAN BIN ABU BAKAR
78 — 32
  • 1 (satu) karung Tepung Kanji Serasi (ukuran berat 25 Kg).
  • 4 (empat) Karung beras Anak Daro (ukuran berat 10 Kg).
  • 3 (tiga) Krat Minuman kaleng Cincau Season.
  • 4 (empat) Krat Minuman kaleng Sarang Burung.
  • 4 (empat) Krat Minuman kaleng Sprite.
  • 4 (empat) Krat Minuman kaleng Fanta.
  • 13(tiga belas) Karton Tepung Beras Rose Brand.
  • 3(tiga) Karton Tepung Ketan Rose Brand.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
182 — 162
  • Bahwa yang dimaksud dengan asas tertibpenyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi,dan seimbang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN);
186 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TertibPenyelenggaraan NegaraYang dimaksud dengan Asas Tertiod Penyelenggaraan Negaraberdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (2) UndangUndang Nomor28/1999 adalah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalahasas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwasuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan asas TertibPenyelenggaraan Negara haruslah serasi
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-04-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 25-07-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 242/Pid.B/2011/PN.Sim
Tanggal 14 Juli 2011 — Ir. AMRAN SINAGA
154 — 86
  • diatur dan ditentukan dalam Surat Keputusan MenteriKehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005, tanggal 16 Februari 2005 ;Bahwa saksi tidak ikut serta menjadi Tim dalam perumusan SuratKeputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005,tanggal 16 Februari 2005 tersebut ;Bahwa berdasarkan pengetahuan yang saksi miliki, terbitnya SuratKeputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005,Hal 187 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.Simtanggal 16 Februari 2005 merupakan merupakan padu serasi
    Milik di Kabupaten Simalungun bertujuan untuk meningkatkanHal 209 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.SimPendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun yang berasal dari sumbanganpihak ketiga yang tidak mengikat ;Bahwa setahu terdakwa ada beberapa peraturan yang menetapkan kawasanhutan di Kabupaten Simalungun, yaitu sejak Jaman Kolonial Belanda sampaidengan Tahun 1980 disebut Hutan Register, sejak tahun 1980 sampai 1992disebut Tata Guna Hutan Kesepakatan, tahun 1992 sampai tahun 1999 disebutpadu serasi
    2010, tertanggal 13 Desember2010;Bahwa menurut ahli Rahman Panjaitan telah ada peraturan yang mengaturtentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sebagaimanaHal 242 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.Simdiatur dan ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RINomor : SK.44/MenhutII/2005, tanggal 16 Februari 2005 ;Bahwa menurut ahli Rahman Panjaitan, terbitnya Surat KeputusanMenteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005, tanggal 16Februari 2005 merupakan merupakan padu serasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
222 — 169
  • Serasi danSulistiono Dalman selaku Kepala Sub Dinas Energi Dinas Pertambangan dan Energi(Distamben) Provinsi Gorontalo.e PT. LEN Industri bermitra dengan PT. Gomzu Deguchi sebagaipelaksana paket provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggaramensubkontrakkan pekerjaan : pengiriman barang kepada PT. Cahaya Utama Samudera;e instalasi, testing dan commissioning kepada Asep Gatot (Kepala SubDinas Energi pada Distamben Provinsi Sulawesi Tenggara) dan tim yang terdiri dariRatija dan Dadang S;e PT.
    Mitra Serasi dan PT. Sangkan Jaya;e PT. Gomzu Daguzi sebagai pelaksana paket pekerjaan provinsiJawa Barat, Jawa Tengah & DIY, Jawa Timur mensubkontrakkan pekerjaanpengadaan unit SHS kepada PT. Dwimukti Graha Elektrindo;e PT. Altari Energi Surya sebagai pelaksana paket pekerjaanprovinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan mensubkontrakkan pekerjaan :e pengadaan unit SHS kepada PT. Dwimukti Graha Elektrindo.e pengiriman kepada PT. A&T Freight Management Indonesiae PT.
    Serasi No.028/SPERJ/BN/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007tentang Pekerjaan Pemasangan / Instalasi PLTS 50Wp di Provinsi Sulawesi Utara,yang ditandatangani oleh Nany Wardhani Kepala Unit Bisnis Energi PT. LENIndustri (Persero) bersama Garpar Manukang Direktur CV. Serasi, yang telahdilegalisir oleh Nauzie Novryadin tanggal 4 Januari 2012e BB 1413 : Fotocopy Laporan Kemajuan Proyek PT.
Pengadilan PN BARABAI Perdata
Register : 30-09-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Brb
Tanggal 24 Februari 2015 — - Ketua Panitia Pemilihan Pembakala Desa Patikalain - Sekretaris Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain - SADIANSYAH - Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patikalain - Camat Hantakan - BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
120 — 23
  • apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aquo et bono) (bandingkan dengan yurisprudensi MARI no 140/K/SIP/1971tanggal 12 Agustus 1972 yang menyatakan Putusan Judex pactie yang di dasarkan kepadatuntutan subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan hinggakarenanya merasa tidak terikat kepada tuntutan Petitum primair, dapat di benarkan karenadengan demikian lebih di peroleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masihdalam kerangka yang serasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2010 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/TUN/2010
Tanggal 18 Juni 2010 — PT. SAWIT KALTIM LESTARI VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. KUTAI BARA ABADI
127 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraannegara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang.Contoh paling konkrit adalah ketika Tergugat menerbitkanKeputusan Tergugat No.503/06/2005 (vide Bukti P5) yangkemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Tergugat No:503/1 3/2006 (vide Bukti P6), Keputusan TergugatNo.503/45/2007 (vide BuktiP7), dan Keputusan Tergugat No:503/65/2008 (vide Bukti P8) mengenai pembukaan lahanmerupakan perwujudan langkahlangkah keteraturan, keserasian,dan keseimbangan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.DARWIN
2.YOGI SAPUTRA
3.SUKRI
4.MARYANTO
5.MUHAMMAD ARIS
6.RAHMAN SALEH
Tergugat:
PT. ANUGERAH TRIDAYA MANDIRI
187 — 50
  • MARYANTO, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT Anugerah Tridaya Mandiri,bertempat tinggal di Jalan Serasi II No. 48 RT/RW.001/001,Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, KabupatenBanyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebutPenggugat IV;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-01-2007 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794K/PDT/2004
Tanggal 22 Januari 2007 — Direksi Perum. Perhutani cq. Kepala Unit Perum. Perhutani Unit III Jawa Barat; Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat; Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Kehutanan RI; Dedi; Hayati; Entin; Oded Sutisna; Ujang Ohim; Dindin Holidin; Aceng Elim; Mahmud; Pemerintah RI cq. Presiden RI; Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat cq. Bupati Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat
1606 — 4873 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1794 K/Pdt/2004autentik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ill/Pembanding IIl/Tergugat Ill berupa SK Menteri Kehutanan No. 419/KptsII/1999 tentangpenunjukan Fungsi Kawasan Hutan di Propinsi Jawa Barat yangtermasuk di dalamnya menunjuk kawasan Hutan Gunung Mandalawangimenjadi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas yang didasarkanpada hasil padu serasi antara Tata Guna Hutan Propinsi Jawa Baratdengan RTRWP.Fakta yang tidak perlu dibuktikan adalah bahwa kawasan hutan diGunung Mandalawangi seluas
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama Waris Islam
Register : 08-03-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-02-2014
Putusan PA STABAT Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb
Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat VS Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII
39 — 22
  • Alasan ke 2 (dua) dari Penggugat bahwa Penggugat menyatakanperpindahan tempat tinggal rumah adalah untuk menghindariPertengkaran, hal ini menandakan adanya hubungan kekeluargaanyang tidak serasi tidak baik sebelumnya. Alasan lain lagi Penggugat menuduh para Tergugat yangselalu. menghasut hingga terjadinya pertikaian sampai Penggugatterusir, hal ini sangat tidak ada kebenarannya, alasan yangmengadaada oleh Penggugat.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.IRA YOLANDA, SH. MH
Terdakwa:
YASIN YUSUF Pgl. YUSUF BIN SUBIKAN
118 — 57
  • metalikBA 1283 QX, di showroom Reza Motor 2 Pekanbaru, seharga Rp260.000.000,(dua ratus enam puluh juta rupiah) ; Bahwa memberikan KTP, dengan nama Afrizal, tetapi setelah saksiamati, foto yang tertera di KTP tersebut adalah foto Yasin Yusuf ini Bahwa, awalnya mobil tersebut saksi tawarkan seharga Rp275.000000,dan setelah nego disepakati menjadi seharga Rp260.000.000,, yangpembayarannya saksi terima dari Yasin Yusuf; Bahwa, setelan selesai pembayaran, saksi menyerahkan mobil HRV,BPKB atas nama Serasi
    Autoraya, STNK atas nama Serasi Autoraya, 1lembar faktur pembelian, 1 lembar Surat Pelepasan Hak dari PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
89 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam setiap tahapanproses ditetapkan hak dan kewajiban masingmasing pihakyang adil dan serasi yang disertai dengan sanksi.Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian,antara lain:a. diakuinya kedudukan yang sejajar antara penggunajasa dan penyedia jasa;b. terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam prosespemilihan dan penetapan;c. adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapanpersaingan yang sehat bagi penyedia jasa sesuaidengan kemampuan dan ketentuan yangdipersyaratkan;d. keseluruhan