Ditemukan 5175 data
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : 1. H. SUROTO, SH. ; 2. RADIANSYAH, SH, MHum. ; 3. MUHAMMAD AMIN, SH. ; 4. RADEN EDDY HARYADI, SH, MHum. ; 5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH. ; 6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
Terbanding/Penggugat I : DWI NURANI
Terbanding/Penggugat II : JUPRI
Terbanding/Penggugat III : MUHAMIN
Terbanding/Penggugat IV : ANWAR SODIQ
Terbanding/Penggugat V : TRI SUTARTO
Terbanding/Penggugat VI : NGATINI
Terbanding/Penggugat VII : SUMILAH
T
103 — 79
gugatan akan tetapi apabila yang mulia berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya, dengan demikian tidak benar dalilPara Pembanding Majelis Hakim memberikan sesuatu. yang tidakdimintakan dalam Petitum atau tidak ada hubunganya dengan pokokperkara, vide gugatan Para Terbanding pada halaman 21 yang isinya,apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoat bono), sehingga merupakan/lazim disebut ultra petita
1.ABDUL MANAP
2.TEGUH SUMANTORO
3.ARIF DWI SEPTIAN
4.RIDWAN
Tergugat:
1.AWAL T
2.IWAN DARMAJI
3.AMAN
4.IMAN
76 — 29
dan keberadaannya oleh pihak lawan makabukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat selain ada tuntutan primair juga ada mengajukan tuntutan subsidair, maka menurutMajelis Hakim pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan sepanjang tidak keluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Para Pengugat maka haltersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak menjadi ultra petita
BARTOLOMEUS TORIYANI
Tergugat:
1.SAKINEM
2.SUWARNI
Turut Tergugat:
1.TITUK
2.SUPAR
91 — 10
terhindar dari kekeliruan dimana apayang dimaksud para pihak dengan pemeriksan yang dilakukan Pengadilanmenuju kepada objek yang sama dan bukan terhadap objek lain, serta agarnantinya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara dimaksud, tidakterjadi kekeliruan dimana Pengadilan melakukan eksekusi terhadap objek yangtidak dilakukan pemeriksaan dan atau bukan yang dimaksudkan oleh para pihaksebagai objek yang dipersengketakan, serta guna menghindarkan suatu putusanyang melebihi tuntutan (ultra Petita
290 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1009 K/PID.SUS/2013melakukan ultra petita yakni mempertimbangkan dan memutuskan melebihi apayang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum; dengan kata lain Judex Factimempertimbangkan di luar surat dakwaan sehingga menyalahi ketentuan Pasal143 ayat (2) KUHAP sehingga Judex Facti memutus/mempertimbangkan di luarkewenangannya (ultra vires) ;KESIMPULAN/USUL : Kabul permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ; Batal Judex Facti dan adili sendiri :TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
122 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan mana secara kasat mata, menyolok,menunjukkan adanya keberpihakan, ketidakjujuran, ketidakadilan,pelanggaranpelanggaran terhadap asas Impartial, asas Audi EtAlteramPartem, prinsip Res Judicata Pro Veritate Habetur dari MajelisHakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Majelis Hakim Banding tidak mengoreksi dan meluruskan atasadanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama terhadap asas ultra petitum partium atauultra petita
101 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/Sip/1974 tertanggal 19 Agustus 1975, yang menyatakan:*Karena KUP merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasi KodyaBandung, gugat cukup ditujukan terhadap Tergugat I/Terbanding I (Wali Kota)dengan tidak usah mengikutsertakan Tergugat II/ Terbanding II (Kepala K.U.P)sedang petita gugatan juga khusus ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding I;Maka secara hukum jelas bahwasanya yang seharusnya digugat oleh Penggugatadalah PT.
215 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagian petita atau petitum yang berisi permohonan/ permintaan yangdisusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telahdiuraikan dalam bagian posita gugatan, sehingga apa yang ada dalampetitum harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian posita;Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat telahtidak cermat dalam menyusun gugatannya karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyusun Posita Gugatan secara sistematik, numun justrubertentangan antara satu dalil Posita
31 — 43
menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 8 1975 No. 312 K/Sip/1974 yang pada pokoknya berkaidah hukum Karena K.U.P (KantorUrusan Perumahan) merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasiKodya Bandung, gugat cukup ditujukan terhadap tergugat I/terbanding (WaliKota, dengan tidak usah mengikut sertakan tergugat Il/terbanding II (KepalaK.U.P.) sedang petita
95 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 255/K/TUN/2010didasarkan pada Jawaban Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding Il yang nota bene dituangkan dalam pokokperkara bukan dalam eksepsi, sedangkan dalam pertimbanganhukumnya Majelis Hakim masih mempertimbangkan mengenaieksepsi, sehingga antara halhal yang dimohonkan olehTergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding Ildengan halhal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidakselaras, kontradiktif serta cenderung ultra petita, dan halhaltersebut tidak dapat
82 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
amar putusannya yang menghukumTergugat (Pemohon Kasasi) untuk melakukan pembayarankompensasi ataS uang pesangon, dan atas hal tersebut bukanmerupakan dalil yang dtajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi)atau. diluar dari apa yang dituntut oleh Penggugat (TermohonKasasi), karena faktanya para Penggugat (Termohon Kasasi) telahmenerima kompensasi uang pesangon dari Tergugat (PemohonKasasi), namun Majelis Hakim perkara No. 13/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST telahmemutuskan diliuar dari apa yang dituntut (ultra petita
Terbanding/Tergugat : PT. Makmur Indah Selaras Internasional PT MISI
Terbanding/Turut Tergugat : Pusat Koperasi Unit Desa PUSKUD Propinsi Jambi
85 — 36
(Vide Pasal 1267 KUHPerdata) Bahwa putusan Judex Facti dengan mempersamakan denda denganuang paksa adalah suatu kekeliruan yang nyata dan termasuk dalamUltra Petita yakni Judex Facti memutuskan melebih apa yang dimintaatau tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terbanding I.Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding mohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:1.
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KASASI (dahulu, PARA PENGGUGAT).12 Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan antara lain :49Levees Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa aksimogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah memenuhi Prosedurdan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka menurut MajelisHakim sesuai dengan Pasal 142 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 MogokKerja tersebut adalah tidak sah.Bahwa pertimbangan dimaksud, "SANGATLAH ANEH", "MENYALAHI RASAKEADILAN" dan "ULTRA PETITA
ANIK SUNYAHNI
Tergugat:
1.Endang Wahyuni
2.Wakhirun Al Rasid
3.IR Edwin Rusdi SH., M.Kn., M.Hum
Turut Tergugat:
Budianto
155 — 53
l kewenanganya (ultra petita) sebagaimana dapat dicontohkanpembatalan akta Notaris karena hukum positif yang berlaku tidakmengaturnya yakni putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor80/Pdt.G/1987/PN.Sby tanggal 3 April 1987 Jo.Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur No.58/PDT/1988/PT.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung RINo.1462 K/PDT/1989 tanggal 29 November 1993: menyatakan bahwa suatuakta menjadi batal demi hukum jika akta notaris tersebut bertentangandengan aturan hukum.
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas merupakan suatu perbuatanultra petita, karena di dalam gugatannya para Termohon Kasasi/paraPenggugat tidak pernah meminta agar Majelis Hakim PengadilanAgama Medan yang memeriksa perkara Nomor 1643/Pdt.G/2012/PA.Mdn. untuk menetapkan siapasiapa ahli waris dari almarhum NyakHasan Ahmad;Di dalam petitumnya, para Termohon Kasasi/para Penggugat melaluikuasa hukumnya, meminta kepada Majelis Hakim agar membuatputusan yang amarnya berbunyi:1.
54 — 13
Dengan demikan gugatan Penggugat a quo, telahtidak singkron antara Posita dengan Petitumnya yaitu Petitumnyamelebihi dari Posita ( Ultra Petita ) , oleh karena itu Gugatan yangdemikian secara hukum tidak dapat dibenarkan karena tidakberdasarkan hukum.Bahwa, berdasarkan Putusan MARI No. 1075 K / Sip / 1982 tanggal8 Desember 1982 , yang kaidah hukumnya berbunyi : Suatu gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh Posita yangJelas dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samarsamar (obcuur libel
97 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanpa didasari olehalasan yang sah, dan hal ini membuktikan putusan judex juristelah melampaui petitum yang dimohon para TermohonPeninjauan Kembali/para Penggugat, khususnyaberkaitandengan fisik tanah yang dimohon, dengan demikian jelas danterbukti bahwa putusan judex juris telah mengabulkan apa yangtidak dimohon/dituntut, baik di dalam petitum gugatan maupun didalam posita gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/paraPenggugat, dan putusan yang demikian telah melanggar azashukum acara (Azas Ultra Petita
94 — 21
Guntoro untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, sertauntuk mengakhiri sengketa yang berkepanjangan antara para pihak. selain itujuga hal tersebut tidak termasuk kedalam ultra petita karena merupakan bagiandari petitum Penggugat yang meminta agar pengadilan menetapkan hartawarisan E.
176 — 89
ABIDIN, SE (vide Bukti T20 ) makameskipun kedua Surat Keputusan yang penerbitan di dasarkan pada Objek Sengketa2 yangmengandung cacat yuridis, akan tetapi terkait dengan karakteristik bahwa HakimPengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memutus dari apa yang tidak terdapat dalamPetitum Gugatan (Ultra Petita) maka terhadap pembatalan kedua Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia tersebut adalah merupakan kewenangan kompetensiPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu; won
Jainuddin, S.ST.,
Tergugat:
Bupati Kotabaru
214 — 81
Tidak ada disitu memerintahkan Halaman 34 dari 79 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.BJMmembuat keputusan baru, itu adalah ultra petita (diluar kKompetensi peradilanTUN).
Pembanding/Tergugat II : PT. BUANA CIPTA MEGAH Diwakili Oleh : TERRY OKTA WIJAYANTO, SH.
Terbanding/Penggugat : WAHONO TJITRO WIDAGDO
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris PPAT SRI WAHYUNINGSIH,S.H.,MKn.
352 — 108
Bahwa hal tersebutmenunjukan bahwa Judec factie telah melampaui apa yang menjadikewajibannya (Ultra Petita) dan telah melampaui kewenangan yang dimilikinya(Ultra Vires). Oleh karenya pertimbangan hukum dan amar dalam putusan yangdemikian adalah tidak tepat dan harus dibatalkan;C. DALAM REKONPENSIHal 47 dari 64 hal. Pts.444/Pdt/2020/PT.SMG1.