Ditemukan 4899 data
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO
236 — 90
Sebagaimana teori hukum yangmenyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya 300Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya,dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atau perbuatandengan sengaja.
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA
208 — 68
Sebagaimana teori hukum yang menyatakanbahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya Mens Rea yaitusikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atau perbuatan dengan sengaja.Bahwa dari teori tersebut dengan digunakan oleh terdakwa uang jemaahumroh tersebut membeli aset pada hal perusahaan sudah mengalamikerugian dan juga dalam perkara aquo, pada pertimbangan DakwaanPertama Kesatu sebagaimana tersebut diatas, telah dinyatakan terdakwaterbukti
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1146 — 1200
Sebagaimana teorihukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidanaadanya Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukanperbuatannya, dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atauperbuatan dengan sengaja.
155 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwadalam hukum pidana terdapat prinsip actus reus non facit reum nisimens sit rea, yakni seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapatkeh endak jahat, sehingga unsur niat jahat/mens rea adalah suatu hal yangdapat membedakan apakah suatu perbuatan salah layak dijatuhi hukumanpidana ataukah dapat dijatuhi hukuman selain pidana;39.
1.PT. SALVE VERITATE. Diwakili oleh Marthawaty(Direktur)
2.PT. SALVE VERITATE
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
Tn. Abdul Halim
782 — 977
Selain itu pembentuk suatusertipikat juga bisa melakukan pembatalan, misalnya sekarang ini bisadidasari oleh UndangUndang Administrasi Pemerintahan, bahwa siapayang menerbitkan bisa membatalkan, hal ini dikenal dengan asasContrarius Actus, tetapi perlu hatihati karena dalam asas Contrarius Actusitu mengenai perizinan memang mudah, tetapi kalau soal hak atau hakkebendaan perdatanya maka kalau dia membatalkan haknya tidak sepertiperizinan, yang mempunyai 234umpengbatasan.
230 — 91
holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ; Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
516 — 854
berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Halaman 170 dari 324 Putusan Perkara Nomor : 83/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
31 — 9
Ita Yunia Ramadhani, dokter pada Puskesmas Raas;Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat dan barang bukti;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea (perbuatan tidak membuat
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
187 — 59
Desember 2014 untukdebitur yang direkomendasi/dibawa oleh Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh)yang telah dicairkan dan masuk ke rekening Terdakwa di Bank Jatim CabangJombang dengan nomor rekening 0111021520 sebesar Rp 12.800.000.000,00(Dua belas milyar delapan ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sejak awal mulaitahap pengajuan permohonan kredit KUR sampai dengan proses pencairandana KUR tersebut, jelasjelas ada perbuatan yang bertentangan denganhukum atau bersifat melawan hukum (actus
218 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2061 K/PID.SUS/2017dengan melakukan tindak pidana atau actus reus (Dr. Hasbulah F.
418 — 205
holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
110 — 174
Menentukkan mens rea tidak bisadilepaskan dari actus reusnya, yaitu perbuatan jahat yang menjadigambaran delik;Mens rea pada masingmasing Tersangka dalam kasus ini adalah: Pada Tersangka Drs.
562 — 658
holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
428 — 187
holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
124 — 51
tuntutannya, langsungmengaitkan unsur dengan sengaja ini dengan faktafakta persidangan dalam tuntutannya,berupa perbuatanperbuatan yang telah dilakukan para terdakwa berdasarkan alatalatbukti yang telah dajukannya dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapattuntutan penuntut umum ini rancu dengan unsur berikutnya dalam pasal yangdidakwakannya ini dan tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum para terdakwapada pokoknya lebih mengungkapkan arti dari Actus
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
381 — 105
berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahanHalaman 183 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
186 — 113
Tindak Pidana Korupsi,Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum formil;Halaman 185 dari 367 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN MnkBahwa yang dimaksud melawan hukum formil, perouatan itu melanggarrumusan delik yang ada dalam pasal 2 ayat (1);Bahwa ahli menerangkan pasal 2 ayat (1) itu lebin kepada tindakan pribadidan bukan pada tindakan jabatan atau kKewenangan yang melekat sebagaipemangku jabatan;Bahwa dalam teori dikenal aliran dualisme yang memisahkan antara mens readan actus
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
153 — 87
merupakan syarat mutlak;Bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum formil;Bahwa yang dimaksud melawan hukum formil, perouatan itu melanggarrumusan delik yang ada dalam pasal 2 ayat (1);Bahwa ahli menerangkan pasal 2 ayat (1) itu lebin kepada tindakan pribadidan bukan pada tindakan jabatan atau kewenangan yang melekat sebagaipemangku jabatan;Bahwa dalam teori dikenal aliran dualisme yang memisahkan antara mens readan actus
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H.
309 — 257
digambarkan Penasihat Hukum Terdakwa,sesungguhnya kita juga harus melihat dari teori pidana yaitu adanya mens rea.Dalam pidana tersebut harus dikaitkan dengan perbuatan materiil yangdilakukan oleh seseorang, mens rea ini berangkat dari niat seseorang jadi jikaberujung pada sepakat/pengancaman sepanjang dia sama sekali tidakmemenuhi apa yang terkait dengan kata mufakat maka itu seolaholah dia tidakbisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pidana harus ada niatdalam konteks ini adalah ada actus
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
104 — 25
., sudah mengetahui harga Riil dari tanah yangakan dibayarkan kepada pemilik tanah, maka dari sini Secara sadar dan sengajaterdakwa telah mempunyai niat jahat (mens rea) dengan melakukan yangmelanggar undangundang (actus reus);Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan terdakwa Nasrun, ST., MT., sejakTahun 2017, 2018 dan Tahun 2019, menurut Majelis Hakim adalah perbuatanyang dikategorikan telah melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan,atau kesempatan, atau sarana dalam kaitan tindak pidana korupsi