Ditemukan 5018 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : therik theofiel thedore thioris thafrie theolin theoria theories theorik theori
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
476 — 1713
  • Yykyang mirip kemudian disuruh untuk melihat putusan kasus di desatersebut atau disebut dengan yurisprudensi;Bahwa konsep eksoterik orang yang tidak tahu sama sekali tidak dapatdipidana;Bahwa dengan lahirnya KUHAP sebagai karya agung maka konseppembutian dalam perdata tidak dapat diabsorbsi dalam perkara pidanakarena dalam pembuktian hukum perdata menganut positief wettelijktheorie dan hukum pidana menganut negatief wettelijk theorie;Bahwa tafsir alat bukti surat dalam pasal 184 KUHAP mengacu pada
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
102 — 38
  • untuk melakukan perbuatan dan mencapai akibat dariperbuatannya); sebagai kepastian atau keharusan; sebagai kemungkinan, (padadasarnya seseorang pada kedua kesengajaan ini telah ada bayangan yang terangakibat dari perbuatannya akan tercapai, oleh karena itu seseorang tersebut akanmenyesuaikan perbuatannya dengan akibatnya agar tercapai (teori bayangan(voorstelen theorie)).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 September 2017 — SETYA NOVANTO, beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT.003/RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS TRIANTO, S.H., M.H., IDA JAKA MULYANA, S.H., M.H., dan AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.,ParaAdvokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SETYA NOVANTO, yang berdomisili di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON;
3295 — 8327
  • , mengatakan sistem hukum acaraHal 14 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel25.26.2/.28.pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian undangundang secaranegatif (negatief wettelijke bewijs theorie), yang artinya hanya alat buktiyang sah menurut undangundang yang dapat dipergunakan untukpembuktian dan di luar ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah;Bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangkatidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
440 — 615
  • dalam hukum pidana padapokoknya terdiri dari kKesengajaan : sebagai maksud (pada dasarnya seseorangmempunyai kehendak bebas (wilstheor) untuk melakukan perbuatan danmencapai akibat dari perbuatannya); sebagai kepastian atau keharusan; sebagaikemungkinan, (pada dasarnya seseorang pada kedua kesengajaan ini telah adabayangan yang terang akibat dari perbuatannya akan tercapai, oleh karena ituseseorang tersebut akan menyesuaikan perbuatannya dengan akibatnya agartercapai (teori bayangan (voorstelen theorie
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Perpajakan
Register : 29-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana ACHMAJI SIGIT PRASETYO Bin SUMPENO
232 — 153
  • Ada dua teori terkait kesengajaan ini yaitu teori kehendak atauwilstheorie dan teori pengetahuan atau vorstelling theorie. Dalamperkembangan hukum pidana, teori kehendak ini sudah dikesampingkan danyang digunakan adalah teori pengetahuan. Artinya, pelaku mengetahui atausetidaktidaknya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannyaadalah suatu perbuatan pidana. Dalam rangka menentukan adanya suatukesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat menggunakan teorikesengajaan yang diobjektifkan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
407 — 115
  • Bahwa Oogmerk itu terikat dengan parameternyaadalah Wils Theorie (Teori Kehendak), makna Teori kehendak itu tentunyakita tidak membuktikan mengenai si pelaku mengestimasi bahwa perbuatanitu akan memancing seseorang atau tidak tetapi direct tujuannya itu harusjelas.
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 300/PID.B/2013/PN.MPW
Tanggal 30 April 2014 — terdakwa I. HERI Bin ZAKARIA terdakwa II. PARDAN Bin SAMAN
202 — 284
  • dalam buku Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam hukumacara pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 007, hal 195) ;1 teori kehendak (wills theori) dari von Hippel yang mengatakanbahwa opzet itu sebagai de will atau kehendak, dengan alasankarena tingkah laku (handelling) itu merupakan suatu pernyataankehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatuperbuatan tertentu (formale opzet) yang kesemuanya dilarang dandiancam dengan pidana oleh undangundang.2 Teori bayangan/pengetahuan (vortellings theorie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — ARISMANTRI, A.Md Pgl. ARIS , DK
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalau ituterjadi maka teori kehendak (Wills Theorie) menganggapakibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, keadaan iniadalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk),oleh karena dalam duaduanya tentang akibat tidak dapatdikatakan ada kehendak si pelaku, bahwa akibat itu pasti akanterjadi maka juga kini juga ada kesengajaan ;c.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
184 — 48
  • dalam hukum pidana padapokoknya terdiri dari kesengajaan : sebagai maksud (pada dasarnya seseorangmempunyai kehendak bebas (wilstheori) untuk melakukan perbuatan danmencapai akibat dari perbuatannya); sebagai kepastian atau keharusan;sebagai kemungkinan, (pada dasarnya seseorang pada kedua kesengajaan initelah ada bayangan yang terang akibat dari perbuatannya akan tercapai, olehkarena itu. seseorang tersebut akan menyesuaikan perbuatannya denganakibatnya agar tercapai (teori bayangan (voorstelen theorie
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
160 — 66
  • Pada dasarnya seseorang pada kedua kesengajaanHalaman 231 dari 312 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbysadar kepastian atau kemungkinan, telah ada bayangan yang terang akibat dariperbuatannya akan tercapai, oleh karena itu Seseorang tersebut akan menyesuaikanperbuatannya dengan akibatnya agar tercapai (teori bayangan (voorstelen theorie)).Apa boleh buat (iknkauf nehmen) untuk mencapai apa yang dimaksud, resiko akanmunculnya akibat atau kKeadaan disamping yang dimaksud itupun diterima karenakalau
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
193 — 38
  • Negatief Wettelijke Bewijs TheorieBerdasarkan Pasal 183 KUHAP, teori/sistem pembuktian yang dianut KUHAPadalah Negatieve Wettelijke Bewijs Theorie yang di kombinasikan dengan HetMinimum Bewijs Theorie, hal mana mensyaratkan bahwa hakim dalammemutuskan bersalah atau tidaknya Terdakwa harus didukung oleh sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan dua alat bukti tersebut Hakimmemperoleh keyakinan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2011/PNKPG
Tanggal 16 Desember 2011 — - ADRIANUS PALA TEGU, S.T.
98 — 29
  • Lamintang dalam bukunya Dasardasar Hukum PidanaIndonesia, halaman 600601 yang mendukung ajaran objectievedeelnemings theorie mensyaratkan diantara para peserta tersebut harusada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untukmelakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukankerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapatdikatakan ada suatu medeplegen.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
191 — 78
  • dalam hokum pidana pada pokoknyaterdiri dari kesengajaan : sebagai maksud (pada dasarnya seseorang mempunyalkehendak bebas (wils theorl) untuk melakukan perbuatan dan mencapai akibat dariperbuatannya); sebagai kepastian atau keharusan; sebagai kemungkinan, (padadasarnya seseorang pada kedua kesengajaan ini telah ada bayangan yang terangakibat dari perbuatannya akan tercapai, oleh karena itu seseorang tersebut akanmenyesuaikan perbuatannya dengan akibatnya agar tercapai (teori bayangan(voorstelen theorie
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
817 — 1030
  • Akan tetapi, lambat laun timbul pengertian bahwaovermacht tidak selamanya dan tidak selalu harus bersifatmutlak.Inspannings theorie yang dikemukakan oleh Houwingmenyatakan, bahwa seseorang tidak lagi dapat dimintakanpertartggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengansekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian danmenghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidakmembawa hasil apaapa.Rahmat SS Soemadipraja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa (syaratsyarat pembatalan perjanjianyang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
203 — 132
  • Eddy Suud tidakmendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi danmenghambat program pembangunan;Keadaan yang meringankan Terdakwa belum penah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebutdengan alasanilalasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaanbukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari danmenginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie)yang mengatakan bahwa
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.Sus-TPK/2016/PT AMB
Tanggal 10 Nopember 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
62 — 34
  • Mengacu pada Teori Gabungan (Vereenigings Theorie) yang merupakanpenyatuan dari Teori Pembalasan dan teori tujuan, dimana dasar pemidanaanmengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan padakejahatannya. Selain itu , diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan daripemidanaan itu sendiri.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
245 — 130
  • ., tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;Keadaan yang meringankan Terdakwa belum penah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebutdengan alasanilalasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaanbukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari danmenginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie)yang mengatakan bahwa pidana
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
424 — 1225
  • Sebagaimana Teori Individualisasi (individualisering theorie) :peristiwa atau kejadian Hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harusdengan jelas memperihatkan hubungan Hukum yang menjadi dasar tuntutan.Yang kemudian atas teori ini, dikenal dengan Asas dan/atau Prinsip setiapperkara pada pokoknya berdiri sendirisendiri.Bahwa dengan demikian, dengan dimaksudkan objek yang berada diluarKewenangan Pengadilan Blambangan Umpu dan tidak dimasukkannyaPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Perkara