siapadengan siapa (karena di meja Il dilengkapi dengan peta digital dari BPNsehingga dapat diinformasikan berapa luas yang overlapping/tumpangtindin, dengan siapa tumpang tindih, berapa luas yang tidak overlapping,yang tidak overlapping direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut, untukyang overlapping disarankan untuk musyawarah dengan pihak pemilikbidang tanah yang overlapping atau menempuh jalur hukum);bahwa ketua P2T ada menyampaikan solusinya kalau ada tumpang tindih;bahwa kalau ada tumpang tindin

tuaSaksi Sapli Sanjaya) luasnya kurang lebih 4000 M2, suratnya SKT; bahwatanah saksi yang kedua, luasnya kurang lebih 1500 M2, suratnya sertifikat; bahwa tanah saksi yang ketiga, ada dua sertifikat, luasnya ada yang kuranglebin 4000 M2; bahwa tanah saksi yang keempat, luasnya kurang lebih1500 M2; bahwa tanah saksi yang kelima, luasnya lebih 3000 M2 suratnyasertifikat; banwa tanah saksi semuanya terkena perluasan bandara; Salah satu bidang tanahnya yang diganti rugi oleh Angkasa Puraoverlapping/tumpang tindin

dengan Gusti Abdul Kadir dan sudah dilakukanPerjanjian Perdamaian; bahwa saksi ada hubungan keluarga/sepupu dengan Saksi Sapli Sanjaya; bahwa saksi tahu bahwa prosedur penyelesaian tumpang tindin ada duacara melalui pengadilan maupun melalui perdamaian, saksi tidak memilih kepengadilan karena memakan waktu dan pikiran, dan saksi niatnya memangingin berdamai:Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan Terdakwa yangmenganjurkan untuk berdamai kepada pemilik lahan yang tanahnyatumpang tindin

No. 2953 K/Pid.Sus/2015bahwa kalau ada tumpang tindin atau pengakuan dari pihak lain, ketuapanitia menugaskan camat dan petugas BPN untuk memediasi danmengundang para pihak;bahwa ada beberapa orang yang tumpang tindih yang dimediasi oleh saksi;Saksi HERLIANSAH menerangkan :saksi ada memiliki tanah kosong di daerah perluasan bandara, luasnya4335 M2bahwa tanah saksi dinyatakan overlapping dengan Gusti Anmad Kadirbahwa yang menyatakan tanah saksi overlapping adalah Haji Faisal.

yang ditunjuksebagai lembaga Penilai harga tanah, Menurut Majelis tidak kaitan denganTerdakwa Eko Widowati, SH, oleh karena tugas tersebut adalah tugas PanitiaPembebasan Tanah, dan bukan dan wewenang Terdakwa, oleh karena tidakperlu. dipertimbangkan lebih lanjut; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm halaman 349):Bahwa anehnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa ada potensi merugikankeuangan negara karena tindakan Terdakwa yang menyarankan agar wargamasyarakat pemilik lahan yang tumpang tindin

Tumpang tindin sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2405seluas 50 m2.d. Tumpang tindin sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2522seluas 22 m2.e. Diatas tanah tersebut ada jalan, untuk akses masuk keSertifikat Hak Milik No. 3470 an. IBNU MASUD, SE.f. Batas sebelah Timur terkena jalan seluas A.51 M2 B. 172 M2.g.

., maka untukmenghindari adanya tumpang tindin keputusan (overlapping) atas duagugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, makapatut dan berdasar hukum jika gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);B.

dan lengkap mengenai subyek hukum dalam perkara aquo, haltersebut dapat di lihat dari pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor04/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 43 (empat puluhtiga) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam),yaitu sebagai berikut :Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 30 PK/TUN/2017Menimbang, bahwa berdasarkan fakatafakta hukum diatas, MajelisHakim Berkesimpulan bahwa memang telah terjadi overleving atautumpang tindin

Cimenyan (Turut Tergugat I) dan telahditerbitkan yang kedua/tumpang tindin (overlap) diatas Sertipikat Nomor :433/Desa Cimenyan atas nama Aaron Tigor Martahi S. yaitu Sertipikat HakMilik Nomor : 1391/Desa Cimenyan SU. tanggal 07/02/2011 Nomor :00180/2011 Luas : 2.275 M?

Djalil Hasan yang telah dijual kepada Tergugat XII.Bahwa, posita gugatan penggugat sama sekali tidak menguraikan bagianmana tanah yang tumpang tindin?, apakah sebagian atau seluruhnya?,berapa luas tanah milk Penggugat yang tumpang tindih dengan tanah atasnama M. Djalil Hasan?Bahwa dari rincian persil dan objeknya saja sudah berbeda maka sesuaiYurisprudensi MA No.1149K/Sip/1975 Tanggal 17 april 1979 yangmenyatakan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketanya, makagugatan tidak dapat diterimab.

dengan SHM433 milik Penggugat, saya melihat pondasi batu kali diatas tanah terperkaramerupakan batas tanan SHM No.432 yang tumpang tindin dengan perkaraNo.257 dengan tanah SHM 1867 kepunyaan Pak Rambert ;Bahwa Awalnya saksi dan Pak H.

Dalam Pokok Perkara Bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIItidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun Para Tergugatlainnya sehubungan dengan proses jual beli atas sebidang tanah SHMNo. 1613/Desa Cimenyan yang tumpang tindin dengan SHM NO.433/Desa Cimenyan.

Dalam Pokok PerkaraBahwa tidak ada tumpang tindin antara SHM No. 433/Desa Cimenyandan SHM No. 432/Desa Cimenyan milik Penggugat yang berasal dariPersil 114C dengan SHM No. 1613/Desa Cimenyan milik Tergugat VIIIyang berasal dari Persil 115C. Sehingga jelas berbeda persilnya.Bahwa atas tanah sebagaiman SHM No. 1613/Desa Cimenyan telahdilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 September 2011 oleh Desa.Bahwa Tergugat VIII membeli tanah objek sengketa dari H.

Karnaen/ PPATSCamat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Baru kemudian setelahtanah Penggugat disatukan /diperluas jadi dibangun tambak udang barulahmuncul klaim pengakuan dari Erwin Solihin yang mengakui tanah Penggugatbertumpang tindin dengan Sertifikat nomor.141/Muara Blok Pandan PanjangKecamatan Malingping Kabupaten Lebak atas nama Erwin Solihin Hartanasehingga permohonan penerbitan Sertifikat Penggugat seluas 2500 M2 tidakdikabulkan oleh Tergugat dengan dalih tumpang tindih, padahal keduasertifikat

tersebut beralasan dan dapatdibuktikan oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quountuk mengesampingkan dan menolak dalildalil PENGGUGAT,karena sesungguhnya PENGGUGAT tidak pemah menderitakerugian apa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata UsahaNegara;Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalilPENGGUGATpada point 3 posita Gugatan, karena secara faktaPENGGUGAT telah mengetahui jauh sebelumnya secara nyataadanya persoalan tumpang tindin

Johan Rosedengan No. 60/2016; bahwa sebagaimana buktibukti tersebutmaka dalil PENGUGAT yang menyatakan baru mengetahui sejakDesember 2018 adanya tumpang tindin (overlap) denganSertifikat 141 milik TERGUGAT II INTERVENSI telah terbantahkan,dan patut untuk di tolak;Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas rnaka TERGUGATIl INTERVENSI telah membuktikan bahwasanya PEGGUGATmengetahui perkara a quo sudah sejak lama tidak sebagaimanaHalaman 29 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUNSRGPENGGUGAT katakan

Putusan Nomor 521 K/TUN/2016Objek sengketa yang sejatinya menumpang tindin dengan Sertipikat HakMilik Penggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu:e Asas Kepastian Hukum;Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam

berkesesuaian dengan hasil cek plot pengembalian batasyang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat terdapat tumpangtindih antara sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 10875/LR atas nama Drs.Robert Eka Putra dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11008/LR atas namaEndy Mardeny, S.H. tidak berdasarkan hukum dikarenakan alasanalasanhukum yaitu:14.18.16.Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013 Termohon Kasasi/Penggugattelan melakukan permohonan pengembalian batas dan telah dinyatakantidak terdapat tumpah tindin

Bjbtindin dengan tanah milik Penggugat yang sah diatas, sehingga SuratKeterangan Tanah tersebut mengandung cacat hukum;Bahwa, ternyata pada tanggal 05 Nopember 2001 Tergugat Iluga melakukanperbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat, sebab Tergugat IIdengan tanpa setahu dan seizin Penggugat telah membuat dan menerbitkanSurat Keterangan Tanah Nomor : 253 / AGR / KLU / XI / 2001 tanggal 05Nopember 2001 atas nama Tergugat Il (SUDNONO) yang letak fisik lokasitanahnya melapisi atau tumpang tindin

dengan tanah milik Penggugat yang sahdiatas, sehingga Surat Keterangan Tanah tersebut mengandung cacat hukum;Bahwa, ternyata pada tanggal 10 Nopember 2001 Tergugat Ill juga melakukanperbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat, sebab Tergugat Illdengan tanpa setahu dan seizin Penggugat juga telah membuat danmenerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 273 / AGR / KLU / XI / 2001tanggal 10 Nopember 2001 atas nama Tergugat Ill (NELLY YANA) yang letakfisik lokasi tanahnya melapisi atau tumpang tindin

Dalam surat tersebut antara lain disebutkankeberadaan SK. 378 Objek Sengketa yang mengatur objek yangtumpang tindin dengan kawasan usaha Perkebunan atau hutan yangtelah dilepaskan untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan SuratKeputusan Tergugat No. SK. 151/KptsI/1998 tanggal 27 Februari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan S.Akar S.

No. 281/K/TUN/2010pengurusannya dengan sengaja dan permohonannya tidakdengan itikad baik adalah bukan karena kesalahan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding Il, apalagi jika dikaitkandengan tumpang tindin areal dari Pemohon Il Kasasidahulu Tergugat Il Intervensi/Pembanding adalah tidak benardan tidak berdasar ;c.

tersebut diatas, ternyata terdapatsanggahar/keberatan dari PT Gunung Subur Sentosa yang jugamengklaim bahwa diatas tanah aquo terdapat tanah milik PT GunungSUDUS SENLOSA janm eens reer cement nenmeneninBahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.217 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugatsesuai berkas permohonan nomor : 7239/2013 tanggal 04 April 2013 tidakdapat diproses lebih lanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat tumpang tindin

Nomor 3613 K/Pdt/201631.32.tumpang tindin hak atas tanah diatas tanah sengketa yaitu: SHM Nomor1869 atas nama Tandeanus seluas 13.356 m? selaku Penggugat denganSHM Nomor 414 seluas 8.271 m?, SHM Nomor 864 seluas 6.032 m? danSHM Nomor 1360 seluas 790 m?

berhasil membuktikan secara hukumadalah pembeli yang beritikat baik dan patut dilindungi undang undang (videyurisprudensi tetaop Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251K/Sip/1958, tanggal 26 Oktober 1958, (pembeli yang telah bertindak denganitikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslahdianggap sah), dengan demikian keberadaan SHM Nomor 414, SHM Nomor864, dan SHM Nomor 1360 yang diterbitkan sebelum tanggal 31 Oktober2011 tidak dapat diterima kebenarannya;Bahwa tumpang tindin

mengenai perbedaan luas tanah dalam akta jual belidan sertifikat hak milik yang disebabkan oleh Kadir kota tidak terbukti;Menimbang bahwa setelah mencermati bukti suratsurat, Saksisaksi baikyang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dan memperhatikanHalaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2021/PN Thnsegala sesuatu dalam persidangan serta pemeriksaan setempat Majelis Hakimberkesimpulan inti permasalahan dalam perkara a quo adalah keberadaan ataprumah milik Tergugat Il tumpang tindin

Dan Pasal653 KUH Perdata menyatakan Tidak seorang pun diperbolehkan mengalirkanair atau kotoran melalui selokanselokan di pekarangan tetangganya, kecuali iamempunyai hak untuk itu.Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 652 KUH Perdata, makaTergugat maupun Tergugat II yang tidak mengatur atap rumah sebagaimanamestinya sehingga atap tersebut tumpang tindin dengan atap rumah Penggugatyang menyebabkan talang air milik Penggugat tidak mampu untuk menampungair hujan yang berlebih;Menimbang berdasarkan keterangan

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini adahubungan hukum dengan perkara dan demi adanya suatu kepastian hukumserta Supaya tidak terjadi tumpoang tindin dalam suatu putusan, maka sudahselanyaknya eksepi Tergugat untuk dikabulkan seluruhnya dan gugatanPenggugat harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, dan terhadap eksepsi Tergugattersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut di bawahini;Menimbang,

RebinSebelah Selatan : tanah milik eks JamilahSebelah Barat : JalanHalaman 9 Putusan Nomor 751/PDT/2021/PT SBYBahwa berangkat dari kenyataan tersebut yang kemudian dirasakanterkatungkatung dengan tidak juga Kantor Pertanahan Surabayalmenerbitkan sertipikat yang telah dimohon oleh Penggugat maka telahbeberapa kali dipertanyakan / diprotes dan diperoleh alasan untukdilakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian setelah sekian lama barudiinformasikan adanya kemungkinan tumpang tindin dengan GambarUkur

gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSIMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemilik tanahsengketa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1990, SU No. 503/BukitSangkal/2001, tanggal 22 Agustus 2001, luas 1.165 M2 atas nama TJAHAJAdan Sertifikat Hak Milik No. 1991, SU No. 504/Bukit Sangkal/2001, tanggal 22Agustus 2001, luas 7.566 M2 atas nama TJAHAJA.Menyatakan tanah milik Tergugat Rekonvensi tidak tumpang tindin

.> Butir 5 menjelaskan terdakwa ditahan Hakim Pengadilan Negerisejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19Desember 2019.Ipso jure, judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggautelah nyatanyata keliru dan tidak sekuen (berurut) menjelaskan danmenghitung masa penahanan terdakwa, yang menyebabkan masapenahanan terdakwa menjadi tumpang tindin sehingga tidak dapatdihitung secara pasti sebagaimana dikehendaki butir 3 amar putusanJudex factie quodnon.Secara yuridis normatif, menjadi

pemerintah sebagaimanadimaksud pasal 1 angka 3 UU No. 41 tahun 1999 jugabukan izin kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimanadimaksud pasal 11 ayat 2 PP No. 7 tahun 1990;e Propensi Riau belum memiliki RTRW untuk penentuankawasan hutan karena RTRW yang terdahulu sudahdaluwarsa, kalaupun RTRW yang terdahulu masih berlaku,RTRW yang terdahulu tersebut tidak pernah dijadikanacuan untuk membuktikan bahwa areal yang dikelolaKoperasi Serimpi Jaya tersebut adalah kawasan hutan ;e Areal HPHTI cendrung tumpang tindin

No. 39/B/2014/PT.TUN.JKTmemiliki sertifikat yang tumpang tindin dengan Penggugat / Terbandingsehingga tidak tepat penggunaan Pasal 71 Peraturan Kepala BPN Nomor3 Tahun 2011 untuk membatalkan sertifikat Penggugat / Terbanding; Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalamkontra. memori bandingnya, Penggugat / Terbanding mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :1.

Demikian pula amat tidakjelas apakah Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tahun 1964 tersebut telahbertumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh ParaTergugat Intervensi ;b. Pada dalil gugatan disebutkan luas tanah yang telah dikuasai dandipegang haknya atau yang ternyata dalam ,Sertifikat Hak Pakai No.1/Tahun 1964 sebagai 6.852 M2 (6.713 M2). Sedangkan luas tanah yangdimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III Intervensi ialah masingmasingseluas 822 M2 dan 1.178 M2.

untukmemeriksanya.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa yang sebelumnya telah terbit Keputusan TataUsaha Negara yang lain dan berdasarkan pemeriksaan setempat terjaditumpang tindin