Ditemukan 4869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus agtus attus aptus artus ahtus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — RAYNOLD GERRITS HETHARIE ;
106 — 36
  • Hal ini berarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenanguntuk menetapkan dan menentukan kerugian negara, berdasarkanasas kontrrius actus, dapat memulinkan keadaaan ketidak tertiliendengan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara lagi, jika telahditindaklanjuti hasil temuan BPK sebagai sanksi administrasi dalambentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
305 — 271
  • Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikanketentuan peraturan perundangan yang berlaku (vide pasal 39 jo.Pasal 46ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangan dalam halstatus barang bukti barang bukti uang sejumlah Rp9.260.000,00(Ssembilanjuta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dimaksud adalah dirampas untuknegara;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan Alternatif ketiga baik yang berupa perbuatan (actus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
497 — 358
  • TanitoHarum terikat kepada konsesi yang disepakati terakhir pada tanggal 12 April2017 (lihat Bukti T11), lagipula keputusan objek sengketa ditetapkan olehTergugat dengan demikian Tergugat berwenang pula membatalkan keputusanobjek sengketa sebagaimana dimaksud oleh asas contractius actus vide Pasal64 ayat (3) jo.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 2/TIPIKOR/2019/PT PDG
Tanggal 4 Maret 2019 — HENDRA SATRIAWAN, S.E., M.M.;
85 — 62
  • bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, terbuktibahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang adapadanya karena jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tidak nyata ditemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif (actus
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
58 — 55
  • Adapun dalam SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor 73/KDPS/V1/2013 tertanggal 5 Juni 2013 tersebutCamat Ajibata yang secara administratif merupakan pejabat yang berada di atasjabatan Kepala Desa Sibisa, juga turut bertandatangan di dalamnya;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan prinsipContractus Actus maka suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dengan sendirinya juga (otomatis)badan atau Pejabat yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
339 — 605
  • Pertama bila jangka waktu keputusannya sudah habis.Kedua bila dicabut oleh pembentuknya atau bila dicabut oleh pejabatyang berwenang dengan asas contrarius actus. Ketiga bila dicabutoleh atasan pejabat yang berwenang. Yang keempat bila dibatalkanoleh keputusan pengadilan ;Bahwa ahli menjelaskan didalam pembentukan keputusan maupunpencabutan keputusan di dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan juga sudah diatur mengenai mendengar aspirasimasyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. DWI SANTOSO
286 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah pembuat memenuhi actus reus, kemudian tinggal mens reayang hatrus ada untuk mempertangungjawabkan seseorang dalam hokumpidana. Namun demikian, mens rea hanya dapat jika pembuat melakukan actusreus secara voluntary. Dengan demikian, voluntary yang disebut sebut sebagaisyarat dari adanya mens rea, bersumber dari sifat otonomi pembuat sebagaisubjek hukum.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
993 — 5242
  • Kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadapIUP tetap berada pada Menteri atau Gubernur yang menerbitkan perizinansesuai kewenangannya sesuai dengan prinsip contrarius actus;Bahwa permasalahan tumpang tindih kewilayahan tidak serta merta dapatdikatakan menjadi suatu sengketa selama belum ada keberatan yang diajukanoleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan yang diajukan melaluiPengadilan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1847 — 4095
  • Pandangan saya, dapatmerugikan keuangan negara karena perbuatan pelaku bahwa ketika diamelakukan perbuatan bahwa perbuatannya ini merugikan keuangan negara atausetidaktidaknya dapat merugikan keuangan negara, tapi satu lagi.Bahwa actus rectusnya dapat merugikan negara barang kali kalau kita bicarasoal perbuatan. Kalau kita bicara mengenai itu maka kedua itu menjadi syarat,untuk menyatakan bahwa satu perbuatan harus mempunyai satu unsur subjektif,satu unsur objektif.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 28 Agustus 2015 — YANSYAH BIN GERSON MIHING
61 — 13
  • WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 7 Desember 2015 —
55 — 12
  • dinyatakantidak mempunyaikekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungan danjaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat(1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea(evil mind, niat jahat) dan actus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 6 September 2018 — Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si
111 — 57
  • Unsur Actus reus (perbuatan yang melanggar undangundang pidana) disebutjuga unsur Objektif.2.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 82-K/PM.II-11/AD/XI/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — SUYADI SERDA NRP.21120149110792 CS. 9 0RANG
115 — 58
  • Bahwa Patokan penerapan standar terbukti secara sah danmeyakinkan (Beyound a reseonable Doubt ) menurut Doktrin adalah :Yang paling utama harus dibuktikan adalah ACTUS REUS (perbuatan) dan MENSREA (kesengajaan).Tidak boleh berada dalam bayangan keraguan.Tujuannya adalah jangan sampaidipidana orang yang tak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
53 — 34
  • Adapun dalam SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor 73/KDPS/V1/2013 tertanggal 5 Juni 2013 tersebutCamat Ajibata yang secara administratif merupakan pejabat yang berada di atasjabatan Kepala Desa Sibisa, juga turut bertandatangan di dalamnya;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan prinsipContractus Actus maka suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dengan sendirinya juga (otomatis)badan atau Pejabat yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
165 — 780 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 206 PK/Pid.Sus/2016Hal ini terjadi apabil partai politik atau pemerintah yangsedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah danasebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepadakontrakkontrak pemerintah;Untuk dapat menjabarkan persoalan ini, terlebin dahulu kami mengutipkembali adagium atau asas hukum yang berbunyi actus non facit reum,nisi mens sit rea yang berarti suatu perbuatan belum dapat digunakansebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecualiperbuatan yang dilakukan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
357 — 201
  • Bahwa berdasarkan Asas Contrarius Actus yang menyatakan badan ataupejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negaradengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
152 — 58
  • Rp401.014.954,00 (empat ratus satujuta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) selisih jumlahuang yang ditemukan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalampengelolaan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan yang bersumber pada Dana Desa dan Alokasi Dana Desaserta pendapatan lainnya Desa Cibentang, Kecamatan GunungguruhKabupaten Sukabumi Tahun 2018 dan Tahun 2019;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 27-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 154/PID/2019/PT MKS
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TABRANI, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
244 — 223
  • Sebagaimanateor hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatuperbuatan pidana adanya Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelakudalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur Actus Reus yangmerupakan pelaksanaan atau perbuatan dengan sengaja.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
264 — 326
  • Tapi kita tahubahwa air Wendit itu hanya satu dan itu ada kesalahan bukan Kota Malangtetapi seharusnya Kabupaten Malang kalau demikian cukup dengan meralatsaja dengan menggunakan asas contrarius actus;Bahwa namanya badan hukum perdata itu ada dasarnya dan dasarnya apa.Jadi kalau misalnya dia berbentuk badan hukum maka kita kembali lagiketentuan mengenai badan hukum itu apa, jadi misalnya Perusahaan DaerahAir Minum dan ini badan hukum perdata maka dia melakukan tindakan hukumperdata.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1184 — 1597
  • Kdi itu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas menandatangani a.n. u.b, a.p langsung tanpa a.n., dll Bahwa Terkait dengan yang disampaikan bahwa LAODE SINARWAN ODA,SE. selaku Direktur Utama PT.
    Sultra sejaktanggal 7 Januari 2019 atau pada periode Persetujuan RKAB Tahun 2019, 2020dan 2021 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebutdiatas maka
    sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus