Ditemukan 1134 data
110 — 102
Haji Dan Umroh tersebutbertentangan atau melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku atautidak, dan apabila tujuannya untuk ketertiban dalam penyelenggaraan haji dandibuatkan Keputusan Dirjen dalam rangkan untuk mengatur hal tersebut saya kiraBahwa Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenangmelakukan audit kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, karenakewenangan itu berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 dipegang oleh Badan PemeriksanKeuangan (BPK) ; Bahwa adanya titik singgung
108 — 39
Agri Andalas terletak diSeluma Ill Blok M8, Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, KabupatenSeluma, akan tetapi secara hukum belum tentu sebagai pemiliknya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, bahwa dalam perkara pidana ini bertitik singgung dengan perkaraperdata, dimana untuk menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil olehTerdakwa dan temantemannya itu perlu diputus oleh pengadilan tentang siapayang memiliki lahan perkebunan dan buah kelapa sawit di persidangan
69 — 49
Otomas Multifinance (Tergugat ) ;Bahwa dengan demikian maka Surat Gugatan Penggugat telah tidakmemenuhi syarat administrative formil, maka gugatan a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ), lagipula bahwa antara Posita dan Petitum gugatan tidak salingmelengkapi dan tidak terdapat titik singgung sebagai dasar alasanuntuk menopang maksud daripada suatu bentuk perbuatan melawanHukum, dan/atau setidaktidaknya Majelis Hakim menyatakanmenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
24 — 6
Bina Mandiri, karena tidakdidukung dengan alat bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak dapat dibuktikan adanya titik singgung antaraPT. Bina Mandiri dengan perkara ini, sehingga tidak adarelevansinya menghubungkan perkara ini dengan PT.
Terbanding/Penggugat I : FAHRUL RAZI
Terbanding/Penggugat II : CV. MAURA PERKASA
Terbanding/Penggugat III : PT. TRIA PARAGON REALTY
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABAPUTEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT NURHANIAH, SH., M.Kn
116 — 54
didukungdengan Pengakuan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telahmelakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) kepada Pengggugatterhadap pelunasan pembayaran pembelian Objek Sengketa yang harusdibayarkan selambatlambatnya pada tanggal 29 Desember 2017, makaketerlambatan Tergugat dalam melakukan pelunasan pembayaran pembelianObjek Sengketa termasuk dalam kriteria ingkar janji/cidera janji (wanprestasi)yang ketiga yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; Bahwa terdapat titik singgung
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
KARNIAWAN SAPUTRA
81 — 32
PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi Ilmu Hukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;Hukum Administrasi Negara;IImu Perundangundangan;Teori Hukum Pembangunan;Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun 2003mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam Undangundang Dasar1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat (1) UndangundangDasar
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
ZULMA AFRIANTIS
75 — 28
PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggagugatan yang diajukan oleh Penggugat layak untuk tidak diterima, karenatelah menyalahi hukum tata beracara yang ada;Gugatan obscuurt libel (tidak jelas dan kabur);Bahwa dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam surat gugatanadalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi,akan tetapi dalam isi materi dalam posita surat gugatan Penggugat, selalumengutarakan dalam titik singgung dari halhal yang berkaitan dengan ranahhukum pidana yang harus diselesaikan menurut hukum acara
1.HJ. DJAINABUN BINTI H. YUSIN
2.AF. WAWAN KESUMA bin ALI JAYA
3.YULI YANA binti ALI JAYA
4.MAULANA YASIN bin ALI JAYA
5.RATNA MINA binti ALI JAYA
6.NENENG SUKAESIH binti ALI JAYA
7.IPA
8.LIA SARI binti HERMAN SYUHADA
9.H. SARMAN
10.NURYAMAN bin H. SARMAN
11.SURAHMAN bin H. SARMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
151 — 95
Yusin, kKemudian diganti bangko menjadi Sertipikat Hak MilikNomor 00542/Wanakerta tertanggal 8 April 2002, Surat UkurNomor 485/Wanakerta/2002 tertanggal 18 Maret 2012 yangkemudian dibaliknama kepada Nona Ho HariatyBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa
menyampaikan Duplik tanggal 27 Maret 2019yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsieksepsitersebut, sebagai berikut;Eksepsi tentang kewenangan absolut PengadilanMenimbang bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwamateri permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakan dalamisi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 4 halaman 8, Penggugat mohon agarTergugat III dinukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran danseterusnya, namun Penggugat tidak cermat, karena dalam gugatannyatidak menyebutkan apa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat Illkaitannya dengan petitum tersebut;a.1.8.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
76 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan PENGGUGAT adalah gugatanyang secara substansial, materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik PENGGUGAT, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, SuratUkur
1.Haryanto Gunarso, ST,
2.SAID FAHRIZAL,
Tergugat:
1.DAUD MUFLIHUN
2.AZIZ SUGIMAN Alias AZIZ orang tua laki laki dari DAUD
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kota Bogor.
2.Kementerian PUPR RI Panitia Pengadaan Tanah untuk jalan tol Simpang Yasmin Salabenda
3.Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO dan Rekan yang
58 — 17
Bgrtersebut telah memasuki materi pokok perkara, dan harus dibuktikan para pihakdalam pokok perkara dan oleh karenanya dalil eksepsi pada angka 1 tersebut,maka sudah sepatutnya harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam mempertimbangkandalil eksepsi pada angka 2 (dua) yaitu mengenai Eksepsi Gugatan Penggugattidak berdasarkan hukum yang jelas, dan dalil eksepsi pada angka 3 (tiga) yaitumengenai Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur (abscuur libel), dan olehkarena terdapat titik singgung
dibuktikan kebenarannyasetelah melalui proses pembuktian dari kedua belah pihak dalam pokokperkara;Menimbang, bahwa sehingga dalil eksepsi pada angka 4 (empat)in casu harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan olehkarenanya harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dalil eksepsi pada angka 5 (lima) yaitu mengenai eksepsiLegal Standing serta dalil eksepsi pada angka 6 (enam) yaitu mengenai eksepsiError In Persona, dan oleh karena terdapat titik singgung
276 — 123
Nomor C.2224 Persil 397 DI yang diperolehberdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor593.62/981/PSK1995 tanggal 28 Nopember 1994 yang dibuat oleh danantara H.Muhi bin Adhar selaku penjual/pemilik awal dan Penggugat selakuPembeli dinadapan Camat Pasar Kemis selaku Pejabat Pembuat AktaTanah pada waktu itu... dst membuktikan substansi yangdipermasalahkan Penggugat adalah mengenai siapa yang berhak atasobyek perkara berupa tanah seluas 9.190 meter persegi dengan demikianterdapat titik singgung
Eksepsi kewenangan absolutBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dari posita gugatan Penggugat secara substansial materiHalaman42 dari 61.Putusan No.46/G/2017/PTUNSRGpermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas obyek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangdiklaim milik Penggugat. Dengan demikian materi gugatan Penggugatsecara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;2.
Terbanding/Tergugat : DENY WIDJAJA SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat I : MAYA SARI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
39 — 19
Gugatan yang demikian inimerupakan masalah perdatayang menjadi wewenang dan harusdiajukan lebih dulu ke Peradilan Umum, yang akan menentukanSiapa pemilik sebenarnya dan tanah sengketa tersebut, Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 858 AA;Titik Singgung Antara Pengadilan TUN Dengan Pengadilan Negeri,b.
1.BAMBANG WIJONO HANDRIJATMOKO
2.RATNA SUSILOWATI SURYA SAPUTRA
3.RATNA SULISTIYOWATI
Tergugat:
1.PT. BINTANG HASTA PUTRA
2.RATNA TJINDRIJAWATI, S.E
3.BAMBANG WISANDJOJO WINARTO SURYO SAPUTRO
4.BAMBANG WIJONO HINDARKO
5.BAMBANG WIJANARKO
6.RATNA TIENAWATI WINARTO SURYO SAPUTRO
7.Notaris IRWAN ISMURATNO, SE, SH, M.Kn
8.Notaris WAHYU FITRI WIBOWO, SH, M.Kn
165 — 23
sekali tidak disinggung dan tidak dirubah dalam akta tersebutmaka gugatan para penggugat terhadap akta ini memang patut dinyatakankabur.Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyebutkan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut. oleh karena kedudukan parapenggugat tidak di singgung
sekali tidak disinggung dan tidak dirubah dalam akta tersebut makagugatan para penggugat terhadap akta ini memang patut dinyatakan kabur.Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyebutkan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut. oleh karena kedudukan parapenggugat tidak di singgung
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
SLAMET SUPRIADI
77 — 32
PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi lIlmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgle Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum;Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
,dalam buku: Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika;Cetakan Pertama, Januari 2008 halaman 343, menerangkan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
129 — 101
petitum gugatan Penggugat dalam poin 6 memintaagar Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan(TurutTergugat II) untuk Menghapus, Membatalkan Dan Mencoret Pencatatandi dalam Buku Tanah tentang pencatatan dan Pendaftaran hak atastanah milik Tergugat (sesuai sertifikat);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penerbitan Sertifikat HakMilik Nomor 1954 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II adalahmerupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung
71 — 37
MAJID AT MAH mempunyai istri ketiga bernama HALIMAH dan dariperkawianan tersebut telah melahirkan seorang anak bernama SOFIAH danselanjutnya Almarum SOFIAH melahirkan seorang anak yang bernamaH.M.SALEH (Almarhum) yang merupakan ayah kandung para tergugat ( T.1, T.3s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para tergugat ( T.3 s/d T.8 ) maka secara formilterdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absulote sebagaimana yangHal. 21 dari 25 hal.Putusan No.54/Padt.G/2018/PN.Rbidiamanatkan dalam pasal 136 HIR
98 — 9
Ketika Termohon singgung dan bertanya mengapa ia lebih senangmenghabiskan waktu dengan dunia mayanya, Pemohon malah menjawab ia lebihsenang menghabiskan waktu dengan dunia maya dari pada dengan saya haltersebut membuat Termohon kecewa dan emosi, padahal semenjak pertamamenikah hingga dikaruniai dua orang anak Termohon selalu berusaha memberikanperhatian yang lebih buat keluarga hingga Termohon mengorbankan kesenanganpribadi untuk kepentingan suami dan anakanak.