Ditemukan 5172 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
Register : 13-12-2012 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky Tanggal 3 Desember 2013 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN -lawan- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
56 — 24
56 — 24
mempunyaikekuatan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu bahwa letakLokasi Sumur Gas bumi Suban 4 berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menentukan secara hukum bahwa lokasiSumur Gas Bumi Suban 4 berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, adalah tidakberlebihan serta tidak merupakan pengabulan atas sesuatu yang tidak dituntut dalam gugatan(ultra petita
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
133 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S.melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa Halaman 48 dari 140 halaman.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluar Kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu MajelisHakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yangmenjadi dasar putusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legalentity tidak pernah diajukan oleh jaksa
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasitidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yangin case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala Hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah Halaman 49 dari 188
Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/Pid/2018/PT SMG Tanggal 25 April 2018 — TUBAGUS NOVIANDARU Alias MEGI Bin TAUFIK HIDAYAT dkk
105 — 121
105 — 121
Oleh karenanya kamiTim Penasehat Hukum berharap karena dalam hukum pidana tidak dikenaladanya asas ultra petita" sebagaimana yang berlaku untuk hukum perdata,maka nakinkan majelis hakim untuk memutuskan atau menjatuhkanhukuman diluar pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum.
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
61 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnyatertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Register : 30-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
151 — 41
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
151 — 41
., setelah mempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan perkara aquo, dan berbeda pendapat, sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap Upah Proses yang tidak dituntut olen ParaPenggugat kepada Tergugat dalam Petitum Gugatannya, tidak dapatdikabulkan karena Ultra Petita, yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 178ayat (2) dan (3) HIR yang melarang Hakim memutus melebihi apa yang dituntutdalam Petitum ;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti dan saksi Para Penggugatdan Tergugat
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S = melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum. Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Halaman 52 dari 144 halaman.
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus di luar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Halaman 49 dari 1388 halaman.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukanoleh jaksa Penuntut
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S = melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa
Register : 22-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
89 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah = Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 752/B/PK/PJK/2016 Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan
Register : 17-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 133
153 — 133
., tertanggal 21 September 2020;Hal. 139 dari 155 Putusan No. 3225/Padt.G/2020/PA.Ckr.Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) alasan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu syarat formil sebuah gugatan, baik itugugatan biasa, provisi, intervensi, rekonvensi, dan lain sebagainya adalahadanya relevansi antara posita dengan petita dan Majelis Hakim menilai bahwadalam konteks kriteria tersebut, formulasi eksepsi Tergugat tidak memenuhinya,maka termasuk kategori tidak jelas (obscuur);Menimbang
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
178 — 83
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
178 — 83
bahwa BPN sudah mendapat pendelegasianwewenang berdasarkan wilayah kerja itulah dia bisa mengambil keputusandan kalau ada pihak yang dirugikan mestinya pihak yang dirugikanmenggugat BPN ;Bahwa menurut ahli secara hukum tata negara diperkenankan ketikapemohon memohon kepada Pejabat TUN dalam hal ini BPN untukmembatalkan satu sertipikat sementara dalam jawabannya dari BadanPejabat TUN yakni BPN yang dibatalkan itu ada tiga jadi melebihi dari apayang dimohonkan, jadi dalam peradilan ada istilah Ultra Petita
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiPO6), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut