Ditemukan 555871 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 20-03-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PN SINABANG Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snb
Tanggal 27 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Riko Sukrevi Ibrahim, S.H.
2.Arizal Maulana, S.H
3.OJI JEFRI SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
JARMAN Bin Alm HASAN
33 — 12
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 30-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto, SH.
2.Slamet Haryadi,SH
3.Agustini, SH.
Terdakwa:
Dwi Puji Kurniawan Alias Wawan Bin Bolo Suminto
26 — 8
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 13-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terdakwa:
ALFAJRIN Bin LUKMAN
134 — 33
  • tindak pidana, setiap orang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikandan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis dan atau cara yang dapat merugikan dan atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, melakukan,menyuruh melakukan, ikut melakukan perbuatan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal100B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    TentangPerikanan, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggalPenuntut Umum;2.
    telah dibuang untuk kemudian membawa kapal beserta awaknyamerapat di Pulau Kapopposang, kemudian menuju Pelabuhan Perikanan UntiaMakassar.Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN PkjPada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwamelakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium itudilarang.Perbuatan terdakwa ALFAJRIN Bin LUKMAN diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100BUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    TentangPerikanan, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    TentangPerikanan, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal55 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 10-08-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1654/Pid.Sus/2022/PN Sby
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
1.YULISTIONO, SH.
2.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
1.AGUS WAHYUDI BIN DARYONO
2.DARMAJI BIN KASNI alm
56 — 20
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Umum
Register : 19-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 06-12-2022
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Pmk
Tanggal 8 Juli 2015 — Jaksa Penuntut:
Syafiih, SH
Terdakwa:
HASIB
31 — 3
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 21-08-2024 — Putus : 12-09-2024 — Upload : 23-09-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Llg
Tanggal 12 September 2024 — Penuntut Umum:
1.Rodianah,SH
2.M.Hasbi SL.SH
Terdakwa:
1.Ceri Handoyo bin Wismoyo Haris Munandar
2.Wismoyo Haris Munandar bin Bustomi
3 — 4
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 24-05-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Sit
Tanggal 15 Juni 2023 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H, M.H.
Terdakwa:
MOHAMMAD ABDUL GAFOR alias GAFOR bin JULAIMAN
63 — 0
Pengadilan PN WATES Pidana Umum
Register : 09-09-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan PN WATES Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wat
Tanggal 11 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.Estining Ayu Pramushinta,S.H.,M.H.
2.Titik Kiani, SH
3.PARIPURNANING HYANG, SH
4.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMIYANTO Bin AMAT JUREMI
61 — 44
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Umum
Register : 06-04-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 78/PID/2023/PT PLG
Tanggal 4 Mei 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : Yesi Imelda, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : Darmawansyah bin Toyib alm
57 — 21
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 21-03-2024 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN DONGGALA Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Dgl
Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
1.NURSIAH, S.E., S.H., M.H.
2.IRNA INDIRA RATIH, S.H., M.H
3.A. FADHILAH., S.H
4.CHARLIE IMMANUEL MANASYE SIMAMORA, S.H
5.ASRI NURCAHYANINGRUM, S.H
Terdakwa:
SUMARDIN Alias ADI KOI
46 — 36
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 26-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 67/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RENDI WINATA,SH
Terbanding/Terdakwa : KONG HUIPING Anak KONG ZHAI ZAI
79 — 43
  • saksikan petugas dariPolAirud Jambi, keseruruhan bibit baby Lobster yang menjadi barang buktidalam perkara ini berjumlah 81.000 (delapan puluh satu ribu) ekor yangberjenis Lobster pasir ;Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari Perbuatanterdakwa adalah senilai Rp.12.150.000.000 (Dua Belas Milyar SeratusLimah Puluh Juta rupiah) ;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 67 /PID.SUS/2019/PT JMBPerbuatan Terdakwa KONG HUIPING sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 88 UU No.31 Tahun 2004
    dariPol Airud Jambi, keseruruhan bibit baby Lobster yang menajadi barangbukti dalam perkara ini berjumlah 81.000 (delapan puluh satu ribu) ekoryang berjenis Lobster pasir ;Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari Perbuatanterdakwa lebih kurang adalah senilai Rp.12.150.000.000 (dua belas Milyarseratus Lima Puluh Juta rupiah) ;Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 67 /PID.SUS/2019/PT JMBPerbuatan Terdakwa KONG HUIPING sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 92 UU No.31 Tahun 2004
    Jaksa Penuntut Umum, mohonsupaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi menerimapermohonan BANDING dan menyatakan bahwa terdakwa telah bersalahmelakukan tindak pidana : dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan,mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikanmasyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/atau lingkungansumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI Nomor31 tahun 2004
    Benih lobster : termasuk dalam jenis ikan sebagaimana diaturdalam UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Memasukan ikan adalah membawa ikan ke dalam suatutempat/lingkungan/area/ dsb. Mengeluarkan ikan adalah proses, cara membawa keluar ikan darisebelah dalam ke sebelah luar. Mengedarkan ikan adalah membawa atau menyampaikan ikan dariorang/tempat yang satu ke orang/tempat yang lain. Memelihara ikan adalah menjaga dan merawat ikan dengan baik. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
    Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;3. Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan,Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalamdan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;4.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum
Register : 04-08-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 52/PID.SUS/2022/PT BBL
Tanggal 16 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terbanding/Terdakwa : AMRI BAHARUDIN BIN AMINUDIN
73 — 9
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-05-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
BUDIANTO Bin ABDUL KARIM
31 — 17
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PID.SUS-Prk/2017/PT JAP
Tanggal 9 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD SETYAWAN
Terbanding/Terdakwa : MAWARDI
76 — 28
  • Hal. 10turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Pemasukan ataupengeluaran ikan dan / atau hasil Perikanan dari dan/atau ke WilayahRepublik Indonesia yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan untukKonsumsi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
    Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45Tahun2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa PenuntutNomor No.Reg.Perk: PDMII24/FAKFAK/10/2016 tanggal 16 Nopember 2016Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.
    tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negerri Fakfak Nomor59/Pid.Sus/2016/PN Ffk tanggal 18 Nopember 2016 harus dipertahankan dandikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan yang bersarnya sebagaimana ditetapkan dalam amara putusan ini;Memperhatikan, pasal 90 Undangundang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 03-11-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
M. ALI NURHIDAYATULLAH, SH
Terdakwa:
AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR Alm
63 — 42
  • Tentang Perikanan sebagaimana diubahmenjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
    Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 unsur setiap orangMenimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individumaupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    Adapun nelayan kecil tidak berkewajibanmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuaiPasal 26 Ayat 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, akan tetapi Nelayan Kecil tetap berkewajiban
    untuk mendaftarkandiri dan kegiatan usahanya kepada intansi perikanan setempat demi keperluanpencatatan statistik serta pemberdayaan Nelayan kecil sebagaimana diaturdalam Pasal 61 UU No 31 tahun 2004;Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalampengelolaan perikanan yang harus mempunyai SIUP (Surat izin UsahaPerikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup diPerairan.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 03-11-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
M. ALI NURHIDAYATULLAH, SH
Terdakwa:
YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN
67 — 31
  • Tentang Perikanan sebagaimana diubahmenjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
    Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 unsur setiap orangMenimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individumaupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    Adapun nelayan kecil tidak berkewajibanHalaman 29 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjtmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuaiPasal 26 Ayat 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan
    , akan tetapi Nelayan Kecil tetap berkewajiban untuk mendaftarkandiri dan kegiatan usahanya kepada intansi perikanan setempat demi keperluanpencatatan statistik serta pemberdayaan Nelayan kecil sebagaimana diaturdalam Pasal 61 UU No 31 tahun 2004;Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalampengelolaan perikanan yang haruSs mempunyai SIUP (Surat izin UsahaPerikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup diPerairan.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 23-08-2024 — Putus : 05-09-2024 — Upload : 05-09-2024
Putusan PT MATARAM Nomor 169/PID.SUS/2024/PT MTR
Tanggal 5 September 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : ARIA PERKASA UTAMA,S.H.
Terbanding/Terdakwa : DURAHMIN
16 — 21
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 25-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 382/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ABDULLAH ZUEBAIR,SH,MH
Terbanding/Terdakwa : SYAIFUL BIN RUMPA
22 — 12
  • dilakukan pemeriksaanterdakwa tidak bias menunjukkan Dokumen Kapal yaitu Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) sehingga terdakwa langsung diamankan bersama barangbukti berupa 1 (Satu) bundle dokumen kapal, 1 (Satu) set alat tangkap jarring dan1 (Satu) unit kapal KMN MUSDALIFA KAJANG selanjutnya terdakwa dan barangbukti di bawa ke Polairud Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukanPenyidikanlebih lanjut.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU RI No.45 tahun2009 perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    yaitu Surat Ijin PenangkapanIkan (SIPI) sehingga terdakwa langsung diamankan bersama barang buktiHal. 4 dari 12 Putusan No.382/PID.SUS/2018/PT MKSberupa 1 (satu) bundle dokumen kapal, 1 (Satu) set alat tangkap jarring dan 1(satu) unit kapal KMN MUSDALIFA KAJANG selanjutnya terdakwa dan barangbukti di bawa ke Polairud Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan Penyidikanlebih lanjut.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) UU RINo. 45 tahun 2009 perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    tuntutannya Reg.Perk.No::PDM44/R.4.22/Euh.2/05/2018, tertanggal 5 Juli 2018 meminta agar PengadilanNegeri Bulukumba memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa Syaiful Bin Rumpa bersalah melakukan Tindak Pidanadengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik IndonesiaMelakukan Usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SuratIzin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 92 UU RI No. 45 Tahun2009 Perubahan atas UU RI 31 Tahun 2004
    Memeriksa dan mengadili sendiri :Menyatakan terdakwa SYAIFUL Bin RUMPA, bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran Ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 UU RI No.45 tahun2009 perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan sesuai
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 13-12-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : M. ALI NURHIDAYATULLAH, SH
Terbanding/Terdakwa : YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN
44 — 36
  • Benih Bening Lobster Pasir 0,3 0,5 gPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RINo. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN bersamasamadengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm)Halaman 5 dari 19 Hal.
    No. 31 tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009tentang perikanan;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang UndangRI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umumterdakwa telah ditutntut
    ORIX INDONESIA FINANCE;Bahwa dalam Pasal 104 ayat (2) Undang Undang RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan berbunyi "Benda dan/atau alat yangdipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidanaperikanan dapat dirampas untuk negara, berdasarkan Pasal tersebutdan dihubungkan dengan Pasal yang terbukti pada diri terdakwa yaitumelanggar Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 92 Undang Undang RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan yang salah satu unsurnya Dengansengaja di Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik
    dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan daritahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding Terdakwa jugadilakukan penahanan maka masa penahanan tersebut juga harusdikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RINo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 18-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Agus Bin Dg. Sangkala
34 — 4
  • Sangkala secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapanHalaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pkj.ikanmenggunakan bahan peledakyang dapat merugikandan/ataumembahayakan kelestariansumber dayaikan dan/ataulingkungannya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan: Pasal 84 ayat(1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni Agus Bin Dg.
    PETN dan TNT dan sumbu api pabrikanpositif mengandung senyawa Black Powder.1 (Satu) buah detonator rakitan positif senyawa PETN dan TNT.1 (satu) buah sumbu api pabrikan positif mengandung senyawa BlackPowder.Barang bukti ANFO tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dandetonator merupakan rangkaian bom yang dapat di gunakan untukmenangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasalUndang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    pun, termasuk kegiatanyang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak diterapkanterhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100BUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Dg.